Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Istimewa)
batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo akan diumumkan pada momentum yang tepat. Ia menyebut, akan mencari hari baik untuk mengumumkan sosok cawapres tersebut.
“Terkait dengan capres cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat karena pendaftaran di KPU sendiri itu baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9).
“Sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah,” sambungnya.
Hasto mengatakan sosok cawapres pendamping Ganjar bisa saja laki-laki maupun perempuan. Namun, sampai saat sosok tersebut masih dirahasiakan.
“Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X nya dan kemudian juga bisa Miss X, gitu kan,” ucap Hasto.
Hasto menyebut perempuan merupakan jalan peradaban. Dia menuturkan cawapres Ganjar dapat diumumkan mendekati tanggal pendaftaran capres dan cawapres di KPU.
“Kan kita perempuan itu jalan peradaban kalau kita lihat sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya. Bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan harus dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah,” kata Hasto.
Namun, ia belum memberikan jawaban pasti apakah cawapres Ganjar akan diundang dalam Rakernas PDIP pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. Ia hanya mengatakan sejumlah menteri akan diundang di Rakernas tersebut.
“Tokoh bacawapres masih dirahasiakan, masih dipersiapkan belum dimunculkan secara khusus. Tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional ada parpol pengusung, akademisi yang perhatian masalah pangan, TPN ada ketua Arsyad Pak Andika, Pak Gatot, TGB dan sebagainya semua akan dihadirkan karena tema rakernas pertama fokus kedaulatan pangan, hari kedua itu tertutup karena bahas pileg, hari ketiga baru bahas Pilpres, sehingga ini satu napas,” ujar Hasto.
Hasto juga tak menjelaskan secara gamblang, apakah cawapres pendamping Ganjar berasal dari kalangan nasionalis atau Nahdlatul Ulama (NU). Ia menyebutkan, cawapres pendamping Ganjar berasal dari kalangan yang mampu membangun Indonesia.
“Ya sama semuanya, yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat,” pungkasnya. (*)
Sebanyak 112 penumpang kapal dievakusi menggunakan kapal feri oceanna 3 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanjungpinang, Senin (25/9/2023). Foto: Peri Irawan/Batam Pos
batampos – Kepala Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Takwin Masuku mengaku sudah mendapatkan informasi kapal ferry Oceana 6 yang mati mesin saat dalam perjalanan, Senin (25/9). Kapal ini melayani rute Pelabuhan Telaga Punggur, Batam menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang.
“Dugaan kami sementara murni dikarenakan kendala pada mesin. Tapi pastinya nanti akan dinformasikan kembali, karena saat ini kapal sedang dilakukan evakuasi penarikan ke Telaga Punggur kembali,” kata Takwin yang dihubungi, Senin (25/9).
Dikatakan Takwin, kapal ferry Oceana 6 ini membawa 112 penumpang dan hingga saat ini semua penumpang dalam kondisi sehat dan selamat.
“Untuk penumpang sudah dilakukan evakuasi menggunakan kapal Ferry Oceana 3 dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kepri,” jelas Takwin.
Takwin menambahkan insiden ini terjadi, saat kapal berada di sekitar Perairan Air Raja atau tidak jauh dari Pulau Ngenang. Beruntung saat kejadian kondisi cuaca di laut tidak begitu ekstrim.
“Memang kapal sempat terkena gelombang, namun semua itu bisa diatasi, dan penumpang 112 penumpang sudah melanjutkan perjalananya menggunakan Oceana 3 menuju Tanjungpinang,” sebut Takwin.
Ia berharap ke depan pihak kapal selalu memperhatikan kelayakan mesih kapal. Jangan lagi karena kondisi kapal yang bermasalah menganggu pelayaran penumpang.”Apalagi untuk saat ini cuaca di perairan Kepri sedikit mengalami ekstrim, namun untuk pelayaran masih bisa dilalui,” pungkas Takwin.
Diketahui, Kapal ferry Oceana 6 rute Pelabuhan Telaga Punggur, Batam menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang dilaporkan mengalami insiden, pasalnya mesin kapal ferry tersebut tiba-tiba saja mati mendadak.
“Sepertinya ada kendala di ferry Oceana 6, sudah hampir 15 menit, kapal gak jalan-jalan dan berada tidak jauh dari Pulau Ngenang, Batam,” kata Agus salah seorang penumpang. (*)
batampos – Pemerintah secara tegas akan melarang social commerce seperti TikTok Shop, Facebook hingga Instagram untuk melakukan transaksi jual beli. Social commerce hanya diperbolehkan untuk mempromosikan prodak.
“Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi, promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, dia hanya boleh promosi. Seperti televisi ya, kan iklan boleh, tapi nggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).
Zulhas menyebut, pemerintah akan memisahkan media sosial dengan social commerce. Hal ini penting, dalam rangka mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
Selain itu, lanjut Zulhas, pemerintah juga akan mengatur masuknya barang-barang dari luar negeri. Hal ini untuk memprioritaskan produk dalam negeri.
“Kalau dulu negatif list, kecuali yang boleh. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh diatur. Misalnya batik di sini banyak kok ngapain impor batik. Kira-kira seperti itu,” ungkap Zulhas.
Zulhas pun menekankan, barang dari luar negeri perlakuannya sama dengan barang dalam negeri.
“Kalau makanan ada sertifikat halal, beauty harus ada izin POM-nya. Kalau enggak nanti yang jamin siapa?, kemudian kalau dia elektronik harus ada standarnya, bahwa ini barangnya. Perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau off line,” pungkas Zulhas. (*)
batampos – Perusahaan Astra Credit Companies (ACC) menanam 1.000 batang pohon mangrove di Ecowisata Pandang Tak Jemu, di Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa, Senin (25/9/2023).
(Ki-Ka) Branch Manager ACC Batam Doni Arindy, Customer Retention & Service Head Pascal Vinsensius, AR Management Head Harrisman Yudi beserta karyawan ACC Batam saat menanam 1.000 bibit mangrove di Ecowisata Pandang Tak Jemu, Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa, Senin (25/9/2023) pagi. F Chahaya Simanjuntak/Batam Pos
Perusahaan pembiayaan pertama Astra ini memilih mangrove atau bakau dari genus Rhizophora. “Kampung Tua Bakau Serip ini merupakan kampung binaan Astra (KBA) di Batam. Nah, dari aspek lingkungan, kita melihat Batam sebagai pulau masih membutuhkan pohon mangrove untuk ditanam, khususnya menjaga kawasan pesisir dari abrasi laut,” ujar Branch Manager ACC Batam Doni Arindy di sela-sela penanaman mangrove, pagi tadi.
Mangrove sangat bermanfaat menahan abrasi air laut mengikis daratan, karena akarnya yang kuat dan bercabang. Selain itu, tanaman ini juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di sekitarnya, khususnya pantai.
“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat. Dimana, ada empat pilar program CSR yang kami jalankan, yakni kesehatan, lingkungan, pendidikan, serta kewirausahaan. Nah di Bakau Serip ini, kami menjalankan pilar menjaga lingkungan lewat penanaman mangrove ini,” jelas Doni.
Sementara itu, Customer Retention & Service Head Pascal Vinsensius menyebutkan penanaman 1.000 bibit mangrove ini juga merupakan sustainability movement dari ACC. “Ini salah satu komitmen kami ACC terhadap aspirasi berkelanjutan ASTRA dalam menjaga lingkungan di wilayah kerja masing-masing,” jelas Pascal.
Sebelum penanaman mangrove dilakukan, terlebih dahulu para karyawan ACC dibriefing mengenai cara menanam mangrove. Dimulai dari menancapkan tiang atau kayu di titik penanaman, membuka bibit mangrove dari polybag, menggali, dan menancapkan bibit di sana, lalu diakhiri dengan mengikatnya di kayu yang sudah dipancang tadi. “Ini untuk menahan bibit tetap bertumbuh di sana dan tidak terbawa ombak saat arus deras,” ujar Pengelola Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Gery.
Gery menyebutkan, hutan mangrove di Ecowisata Pandang Tak Jemu di Bakau Serip ini ada seluas 150 hektare. Kawasannya dikeliling dua hutan lindung. “Untuk menjaga kawasan pesisir dari Abrasi, kami sangat bersyukur mendapat kegiatan tanam 1000 mangrove dari Astra ini. Saat ini kami memang dalam proses peremajaan dan menyulam kembali kawasan hutan mangrove ini,” jelas pria yang juga Penanggungjawab Local Champion KBA Batam sejak 2022 ini.
Selain aksi CSR di Batam, ACC juga telah menyerahkan 600 bibit pohon langka dan bibit pohon produktif di wilayah Kampung Berseri Astra Lengkong Kulon. Selain itu, ada juga penyerahan secara simbolis pemasangan solar panel di kantor cabang ACC di kantor Berijalan Digital Operation Center, Yogyakarta. Pemasangan solar panel ini berkontribusi terhadap lingkungan antara lain dengan membantu mengurangi karbon sebanyak 6 ton per tahun. Pemasangan solar panel ini juga setara dengan menanam 287 pohon per tahun serta setara dengan mengurangi perjalanan kendaraan bermotor roda 4 sejauh 147,062 kilometer per tahun. Dengan program-program ini ACC ikut berperan serta dalam program sustainability yang sedang digalakkan oleh pemerintah serta mendukung sustainability aspirations Astra.
“Kami memiliki 76 kantor cabang dan kantor pelayanan serta satu kantor cabang ACC Syariah dengan 76 ribu titik pembayaran di seluruh Indonesia. Lingkungan seluruh cabang ini kami perhatikan lewat empat pilar tadi. Kami fokus ke kebutuhan apa yang dibutuhkan sekitar, baru itu yang kami adakan,” ujar Pascal.
Penanaman mangrove ini dipimpin langsung Branch Manager ACC Batam Doni Arindy, Customer Retention & Service Head Pascal Vinsensius, AR Management Head Harrisman Yudi beserta karyawan ACC, didampingi Pengelola, Gery. (*)
SDN 007 Batuaji di Tanjunguncang salah satu sekolah yang disiapkan untuk siswa relokasi dari Rempang, Senin (11/9). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Proses relokasi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, masih terus dilakukan. Berbeda dengan rencana sebelumnya, saat ini sekolah dipilih berdasarkan lokasi terdekat dari tempat sementara warga yang direlokasi.
“Jadi posisi sekolah harus diusahakan paling dekat dengan tempat tinggal. Mana sekolah yang paling dekat itu yang akan dipilih,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Batam Tri Wahyu Rubianto, Minggu (24/9).
Dikatakan Tri, pihaknya juga akan memprioritaskan khsususnya yang pertama kali terdampak. Semisalnya dari Tanjung Banun, jika nantinya jumlah warga yang direlokasi dari daerah tersebut lebih banyak atau dominan, maka akan dilakukan evaluasi.
“Evaluasi ini penting untuk mendata ke mana saja lokasi anak didik kita ini,” tuturnya.
Sementara itu kata Tri, pemilihan sekolah juga tergantung masyarakat Rempang. Apabila mereka bersedia tinggal di daerah yang disiapkan pemerintah daerah maka sekolah yang berada di sana yang akan dipilih. Namun jika mereka memilih alternatif lain seperti yang diberikan BP Batam ataupun pilihan yang lain, maka menyesuaikan lokasi dan tempat tinggalnya itu.
“Kami menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil,” sebut Tri.
Disinggung mengenai jumlah siswa asal Rempang yang direlokasi, Tri menjawab sesuai data yang masuk belum ada. Namun demikian sudah ada beberapa masyarakat yang sudah bersedia pindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
“Belum dan kami masih menunggu,” pungkasnya.
Selain mengenai pendidikan, KPU Kota Batam juga masih melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kampung tua di Pulau Rempang yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Kampung Tua Pasir Panjang. Koordinasi ini dinilai sangat dibutuhkan KPU, khususnya ketika terjadi relokasi, sehingga KPU memiliki data warga yang direlokasi untuk selanjutnya dilakukan pindah memilih.
“Tentu yang mengetahui petugas di bawah (PPS) nanti dilaporkan ke kami. Kita juga masih melakukan koordinasi dengan pemerintah,” ujar Ketua KPU Batam Mawardi.
Seperti yang disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyebutkan, dari 16 kampung tua di Pulau Rempang, hanya tiga kampung tua saja yang akan di relokasi saat ini. Ketiganya yakni, Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Kampung Tua Pasir Panjang. Penegasan itu diungkapkan Rudi dalam beberapa kali kesempatan diwawancara media Batam.
“Makanya kita langsung koordinasikan dengan PPS setempat. Jadi jika sudah pasti dimana lokasi pindah, kita akan langsung lakukan layanan pindah memilih ini,” tuturnya. (*)
Foto yang memperlihatkan kondisi di area Tanggul Raksasa Jakarta di Muara Baru, Jakarta Utara. (Instagram/jerhemynemo)
batampos – Dewasa ini, isu tentang Jakarta tenggelam menjadi topik hangat dalam tiap perbincangan.
Termasuk video di Instagram yang mengangkat soal isu Jakarta tenggelam yang diunggah oleh akun @jerhemynemo pada Kamis (21/9).
Seorang konten kreator pegiat lingkungan bernama Jerhemy Owen membicarakan tentang masalah utama lingkungan di Indonesia, salah satunya mengenai Jakarta tenggelam.
Di videonya, Jerhemy memperlihatkan Masjid Wal Adhuna yang berlokasi di Muara Baru, Jakarta Utara yang berada di luar tanggul dan setengahnya telah tenggelam sejak tahun 2011.
Air laut juga sudah tampak lebih tinggi dari pada daratan, dan hanya dipisahkan dengan tanggultembok.
Jakarta tenggelam bukanlah arti secara harfiah, melainkan risiko banjir tinggi yang akan melanda Jakarta akibat air laut terus meninggi dan permukaan tanah yang turun.
Menurut Jerhemy, ada dua penyebab Jakarta tenggelam yaitu, pertama karena air laut naik akibat pemanasan global, dan kedua karena turunnya permukaan tanah di Jakarta akibat eksploitasi air tanah.
Dilansir dari Kaltim Post, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa mulai tahun 2030 mendatang, penggunaan air tanah di Jakarta akan dilarang.
“Permukaan tanah Jakarta telah turun 12 sampai 18 cm per tahun karena over extraction dari groundwater,” ungkap Basuki, pada Selasa (22/2/2023).
Berdasarkan jurnal ilmiah yang ditulis oleh I. Gumilar, dan kawan kawan, berjudul Studi Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Penurunan Muka Tanah, menyebutkan bahwa penurunan permukaan tanah memberikan dampak negatif secara langsung di sekitar wilayah terdampak.
Seperti menyebabkan banjir dan rob (tidal flooding) di daerah pantai (coastal zone), kerusakan pada gedung, rumah, serta infrastruktur seperti jembatan dan jalan, bahkan dapat menyebabkan meledaknya pipa gas.
Di unggahan video berikutnya pada (22/9), Jerhemy memperlihatkan kondisi The Great Sea Wall of Jakarta atau sering disebut Tanggul Laut Raksasa Jakarta yang terkenal di dunia dan berada di Jakarta Utara tersebut.
Ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menghindari masalah Jakarta tenggelam. Namun, ada beberapa bagian pada tanggul yang sudah dalam kondisi bocor dan air laut masuk ke daratan.
Dikhawatirkan, temboktanggul yang dibangun sejak tahun 2014 dan menelan biaya triliunan rupiah tersebut sudah tidak kuat lalu roboh.
Akan tetapi, seluruh bangunan di sekitar temboktanggul diketahui sudah digusur dan dipindahkan karena kondisi yang berbahaya untuk dijadikan tempat tinggal. (*)
Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat memberikan pemaparan ke masyarakat soal investasi Rempang Eco City. F Humas BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang. Rencananya, relokasi itu dilakukan terhadap tiga kampung tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Batu Merah.
Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, tetap berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Pulau Rempang. Untuk itu, ia meminta agar terbangun komunikasi dua arah selama sosialisasi berlangsung.
“Hari ini kita buka dialog. Apa yang bisa dilakukan saya lakukan bersama tim. Apa yang tidak bisa kita carikan solusi. Saya punya wewenang terbatas, saya berjuang ke Jakarta, balek lagi,” ujar Rudi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9) pagi.
Rudi menjelaskan, dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang ini, ia tetap mengutamakan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan. “Saya lebih suka pindah (relokasi) ke satu tempat, di Dapur 3 saya bisa membangun sesempurna mungkin, selengkap mungkin,” katanya.
Di tempat relokasi nanti, kata Rudi, pihaknya akan membangun jalan aspal sepanjang 6,8 km dari jalan utama. Kemudian lokasi dilengkapi listrik, air, sekolah, dermaga, kantor camat, kantor lurah, polsek, dan puskesmas.
“Jalan semua diaspal, lokasi lebih bagus daripada yang di Batam. Batam perumahan banyak aspal sekali jadi. Saya wali kota bapak ibu, saya punya tanggung jawab moral,” ungkapnya.
Dengan adanya investasi ini, Rudi mengaku akan memprioritaskan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan beasiswa serta pendidikan dan pelatihan vokasi kepada pemuda setempat sehingga siap menjadi tenaga yang mendukung kemajuan industri.
“Standar perusahaan ada, maka dari sekarang kita siapkan. Anak-anak di sana pandai, tapi kurang kesempatan. Ini momentumnya. Tidak mungkin anak di sana nelayan terus. Kita berharap ada pertukaran profesi,” katanya.
Selain itu, BP Batam juga akan merekomendasikan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap rumah ganti rugi yang diterima masyarakat terdampak pengembangan Rempang. “Kalau belum hak milik jangan protes dulu. Rumah dibangun, sertifikat dikeluarkan, ada rekomendasi untuk jadi hak milik. Kalau di luar wilayah BP Batam kami tidak boleh membangun rumah ini pakai anggaran BP Batam. Maka kita seperti Kota Batam, dijadikan HPL dulu baru dihibahkan,” terangnya.
Sementara itu, ketua RT 02 RW 03 Pasir Panjang, Yana yang hadir dalam silaturahmi mengatakan ia dan warga lainnya sudah siap direlokasi. Hanya saja, ia meminta pemerintah untuk tetap mengutamakan hak masyarakat.
“Tuntutan kita pribadi masalah lahan, setelah direlokasi bagaimana, ganti rugi seperti apa. Kalau saya pribadi sudah siap (direlokasi),” katanya. (*)
Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)
batampos – Penyelesaian konflik di Pulau Rempang yang belum usai memantik reaksi sejumlah kalangan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) salah satunya. Ketua PBNU M. Syafi’i Alielha mengkritisi pernyataan Kepala BPN/Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto yang menyebut warga Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
Menurut Savic Ali, sapaan Syafi’i Alielha, negara mestinya tidak sebatas menyampaikan bahwa warga tak memiliki sertifikat tanah. Sebab, banyak warga di Rempang yang memang tidak bisa membuktikan hak tanahnya lewat lembaran sertifikat. Namun, mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Rempang dan bekerja di sana.
Menurut Savic Ali, pemerintah atau negara punya kewajiban untuk menciptakan taraf hidup yang baik bagi rakyatnya. Negara tidak bisa memindahkan warga Rempang begitu saja. Sebagai jalan tengah, bagi warga setempat yang selama ini sudah bekerja, harus ada klausul-klausul yang mengikat dan ditawarkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan melaksanakan proses relokasi masyarakat Rempang sesuai jadwal, yakni pada 28 September. Rencananya, relokasi tersebut dilakukan di tiga kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Batu Merah.
Selain ditentang sebagian warga Rempang, rencana relokasi pada 28 September itu menjadi sorotan Komnas HAM. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan, pihaknya sudah meminta menteri koordinator bidang perekonomian agar meninjau kembali pengembangan kawasan Pulau RempangEco City sebagai PSN. (*)
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar saat Rapat Koalisi Perubahan untuk membahas Kelompok Kerja (Pokja) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Brawijaya, Jakarta Selatan. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan siap kapan saja untuk mendaftarkan diri ke KPU dalam rangka ikut kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Diketahui bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebelumnya meniatkan diri akan mendaftarkan bacapres dan bacawapres Anies-Imin yang pertama.
“Kapan saja didaftarkan, kapan saja dibuka, insya Allah kita siap,” kata Anies kepada wartawan, Senin (25/9).
Secara persiapan, ia mengatakan bahwa Badan Pekerja (BAJA) Anies-Imin (AMIN) sudah mulai bertugas untuk menyiapkan semua hal. Termasuk pemberkasan untuk pendaftaran AMIN ke KPU.
“Administrasinya dan semua hal-hal substantif, itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi BAJA itu yang menyiapkan semuanya. Jadi kita siap kapan saja,” pungkas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengungkapkan bahwa pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftar ke KPU RI pada hari pertama pendaftaran Pilpres 2024. Saat ini, partai politik (parpol) pengusung Anies-Cak Imin tengah mempersiapkan syarat-syarat, jika pendaftaran capres-cawapres dimajukan pada 10 Oktober 2023 mendatang.
Pasangan Anies-Cak Imin sejauh ini telah diusung dan didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS dan Partai Ummat.
“Beberapa pakar kita libatkan untuk itu agar kemudian sebagai pasangan yang akan mendaftar pertama di pendaftaran yang Insya allah dimajukan tanggal 10 (Oktober), kita sudah mempunyai kesiapan keseluruhannya baik administratif maupun persyaratan-persyaratan lain berdasarkan Undang-undang (Pemilu) dan PKPU,” kata Hasanuddin di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9). (*)
Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9). (Pojoksatu.id)
batampos – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada siapa saja yang memiliki informasi, keterangan, maupun kesaksian yang kredibel dan valid terkait peristiwa meninggalnya ajudan Kapolda Kaltara, Brigpol SH.
Jaminan keamanan dilakukan, sebagai konsekuensi agar pengusutan peristiwa tersebut berjalan sebaik mungkin.
“LPSK menjamin kerahasiaan dan keamanan semua pihak yang memiliki informasi,” ujar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution, dikutip dari Antara, Senin (25/9).
Terkait pengusutan kasus ini, LPSK meminta agar dilakukan penyelidikan serius dan cermat. Hal ini karena masih banyak pertanyaan publik yang menggelayut, meskipun polisi telah mengonfirmasi kematian sang ajudan diduga karena kelalaian.
Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo memastikan pengusutan peristiwa tewasnya Brigpol HS mengedepankan penyelidikan secara ilmiah.
“Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda, terkait peristiwa yang terjadi, betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas, manfaatkan scientific crime investigation yang kita miliki; sehingga hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Sigit usai kegiatan donor darah HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (25/9).
Sigit pun telah memerintahkan Bareskrim, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), serta tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) untuk ikut terlibat dalam pengusutan kasus tersebut. (*)