Ilustrasi: Pemain Liverpool Darwin Nunez (tengah) merayakan golnya ke gawang West Ham United dalam laga lanjutan Liga Inggris di Anfield, Rabu (19/10). (Phil Noble/Reuters/Antara)
batampos – Liverpool FC mengawali Liga Europa 2023/2024 dengan kemenangan 3-1 ketika mengalahkan klub Austria LASK Linz pada laga perdana Grup E di Raiffeisen Arena, Jumat (22/9).
Dilansir dari Antara, Liverpool sempat tertinggal terlebih dahulu melalui sontekan keras Florian Flecker pada menit ke-14. Namun, seperti halnya pertandingan terakhir melawan Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris, The Reds kembali membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol pada babak kedua. Gol-gol itu dicetak oleh penalti Darwin Nunez menit 56, Luis Diaz (63’), dan Mohamed Salah (88’).
Jalannya laga dikuasai tim tamu Liverpool. Namun, pada babak pertama mereka cukup kesulitan mengontrol jalannya laga karena banyak kesalahan passing. Alhasil, pada babak pertama tepatnya menit ke-14, tim tuan rumah mampu mencuri gol melalui tendangan keras Flecker setelah menerima umpan Sascha Horvath melalui tendangan pojok.
Skor berubah 1-0 untuk keunggulan LASK. Setelah kebobolan, tim asuhan Jurgen Klopp itu bereaksi cepat dengan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Darwin Nunez pada menit ke-18 mendapatkan free header hasil umpan Harvey Elliot. Namun, sundulan striker nomor punggung 9 itu masih gagal menemui target.
Striker yang didatangkan Liverpool dari Benfica itu kembali mendapatkan peluang pada menit ke-33. Berawal dari skema sepak pojok, umpan dari Kostas Tsimikas berhasil ditanduk Virgil van Dijk. Tandukan kapten tim Liverpool itu menemui Nunez yang tinggal menyontek bola.
Namun, eksekusi Nunez dari jarak dekat masih diselamatkan dengan apik kiper LASK Tobias Lawal. The Anfield Gank gagal menyamakan kedudukan di babak pertama dan skor 1-0 untuk LASK bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Liverpool meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, tim yang baru saja kembali ke kompetisi Liga Europa setelah terakhir kali pada 2015/2016 itu akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti Nunez pada menit ke-56 setelah sebelumnya Luis Diaz dilanggar di kotak terlarang.
Setelah kemasukan, LASK memberikan cukup perlawanan. Satu menit setelah gol Nunez, tim asuhan Thomas Sageder itu mendapatkan peluang dari sepakan mendatar jarak jauh yang dilesatkan Elias Havel. Pada momen ini, tendangan pemain bernomor punggung 24 itu masih dapat ditepis Caoimhin Kelleher.
Pada menit ke-61, Kelleher kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini kiper berkebangsaan Irlandia itu melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan jarak dekat Marin Ljubicic.
Setelah dua peluang dari tim tuan rumah itu, Liverpool memanfaatkan kelengahan LASK dalam bertahan dengan kembali mencetak gol dan membuat skor menjadi 2-1 pada menit ke-63 melalui tendangan Diaz. Dia mendapatkan umpan dari pemain baru yang bermain sejak awal, Ryan Gravenberch.
Pada menit ke-74, tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris itu hampir menggandakan skor ketika sontekan pemain pengganti, Mohamed Salah hampir menjebol gawang LASK yang sudah kosong.
Upaya Salah untuk mencetak gol baru terjadi pada menit ke-88. Melalui aksi individual, bintang asal Mesir itu melewati dua pemain sekaligus sebelum melesatkan bola di sela-sela kaki kiper LASK. Skor menjadi 3-1 dan bertahan sampai peluit panjang berbunyi.
Kemenangan itu menjadi awal yang manis Liverpool di Liga Europa musim ini. Tiga poin itu juga menandai kemenangan ke-50 Klopp sebagai pelatih Liverpool di kompetisi Eropa.
Hasil tersebut membawa Si Merah memimpin klasemen sementara Grup E dengan 3 poin, diikuti Toulouse dan Union Saint-Gilloise dengan 1 poin, dan LASK dengan 0 poin. (*)
Ilustrasi Tes CASN dan PPPK Pemko Batam di Kantor BKN.
batampos – Pemerintah Kota Batam resmi mengumumkan penerimaan tenaga calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan dalam surat keputusan nomor K/325/KP.02.01/X/2023, penerimaan CASN Pemko Batam menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Calon peserta harus mengikuti tahapan, syarat, hingga tes yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah pusat. Karena penerimaan dibuka online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id.
Berikut ketentuan yang harus dipenuhi, dan dipersiapkan untuk mendaftar CASN tahun 2023 di lingkungan Pemerintahan Kota Batam :
1. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui porta SSCASN https://sscasn.bkn.go.id.
2.Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
3. Pelamar memiiki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan ema yang masih berlaku/aktif.
4. Pelamar harus memberikan informasi data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran.
5. Pelaksanaan Seleksi d laksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN.
6. Pelamar dinyatakan lulus seleksi setelah mendapat penetapan Nomor identitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kena (NI PPPK) dan Badan Kepegawaian Negara.
Bagi peserta yang ingin melamar sebagai tenaga CASN, pemerintah juga menyediakan kuota dua persen untuk penyandang disabilitas.
Namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan dipahami bagi mereka pelamar jabatan khusus ini yakni :
1. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru Bahasa Indonesia atau JF guru Bahasa Inggris.
2. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
3. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus, hanya bisa dilamar oleh: 1. Pelamar Prioritas, dan Eks Tenaga Honorer Kategori (Eks THK II), serta Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Sekolah Negeri.
Dalam surat keputusan Wali Kota Batam tertuang persyaratan menjadi CASN yang wajib dipenuhi calon peserta.
1. Warga Negara indonesia
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan,
4. Memiliki kompetensi yang memerlukan persyaratan wajib dan dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
4 Memiliki pengalaman paling singkat pengalaman kerja sedikit 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) tahun secara terus-menerus sesuai dengan jabatan yang dilamar di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani pimpinan unit kerja.
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta/BUMN/BUMD.
7. Tidak Berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3
(tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya:
11. Tidak berstatus pernah lulus dan’ atau menjadi peserta lulus seleksi ASN (PNS dan
PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/ NI PPPK.
12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, 14. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
13. Berkelakuan baik.
14. Pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan, dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
Pendaftaran dibuka secara online dibuka dari tanggal 20 September s/d 09 Oktober 2023. Pelamar harus mengikut beberapa tahap seleksi. Pertama seleksi administrasi, pelamar haru mengikuti ketentuan di antaranya:
1. Pelamar membuat akun dan mencetak kartu akun.
2. Pelamar memilih formasi yang dilamar dan mengunggah dokumen persyaratan.
3. Pelamar melakukan finalisasi dan submit.
4. Pelamar mencetak kartu pendaftaran.
Pelamar juga harus mengunggah dokumen Wajib, guna melengkapi syarat pendaftaran yakni :
1. KTP-el Asli/Surat Keterangan pengganti KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.. Pasfoto ukuran 4 x 6 latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB
3. Surat lamaran diketik dengan font berjenis Arial dan berukuran 12 (dua belas), mencantumkan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar, ditujukan kepada Wali Kota Batam c.g Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 ditandatangani asli dan dibubuhi e-materai (materai elektronik) Rp10.000.
Format surat lamaran dapat diunduh di laman: https:/bkpsdm.batam.go.id atau https:// mediacenter.batarn.go.id.
4. Surat pernyataan pada persyaratan umum poin 7 sampai dengan 11 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini ditandatangani dan dibubuhi e-materai (materai elektronik) Rp10.000, (format surat pernyataan dapat diunduh di laman: https//bkpsdm.batam.go.id atau https//mediacenter.batam. go.id),
5. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.
6. Transkrip nilai asli lengkap sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.
7. Surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama dan paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda sesuai jabatan fungsional yang dilamar.
Jadwal tahapan penerimaan CASN berdasarkan ketentuan pusat.
1. Pendaftaran Seleksi administrasi 20 September-9 Oktober
2. Seleksi administrasi 20 September – 12 Oktober
3. Pengumuman seleksi administrasi 13-16 Oktober
4. Penjadwalan Uji Kompetensi 30 Oktober- 2 November
5. Pengumuman peserta dan tempat ujian 3-6 November
6. Seleksi Kompetensi 8 November
7. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi tambahan Desember 2023
12 Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi 7 Desember 2023
batampos – Pemerintah daerah (Pemda) lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan. Dari total kebutuhan 601.174 formasi PPPK guru di 2023, Pemda hanya menyediakan 296.059 formasi saja.
Direktur jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan, kebutuhan 601.174 formasi ini sudah mencakup tambahan sisa formasi yang tak terpenuhi tahun lalu dan ada kekosongan akibat guru pensiun di 2024. Jumlah guru yang diperkirakan pensiun tahun depan mencapai 69.762 orang. Tapi, lagi-lagi formasi yang diajukan pemda belum maksimal.
”Jadi persentasenya masih kecil memang untuk formasi ini. Sehingga masih banyak yang belum terakomodir untuk guru non ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri,” ujar Nunuk dalam acara coffee morning Ditjen GTK bersama Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan (Fortadik) di Jakarta, kemarin (21/9).
Lalu, bagaimana dengan nasib guru lolos passing grade (PG) yang jadi prioritas satu (P1) di seleksi tahun lalu? Nunuk mengamini, jika di seleksi tahun lalu masih menyisakan sekitar 62 ribu P1. Pihaknya pun telah melakukan segala upaya agar P1 dapat terakomodir di tahun ini. Salah satunya, dengan memperbaiki peta linearitas yang juknisnya sudah diterbiktan. Misalnya, untuk guru Bahasa Inggris dibuat linier dengan guru kelas di jenjang SD. Kemudian guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU), penempatannya bisa sesuai dengan ijazah.
Sayangnya, dengan upaya alinearitas ini, belum semua P1 bisa mendapat penempatan di 2023. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Ditjen GTK, hanya 50.248 orang P1 yang bisa terserap di tahun ini. Artinya, ada sisa 12.276 orang guru P1 yang harus kembali menunggu.
”Yang sudah kita tata dengan berbagai kebijakan yang sekarang kita lakukan, ternyata masih belum bisa terakomodir,” sesalnya.
Kendati demikian, dia menjamin, para guru tersebut bisa terserap di “putaran akhir” seleksi PPPK guru sebelum pergantian presiden. Nunuk optimis, guru-guru P1 termasuk janji pengangkatan 1 juta guru oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim rampung di 2024. Apalagi, masa kepemimpinan Nadiem masih akan berlanjut hingga Oktober 2024. Yang artinya, regulasi-regulasi yang dibuat khusus dalam upaya pengangkatan guru honorer ini pun bakal tetap digunakan hingga periode seleksi selanjutnya.
”Jadi kita tuh tinggal 12 ribu (guru P1, red) lagi ya, saya optimis tahun depan selesai. Mereka tidak tes. Hanya ada atau tidak formasi (dari pemda, red) saja (tantangannya, red),” jelas Nunuk.
Ya, untuk para guru yang masuk kategori P1 tak perlu lagi mengikuti tes dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Namun, wajib tetap mendaftar dan membuat akun baru di SSCASN BKN. Ini untuk memastkan guru P1 tersebut masih hidup hingga belum mendapat pekerjaan baru.
Tahun ini, kata dia, skema prioritas P1, P2, P3, dan P4 masih berlaku. Di mana, memang yang jadi prioritas adalah mereka yang lolos PG di seleksi sebelumnya dan belum mendapat penempatan. Ketika masih ada sisa formasi, maka P2 bisa masuk. P2 ini dikategorikan untuk Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) dan THK yang terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu berlaku untuk P3. Jika ada sisa formasi maka P3 yang merupakan honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun bisa mamanfaatkannya. Terakhir, P4 untuk mereka lulusan PPG yang terdata di Pangkalan Data Dikti.
”Ada perubahan di pelamar umum. Sekarang, yang PPG itu adalah P4. Kemudian P4 itu ada dua, yang satu lulusan PPG dan yang satu adalah guru yang terdaftar di dapodik kurang dari 3 tahun, baik itu guru negeri atau swasta,” papar Guru Besar dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut.
Perubahan lain juga terjadi pada seleksi untuk P3 di tahun ini. Tes tak lagi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) UNBK Kemendikbudristek namun CAT BKN. Dalam seleksinya, tak ada soal-soal pengetahuan seperti pelajaran sejarah yang hafalan notok. Soal dalam CAT disajikan dalam jenis situational judgement test (SJT). Yakni, tes pilihan ganda yang difokuskan pada kasus-kasus pembelajaran yang dialami guru sehari-hari. Jadi, guru diminta memilih opsi solusi dari permasalahan yang disajikan tersebut.
Menurut Nunuk, pada jenis SJT ini tidak ada kesempatan untuk bertukar jawaban lantaran dalam opsi yang disampaikan tidak tahu mana yang benar dan salah. Penilaiannya pun berdasarkan pembobotan dari pilihan opsi yang dipilih oleh peserta.
Hal ini pun berdampak pada kebijakan tak adanya masa sanggah untuk hasil uji. Masa sanggah hanya diberikan pada seleksi administrasi, bukan seleksi CAT. ”Jadi setelah ujian selesai itu langsung pengumuman. Para peserta tak bisa lagi melakukan sanggah. Ini keputusan dari panselnas,” tegasnya.
Lalu, tak ada pula observasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah seperti tahun lalu. Diakuinya, banyak masalah di lapangan terkait tes observasi ini. Pihaknya menerima banyak laporan mengenai adanya transaksional untuk bisa meloloskan. Karenanya, di tahun ini, dilakukan perbaikan dengan mencoret jenis tes tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Nunuk turut menyinggung soal gagasan ruang talenta atau market place guru yang diusung oleh Mendikbudristek Nadiem sebelumnya. Ia mengatakan, bahwa kebijakan tersebut belum bisa dieksekusi tahun depan. Termasuk dengan rencana pendanaannya.
Seperti diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi X, Nadiem pernah menyampaikan gagasannya mengenai ruang talenta guru ini. Melalui aplikasi ini nantinya, proses rekrutmen guru tak perlu menunggu setahun sekali. Kepala sekolah bisa mengangkat guru PPPK untuk mengajar di sekolahnya sesuai kebutuhan di sekolah. Nantinya, mereka bisa buka lowongan yang kemudian dilamar oleh para guru yang terdaftar di aplikasi ini. Soal gaji pun nantinya bakal langsung disalurkan melalui sekolah, bukan daerah.
”Tapi kita sudah mulai mengembangkan aplikasi dan sistemnya, bagaimana itu akan terintegrasi di pusat,” jelas Nunuk.
Sebetulnya, kendalanya ada pada UU APBN yang sudah disahkan. Sementara, untuk pendanaan terkait penggajian belum bisa dimasukkan. Padahal, jika ingin dilaksanakan di 2024 maka tahun ini sudah harus diputuskan dalam dana alokasi umumnya (DAU). ”Sedangkan ruang talenta harus ditranfer langsung ke rekening sekolah seperti dana BOS. Perlu perubahan di UU. Sehingga kita akan inisiasi di 2025,” tandasnsya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa ketimpangan formasi ASN masih banyak terjadi di daerah tertinggal, terdapan, dan terluar (3T). Karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut, pihak pun telah menyiapkan solusinya. Yakni dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
“RUU ASN sebentar lagi akan disahkan. Kalau tidak akhir bulan, mungkin awal bulan nanti,” ujar Azwar Anas saat ditemui di sela-sela acara Simposium Kebijakan Publik Internasional di Hotel Pullman Thamrin Jakarta.
Azwar mengatakan, adapun salah satu poin dalam UU ASN tersebut nantinya akan mengantisipasi pendistribusian ASN di daerah 3T dan juga pulau-pulau yang selama ini belum mendapatkan pemerataan ASN secara cukup baik. Misalnya, di NTT, Maluku, maupun Papua yang kesulitan untuk mendapatkan dokter dan guru yang hebat maupun berkualitas.
“Kemarin ini, totalnya kurang lebih ada 170 ribu formasi di daerah ini kosong. Kenapa? Karena mereka tidak merasa tertarik untuk mengisi formasi di daerah 3T tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ketimpangan antara Jakarta, Jawa, dan kota-kota itu akan terus terjadi,” jelas Azwar Anas.
Namun, dengan adanya UU ASN tersebut, lanjut Azwar Anas, diharapkan akan memberikan solusi permasalahan yang terjadi. Sebab, dalam UU ASN tersebut nantinya akan diberikan reward soal kelas jabatan. Jika dulunya di Jawa untuk naik pangkat perlu 4 tahun, maka nanti di luar Jawa, terutama di wilayah 3T cukup 2 tahun bisa naik pangkat atau naik kelas jabatannya.
“Kalau tidak begini maka ini tidak akan menarik bagi banyak teman-teman untuk tugas di luar Jawa,” pungkasnya. (*)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik mantan kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono, di Batam. Aset yang disita berupa tiga unit mobil mewah.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, aset tersebut disimpan tersangka di Ruko Green Land, Batam Center. Diduga, lokasi penyembunyian aset tersebut adalah rumah keluarga sang istri, Nurlina Burhanuddin.
”Tim penyidik telah melakukan penyitaan tiga unit kendaraan mewah yang diduga milik tersangka AP,” ujar Ali, Kamis (21/9).
Adapun aset yang disita tersebut berupa mobil merek Hummer tipe H3, model Jeep, warna silver beserta satu buah kunci kontak, mobil merek Morris tipe mini, model sedan warna merah beserta satu buah kunci kontak, mobil merek Toyota tipe Rodster, model Mb penumpang warna merah beserta dua buah kunci kontak.
F. Yofi Yuhendri/Batam Pos Mobil mewah milik Andhi Pramono disita KPK dari sebuah Ruko di Green Land, Batam Center, Kamis (21/9).
”Selanjutnya dilakukan penitipan dan penyimpanan sekaligus pemeliharaan disertai pengamanan di Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan) Klas II Tanjungpinang,” kata Ali.
Diketahui, dalam beberapa bulan belakangan, KPK beberapa kali melakukan penggeledahan rumah dan kantor di Batam. Penggeledahan ini untuk mencari sumber dan aliran dana yang diterima Andhi Pramono.
Dari lokasi penggeledahan di Batam, penyidik KPK mendatangi kantor yang bergerak di bidang minyak dan gas, serta rokok. Bahkan, Andhi disinyalir masih memiliki aliran dana lainnya dari usaha ilegal di Batam.
Andhi saat ini tengah di-proses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor. Andhi diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp 28 miliar dalam kurun waktu 2012-2022.
Penerimaan uang itu dilakukan melalui transfer ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nominee. Tindakan Andhi dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun menukarkan dengan mata uang lain.
Andhi diduga menggunakan uang tersebut di antaranya untuk membeli berlian senilai Rp 652 juta, polis asuransi senilai Rp 1 miliar dan rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, senilai Rp 20 miliar. Atas perbuatannya, ia disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*)
Ilustrasi, jalan putus di Kampung Piayu Laut. F Eusebius Sara/ Batam Pos.
batampos – Perbaikan jalan longsor di Tanjungpiayu Laut sudah mendekati tahap akhir. Penimbunan jalan yang putus sudah rampung dan proyek dari Badan Pengusahaan (BP) Batam ini sudah memasuki tahapan pengerasan jalan.
Pantauan di lapangan, bagian sisi kiri jalan dari arah Mukakuning yang sempat putus karena longsor sudah kembali ditimbun. Alat berat dan pekerja masih terus berkerja menyelesaikan proyek perbaikan jalan tersebut. Lokasi jalan yang diperbaiki ini tidak jauh dari gerbang kampung tua Tanjungpiayu Laut.
Arus lalulintas sementara waktu masih menggunakan jalur alternatif bagian disisi kiri jalan dari arah Mukakuning. Kendaraan belum diperkenankan melintasi jalan utama demi kelancaran proyek perbaikan jalan.
“Sudah memasuki tahap pengerasan. Semoga secepatnya rampung,” ujar Camat Seibeduk Dwiki Septiawan.
Syamsuddin, masyarakat Tanjungpiayu Laut menyambut baik upaya pemerintah dengan proyek perbaikan jalan longsor ini. Dia berharap agar proyek ini segera dirampungkan agar akses jalan utama itu kembali digunakan.
“Karena jalur alternatif yang kami pakai selama ini cukup terjal. Semoga cepat selesai biar bisa digunakan lagi jalan ini,” ujarnya.
Seperti diketahui saat awal longsor terjadi pada April lalu, Pemko Batam membuka jalur alternatif sebelah kiri jalan untuk aktivitas warga. Jalur alternatif ini hanya pengerasan biasa dan turun naik perbukitan. Warga cukup kewalahan sebab kondisi jalan tidak begitu nyaman.
Pekerjaan di lapangan di lakukan oleh CV Natan Mandiri Sejahtera dari awal Agustus lalu. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 8,2miliar ini akan dirampungkan dalam kurun waktu 156 hari kalender kerja. (*)
Kepala Kanwil BC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo bersama jajaran melepaskan 120 ribu ekor benih lobster hasil penangkapan di Perairan Pulau Mudu
batampos– Kapal patroli BC dari Satuan BC Kepri, BC Riau dan BC Pekanbaru, Rabu (20/9) malam pukul 22.00 WIB berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster. Satu kapal jenis speedboat dengan nama 2023 berhasil diamankan bersama barang bukti 20 kotak styrofoam.
Kepala Kantor Wilayah BC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo, Kamis (21/9) mengatakan, penindakan tersebut berhasil dilakukan berkat informasi dari unit intelijen. ”Kita mendapatkan informasi dari unit intelijen bahwa akan ada pengangkutan benih lobster menggunakan sebuah sarana pengangkut jenis speedboat,” ujarnya.
Dengan adanya informasi intelijen tersebut, katanya, BC Kepri bersama BC Riau dan Pekanbaru yang tergabung dalam Satgas Patroli Laut Jaring Sriwijaya melakukan koordinasi. Salah satunya, melakukan penyekatan di beberapa lokasi perairan yang akan dilalui pelaku penyelundupan.
”Satgas BC yang sudah melakukan pengamatan akhirnya berhasil menegah dan mengamankan satu unit speedboat dengan nama 2023 di perairan Sungai Kampar. Dari penindakan ini ditemukan adanya 20 kotak styrofoam. Dan setelah dibuka di dalam terdapat puluhan kantong plastik bening yang berisi benih lobster,” paparnya.
Hasil pencacahan, lanjut Priyono, di dalam satu kotak styrofoam terdapat 30 kantong plastik bening. Dan dalam setiap kantong plastik terdapat 200 ekor benih lobster. Total seluruh benih lobster sebanyak 120 ribu ekor dengan nilai mencapai Rp18 miliar. Dan rencananya benih lobster ini akan diselundupkan ke Malaysia. Ini merupakan modus untuk mengelabui petugas. Karena, biasanya penyelundupan benih lobster ke Singapura.
Kepala Seksi Humas dan Rumah Tangga Kanwil BC Khusus Kepri, Arief Rahmdan secara terpisah menyebutkan, penindakan terhadap speedboat dengan nama 2023 oleh Satgas gabungan BC di laut tidak mudah.
”Pelaku penyelundupan yang menggunakan speedboat dua mesin masing-masing 200 PK melakukan perlawanan ketika akan diamankan petugas BC. Caranya dengan melarikan diri. Sehingga, terjadi aksi kejar-kejaran antara Satgas Patroli Laut BC dengan pelaku,” jelasnya.
Dikatakannya, aksi kejar-kejaran berlangsung selama dua jam. Setelah satu mesin speedboat pelaku penyelundupan rusak. Kemudian, pelaku mengkandaskan speedboat dan seluruh pelaku melarikan diri ke salah satu pulau.
”Benih lobster merupakan komoditi dengan resiko tingkat kematian yang tinggi. Mengingat hal itu, setelah dilakukan pencacahan dan pemrosesan administrasi, petugas segera melakukan pelepasan. Hal ini melibatkan petugas dari Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan serta PSDKP Kepri. Selanjutnya dilakukan pelepasan 120 ribu di Perairan Pulau Mudu, Kecamatan Meral,” jelasnya. (*)
Suasana Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) II Dreamland Batam di Marina, Sekupang, Kamis (18/5). F.Rengga Yuliandra
batampos – Pasar Dreamland yang berlokasi di Marina, Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang tidak lagi sebagai pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) II. SEbab Pemko Batam tidak memperpanjang kontrak kerja sama sebagian pasar TPID II.
Pengelolaan pasar kini kembali dipegang pengembang dalam hal ini PT Putera Karyasindo Prakarsa (PKP).
Seperti diketahui pasar yang diresmikan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi diawal tahun 2021 ini sempat menyandang status sebagai pasar TPID II yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Namun semenjak diresmikan pasar ini tidak berkembang bahkan mati suri selama pandemi Covid-19 mewabah. Hingga saat ini pasar masih sepi.
Pemko Batam sepertinya menyerah dan mengembalikan pengelolaan pasar ini ke pengembang setelah masa kontrak sebagai pasar TPID habis di akhir Januari 2023 lalu.
“Tanggal 8 September kemarin sudah putus tidak diperpanjang lagi. Sekarang kembali ke PKP pengelolaannya, ” ujar pengelola Pasar Dreamland, Mudji, Kamis (21/9).
Dengan adanya keputusan yang pasti ini, tentunya kedepan pengelola mulai bisa mengambil langkah untuk kembali menghidupkan pasar yang sudah cukup lama tidur tersebut.
“Sudah bisa kita pikirkan upaya selanjutnya karena statusnya sudah jelas. Semoga berjalan lancar dan pasar ini hidup nantinya,” ujar Mudji.
Pantauan di lapangan, pasar yang diresmikan oleh Wali kota Batam Muhammad Rudi pada awal tahun 2021 ini sudah tak ada lagi aktifitas yang mencolok. Lapak dalam pasar sudah tutup total. Tak ada lagi pedagang di sana. Hanya lapak kios di luar yang terisi oleh warung sembako atau kedai kopi.
Selama ini pasar yang dikelola oleh Pemko Batam ini juga tidak ada perkembangan yang berarti sebab sepi pedagang ataupun pengunjung. Padahal konsep awal pasar ini cukup bagus sebagai pasar TPID untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat di sekitarnya.
Pasar ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, termasuk lokasi parkir yang luar. Beberapa pedagang yang masih bertahan di sana berharap agar pengelolaan kedepannya bisa menghidupkan kembali pasar tersebut.
“Siapapun pengelolanya kita dukung asalkan pasar ini hidup dan ramai,” ujar Ahmad, seorang pedagang. (*)
batampos – Kejaksaan Agung membuka pendaftaran 7.846 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023 untuk berbagai jenjang pendidikan. Dari jumlah tersebut, 2000 formasi disiapkan untuk calon Jaksa.
Selain CPNS, Kejaksaan RI juga akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 249 formasi.
Perekturan CPNS Kejaksaan pada tahun ini merupakan yang terbesar dari periode-periode sebelumnya. Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dari Kejaksaan Agung.
Kasi Intel Kejari Batam, Andreas Tarigan mengatakan lowongan CPNS Kejaksaan dibuka langsung oleh Kejaksaan Agung. Formasi yang dibutuhkan pun lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk pendaftaran seleksi sudah dibuka sejak 17 September lalu hingga 6 Oktober. Ini penerimaan terbesar dibanding periode-periode sebelumnya, ” ujar Andreas.
Disinggung untuk kuota di Kepri, khususnya Batam, Andreas menjelaskan jika hal itu merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung. Penempatan CPNS nantinya juga tergantung dari Kejaksaan Agung.
“Untuk yang mengatur penempatan juga dari Kejaksaan Agung, ” sebutnya.
Daftar Formasi CPNS Kejaksaan 2023
1. Calon Jaksa
Kejaksaan membuka pendaftaran sebanyak 2.000 formasi CPNS untuk jabatan calon Jaksa. Jabatan ini terbuka untuk lulusan Sarjana (S1) Hukum/Ilmu Hukum.
Tugas jabatan ini adalah sebagai ahli hukum dan aparatur penegak hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk penanganan perkara koneksitas.
2. Petugas Barang Bukti
Kejaksaan membuka pendaftaran sebanyak 1.146 formasi CPNS untuk jabatan Petugas Barang Bukti. Jabatan ini terbuka untuk lulusan sebagai berikut.
Diploma III (D3) Ekonomi
D3 Manajemen
D3 Teknik Informatika
D3 Akuntansi
D3 Komputer
D3 Komunikasi
D3 Sekretaris
D3 Hubungan Masyarakat
D3 Perpajakan
Tugas jabatan ini adalah melakukan kegiatan pengelolaan barang bukti dan aset tindak pidana.
3. Pengelola Penanganan Perkara
Kejaksaan membuka pendaftaran sebanyak 2.142 formasi CPNS untuk jabatan Pengelola Penanganan Perkara. Jabatan ini terbuka untuk lulusan SLTA Sederajat.
Tugas jabatan ini adalah melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen penyelenggaraan penegakan hukum, perdata, dan TUN serta tindak pidana militer.
4. Penjaga Tahanan
Kejaksaan membuka pendaftaran sebanyak 2.258 formasi CPNS untuk jabatan Penjaga Tahanan. Jabatan ini terbuka untuk lulusan SLTA Sederajat.
Tugas jabatan ini adalah melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, dan pengelolaan tahanan.
Syarat Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2023
Setelah mengetahui formasi CPNS Kejaksaan 2023, berikut syarat umum pendaftarannya.
Berusia 18-35 tahun, khusus jaksa 18-27 tahun.
Sehat jasmani dan rohani.
Tidak buta warna.
Berat badan ideal dengan tinggi badan laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm.
Berperilaku baik, tidak pernah memiliki riwayat pidana.
Bersedia melepas jabatan jika berafiliasi dengan partai politik.
Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.
Minimal IPK 3,00 untuk D3 dan S1.
Minimal TOEFL 450.
Jadwal Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2023.
Berikut jadwal pendaftaran CPNS Kejaksaan 2023.
Pengumuman seleksi: 16-30 September 2023
Pendaftaran seleksi: 17 September – 6 Oktober 2023
Seleksi administrasi: 17 September – 9 Oktober 2023
Pengumuman hasil seleksi administrasi: 10-13 Oktober 2023
Masa sanggah: 14-16 Oktober 2023
Jawab sanggah: 14-18 Oktober 2023
Pengumuman pasca-sanggah: 17-23 Oktober 2023
Penarikan data final: 24-26 Oktober 2023
Penjadwalan SKD CPNS: 27-30 Oktober 2023
Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS: 31 Oktober – 3 November 2023
Pelaksanaan SKD CPNS: 4-13 November 2023
Pengolahan nilai SKD CPNS: 11-14 November 2023
Pengumuman hasil SKD CPNS: 15-17 November 2023
Masa sanggah: 18-20 November 2023
Jawab sanggah: 18-22 November 2023
Pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah: 21-25 November 2023
Pengumuman pasca-sanggah: 22-27 November 2023
Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT: 28 November – 17 Desember 2023
Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input lokasi SKB): 28-30 November 2023
Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi: 1-3 Desember 2023
Penarikan data final: 4-5 Desember 2023
Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 6-7 Desember 2023
Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS dengan CAT: 8-10 Desember 2023
Pelaksanaan SKD CPNS dengan CAT: 11-17 Desember 2023
Integrasi nilai SKD dan SKB: 18-30 Desember 2023
Pengumuman kelulusan: 31 Desember – 7 Januari 2024
Masa sanggah: 8-10 Januari 2024
Jawab sanggah: 8-14 Januari 2024
Pengolahan nilai seleksi hasil sanggah: 10-15 Januari 2024
Pengumuman kelulusan pasca-sanggah: 11-17 Januari 2024
Pengisian DRH NIP CPNS: 18 Januari – 16 Februari 2024
Usul penetapan NIP CPNS: 17 Februari – 17 Maret 2024
Selain CPNS, Kejaksaan RI juga akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 249 formasi. (*)
batampos – Masyarakat Rempang terlihat kurang berminat untuk tinggal di rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah toko. Hingga Kamis (21/9) belum ada warga Rempang yang lahannya masuk dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City pindah ke lokasi tempat tinggal sementara.
Namun, opsi mencari tempat tinggal sementara secara mandiri seperti numpang di rumah kerabat atau keluarga lebih diminati. Alasannya adalah faktor kenyamanan dan rutinitas.
Sejumlah warga Rempang mengaku tidak nyaman jika harus tinggal sementara di rusunawa atau lokasi yang disediakan di Batam. Pasalnya, suasana tempat tinggal sementara berbeda dengan perkampungan mereka.
Tak hanya itu, rutinitas melaut juga jadi pertimbangan utama karena jika tinggal sementara di Batam mereka akan repot dengan rutinitas tersebut. ”Lebih baik numpang di sekitar sini juga daripada ke Batam,” ujar Rusdi, warga Rempang, kemarin.
Begitu juga dengan Hasbi, warga kampung lainnya, yang mengaku lebih memilih opsi tinggal sementara di sekitar wilayah Rempang sembari menanti lokasi relokasi rampung dibangun.
”Repot itu. Bagaimana nanti perahu dan alat tangkap kami mau dibawa ke Batam. Lagi pula tak nyaman bagi kami kalau pindah sementara ke Batam,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua LPM Rempang Cate, Syamsurizal. Masyarakat di sana umumnya menolak pindah sementara ke Batam. Ia mengatakan masyarakat lebih nyaman di sana ketimbang di Batam karena rutinitas dan juga suasana.
”Bukan solusi itu kalau ke rusunawa atau ke Batam (sementara). Repot nanti. Warga sini umumnya suku laut yang terbiasa dengan kehidupan laut. Barang banyak, belum lagi alat tangkap, perahu mau ditaruh di mana. Lebih nyaman di sini,” ujar Syamsurizal.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, saat menyambangi masyarakat Rempang beberapa waktu lalu sudah menerima keluhan masyarakat tersebut. Dikatakan Bahlil, untuk masalah ini pemerintah memberi opsi kepada masyarakat yang kampungnya akan digeser untuk memilih tempat tinggal sementara secara mandiri seperti numpang di rumah kerabat atau keluarga ataupun cara lain untuk tetap tinggal di sekitarnya.
Bahlil juga menjelaskan untuk opsi tinggal sementara secara mandiri ini pemerintah tetap memberikan kompensasi seperti yang dijanjikan. Yakni biaya tunggu sebesar Rp 1,2 juta per kepala dan biaya sewa kontrakan sebesar Rp 1,2 juta per kepala keluarga.
”Asalkan masyarakat tetap nyaman,” ujarnya.
Secara umum disebutkan Bahlil, jika ada kampung tua digeser, pemerintah menyiapkan (lokasi relokasi) lahan pengganti seluas 500 meter persegi dengan bangunan tipe 45 senilai Rp 120 juta. Uang tunggu Rp 1,2 juta per kepala, biaya kontrak Rp 1,2 juta per kepala keluarga.
”Yang mau cari tempat tinggal secara mandiri juga boleh. Pilih tinggal ke tempat saudara atau kontrak juga boleh,” ujar Bahlil.
Proses pembangunan akses jalan menuju lahan relokasi warga Rempang
Sementara itu, warga dari Pasir Panjang, Rempang Cate, merespons kehadiran Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Warga Pasir Panjang tetap menolak direlokasi dan meminta agar aparat keamanan untuk segera ditarik dari kampung mereka.
”Kami mendukung proyek investasi berkelanjutan khususnya kampung kami di Rempang. Lalu kami mendesak agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam proyek ini dan mengkaji kembali,” ujar warga Pasir Panjang, Riska, di sela-sela penyampaian sosialisiasi, Kamis (21/9).
Warga menolak setitik pergeseran atau relokasi dan pengosongan di tanah leluhur.
”Kami mendesak presiden dan Komnas HAM untuk memberi kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik atas 16 titik kampung. Ini sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan kami,” kata dia.
Lebih lanjut, warga juga mendesak agar Presiden untuk segera membubarkan aparat di lapangan karena masih meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan anak-anak setempat. ”Dan terpenting untuk segera membebaskan warga kami yang masih ditahan dan menolak iming-iming yang ditawarkan oleh BP Batam,” tutupnya.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dan YLBHI-LBH Pekanbaru, Walhi Riau, LBH Mawar Saron, PBH Peradi Batam, dan Kontras membangun posko bantuan hukum solidaritas untuk Rempang di Sembulang Hulu, Galang.
”Yang jelas ini ialah rentetan pendampingan kami kepada warga usai peristiwa 7 September di Rempang, dan 11 September di Gedung BP Batam. Kami menilai adanya upaya kriminalisasi dan intimidasi, sehingga kami akan melakukan upaya hukum akar masalah penolakkan relokasi oleh warga,” ujar Ketua YLBHI-LBHI Pekanbaru, Andi Wijaya, saat dijumpai, Kamis (21/9).
Andi mengatakan, hadirnya posko bantuan hukum dan rekan-rekan dari lawyer telah melakukan pendampingan hukum terkait status tersangka yang ditangguhkan dan ada yang berasal dari Sembulang Hulu.
”Yang jelas nanti akan ada beberapa titik posko dan tim sedang mendata dan di Sembulang Hulu ini titik kumpulnya. Posko ini terbuka bagi siapapun,” ujarnya.
Sejauh ini terdapat sejumlah aduan dari masyarakat terkait penolakan relokasi dan juga menolak untuk didatangi oleh petugas.
”Itu yang menjadi aduan warga selain menolak relokasi juga menolak agar petugas tidak perlu lagi mendatangi untuk mengintimidasi kampung mereka,” ujarnya.
Lanjutnya, untuk proses hukum pidana dari tim advokasi dari LBH Mawar Saron Batam, Mangara Sijabat, me-ngatakan bahwa sebelumnya pada peristiwa 7 September para tersangka telah ditangguhkan.
”Tapi, bukan hanya penangguhan yang kami minta tetapi juga penghentian penyidikan agar status tersangka menjadi gugur. Karena tindakan mereka ialah upaya mempertahankan haknya,” ujarnya.
Pihaknya meminta Polda Kepri dan Polresta Barelang untuk menerbitkan SP3 pemberhentian penyidikan kepada 8 tersangka tersebut.
Di lain pihak, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pengajuan penangguhan penahanan terhadap 26 tersangka yang terlibat bentrokan di Gedung BP Batam. ”Sampai sekarang belum ada kami terima (surat pengajuan penangguhan penahanan),” ujar Budi di Mapolresta Barelang, Kamis (21/9).
Budi menjelaskan para tersangka hingga kini masih harus menjalani proses hukum di Mapolresta Barelang. Dari pemeriksaan, mereka terbukti melakukan penganiyaan terhadap petugas dan pengerusakan.
”Proses hukum masih berjalan,” katanya.
Budi menambahkan untuk delapan tersangka yang sebelumnya mendapatkan penangguhan sampai saat ini masih menjalani persyaratan. Yakni wajib lapor seminggu 2 kali, tidak boleh keluar dari Batam, dan tidak melakukan tindak pidana lainnya.
”Persyaratannya tetap dijalankan. Kalau untuk RJ (restorative justice) itu nanti ada prosesnya dan tergantung pimpinan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan delapan tersangka yang terlibat bentrok dengan Tim Terpadu di Pulau Rempang pada 7 September lalu.
Tim Terpadu saat itu hendak memasang patok atau mengukur lahan hutan terkait proyek Rempang Eco City.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri mengunjungi Polda Kepri terkait Pulau Rempang. Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun, menyambut hangat kunjungan tersebut.
Kapolda Kepri mengungkapkan banyak isu atau berita palsu terkait Rempang.
”Ada banyak berita palsu yang berkaitan dengan Pulau Rempang yang sedang menyebar. Namun, kami menyadari bahwa investor memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian di wilayah Kepri, dan ini akan membawa perubahan positif yang besar bagi masyarakat setempat,” ujarnya, Kamis (21/9).
Tabana mengatakan, investor tidak hanya menyumbangkan modal, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
”Semua hal ini membuka peluang bagi penduduk setempat untuk terlibat dalam peningkatan ekonomi yang lebih baik,” kata dia.
Kehadiran rombongan dari MUI Kepulauan Riau ini, lanjut kapolda, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meredakan ketegangan dan menciptakan situasi yang lebih tertib dan damai di Pulau Rempang.
”Melibatkan tokoh-tokoh agama dalam proses ini menjadi langkah kunci yang bisa membawa perubahan positif,” ujarnya.
Kerja sama ini dapat membantu memahami lebih dalam isu-isu yang menjadi pemicu ketegangan terkait dengan rencana relokasi masyarakat Rempang. Tabana mengatakan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat ditemukan, memungkinkan masyarakat setempat untuk hidup lebih harmonis dan damai.
”Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan bersama yang harus dikejar, dan melalui upaya bersama ini, diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut,” terangnya.
Ketum MUI Kepri Bambang Maryono menyampaikan bahwa dalam kapasitas sebagai MUI Kepulauan Riau, pihaknya bekerja sebagai mitra pemerintah. Terutama dalam bidang tanggung jawab keagamaan terkait isu Rempang.
”Kami meminta informasi yang lebih lengkap tentang Rempang agar kami dapat menyampaikan pernyataan tertulis yang akurat dan valid,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan tujuan MUI untuk membantu mengatasi konflik dan masalah dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan kearifan.
“Kami adalah sebagai penasehat dan bukan sebagai pihak yang menolak atau memiliki posisi hukum tertentu. Tujuan kami adalah untuk menciptakan suasana damai dan harmonis,” papar dia.
”Kami berharap permasalahan ini tidak akan berkepanjangan dan tidak berdampak negatif pada budaya Melayu di Pulau Rempang,” tegasnya.
Pilih Sijantung atau Tanjungbanun
Beberapa masyarakat masih menolak untuk di relokasi. Hal itu terlihat dari surat yang dibacakan perwakilan masya-rakat Pasir Panjang, Kamis (21/9). Meskipun ada penolakan itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mempertanyakan hal tersebut.
”Masyarakat siapa yang menolak, atas nama siapa. Yang tadi itu, yah lumrah tak semuanya mau,” kata Rudi, saat diwawancara setelah pertemuan dengan warga Pasir Panjang, Kamis (21/9).
Ia mengatakan, akan merelokasi siapa saja yang mau. Bagi yang belum mau, kata Rudi, pemerintah akan berdialog lagi dengan mereka.
Lokasi relokasi saat ini ada dua pilihan yakni Dapur 3 Sijantung atau Dapur 6 Tanjungbanun.
”Yang mana saja boleh,” ujar Rudi.
Perubahan lokasi relokasi ini dibenarkan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait. “Tanjungbanun, Rempang. Kita tunggu yah,” kata Tuty.
Namun, lokasi tersebut belum pasti. Masih perlu dirapatkan lagi. Ia mengatakan, akan menyampaikan lagi, jika lokasi tersebut sudah dipastikan.
“Masih kemungkinan pindah ke Dapur 6, Tanjungbanun,” lanjut Tuty.
Terkait stateman dari Tomi Winata, bahwa mereka tak butuh 17.000 hektare atau satu Pulau Rempang. Tuty membenarkannya. Ia me-ngatakan, alokasi lahan untuk PT MEG hanya sekitar 7 ribuan hektare saja.
”Sisanya itu, sekitar 10 ribu hektare peruntukannya sebagai hutan buru dan hutan konservasi,” kata Tuty.
Ia menyebutkan bahwa kawasan hutan berada di Rempang bagian utara dan selatan. Sementara itu, lokasi I yang akan direlokasi seluas 2.000 hektare, adalah kawasan zona industri terintegrasi. (*)
Reporter : EUSEBIUS SARA / AZIS MAULANA / YOFI YUHENDRI / FISKA JUANDA
Editor : RYAN AGUNG
batampos – Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masa pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023 resmi disetujui DPR dan pemerintah. Dalam rapat konsultasi di Komisi II DPR Rabu (20/9) malam, juga menyepakati metode penghitungan suara pemilu 2024 satu panel, bukan dua panel sebagaimana usulan KPU sebelumnya.
Terkait jadwal pendaftaran capres-cawapres, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut pembukaan pendaftaran capres-cawapres pada 19 Oktober tersebut sama dengan skema awal yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024.
Sebelumnya, KPU juga menawarkan opsi masa pendaftaran capres-cawapres pada 10-16 Oktober. Opsi tersebut lantas dikonsultasikan ke Komisi II DPR dalam bentuk Rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam rancangan PKPU itu juga mengatur jadwal penetapan capres-cawapres, yakni 13 November mendatang. Kemudian dilanjut penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) di hari berikutnya, yakni 14 November. Dalam rapat tersebut, tanggal itu juga disetujui oleh DPR dan pemerintah.
Selain rancangan PKPU terkait pencalonan capres-cawapres, dalam rapat konsultasi itu juga disepakati rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk pemilu 2024. Poin-poin yang disepakati salah satunya terkait dengan metode penghitungan suara. DPR mengisyaratkan agar penghitungan suara menggunakan metode satu panel.
Sebelumnya, KPU menawarkan opsi metode penghitungan suara dua panel untuk pemilu 2024. Namun, menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, opsi tersebut punya beberapa konsekuensi. Salah satunya, mengharuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyiapkan perangkat pengawasan penghitungan suara dua panel.
”Bagaimana cara membagi satu pengawas melihat dua panel?” kata anggota DPR Fraksi Golkar tersebut. Dia pun mengusulkan kepada KPU agar tidak menerapkan metode penghitungan suara dua panel pada pemilu kali ini. Tapi pada pemilu berikutnya. ”Lebih baik pemilu 2024 ini kita samakan (dengan) yang kemarin (pemilu 2019), tetap satu panel,” imbuhnya.
Hasyim menjelaskan, opsi penghitungan suara model dua panel sejatinya disusun untuk mengurangi beban anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Metode tersebut diperuntukkan agar penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) bisa lebih cepat.
Namun karena DPR meminta untuk menggunakan metode satu panel, Hasyim pun sudah menyiapkan strategi agar kejadian meninggalnya ratusan anggota KPPS pada 2019 lalu tidak terulang. Salah satu strateginya adalah memperhatikan usia dan kondisi kesehatan sebagai syarat anggota KPPS.
Dalam paparannya, Hasyim menjelaskan bahwa dua panel itu masing-masing untuk menghitung suara hasil piplres dan pemilihan anggota DPD (Panel A). Kemudian untuk Panel B untuk menghitung hasil pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni menyatakan skema penghitungan suara dua panel memang berdampak pada berkurangnya akses masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi untuk mengikuti seluruh penghitungan suara di TPS.
Sebagai contoh, ketika penghitungan suara pilpres berlangsung, maka masyarakat partisipasi masyarakat untuk mengikuti penghitungan suara DPR dan DPRD. “Sebagai pemilih atau pemantau kalau datang sendirian, maka hanya bisa mengikuti salah satu (penghitungan saja, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos.
Titi menyebut mekanisme dua panel juga memerlukan fasilitasi TPS yang cukup luas dan memadai. Mengacu pada pemilu sebelumnya, kondisi itu tidak memungkinkan dilakukan pada TPS yang lokasinya sempit. “Yang kalau (TPS) dibagi dua akan sangat mengurangi keleluasaan mobilitas petugas,” paparnya. (*)
