Ilustrasi. Salah seorang pedagang mengangkat cabai merah keriting. Saat ini diketahui harga cabai masih di atas harga daging sapi. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos– Memasuki pekan pertama November ini harga sejumlah komoditas pangan masih terus merangkak naik. Cabai segar masih menjadi komoditas utama yang mengalami kenaikan harga.
Kebaikan harga signifikan terjadi pada komoditi cabai. Bahkan cabai kering yang biasanya kurang diminati oleh masyarakat, saat ini malahan paling banyak diburu karena harganya yang relatif murah bila dibandingkan cabai merah atau cabai hijau.
Di Pasar Tiban misalnya, cabai kering ataupun cabai yang busuk banyak dicari. Warga mengaku terpaksa menggunakan cabai kering ini karena sudah tak mampu lagi membeli cabai biasa atau pun cabai rawit yang harganya mencapai Rp 100 ribu per kilogramnya.
“Ya gimana lagi pak, kalau ada yang kering untuk saat ini kita pilih yang kering dulu lah, selain banyak dapat, harganya juga masih terjangkau lah, ” kata Anisa, warga Tiban, Rabu (1/11).
Sementara itu, Lisa, satu di antara pembeli mengungkapkan, untuk menyiasati tingginya harga cabai merah, ia membeli cabai campuran antara keriting merah dan cabai kering. Hal ini diakuinya untuk mengganti peran cabai merah keriting.
“Belinya satu ons satu ons, nanti digabung. Bisa lebih hemat, ” ujarnya.
Salah satu pedagang cabai Rohim mengatakan, saat ini para banyak pembeli yang kebanyakan pedagang makanan beralih membeli cabai kering. “Sejak cabai merah dan cabai rawit naik tinggi, banyak yang mencari cabai kering. Karena harganya juga terpaut cukup tinggi,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan pedagang cabai lainnya, Nurman. Dia menuturkan saat ini cabai kering memang cukup diminati sejak harga cabai rawit naik drastis mencapai Rp 100.000. Terlebih, ketika membeli cabai kering mereka mendapatkan harga yang lebih murah dan dengan jumlah yang lebih banyak
Rata-rata pembelinya adalah ibu rumah tangga dan pedagang makanan, mereka punya cara sendiri mengolah cabai rawit kering sebelum digunakan untuk memasak. “Malahan rawit yang sudah jualnya. Kalau cabai kering banyak stok dan cepat habis juga. Kalau untuk cabai kering saat ini kita jual Rp 40 ribu sampai Rp 45 ribu per kg, ” tuturnya. (*)
Direktur Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Craig Mokhiber mengundurkan diri. (Capture situs resmi PBB)
batampos – Craig Mokhiber selaku Direktur Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pengunduran dirinya lewat empat halaman surat pada Sabtu (28/10) lalu.
Surat tersebut ditujukan kepada Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, sebagai bentuk protes Craig Mokhiber atas penjajahan Israel terhadap Palestina.
Dilansir dari Daily Mail, Rabu (1/11), dalam suratnya, Craig Mokhiber menyatakan kekecewaannya terkait kegagalan PBB dalam menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel.
Mantan Direktur HAM PBB tersebut menegaskan bahwa penyerangan yang dilakukan Israel jelas merupakan kasus genosida.
Ditulis dalam suratnya, Mokhiber telah mengabdi sebagai penegak Hak Asasi Manusia sejak tahun 1980-an di Palestina.
Mokhiber juga menangani beberapa kasus genosida terhadap beberapa kelompok etnis dan keagamaan, seperti kasus Tutsis, umat muslim Bosnia, dan Rohingya.
Mokhiber sangat menyayangkan karena PBB, sebuah organisasi yang tadinya berprinsip dan memegang teguh norma sosial justru malah kalah dengan kekuatan Amerika Serikat.
“Genosida yang kita saksikan di depan mata kita sendiri saat ini merupakan sebuah hasil dari impunitas Israel yang didukung oleh AS dan pemerintahan barat lainnya,” jelasnya.
Beberapa dekade terakhir, kekuasaan PBB diserahkan begitu saja kepada Amerika Serikat, sehingga prinsip awal PBB sebagai organisasi yang menjunjung perdamaian dunia pun dipertanyakan.
Mantan Direktur HAM PBB itu juga mengecam bahwa pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di Eropa adalah mediator yang tidak kompeten.
Pemerintah AS, Inggris, dan beberapa negara di Eropa dinilai telah melanggar Konvensi Jenewa.
Tak hanya itu, kedua negara berkuasa tersebut juga secara aktif berkontribusi, baik secara ekonomi maupun intelijen, terhadap penyerangan Israel pada Palestina.
Namun, di balik surat kekecewaannya, Mokhiber juga berpegang pada harapan terhadap PBB untuk berdiri sendiri dan mulai menyuarakan Hak Asasi Manusia dengan lebih lantang.
Mokhiber menganggap bahwa OHCHR bertanggung jawab untuk menyuarakan Hak Asasi Manusia warga Palestina ke seluruh dunia.
Menyatakan hak-hak dasar mereka sebagai manusia merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak untuk diperdebatkan atau dinegosiasi.
Lalu, bagaimana kira-kira jika PBB benar-benar menjadi organisasi yang menjunjung tinggi prinsip dan normanya tanpa pengaruh dari barat?
Mokhiber menyatakan bahwa jika PBB berpegang teguh terhadap prinsipnya, PBB akan menjamin hak asasi dan kesetaraan setiap manusia, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan bagi korban, perlindungan yang lemah, dan pemberdayaan pemegang hak.
“Hal itu bisa terjadi jika kita melihat dari sisi tanpa propaganda yang membelokkan sudut pandang kita terhadap keadilan,” ungkapnya.
Dinyatakan dalam suratnya, Mokhiber mengajukan sepuluh poin penting untuk membuat PBB menjadi organisasi yang menjunjung tinggi prinsipnya.
Salah satu poin yang dikemukakan adalah “Satu Negara Berdasar HAM” yang menjelaskan bahwa PBB harus mendukung pendirian negara sekuler Palestina yang berdiri sendiri dan demokratis. (*)
Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)
batampos – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, dirinya tidak diperkaya sebesar Rp 17.848.308.000 atau Rp 17,84 miliar dari proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo.
Pernyataan ini disampaikan Johnny melalui tim penasihat hukumnya Dion Pongkor saat membacakan nota pembelaan alias pledoi.
“Adapun terkait dakwaan bahwa terdakwa telah diperkaya sebesar Rp 17.848.308.000, maka sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa tidak benar dan tidak terbukti,” kata Dion di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Dion menegaskan, Johnny tidak pernah mengetahui, adanya penerimaan uang sebesar Rp 10.000.000.000 yang diberikan oleh saksi Windi Purnama kepada saksi Heppy Endah Palupy sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
“Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya penerimaan uang dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 10.000.000.000 yang diberikan oleh saksi Windi Purnama kepada saksi Heppy Endah Palupy berdasarkan perintah saksi Anang Achmad Latif,” ucap Dion.
Dion tak menampik, Johnny G Plate telah meminta kepada Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif mencarikan honor tambahan bagi saksi Heppy Endah Palupy yang merupakan sekretaris pribadi Johnny G Plate dan Dedy Permadi, staf khusus Johnny G Plate dari sumber yang sah di BLU BAKTI. Karena adanya permintaan dari Heppy Endah Palupy dan Dedy Permadi, yang diajukan dengan alasan keduanya telah bekerja keras melebihi tupoksi.
Bahkan saat mengajukan honor tambahan tersebut, lanjut Dion, Dedy Permadi menyampaikan bahwa di Kementerian Koordinator lain disediakan anggaran tambahan bagi Tenaga Ahli Menteri. Namun, Johnny tidak pernah menentukan berapa jumlah honor tambahan yang dibutuhkan.
“Melainkan meminta saksi Anang Achmad Latif untuk berkoordinasi dengan saksi Heppy Endah Palupy mengenai besaran kebutuhannya,” ujar Dion.
Oleh karena itu, Dion menegaskan upaya-upaya untuk mendapat honor tambahan melalui BLU BAKTI telah berulang kali dilakukan oleh Dedy Permadi, baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan staff lainnya. Hal ini sebagaimana terbongkar dalam fakta persidangan.
Dalam fakta persidangan terdapat alat bukti berupa nota Dinas Juru Bicara Kementerian dan Staff Khusus Menteri Bidang Kebijakan Digital dan SDM Nomor: 045/SKM/KP.03.03/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh saksi Dedy Permadi dan ditujukan kepada Dirut BLU BAKTI.
Kemudian, nota dinas Juru Bicara Kementerian dan Staff Khusus Menteri Bidang Kebijakan Digital dan SDM Nomor: 073/SKM1/KP.03.03/12/2021 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Dedy Permadi dan ditujukan kepada Dirut BLU BAKTI.
Serta, nota dinas Staff Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM Nomor: 028/SKM1/KP.03.03/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dedy Permadi dan ditujukan kepada Dirut BLU BAKTI.
Dion mengutarakan, ketiga nota dinas tersebut pada pokoknya berisi permohonan kepada BLU BAKTI untuk menyediakan alokasi anggaran dukungan bagi dukungan tim substansi Menkominfo dan Tim Substansi Persidangan Digital Economy Working Group (DEWG) G20.
“Dengan demikian, terbukti bahwa inisiatif mendapatkan honor tambahan dari BLU BAKTI tidak berasal dari terdakwa, melainkan dari saksi Dedy Permadi,” tegas Dion.
Dion pun menegaskan, uang senilai Rp500.000.000 tidak berasal dari Johnny G Plate melainkan ditentukan oleh saksi Heppy Endah Palupy.
“Keterangan Saksi Dedy Permadi yang pada pokoknya menyatakan nilai honor tambahan tidak disampaikan oleh Terdakwa melainkan oleh saksi Heppy Endah Palupy dengan mengatakan bahwa nanti Saksi akan mendapat honor tambahan sebesar Rp 80 juta – 100 juta,” cetus Dion.
Eks Menkominfo Johnny G Plate sebelumnya dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Jaksa menilai, perbuatan Johnny G Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo.
Politikus Partai NasDem itu juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 17,8 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan.
Johnny G Plate dinilai merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.
Tindakan Johnny diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.
Johnny dituntut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Para pengunjuk rasa mendukung warga Gaza menyela pidato Blinken di Kongres dan menuntut gencatan senjata. (Freddi Joyner/Reuters)
batampos – Puluhan tangan berlumuran darah terlihat di sidang Komite Senat AS pada Selasa (31/10). Darah di tangan tersebut hanya cat merah ekspresi protes terhadap hilangnya ribuan nyawa di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memberikan kesaksian tentang permintaan pendanaan dari Gedung Putih ke Israel. Dana tersebut senilai $106 miliar, termasuk $14,3 miliar bantuan untuk mendukung militer Israel melawan kelompok bersenjata Palestina. Pernyataan itu kemudian memicu kemarahan para aktivis yang hadir di sana.
Hingga Selasa (31/10), terhitung sudah 25 hari Israel menggempur wilayah Gaza tanpa henti. Sebanyak 3.500 anak di Gaza kehilangan nyawa.
Teriakan para aktivis yang pro Palestina itu terdengar di sela-sela Antony Blinken berbicara. Mereka meneriaki kalimat gencatan senjata sekarang, selamatkan anak-anak di Gaza, orang Palestina bukan binatang, dan malu pada kalian semua.
Sidang itu kemudian terhenti sejenak dan anggota parlemen terpaksa menunda sidang beberapa kali serta memaksa polisi untuk mengeluarkan beberapa aktivis yang berulah. Polisi mengungkapkan 12 orang karena melakukan protes ilegal di dalam Gedung Capitol, Washington, DC.
Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia di Amerika Serikat juga telah menyuarakan kekhawatiran atas permintaan Presiden AS Joe Biden dalam pendanaan kepada Israel.
Serangan brutal yang dilakukan Israel semakin dipercaya sebagai awal genosida dan menjadi sebuah dorongan untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza.
”Permintaan pendanaan Biden itu jelas memberikan lampu hijau untuk membiayai pembersihan etnis di Palestina,” ungkap Democracy for the Arab World Now (DAWN).
Dilansir JawaPos.com dari Al Jazeera, kekhawatiran mengenai pengusiran paksa warga Palestina itu semakin besar, setelah majalah +972 menyatakan mereka telah menerima bocoran dokumen pemerintah Israel. Dalam dokumen yang telah dikonfirmasi keasliannya oleh Kementerian Intelijen Israel itu, menguraikan rencana Israel untuk memindahkan seluruh penduduk Gaza ke luar negeri.
Direktur Eksekutif DAWN Sarah Leah Whitson mengatakan, Pemerintah Amerika membohongi warga untuk memfasilitasi rencana lama Israel yaitu mengurangi populasi Gaza dengan kedok bantuan kemanusiaan.
AS belum menanggapi permintaan komentar Al Jazeera, tetapi pemerintahan Biden memberikan sinyal bahwa mereka tak mendukung rencana untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka. Saat ini, Pemerintah Amerika Serikat dan warganya sedang terpecah belah. Banyak dari warga AS memilih untuk mendukung Palestina dan mengecam keras penyerangan Israel ke Kota Gaza.
Banyak dari warga Amerika menyesalkan perbuatan Israel yang melakukan pengeboman ke rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, hingga kamp tempat di mana warga sipil Palestina mengungsi.
”Sekarang kita berada pada momen di mana banyak pihak kembali bertaruh bahwa AS terlalu terpecah belah atau terganggu di dalam negeri, sehingga tidak bisa fokus. Itu yang dipertaruhkan saat ini,” ucap Blinken.
Sementara itu, negara tetangga Palestina, Mesir mengatakan enggan menampung para pengungsi dari Gaza ke wilayahnya. Sebab, mereka tidak mau memperburuk suasana. (*)
batampos– Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, seperti itulah pepatah yang mengambarkan kisah Siti Rohani dan Andi Pranata. Pasangan kekasih yang sudah merencanakan pernikahan di tahun ini terpaksa menunda niat tersebut .
Sebab, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap keduanya dengan 8 tahun dan 6 bulan penjara saat sidang di Pengadilan Negeri Batam kemarin. Hukuman itu dijatuhi kepada mereka karena telah menjadi perantara peredaran narkoba seberat 48,5 gram.
“Menjatuhkan pidana terhadap Siti dan Andi, dengan masing-masing 8 tahun dan 6 bulan. Kemudian juga denda Rp 1 miliar, subsider 6 bulan penjara,” ujar hakim Edi Sameaputty, Rabu (1/11).
Atas vonis itu, kedua terdakwa yang didampingi LBH suara Keadian, menerima. Siti sempat menangis, namun tak bisa berbuat banyak.
Keduanya bisa terjerat kasus narkoba, karena ulah adik Siti, Eribon. Berawal saat Eribon menghubungi sang kakak, Siti untuk menerima paket dari Januarto di SPBU KDA, Batamkota, dengan alasan ia sedang diluar kota. Eribon mengatakan paket tersebut berisi jam tangan. Karena permintaan sang adik, Siti pun mengambil paket tersebut.
Sesampai di kosan yang ia sewa, Siti kembali ditelpon Eribon dan diminta untuk membuka paket. Namun saat paket dibuka, ternyata berisi sabu.
Siti saat itu kaget, dan langsung memanggil kekasihnya Andi. Keduanya sempat cemas, namun tiba-tiba Eribon menelpon dan meminta keduanya santai.
Eribon meminta keduanya mengantarkan kembali paket itu di SPBU KDA. Awalnya, Siti dan Andi menolak, namun dijanjikan uang Rp 2 juta, hingga akhirnya keduanya berubah pikiran. Namun sesampainya di SPBU, pasangan kekasih ini ditangkap polisi. Mereka tak bisa mengelak, karena pada mereka ditemukan paketan sabu.
“Terdakwa menerima, vonis lebih ringan 1,5 tahun dari tuntutan jaksa. Padahal pasangan ini berencana mau menikah, tapi batal,” ujar Vierki Siahaan, kuasa hukum terdakwa.
Sementara, Eribon dan Januarto, menurut Vierki divonis 10 tahun penjara. Hukuman itu sama persis dengan tuntutan jaksa. Ia menyayangkan vonis Januarto yang juga sama dengan terdakwa Eribon. Apalagi, Januarto merupakan pemilik sabu dan juga merupakan resedivis. (*)
batampos – Pekan ini aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati (KJT) kembali normal usai beberapa kali sempat mati suri.
Pada Minggu (29/10), Bandara Kertajati secara resmi kembali beroperasi penuh setelah adanya pengalihan penerbangan dari Bandara Husen Sastranegara (BDO) Bandung.
Selain untuk menggeliatkan Bandara Kertajati yang sempat mengalami mati suri sejak diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2018 silam, pengalihan penerbangan ini juga dilatarbelakangi oleh faktor keselamatan dan keamanan.
Diakui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pengalihan penerbangan dari Bandung ke Bandara Kertajati didasarkan pada kebutuhan landasan yang lebih panjang sehingga bisa menampung pesawat besar.
“Kita butuh runway yang lebih panjang dari Bandara Husein, supaya pesawat besar seperti Boeing 777 bisa mendarat sehingga penerbangan dari luar negeri baik dari Asia, Eropa, dan negara lainnya, bisa langsung mendarat di Jawa Barat. Maka itu penerbangan kita pindah ke Bandara Kertajati,” ujar Menhub seperti dikutip JawaPos.com pada laman resmi Kemenhub RI.
Lantas, seperti apa profil Bandara Kertajati yang disebut-sebut bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang Banten?
Bandara Kertajati atau yang juga dikenal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan bandara yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Bandara yang mulai dibangun pada tahun 2013 ini berdiri di lahan seluas 1.800 hektare.
Bandara ini dilengkapi dengan terminal penumpang yang mampu menampung 5,6 juta penumpang per tahun.
Tak hanya itu, bandara yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka ini tergolong memiliki landasan pacu yang panjang dengan kemampuan untuk mendaratkan pesawat besar sekaliber Boeing 777.
Adapun fasilitas lainnya, Bandara Kertajati dilengkapi dengan 36 check in counter dan 22 parking stand.
Bandara ini keberadaannya diharapkan dapat menjadi penyangga lalu lintas udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Selain itu, keberadaan BIJB juga diharapkan dapat melayani kebutuhan angkutan umum udara untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.
Dengan hadir dan geliatnya Bandara Kertajati ini juga diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangga seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning).
Tak hanya melayani penerbangan domestik dan internasional, Bandara ini juga diproyeksikan sebagai bandara premium untuk mendaratkan pesawat kargo sebesar Antonov.
Setelah dioperasikan penuh pada minggu lalu, Bandara ini bakal melayani sejumlah rute penerbangan.
Adapun sejumlah rute penerbangan tersebut antara lain tujuan Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Batam (BTH), Denpasar (DPS), Makassar (UPG), Medan (KNO), serta Palembang (PLM).
Ketujuh rute tersebut dilayani pesawat jet maskapai Citilink, AirAsia, serta Super Air Jet.
Sementara itu, rute penerbangan berjadwal luar negeri tujuan Kuala Lumpur, Malaysia telah beroperasi sejak pertengahan Mei 2023, serta penerbangan umroh dan haji. (*)
batampos – Layanan pendidikan umum dengan ciri khas keagamaan seperti misalnya madrasah, serta pendidikan agama dan keagamaan, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
F. TIM SIRAJUDIN NUR ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur, saat mengunjungi Rumah Quran Alfa Zahra Kabupaten Bintan, Rabu (1/11).
Atas hal itulah, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anggarannya. Pendidikan sendiri merupakan satu dari enam bidang layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Berkaitan dengan itulah, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur, mendesak kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membantu sekolah-sekolah bercirikan keagamaan di Provinsi Kepri ini.
Sebab, menurut politikus PKB yang sudah menjabat selama dua periode berturut turut dari dapil Batam ini, pemerintah sendiri telah menetapkan aturan tentang bantuan bagi sekolah-sekolah keagamaan di bawah Kementerian Agama, untuk dapat memperoleh bantuan pembangunan melalui mekanisme hibah dari APBD.
“Saya mendesak kepada pemerintah daerah, agar memberikan perhatian serius terhadap sekolah-sekolah keagamaan yang ada di Kepri ini. Kondisi sekolah-sekolah keagamaan kita masih banyak yang kurang layak dan kondisinya memprihatinkan,” ujar calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Kepri ini saat mengunjungi Rumah Quran di Kabupaten Bintan..
Kondisi tersebut, lanjut Sirajudin Nur, berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Kepri.
“Padahal penting untuk diketahui, bahwa pendidikan iman dan taqwa itu adalah bagian penting dari tujuan pendidikan nasional. Tantangan terbesar kita di bidang pendidikan, tidak hanya soal kualitas akademik saja, tapi juga persoalan karakter, moral dan etika. Kita ingin pendidikan melahirkan manusia yang terdidik dan terpelajar dengan kualitas moral yang baik dan mulia,” terang politisi yang memiliki hobi bermusik ini.
Karena itulah, Sirajudin Nur, mendorong para orangtua, sekolah, dan masyarakat untuk ikut aktif mendukung pendidikan-pendidikan keagamaan di lingkungannya masing-masing.
“Peran pemerintah daerah sudah jelas, wajib memberikan bantuan pengembangan sekolah-sekolah keagamaan melalui APBD,” tegasnya mengakhiri (adv/*)
Sebagaimana diketahui, BDS Movement sudah didirikan selama 18 tahun sejak 2005 oleh warga Palestina yang menuntut keadilan dan menentang tindakan penjajahan yang dilakukan oleh Israel.
Dilansir JawaPos.Com, Rabu (1/11), BDS Movement telah merilis daftar produk dari berbagai merk yang harus diboikot.
Selain merilis daftar produk dari berbagai merk yang harus diboikot, BDS Movement juga mempublikasikan informasi terkini terkait penjajahan Israel terhadap Palestina.
Divestment artinya kampanye yang dilakukan untuk mendesak pihak-pihak seperti bank, gereja, institusi pendidikan agar berhenti berinvestasi pada Israel.
Terakhir, sanctions yang berarti kampanye untuk menekan pemerintah supaya mengakhiri penjajahan yang dilakukan oleh Israel dengan melarang Israel bergabung dalam forum internasional.
Organisasi sipil Palestina mendirikan BDS Movement sebagai upaya tanpa kekerasan untuk menekan Israel agar menghentikan penjajahannya terhadap Palestina.
Terinspirasi dari gerakan anti-apartheid yang dilakukan oleh warga Afrika Selatan, BDS Movement mendesak Israel untuk memenuhi tiga tuntutan.
Tiga tuntutan tersebut di antaranya adalah mengakhiri penjajahan dan pendudukannya di tanah Palestina.
Kedua, mengakui dan memberikan hak-hak dasar yang sama yang dimiliki oleh warga negara Palestina.
Terakhir, memenuhi tuntutan Resolusi PBB No. 194 untuk menghormati, melindungi, dan mendukung hak-hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke negaranya.
Pemboikotan produk–produk pro Israel dilakukan oleh BDS Movement dalam rangka mendesak para pengecer untuk berhenti memperjualbelikan produk yang mendukung aksi jahat Israel.
Boikot dilaksanakan dengan menargetkan perusahaan-perusahaan yang memberi dampak secara langsung terhadap penjajahan Israel di Palestina.
Beberapa merk yang produk-produknya ditargetkan untuk pemboikotan di antaranya adalah, McDonalds, Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King, Siemens, Puma, dan HP.
Gerai makanan dan minuman terbesar di dunia, McDonalds, diboikot akibat salah satu cabang McDonalds di Israel memberikan makanan gratis kepada para tentara Israel yang menyerang Palestina.
Selain itu, Burger King dan Domino’s Pizza juga melakukan aksi yang sama dalam rangka mendukung Israel untuk tetap menjajah Palestina.
Sementara itu, Starbucks menuntut serikat pekerjanya setelah terang-terangan memberi dukungan kepada Palestina di media sosial.
Akibat dukungan Siemens berupa listrik yang disalurkan kepada Israel apartheid, perusahaan tersebut pun terkena boikot oleh banyak penduduk di dunia.
Begitu pula dengan HP yang membantu menjalankan sistem biometrik ID yang digunakan Israel untuk membatasi pergerakan Palestina.
Puma, sebuah merek yang bergerak di bidang olahraga ternyata mensponsori Persatuan Sepak Bola Israel juga terkena boikot. (*)
Pelaku pencabulan diinterogasi penyidik Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, Rabu (1/11/2023). F.Polsek Bintan Timur untuk Batam Pos.
batampos– Seorang gadis berusia 13 tahun di Bintan menjadi korban pencabulan. Korban dicabuli di jalan sepi.
Polisi telah menangkap pelaku pencabulan berinisial AS, 48 di rumahnya, jalan Nusantara Kilometer (Km) 18 arah Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (28/10/2023).
Kapolsek Bintan Timur, AKP Rugianto mengatakan, kejadian ini terjadi pada Jumat (27/10/2023) malam di jalan Nusantara Km 18 arah Kijang.
“Korbannya gadis berusia 13 tahun yang masih berstatus pelajar,” kata dia.
Mulanya, korban hendak membeli makan tidak jauh dari rumahnya. Selepas membeli makan, pelaku melihat korban yang berjalan sendiri.
Pelaku memanggil korban lalu memaksa korban untuk ikut ke jalan yang sepi. Di sana, korban dicabuli.
Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan ke temannya. Mereka kemudian menceritakan apa yang telah menimpa korban ke orangtuanya.
Dia mengatakan, orangtua korban yang kesal langsung mengadukan kejadian itu ke kantor polisi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi mendatangi rumah pelaku.
“Langsung ditanya anggota, pelaku mengakui perbuatan terhadap korbannya,” kata dia.
Dia mengatakan, polisi langsung mengiring pelaku ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi juga menyita beberapa barang bukti diantaranya kaos dan celana pendek milik korban.
Atas perbuatan melanggar hukum, pelaku disangka pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diuban dan Ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (*)
Kadis Perkim, Mohammad Irzan. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan telah melunasi pembayaran listrik penerangan jalan (PJU) bulan Oktober 2023 sekira Rp 731.864.683.
“Sudah dibayar Senin (30/10/2023) dan sudah dilaporkan ke ULP PLN,” kata Kadis Perkim, Mohammad Irzan saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Dia mengatakan, karena sudah dilunasi, seharusnya listrik PJU yang ada di Bintan sudah kembali menyala sejak Selasa (31/10/2023) malam.
Dinas Perkim Bintan juga telah mengalokasikan anggaran pembayaran tagihan listrik bulan November dan Desember 2023 sekira Rp 700 sampai Rp 750 juta.
“Besarannya setelah keluar tagihan,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, listrik PJU di Bintan khususnya Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan sempat dipadamkan sementara mulai 26 Oktober 2023.
Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telat membayarkan tagihan listrik bulan Oktober 2023 akibat penambahan anggaran program pengentasan kemiskinan pada komposisi APBD Perubahan tahun 2023 sehingga membuat proses pengesahannya menjadi mundur beberapa hari. (*)
