PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mengukuhkan kembali komitmennya dalam memperkuat ekosistem Islam di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan YLPI Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah di Aceh.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kolaborasi ini bertujuan utama untuk memperkuat layanan perbankan syariah dalam ekosistem pesantren. Bersama YLPI Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, BSI memfasilitasi payroll SPP santri dan mendukung operasional pesantren melalui berbagai fasilitas perbankan yang disediakan.

Selain dalam lingkup bisnis, kolaborasi juga dilakukan dalam lingkup sosial, yang ditandai dengan pemberian bantuan senilai Rp500 juta oleh BSI. Bantuan ini diharapkan dapat membawa manfaat signifikan bagi peningkatan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi para santri di YLPI Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah.

“Ini merupakan aksi nyata bentuk dukungan dan komitmen BSI terhadap perkembangan ekosistem pesantren, termasuk sumber daya manusianya. Dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif, BSI berharap pesantren dapat menjadi pusat literasi dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya,” ungkap Hery.

Sebagai institusi perbankan syariah, BSI terus berupaya meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk mendukung ekonomi berbasis pesantren.

Dalam konteks lebih luas, Hery menjelaskan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekosistem Islami yang sangat besar. Negeri ini juga diperkaya dengan sarana pendidikan berbasis Islami yang besar. Data hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama tahun 2020 & 2021 menunjukkan dari 11.868 pondok pesantren yang diteliti sebagian besar sudah mempunyai bisnis atau usaha yang diolah sendiri, hanya sedikit yang belum memiliki bisnis atau usaha.

“Dari jumlah tersebut, 90,48% sudah memiliki usaha, sedangkan sisanya masih belum memiliki usaha. Potensi ini harus dioptimalkan untuk memperkuat keuangan syariah di Indonesia dan pada akhirnya juga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian negara,” tambah Hery.

Dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi dan layanan perbankan syariah, BSI fokus pada lebih dari 18 ribu pesantren potensial yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendukung percepatan implementasi ekosistem Islami di Tanah Air.

Adapun, data Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat per Juli 2023 jumlah pesantren secara total di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 39 ribu pesantren, dengan jumlah santri mencapai lebih dari 4 juta orang. Hery menekankan bahwa pesantren dianggap sebagai fokus utama yang dapat memberikan dampak positif pada pengembangan pasar dan ekosistem Islam.

“Pesantren memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Oleh karena itu, kami terus berupaya mengkaji skema yang tepat dan efisien agar pesantren dapat memberikan kontribusi yang lebih besar,” tegas Hery.

Hingga saat ini, BSI telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 8 ribu pesantren di Indonesia. Berbagai inisiatif pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren melibatkan pembiayaan Pertashop, dukungan untuk UMKM dan Agen BSI Smart, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. BSI juga aktif mendukung manajemen masjid dan mendorong kewirausahaan melalui program Talenta Wirausaha BSI bagi para santri pesantren.

“Pesantren merupakan salah satu ekosistem Islami yang terus dibangun BSI sebagai upaya memperluas pangsa pasar keuangan syariah dan meningkatkan inklusi perbankan syariah di Indonesia,” jelas Hery.

BSI juga telah menjalin kerjasama dalam membangun ekosistem masjid di Indonesia, bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia terkait QRIS untuk sedekah dan infak di lebih dari 50 ribu masjid, serta literasi keuangan syariah dengan pondok pesantren dan universitas.

Dalam konteks penguatan ekosistem ZISWAF, BSI berkomitmen untuk menjadi bagian dari kemaslahatan ummat melalui sinergi dengan BAZNAS dan UPZ BSI melalui BSI Maslahat

Hingga September 2023, BSI juga telah dipercaya mengelola dana pihak ketiga (DPK) ekosistem di lingkungan pesantren, dengan total mencapai Rp 928 M. Upaya ini sejalan dengan visi BSI untuk terus berkontribusi pada kemajuan ekonomi syariah dan inklusi keuangan di Indonesia melalui sinergi yang kuat dengan lembaga-lembaga Islam, termasuk pesantren.  (*)

batampos– Rasa bangga pasti ada pada Brigadir Polisi Satu Renita Rismayanti. Bagimana tidak, ia menjadi yang termuda sekaligus yang pertama dari Indonesia yang menerima penghargaan Polisi Wanita Terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023.

Renita Rismayanti adalah seorang Perwira Polisi Indonesia, yang saat ini bertugas sebagai perwira polisi perorangan di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai petugas basis data kriminal di Bagian Intelijen dan Analisis Kejahatan.

Ditemui oleh ANTARA di Jakarta, Selasa, perempuan berusia 27 tahun yang akrab disapa Nita itu tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan tersebut.

“Pas saya dapat berita resmi (menerima penghargaan) itu, sebenarnya saya lagi cuti. Saya lagi di Indonesia, lagi di rumah orang tua saya di Magelang,” kata Nita seraya menambahkan bahwa dia menerima berita tersebut tepat pada hari ulang tahunnya.

Nita mengatakan bahwa dia memulai karir polisinya di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan kemudian pindah ke Divisi Hubungan Internasional di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2017.

Tugasnya selama di Divisi Hubungan Internasional Polri adalah mengelola para anggota kepolisian yang berangkat untuk Misi Perdamaian PBB, dan pekerjaan tersebut membuat dia tertarik untuk mendaftar ke Misi Perdamaian PBB tersebut.

“Usia untuk mendaftar (Misi Perdamaian PBB) itu minimal 25 tahun. Jadi saya harus menunggu dulu. Baru di usia 25 saya ikut daftar dan diseleksi langsung oleh PBB,” katanya.

Ia berbagi cerita bahwa tes yang dia lakukan saat mendaftar untuk Misi Perdamaian PBB adalah tes bahasa, tes mengemudi dan tes menembak.

BACA JUGA: Inovasi untuk Negeri Bawa BSI Raih Penghargaan

“Waktu itu yang diujikan bahasa Inggris. Kebetulan saya ditugaskannya di misi berbahasa Prancis, jadi ada tes tambahan yaitu wawancara dalam bahasa Prancis,” jelas Nita, menambahkan bahwa sekarang misi berbahasa Prancis lebih banyak daripada misi berbahasa Inggris.

Nita menceritakan bahwa dirinya lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris dan baru mulai belajar bahasa Prancis selama satu setengah bulan sebelum wawancara tes.

“Awalnya saya nggak ngerti, susah untuk adaptasi (di Republik Afrika Tengah). Ada beberapa yang bisa berbahasa Inggris…tapi saya nggak mau lagi (berbahasa Inggris). Karena kapan saya bisanya (bicara bahasa Prancis). Saya terbata-bata, tapi ternyata saya di situ bisanya (bicara bahasa Prancis),” jelas Nita.

Tugas dalam Misi Perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah

“Saya meng-handle dua proyek besar milik MINUSCA, pertama proyek UN Pol Case Management. Itu adalah satu platform yang lebih advance dari platform yang sudah ada di UN sekarang ini,” ujar Nita.

Dalam proyek tersebut, Nita mengembangkan dashboard platform tersebut dimana orang-orang bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mendapatkan informasi secara waktu langsung (real-time).

Proyek yang kedua adalah proyek terkait instalasi database untuk polisi lokal di Republik Afrika Tengah yang bertujuan untuk membantu para polisi lokal dalam menjalankan tugasnya.

Nita mengaku tidak memiliki latar belakang dalam bidang informasi dan teknologi (IT), mengatakan bahwa dia berperan sebagai pembuat konsep dan bekerja sama dengan tim ahli untuk mengembangkan proyek tersebut.

Ketika ditanya apa yang membuat perempuan berusia 27 tahun tersebut terus berusaha memberikan ide-ide dalam misi perdamaian tempatnya bekerja, Nita berpendapat bahwa setiap orang harus melakukan yang terbaik di mana pun mereka berada.

“Jangan terpaku sama stereotipe (dari sebuah pekerjaan). Walau pun saya bekerja di belakang meja, ada yang saya bisa lakukan di situ yang berguna buat orang lain,” ujar Nita saat berbagi pengalaman dalam menghadapi stereotipe tentang pekerjaannya.

Nita juga memberi motivasi untuk para perempuan yang sedang meniti karir mereka dalam semua bidang.

“Untuk semua wanita, dimana pun kalian berada dan apa pun pekerjaannya, percayalah bahwa kemampuan kalian tidak ada batasnya. Jadi, wherever you are, do your best,” kata Nita.

Mengenai penghargaan dari PBB tersebut, Nita berharap Indonesia bisa lebih dikenal dan diakui di dunia internasional, dan semakin banyak orang Indonesia yang bisa mengikuti Misi Perdamaian PBB di masa depan.

Pada Senin (13/11), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa Brigadir Polisi Satu Renita Rismayanti dari Indonesia akan menerima Penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik PBB tahun 2023.

Penghargaan tersebut akan diberikan pada 16 November dalam acara tahunan Pekan Polisi PBB yang diselenggarakan pada 13-17 November di Markas Besar PBB, New York.

Upacara penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik PBB tahun 2023 tersebut akan diadakan di Markas Besar PBB pada 16 November 2023 pada pukul 01.00-02.00 waktu Jakarta (13.00-14.00 waktu New York) dan disiarkan langsung di UN Web TV. (*)

reporter: antara