Isu liar terkait rencana investasi di Pulau Rempang masih saja dihembuskan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Terbaru, kabar miring terkait Rempang juga disampaikan oleh Rizal Ramli saat hadir pada kegiatan pentas seni warga di Sembulang, Kamis (9/11/2023).

Ia menyampaikan kepada awak media bahwa pengosongan Pulau Rempang dilakukan atas perintah Presiden China, Xi Jinping kepada Presiden RI, Joko Widodo.

BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyayangkan pernyataan yang bernada provokatif tersebut.

Ia juga membantah isu yang disampaikan Rizal terkait pengosongan Pulau Rempang.

Dimana, rencana pengembangan Rempang Eco-City merupakan program pemerintah yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Hal itu seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, investor yang menanamkan modal pun hanya akan memanfaatkan lahan sekitar 2.370 hektare dari total keseluruhan lahan seluas 17.600 hektare.

“Isu pengosongan pulau itu tidak benar. Seperti yang telah disampaikan, untuk tahap awal rencana investasi, hanya empat kampung yang terdampak,” tegasnya, Kamis (9/11/2023).

Di samping itu, Ariastuty mengungkapkan bahwa hanya 961 Kepala Keluarga (KK) terdampak pengembangan Rempang yang bakal bergeser pada tahap awal pembangunan.

“Jadi, isu seperti ini seharusnya tidak perlu lagi dikemukakan. Apalagi tujuannya untuk memecah belah dan mengganggu situasi kondusif Kota Batam,” tambahnya.

Oleh sebab itu, pihaknya pun mengajak masyarakat Batam untuk tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait Rempang.

Mengingat, banyaknya oknum tak bertanggung jawab yang sampai saat ini masih memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk kepentingan tertentu.

“Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan,” pungkasnya. (*/rilis)

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Pertanahan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Diseminasi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 11 tahun 2023 tentang Penyelanggaraan Pengelolaan Pertanahan di Santika Hotel, Batam Center, Kamis, (9/11/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri para pelaku usaha dan Asosiasi Usaha di Batam diantaranya KADIN, REI, INSA, Kawasan Industri, Notaris, APINDO dan Komite Advokasi Daerah Kepri, serta Ombudsman.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, mengatakan kegiatan dilakukan sebagai wujud transparansi dan informasi layanan penyelenggaraan pengelolaan pertanahan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha melalui kebijakan yang dibuat. Baik ketersedian tanah, peruntukkan tanah hingga tata cara alokasi tanah.

“Di dalam perka ini semakin transparan, dalam arti, tanah yang dimiliki BP Batam itu diumumkan secara terbuka,” kata Sudirman.

Namun, apabila pemohon lebih dari satu untuk satu lokasi strategis, maka akan dilaksanakan pelelangan terbatas atau beauty contest. “itu ada kriteria yang diatur dalam aturan tersebut,” ujarnya.

“Yang kita beauty contest kan adalah tanah yang betul-betul sudah clean and clear,” ujarnya lagi.

Ia tak menampik bahwa pihaknya masih banyak mendapat masukan dari pelaku usaha atas layanan pertanahan. Namun, ia meyakini dengan terbitnya peraturan itu, layanan pertanahan diharapkan secara bertahap semakin baik.

Mengingat aturan tersebut dirumuskan berdasarkan asas keberlanjutan, keterbukaan, kepastian hukum dan akuntabilitas.

“Kalau ternyata di dalam perjalanan ada kekurangan maka tidak tertutup kemungkinan kita review lagi Peraturan Kepala ini,” serunya.

Sementara, Kepala Satgas V Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Rosana Fransisca mengapresiasi langkah BP Batam untuk komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan terhadap layanan kepada masyarakat.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadikan iklim investasi dan bermuara kepada meningkatnya ekonomi Kota Batam.

“Ini adalah awal yang baik dan kami mengapresiasi bagaimana BP Batam merespon terhadap keluhan-keluhan pelaku usaha, kami berharap ada perbaikan ekonomi, kita bisa maju, bahkan bisa bersaing dengan negara sebelah. Kita akan evaluasi, monitoring bersama,” pungkas Rosana. (*/rilis)

batampos– Warga Villa Pesona Asri digegerkan dengan tewasnya Lilis, salah seorang penghuni kos di Blok M, Rabu (8/11) malam. Wanita 35 tahun ini ditemukan tergeletak di atas kasur.

Informasi yang didapatkan, tewasnya Lilis berawal dari kecurigaan penghuni kosan lainnya. Di lokasi, penghuni kos mencium aroma busuk dari arah kamar korban.

“Awalnya nyium bau busuk, tapi arahnya dari kamar itu. Karena curiga saya melaporkan kepada sekuriti,” kata Irma, salah seorang penghuni kos.

BACA JUGA: Hakim PN Batam Tewas di Hotel

Oleh sekuriti dilakukan pencekan dan temuan tersebut dilaporkan ke polisi. Saat ditemukan, jasad korban tergeletak di atas lantai kamar dengan alas sehelai kain.

“Tinggalnya sendiri, dan dia bekerja di laundry. Saya dengar punya suami, tapi tidak disini,” kata Irma.

Irma mengaku tak menyangka Lilis tewas di dalam kamar. Namun, tetangga kosannya tersebut memang sudah beberapa hari tidak terlihat.

“Memang sudah beberapa hari ini gak ada terlihat orang keluar masuk (ke kamar). Tapi sendalnya ada depan pintu,” ungkapnya.

Sementara Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Iptu Fajar Bittikaka membenarkan adanya penemuan jasad ini.

“Benar. Kita mendatangi lokasi dan jasadnya dibawa ke RS Bhayangkara,” katanya.

Fajar mengatakan dari pemeriksaan awal tak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun, untuk memastikan penyebab tewasnya, pihaknya masih menunggu hasil autopsi.

“Tapi dari keterangan suami korban memang ada riwayat sakit,” tutupnya. (*)

reporter: yopi

batampos – Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan honorer fiktif di Setwan Kepri. Saat ini ada sebanyak 219 honorer di Setwan Kepri. 

Dari data yang didapat batampos, tahun 2021 ada sebanyak 167 honorer. Lalu, di tahun 2022 ada penambahan 52 orang, total ada 219 honorer. Tahun 2023, tidak ada penambahan, hanya ada 219 honorer di Setwan Provinsi Kepri. 

Kasus ini terungkap berkat aduan dan laporan dari beberapa masyarakat yang mereka pernah mendaftar honorer di DPRD Provinsi Kepri, dan mereka memberikan data dan dinyatakan tidak lulus.

“Namun, saat mereka mendaftarkan diri ke perusahaan lain, ternyata di perusahaan lain dicek mereka sudah terdata BPJSnya sebagai tenaga honorer di DPRD Provinsi Kepri. Sehingga mereka tidak diterima di perusahaan tersebut,” ujar Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi.

Karena alasan tersebut, beberapa orang ini melaporkan dan dilakukan penyidikan, dan ternyata betul ada beberapa masyarakat yang tidak diterima di Setwan DPRD Provinsi Kepri, tetapi namanya ada sebagai pegawai honorer, dan menerima gaji setiap bulannya.

“Menurut pelapor mereka tidak pernah menerima gaji sedikit pun dari Setwan DPRD Provinsi Kepri ini. Makanya dugaan fiktif ini mencuat,” ujar Nasriadi. 

Reporter: YULITAVIA