batampos– Proyek pelebaran drainase induk di simpang RKT, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji sudah memasuki tahap pengerasan. Proyek penanganan banjir dari Badan Pengusahaan sudah selesai dengan penggalian dan pendalaman alur drainase.

Pantauan di lapangan akses jalan yang sempat ditutup sudah kembali dibuka, sebab U Ditch atau coran semen berbentuk U sudah kembali dipasang, menutupi ruas jalan yang digali sebelumnya. Bagian sisi kiri kanan jalur penyebaran air masih dalam proses penggalian sebab itu harus lebih lebar dan dalam yang berbentuk seperti bak penampungan air.

BACA JUGA: Cegah Banjir di Tiban Terulang: Bersihkan Drainase dari Sampah, Pemilik Diminta Rapikan Kabel Utilitas

Sekretaris Kecamatan Batuaji Anwaruddin sebut, pemko dan BP Batam memang memberikan perhatian yang cukup serius dengan program normalisasi drainase sepanjang tahun 2023 ini. Selain di lokasi proyek BP Batam tadi, normalisasi juga dilakukan di drainase induk di samping Mitra Mall dan simpang Taman Makam Pahlawan Bulan Gebang, kelurahan Bukit Tempayan oleh Pemko Batam. Dinas Bina Marga dan sumber daya air kota Batam juga merombak habis dua drainase induk itu agar lebih lebar dan dalam.

“Alhamdulillah, tiga proyek ini masih terus berjalan dan hasilnya mulai nampak. Banjir mulai berkurang. Termasuk yang di pemukiman, ” ujar Anwaruddin.

Perhatian pemerintah dengan persiapan banjir ini diharapkan Anwaruddin dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat Batuaji dengan cara tertib membuang sampah dan rutin melakukan gotong royong membersihkan saluran drainase. (*)

reporter: eusebius sara

batampos– Pihak keamanan Pasar Seken Aviari, Batuaji menangkap 2 anak berinisial S, 14, dan M, 17, Jumat (3/11) sekitar pukul 01.30 WIB. Kedua anak ini tertangkap tangan tengah mencuri pakaian seken di salah satu toko di pasar tersebut.

Salah seorang pelaku M, mengaku sudah berulang kali mencuri. Usai mengambil pakaian, ia kembali menjual hasil curiannya melalui medsos akun Instagram.

“Tadi sudah masuk (mencuri) balik lagi ngambil,” ujar pelajar SMK Negeri Batuaji ini.

Pada pedagang memang kerap melihat para pelaku berkeliling pasar pada malam hari. Selain mencuri pakaian, komplotan ini juga mencuri sepatu, dan barang lainnya.

BACA JUGA: Kasus Pencurian di Batam Meningkat, Curanmor dan Pembobolan Rumah Paling Banyak

“Kadang datang berenam orang. Tadi ngambil baju dan celana,” kata M.

Pelaku lainnya, S mengatakan baru pertama kali diajak mencuri. Pelajar kelas 9 SMP Batuaji ini mengaku awalnya diajak temannya dari rumah untuk jalan-jalan ke kawasan Aviari.

“Baru kali ini ikut. Kami jalan kesini,” kata warga Kavling Sagulung ini.

Sementara Boy, pemilik toko atau korban pencurian mengaku sudah sering kehilangan barang dagangannya. Ia tak menyangka pelaku pencurian tersebut merupakan pelajar.

“Kalau malam toko tidak ada orang. Bukan cuma barang hilang, CCTv dirusak mereka,” katanya.

Usai diamankan, para pelaku digelandang ke Polsek Batuaji. (*)

reporter: yopi

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam akan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif untuk DPRD Batam.

“Ya, hari ini kita sudah tetapkan DCT sebanyak 733 orang. Dimana pada awal masa perbaikan kemarin ada 819 bacaleg, namun setelah dilakukan verifikasi tadi siang ada 733 bacaleg, ” ujar Komisioner KPU Batam Bosar Hasibuan, Jumat (3/11).

Menurutnya, dari 733 bacaleg itu, semuanya dinyatakan memenuhi syarat (MS). Yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah mereka yang tidak mengajukan dokumen perbaikan.

“Artinya 733 ini sudah memenuhi syarat semua, ” tambahnya.

Disinggung mengenai tahapan setelah penetapan DCT ini, Bosar menjawab, berbeda dengan pemilu 2019 lalu dimana 5 hari setelah penetapan DCT para caleg sudah bisa melakukan tahapan kampanye. Namun sesuai PKPU yang baru, tahapan kampanye baru bisa dilakukan 25 hari setelah penetapan DCT.

BACA JUGA: Hari Terakhir Pergantian Bacaleg, Hanya PSI Batam yang Mengajukan Pergantian DCS

“Kalau untuk legislatif, 25 hari baru bisa kampanye, tepatnya 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 atau selama 75 hari, ” tuturnya.

Sementara itu untuk calon presiden ditetapkan 13 November dan masa kampanyenya 15 hari setelah penetapan.

Bosar menghimbau kepada seluruh peserta pemili agar mentaati segala ketetapan yang diatur oleh KPU. Semisalnya tidak berkampanye di sekolah, rumah ibadah ataupun di tempat-tempat gedung milik pemerintah. Begitu juga tidak memasang alat peraga kampanyenya di lokasi tersebut.

“Kita himbau agar berkampanye sesuatu aturan yang sudah ada dan diatur oleh KPU, ” ungkap Bosar

Diketahui, di Kota Batam diketahui memiliki enam daerah pemilihan. Adapun enam dapil itu terdiri dari dapil 1 Lubukbaja dan Batam Kota dengan jumlah 12 kursi. Dapil 2 Batuampar dan Bengkong memiliki tujuh kursi. Dapil 3 Nongsa, Bulang, Sei Beduk, dan Galang ada sembilan kursi. Dapil 4 Sagulung memiliki sembilan kursi. Dapil 5 Batu Aji terdapat enam kursi dan Dapil 6 Belakang Padang, serta Sekupang ada 7 kursi. (*)

reporter: rengga

batampos– Penindakan kasus pelanggaran gangguan ketertiban umum mengalami peningkatan, usai di luncurkan aplikasi Siap Garda milik Satpol PP Kota Batam. Puluhan keluhan sudah diterima oleh petugas dalam berbagai bentuk gangguan.

Kepala Satpol PP Batam, Imam Tohari mengungkapkan warga bisa mengajukan keluhan gangguan apa saja, namun untuk menindak di lapangan, pihaknya juga akan melibatkan perangkat RT/RW dalam menyelesaikan dan memberikan solusi setiap keluhan yang masuk

“Misalnya persoalan parkir di perumahan yang tidak tertib, atau memelihara hewan di lingkungan pekarangan, sehingga menimbulkan gangguan ketertiban umum. Sebenarnya ini masuk job desk kami juga, jika memang sudah meresahkan. Namun untuk tahap edukasi cukup di RT/RW dulu, jika masih menyebabkan gangguan kami akan tindak,” tegas Imam, Jumat (3/11).

Imam mengatakan tahap ujicoba ini, penindakan diakui belum maksimal. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan membentuk tim khusus demi menegakkan Perda Ketertiban Umum di Kota Batam.

BACA JUGA: Baru Diluncurkan, Warga Langsung Laporkan Pelanggaran Ketertiban Umum lewat Aplikasi Siap Garda

Nantinya akan ada tim sapu jagat khusus untuk menangani persoalan aduan gangguan ketertiban umum, yang sering meresahkan warga. Menurutnya, tujuan penindakan ini untuk menciptakan kondusifitas di Batam.

“Mari saling menghormati. Kalau tidak bisa kami edukasi, siap-siap masuk pengadilan dan jalani hukuman tindak pidana ringan (Tipiring, red),” sebutnya.

Mantan Lurah Seijodoh ini menyebutkan sejak diluncurkan terdapat kurang lebih 42 laporan gangguan ketertiban umum yang diterima admin aplikasi Siap Garda.
Terkait dengan sanksi, Imam menjelaskan kalau denda yang di Perda tertulis Rp50 juta, atau pidana 3 bulan kurungan bagi pelanggar Perda.

Tetapi dalam persidangan, hakim selalu mengacu kepada denda, tidak pidana. Jadi, hakim yang memutuskan besaran denda tergantung pelanggaran. Kalau perbuatan 1 kali mungkin dendanya beda sama pelaku yg sering kali melakukan pelanggaran.

“Namun, proses yang pernah di laksanakan, misalnya, pasangan kumpul kebo, hakim memutuskan besaran denda Rp 1,5 juta per badan jadi satu pasangan Rp3 juta rupiah,” terangnya.

Sementara itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 yang berisi tentang larangan membuang sampah sembarangan. Pelanggar bisa dikenakan sanksi dengan besaran berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 50 juta. (*)

reporter: yulitavia