batampos – Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp12,24 triliun dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga November 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencerminkan makin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp9,19 triliun, pajak atas aset kripto Rp719,61 miliar, pajak fintech (P2P lending) Rp1,24 triliun, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp1,09 triliun.

Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp34,54 triliun, yang diserahkan oleh 215 PMSE dari 254 perusahaan yang ditunjuk.

Untuk pajak kripto, total penerimaan mencapai Rp1,81 triliun sepanjang 2022 hingga 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp932,06 miliar penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan dan Rp875,23 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN).

Artikel Ekonomi Digital Sumbang PajakRp12,24 Triliun hingga Bulan November pertama kali tampil pada News.

batampos – Arus penyeberangan Merak–Bakauheni jelang pergantian Tahun Baru 2026 terpantau berjalan aman, lancar, dan terkendali. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat, hingga H+2 Natal, tidak terjadi penumpukan signifikan di jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia tersebut.

Berdasarkan data operasional Posko Merak, pergerakan kendaraan dari Jawa menuju Sumatera masih didominasi kendaraan roda empat dan bus. Pola ini mencerminkan mobilitas keluarga dan rombongan wisata yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak libur.

Secara agregat, trafik kendaraan tercatat mengalami kenaikan 2,6 persen dan diperkirakan terus bergerak hingga akhir Desember.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan peningkatan arus tersebut masih berada dalam batas aman. Pihaknya memastikan seluruh skema operasional telah disiapkan untuk menghadapi puncak libur Tahun Baru.

“Sebagai jalur penyeberangan tersibuk nasional, Merak–Bakauheni kami pastikan tetap terkendali. Puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada 30–31 Desember 2025, dan seluruh layanan disiapkan agar tetap lancar dan tertib,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).

Data Posko Merak mencatat, pada H+2 Natal, jumlah kendaraan roda empat yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera mencapai 3.998 unit, naik 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.980 unit. Sementara jumlah bus tercatat 357 unit, meningkat 2,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 348 unit.

Kelancaran layanan juga ditopang oleh kesiapsiagaan petugas di lapangan. General Manager ASDP Cabang Merak, Umar Imran Batubara, menyebut pengendalian operasional dilakukan secara konsisten di seluruh titik pelayanan.

“Kami menjaga alur kendaraan tetap mengalir, mulai dari akses masuk hingga proses bongkar muat. Petugas disiagakan untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga,” kata Umar.

Sementara itu, dari sisi Pelabuhan Bakauheni, arus kendaraan dari Sumatera menuju Jawa menunjukkan dinamika berbeda. Kendaraan roda dua masih mendominasi dengan lonjakan cukup signifikan. Tercatat 1.459 unit sepeda motor menyeberang pada H+2, meningkat 67,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 872 unit.

Adapun kendaraan roda empat tercatat 3.460 unit, mencerminkan arus balik bertahap yang masih terkendali. Untuk kendaraan logistik, sebanyak 2.770 unit truk menyeberang dari Sumatera ke Jawa, naik 1,7 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.724 unit. Jumlah bus mencapai 351 unit, meningkat 3,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, total kendaraan dari Sumatera menuju Jawa pada H+2 Natal tercatat 8.040 unit, atau meningkat 8,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk mengantisipasi potensi lonjakan menjelang malam pergantian tahun, ASDP menyiapkan contingency plan dengan mengaktifkan buffer zone dan delaying system di sejumlah titik strategis menuju Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

ASDP juga mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik, membeli tiket melalui kanal resmi, serta datang ke pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan.

Koordinasi dengan BMKG terus dilakukan untuk memantau kondisi cuaca demi memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan aman hingga puncak libur akhir tahun. (*/adv)

Artikel Jelang Tahun Baru, Arus Merak–Bakauheni Terpantau Lancar dan Terkendali pertama kali tampil pada News.

batampos– Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menilai langkah partainya mendukung usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD dapat menjadi langkah berani untuk mengubah sistem dan mekanisme pilkada yang selama ini berjalan.

Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dirinya yang juga pernah menjadi legislator di Komisi II DPR RI melakukan kajian terhadap proses demokrasi di tanah air, termasuk pilkada yang dinilai memiliki sisi negatif, seperti mahalnya ongkos politik.

“Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” kata Pras, usai menghadiri konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Meskipun dalam penilaiannya memiliki kekurangan, Pras berpendapat bahwa ongkos politik yang mahal menjadi kendala bagi calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, hingga gubernur untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu.

Selain itu, pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pilkada di tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi juga terhitung cukup besar.

Pras menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.

“Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” kata Pras.

Berdasarkan keterangan resmi, Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menjelaskan bahwa Partai Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

Pada 2015 lalu, kata Sugiono, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit, hingga pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata dia.

Begitu pun dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Dia menilai ongkos politik cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.(*)

Artikel Gerindra Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Alasannya Lebih Efisien pertama kali tampil pada News.