Tim Pamungkas Polres Karimun memulai patroli kamtibmas, Sabtu (23/9) malam. f. humas polres
batampos– Tiga pasangan bukan suami isteri berhasil diamankan Tim Gabungan Patroli Cipta Kondisi Polres Karimun, Sabtu (23/9) malam. Ketiganya diamankan di sejumlah hotel di Tanjungbalai Karimun.
Selanjutnya, pasangan bukan suami dibawa ke Polres Karimun untuk diproses. Ketiganya tidak dapat menunjukkan bukti hubungan yang sah suami istri.
“Tiga pasangan suami isteri ini akan kita proses lebih lanjut,” ujar Kapolres Karimum AKBP. Ryky.W Muharram SH SIk melalui Wakapolres Kompol Herie Pramono SIk MH.
Selain itu, tim Patroli Malam Gabungan Anti Kriminalitas (Pamungkas), mengamankan sebanyak 24 orang anak di bawah umur.
Masing-masing 18 anak yang kedapatan membawa motor yang tidak menggunakan plat nomor, serta menggunakan knalpot racing.
Sementara enam anak lainnya diamankan di lokasi permainan biliar. Ke 24 orang anak di bawah umur tersebut kemudian giring ke Mapolres untuk dilakukan pembinaan.
“Setelah dilakukan pembinaan, mereka kita kembalikan orangtua ke orang tua masing-masing,” papar Herie.
Herie Pramono mengatakan, kegiatan patroli adalah salah satu bentuk upaya Polres Karimun dalam pemberantasan balap liar, serta mengurangi gangguan khamtibmas. Terutama yang menggangu pengguna jalan.
“Sebanyak 45 personel kita turunkan untuk melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya mengajak masyarakat bersama menjaga kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan. Serta ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar,” tutup Herie. (*)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi
batampos – Flu Singapura adalah penyakit infeksi virus yang menyebabkan timbulnya sariawan di mulut dan luka lepuh di kulit. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut sebagai penyakit tangan, kaki, dan mulut (hand, foot, and mouth disease).
Flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease (HFMD) adalah penyakit yang mudah menular dan sering menyerang anak-anak usia 5–10 tahun. Walau lebih sering menyerang anak-anak, flu Singapura juga bisa menyerang orang dewasa.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam hingga pekan ke 36 ini 192 kasus flu singapura di Batam. Kasus terbanyak tercatat di Rumah Sakit Awal Bros yakni sebanyak 82 kasus. Lalu Puskesmas Sungai Panas 17 kasus, Puskesmas Tanjung Buntung 10 kasus dan Puskesmas Tiban Baru dan Puskesmas Tiban Mentarau masing-masing sembilan kasus flu singapura.
Selain itu ada juga di Rumah Sakit Embung Fatimah sebanyak delapan kasus, Puskesmas Sambau lima kasus, Puskesmas Pancur dan Puskesmas Lubukbaja masing-masing tiga kasus. Lalu Puskesmas Belakang Padang, Sungai Langkai, Kabil, dan Puskesmas Sekupang masing-masing dua kasus serta Puskesmas Baloi Permai dan Bulang masing-masing 1 kasus.
“Ya, sampai September 2023 ini ada 192 kasus. Hampir seluruh pasien flu singapura ini rawat jalan,” Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi.
Didi mengatakan, gejala awal flu Singapura bisa muncul 3–6 hari setelah seseorang terinfeksi virus. Umumnya, penderita akan mengalami demam atau sakit tenggorokan, kemudian 1–2 hari setelahnya akan muncul sariawan, ruam, dan lepuh.
Penderita flu Singapura bisa mengalami beberapa keluhan seperti demam, sakit tenggorokan, sariawan yang terasa nyeri di lidah, gusi, dan bagian dalam pipi, hilang nafsu makan, ruam merah yang tidak terasa gatal, terkadang disertai lepuhan di telapak tangan, telapak kaki dan bokong dan batuk.
Pada sebagian besar kasus, flu Singapura tidak membutuhkan pengobatan khusus karena gejalanya akan mereda setelah 7–10 hari. Pasien juga dianjurkan untuk minum air es atau makan es krim guna membantu mengurangi peradangan, serta banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi.
“Jadi flu Singapura sebenarnya bisa hilang sendiri (self limited). Paling penting hindari kontak langsung, karena penularan berasal dari cairan yang berasal dari lesi dan mulut. Selain itu juga harus menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya.
Ditambahkan Didi, flu ini bisa menyebar lewat berbagai cara dari pengidapnya ke orang lain. Misalnya melalui cairan dari hidung maupun tenggorokan yang keluar saat bersin. Air liur atau ludah yang terlempar ke udara saat batuk. Cairan yang berasal dari luka melepuh dan permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh kotoran (tinja) pengidap.(*)
Ilustrasi. Jamaah umrah asal Indonesia membeli oleh-oleh di sejumlah pusat perbelanjaan di Makkah. Nyaris semua pedagang oleh-oleh di Makkah dan Madinah mengerti bahasa Indonesia. (M RIFQI/KALTIM POST)
batampos – Wacana soal umrah backpacker atau berangkat sendiri tanpa melalui travel, ramai jadi perbincangan. Khususnya setelah Arab Saudi membuka kanal pemesanan paket visa umrah beserta akomodasinya secara langsung untuk masyarakat. Tetapi sampai saat ini umrah mandiri bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.
Keterangan tersebut dipaparkan oleh Analis Kebijakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Basir. Dia menjelaskan keberangkatan umrah saat ini diatur dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dia menjelaskan di dalam pasal 86 dijelaskan bahwa umrah dapat dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok melalui PPIU.
Yang dimaksud dengan PPIU itu adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau travel umrah yang resmi mengantongi izin dari Kemenag. ’’Jadi merujuk pasal tersebut, semua yang akan beribadah umrah baik secara perorangan maupun berkelompok harus melalui PPIU,’’ katanya kemarin (24/9).
Dia menjelaskan perjalanan umrah melalui PPIU tidak sebatas untuk pemesanan visa, tiket pesawat, maupun hotel saja. Pasalnya kalau sebatas pemesanan visa umrah dan hotel, dia tidak memungkiri masyarakat sudah bisa memesan sendiri. Yaitu melalui website Nusuk milik pemerintah Arab Saudi.
Basir mengatakan dalam penyelenggaraan umrah, juga terdapat aspek pembinaan atau bimbingan manasik. Selain itu juga ada aspek perlindungan bagi jemaah. Jika masyarakat berangkat secara mandiri, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan hak pembinaan dan perlindungan tersebut.
Dia lantas menjelaskan ada banyak resiko bagi jemaah umrah backpacker atau umrah mandiri. ’’Berdasarkan statistik Siskopatuh, mayoritas jemaah umrah berpendidikan menengah ke bawah,’’ katanya. Kemudian juga didominasi orang-orang yang belum pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya.
Basir menuturkan kelompok-kelompok mayoritas tersebut, jika ingin berumrah tentu membutuhkan pendampingan. Jika memaksakan berangkat sendiri, berpeluang besar mendapati sejumlah hambatan di lapangan. Mereka juga tidak boleh berangkat mandiri berkelompok, kemudian menyewa orang untuk membimbing. Pasalnya tugas tersebut menjadi kewenangan PPIU.
Kalaupun bisa terbang dari tanah air, mereka berpotensi mendapatkan persoalan di Arab Saudi. Sehingga mereka bisa masuk dalam kasus overstay atau melebihi izin tinggal sesuai kalender visa umrah. ’’Berlaku hukuman denda yang tidak sedikit untuk kasus overstay,’’ katanya. Selain itu orang yang overstayer bisa dijatuhi hukuman deportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi dalam tempo 10 tahun ke depan.
Meskipun begitu Basir mengatakan seluruh pihak terkait di Indonesia, tetap harus antisipasi adanya gelombang umrah backpacker tersebut. Diantaranya dengan terus edukasi ke masyarakat bahwa umrah backpacker melanggar undang-undang dan berbahaya serta banyak resikonya.
Edukasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenag. Tetapi juga banyak pihak. Mulai dari asosiasi PPIU, PPIU itu sendiri, serta para tokoh agama. Dia juga berharap ada koordinasi yang baik antara Kemenag dengan Ditjen Imigrasi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya gelombang umrah backpacker. Kepada setiap orang yang menunjukkan visa umrah, harus dipastikan berangkat dengan travel atau PPIU resmi. (*)
Penyidik memeriksa pelaku percobaan pemerkosan dan penganiayaan, SB, di ruang pemeriksaan Mapolsek Bintan Utara. F.Polsek Bintan Utara untuk Batam Pos.
batampos– Pelaku percobaan pemerkosaan dan penganiayaan, SB, 42, diamankan polisi di salah satu lokasi pembangunan hotel di Lagoi, Jumat (15/9/2023).
Peristiwa percobaan pemerkosaan dan penganiayan dialami seorang wanita penghuni kos di rumah kos yang terletak di Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan pada Jumat (15/9/2023) sekira pukul 02.30 WIB.
Ketika itu, korban sedang tidur di kamar rumah kosnya. Korban terbangun setelah pelaku menutup bagian kepala korban dan memukulinya.
Korban berusaha melawan namun malah membuat pelaku makin beringas.
Korban lalu berteriak. Teriakan korban membuat pelaku panik dan kabur melewati jendela kamar kos.
Kapolsek Bintan Utara, Kompol Suwitnyo melalui Kanit Reskrim Ipda Maidir mengatakan, sebelumnya, pelaku mendatangi rumah kos korban untuk berpura-pura memberi makan kucing.
Ketika itu, pelaku mengintip kamar korban dan mendapati korban sedang tidur.
Esok hari, pelaku kembali datang ke rumah kos korban. Kali ini, pelaku sembunyi di semak-semak sebelum masuk ke kamar kos korban.
Setelah situasi di sana mulai lenggang, pelaku kemudian menyelinap masuk ke kamar kos korban.
Dia mengatakan, korban mendatangi kantor polisi setelah kejadian yang menimpanya.
Menindaklanjuti laporan korban, dia mengatakan, pihaknya mengamankan pelaku di salah satu lokasi pembangunan hotel di Lagoi.
“Pelaku sudah diamankan, pelaku sendiri bekerja sebagai buruh harian,” kata dia.
Atas perbuatan melanggar hukum, dia mengatakan, pelaku dijerat pasal percobaan pemerkosaan atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP. (*)
Harga ayam potong segar di pasaran Batam masih tinggi. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Harga ayam potong segar di pasaran Batam masih dijual hingga Rp 40 ribu per kg. Tingginya harga ayam ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.
Seperti harga ayam potong segar di Pasar Botania Batamcenter, dijual mulai Rp 37-40 ribu per kg. Meski begitu, peminat ayam potong segar masih tetap tinggi.
Rusli, pedagang ayam potong mengatakan harga ayam dapat berubah-rubah dalam sepekan. Kadang harganya naik dan kadang harganya turun.
“Ya naik turunnya beda Rp 1.000-2.000an lah. Hari Minggu ini harga ayam potong Rp 38 ribu, dua hari lalu Rp 40 ribu,” sebutnya, kemarin.
Meski tinggi, menurut Rusli ayam potong segar masih sangat diminati. Bahkan, ia juga memiliki pelanggan tetap, yang memang rutin setiap hari membeli ayam.
“Alhamdulillah yang beli, apalagi kalau akhir pekan, ” ungkapnya.
Rusli mengatakan ayam yang dijual berasal dari kawasan Barelang. “Untuk ayam dari Barelang, kecuali ayam beku,” sebutnya.
Cindi warga Nongsa mengeluhkan harga kebutuhan di Batam yang berangsur naik. Termasuk harga ayam potong segar yang tak pernah turun lagi dihargai Rp 30 ribuan per kg.
“Tadi beli ayam Rp 40 ribu per kg. Pada mahal semua, bingung kalau bawa uang Rp 100 kepasar, dapatnya cuma dikit,” ujar Cindi.
Menurut Cindi, ditengah tingginya harga kebutuhan, kadang ia lebih memilih untuk beli makanan di warung. Seperti nasi campur atau nasi padang yang masih dijual Rp 10-15 ribu.
“Ya kadang lebih milih beli, memang lebih murah. Karena kalau masak untuk sehari, Rp 100 ribu itu tak kemana, belum capeknya masak. Kalau beli, sepotong ayam masih ada yang jual Rp 8 ribu, ” sebut Cindi. (*)
Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk Pulau Rempang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang sesuai jadwal. Yakni pada 28 September mendatang. Rencananya, relokasi itu dilakukan terhadap tiga kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Batu Merah.
Sementara itu Ketua PBNU M. Syafi’I Alielha mengkritisi pernyataan Kepala BPN/Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto yang menyebut warga Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
Menurut Savic Ali, sapaan Syafi’I Alielha, negara mestinya tidak sebatas menyampaikan bahwa warga tak memiliki sertifikat tanah. Sebab, banyak warga di Rempang yang memang tidak bisa membuktikan hak tanahnya lewat lembaran sertifikat. Namun, mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Rempang dan bekerja di sana.
Menurutnya, pemerintah atau negara punya kewajiban untuk menciptakan taraf hidup yang baik untuk rakyatnya. Negara tidak bisa memindahkan warga Rempang begitu saja. Sebagai jalan tengah, bagi warga setempat yang selama ini sudah bekerja, harus ada klausul-klausul yang mengikat dan ditawarkan oleh pemerintah.
Kemudian bagi warga asli yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana, tidak boleh diambil paksa oleh negara. Di tengah rencana pengosongan lahan yang dilakukan pada 28 September nanti, dia menekankan tidak boleh lagi ada upaya represif atau kekerasan.
Dia mengingatkan rakyat Indonesia sudah mengalami kekerasan di rezim orde baru selama 32 tahun. Bahkan sebelumya juga ada di bawah penindasan penjajah. ”Tidak semestinya di era sekarang pendekatan kekerasan kembali dilakukan. Ini harus dihentikan,” katanya.
Kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, harus menyadari bahwa yang nanti dihadapi itu adalah rakyat sendiri. Dengan sejumlah kelemahan dan kekurangannya. Menurut dia aparat penegak hukum dibekali senjata oleh negara, bukan untuk menganiaya rakyatnya. Tetapi untuk melindungi rakyat.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombin menyatakan pihaknya sudah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN.
Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan Menteri ATR/BPN untuk tidak menerbitkan hak pengelolaan (HPL) di Pulau Rempang karena belum clear and clean. Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk memperhatikan penolakan relokasi yang disampaikan masyarakat. ”Negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak,” kata Uli. (*)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (24/9). Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar mengajak jadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan.
“Mari kita jadikan Hari Jadi ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan dan berpaut pada pasal 11 Gurindam 12 “Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa” bermakna sebagai anak bangsa, kita harus bisa mengerahkan segala kemampuan demi mengharumkan Negeri Melayu Kepulauan Riau” ujarnya.
Untuk itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Bumi Bunda Tanah Melayu. Mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga/Instansi Vertikal, Alim Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Cerdik Pandai, Dunia Usaha dan Swasta, Kalangan Pers serta masyarakat secara umum.
Kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai program strategis di Negeri Segantang Lada, diantaranya Pemenuhan konektivitas antar wilayah, Percepatan infrastruktur untuk transformasi dunia digital dan penguatan wilayah 3T, Penguatan dan Pengembangan UMKM melalui Penyaluran Modal Usaha dengan Subsidi Bunga 0%.
Lalu Pemenuhan Infrastruktur Dasar melalui Program Kepri Terang, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sosial di luar daerah berupa Pembangunan Rumah Singgah, Perlindungan Nelayan melalui Program BPJS Ketenagakerjaan, Penguatan Keagamaan melalui pemberian bantuan kepada seluruh institusi keagamaan, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan, Penguatan nilai-nilai Budaya, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
“Langkah-langkah strategis tersebut merupakan semangat melanjutkan perjuangan yang telah membuahkan hasil dari berbagai capaian
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan tren positif” ungkapnya.
Terakhir Gubernur Ansar mengajak untuk terus bersama memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.
“Mari kita ‘Turun Tangan’ bukan sekedar ‘Urun Angan’ dalam mewujudkan ‘Ekonomi Maju, Untuk Kepri Berbudaya’ menuju Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya” tutupnya.
Sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi, usai upacara Gubernur Ansar menyerahkan penghargaan dan bantuan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pembentukan Provinsi Kepri, mendukung pembangunan, serta ikut mengharumkan nama Kepri di kancah nasional, dengan total 101 penerima. (*)
Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat memberikan pemaparan ke masyarakat soal investasi Rempang Eco City. F Humas BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya. Untuk itu, ia meminta agar terbangun komunikasi dua arah selama sosialisasi berlangsung.
“Hari ini kita buka dialog. Apa yang bisa dilakukan saya lakukan bersama tim. Apa yang tidak bisa kita carikan solusi. Saya punya wewenang terbatas, saya berjuang ke Jakarta, balek lagi,” ujar Rudi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9) pagi.
Rudi menjelaskan dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang ini, ia tetap mengutamakan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan.
“Saya lebih suka pindah (relokasi) ke satu tempat, di Dapur 3 saya bisa membangun sesempurna mungkin, selengkap mungkin,” katanya.
Di tempat relokasi nanti, kata Rudi, pihaknya akan membangun jalan aspal sepanjang 6,8 km dari jalan utama. Kemudian lokasi dilengkapi listrik, air, sekolah, dermaga, kantor camat, kantor lurah, polsek, dan puskmesmas.
“Jalan semua diaspal, lokasi lebih bagus daripada yang di Batam. Batam perumahan banyak aspal sekali jadi. Saya walikota bapak ibu, saya punya tanggung jawab moral,” ungkapnya.
Dengan adanya investasi ini, Rudi mengaku akan memprioritaskan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan beasiswa serta pendidikan dan pelatihan vokasi kepada pemuda setempat sehingga siap menjadi tenaga yang mendukung kemajuan industri.
“Standar perusahaan ada, maka dri sekarang kita siapkan. Anak-anak disana pandai, tapi kurang kesempatan. Ini momentumnya. Tidak mungkin anak di sana nelayan terus. Kita berharap ada pertukaran profesi,” katanya.
Selain itu, BP Batam juga akan merekomendasikan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap rumah ganti rugi yang diterima masyarakat terdampak pengembangan Rempang.
Kalau belum hak milik jangan protes dulu. Rumah dibangun, sertifikat dikeluarkan, ada rekomendasi untuk jadi hak milik. Kalau diluar wikayah BP Batam kami tidak boleh membangun rumah ini pakai anggaran BP Batam. Maka kita seperti Kota Batam, dijadikan HPL dulu baru dihibahkan,” terangnya.
Sementara Ketua RT 02 RW 03 Pasir Panjang, Yana yang hadir dalam silaturahmi mengatakan ia dan warga lainnya sudah siap direlokasi. Hanya saja, ia meminta pemerintah untuk tetap mengutamakan hak masyarakat.
“Tuntutan kita pribadi masalah lahan, setelah direlokasi bagaimana, ganti rugi seperti apa. Kalau saya pribadi sudah siap (direlokasi),” katanya. (*)
Cuaca mendung disertai hujan terlihat di kawasan Batamcenter dan sekitarnya, Minggu (2/1). Batam diprediksi akan diguyur hujan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Prakiraan cuaca di wilayah Kepri masih didominasi hujan selama beberapa hari kedepan. Namun intensitas hujan yang turun ringan hingga sedang itu bersifat lokal atau tidak merata.
Koordinator BMKG Hang Nadim Batam, Suratman mengatakan kondisi atmosfir di wilayah Kepri dilihat dari satelit citra adanya pertumbuhan awan-awan hujan.Hal itu dikarenakan labilitas atmosfer lokal yang relatif kuat mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan.
“Secara umum kondisi cuaca didominasi hujan selama beberapa hari. Namun sifatnya lokal atau tidak merata,” ujar Suratman.
Bahkan hujan yang turun juga dapat disertai petir dan angin kencang. Dimana kecepatan angin di wilayah Kepri saat ini berkisar 5 sampai 30 km perjam.
“Namun untuk hari ini (kemarin), kecepatan angin yang terpantau di Bandara 10 km per jam,” sebutnya.
Bahkan menurut Suratman, wilayah Kepri berpotensi terjadinya puting beliung, terutama wilayah pesisir pantai. Terjadinya puting beliung ditandai dengan adanya awan tebal dan padat yang disebut cumulonimbus (cb).
“Untuk puting beliung berpeluang terjadi apabila terjadi perubahan kondisi cuaca yang signifikan dari panas ke hujan atau sebaliknya,” jelas Suratman.
Sedangkan untuk gelombang di laut wilayah Kepri, terdeteksi paling tinggi di wilayah Natuna dan Anambas yakni 2 meter. Sedangkan wilayah Kepri lainnya termasuk Batam masih normal.
“Untuk gelombang di Batam masih normal, ” kata Suratman. (*)
Ilustrasi: Seorang guru menunjukkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima. (Nirkomala/Antara)
batampos – Sampai saat ini, masih banyak pihak masih khawatir terkait masa depannya ketika menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan jenjang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pasalnya, sesuai namanya, statusnya hanya kontrak dengan perjanjian kerja yang ada.
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani memastikan, peluang karir untuk mereka terbuka. Memang, setiap PPPK guru yang lolos akan langsung menduduki golongan ahli pratama. Namun, karirnya masih terbuka hingga jabatan lainnya.
”Di permendikbud kita sudah memberikan peluang karir untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah,” tutur Nunuk.
Pihaknya pun sejatinya telah menyampaikan pada pemerintah daerah (pemda) untuk membuka formasi untuk pengawas sekolah dari PPPK di seleksi calon ASN tahun ini. Akan tetapi, faktanya belum ada yang memanfaatkan peluang tersebut.
Meski peluang masuk ke jenjang selanjutnya ini sangat terbuka, Nunuk menekankan, bahwa untuk bisa menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah tak bisa serta merta. PPPK guru harus mengikuti tes kembali.
Di sisi lain, Nunuk menyampaikan, bahwa status tak ada penempatan bagi lulusan di 2021 berbeda dengan 2022. Bagi mereka yang mengikuti seleksi 2022, status tersebut artinya tidak lolos. Bukan masuk menjadi prioritas satu (P1) seperti tahun 2021. Sehingga, tidak ada istilah afirmasi yang hilang ketika mengikuti seleksi kembali di tahun ini.
Nah, di tahun ini, mereka yang tak masuk dalam kategori P1 maupun P2 (Tenaga Honorer Kategori 2/THK-2) akan mengikuti tes seleksi kembali dengan menggunakan CAT BKN. Ini khusus bagi para guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun atau disebut prioritas tiga (P3). Nanti, mereka akan diberikan tes berupa situational judgement test (SJT). Tes pilihan ganda yang merujuk pada kasus-kasus pembelajaran yang dialami guru di kelas.
”Tidak ada passing grade untuk P3, tapi perangkingan. Karena memang SJT ini tidak ada yang disebut baik itu jika angkanya sekian gitu tidak ada,” paparnya.
Selain itu, pada seleksi tahun 2023 ini, pemda diberikan kewenangan dan pilihan untuk melakukan seleksi kompetensi tambahan. Nantinya, tes kompetensi tambahan ini akan dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerah (BKD). Nunuk mengatakan, seleksi kompetensi tambahan ini sengaja ditawarkan pada pemda untuk melihat kompetensi kepribadian dan sosial dari calon PPPK gurunya seperti apa. Meski, dari segi kompetensi mengajar mungkin tak perlu diragukan lagi. Adapun yang dilihat dari kompetensi tambahan itu meliputi 9 indikator, antara lain spiritualnya, keteladanan, kedisiplinan, kepedulian dalam perundungan, dan lainnya.
”Nanti diberikan bukan dalam pilihan ganda, tapi penilaiannya baik, sangat baik, dan sebagainya. Ini bobotnya 30 persen,” jelasnya. Apabila pemda mengambil tawaran kompetensi tambahan ini maka pembobotan untuk tes CAT menjadi 70 persen. ”Tapi jika Pemda tidak menginginkan kompetensi tambahan dibolehkan. Sehingga seleksi SJT CAT itu jadi 100 persen,” sambungnya.
Beda lagi dengan seleksi untuk mereka yang masuk kategori P4 atau calon pelamar lulusan pendidikan profesi guru (PPG) dan yang terdata di Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Mereka akan menggunakan tes seperti tahun sebelumnya dan terdapat passing grade untuk kelulusannya. ”Jadi beda-beda, ada yang penempatan, ada perangkingan, dan passing grade untuk yang melamar tahun ini,” ungkapnya.
Terkait data di Dapodik, Nunuk meminta pemda melakukan cut off sejak Oktober 2022. Ini khusus untuk kategori pelamar umum yang masuk P4 namun bukan PPG. Mereka boleh mengikuti seleksi tanpa sertifikat pendidik. Sehingga, menjadi penting untuk mengunci data di Dapodik agar tidak makin banyak guru non PPG yang masuk. Dia menegaskan, bagi mereka yang ternyata terdata di Dapodik di atas batas waktu cut off dan berhasil lolos seleksi, nantinya akan digeser bila terdeteksi oleh Kemendikbudristek melalui Panselnas.
Sementara itu, pendaftaran seleksi ASN CPPPK/CPNS sudah berjalan beberaa hari, tetapi sejumlah masyarakat masih diliputi kegalauan dalam proses pendaftaran. Khususnya bagi para guru honorer kategori P1 atau mereka yang dalam seleksi tahun sebelumnya sudah dinyatakan lulus passing grade.
Keluhan terseut disampaikan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih. Dia mengatakan ketentuan perlu tidaknya upload dokumen pagi kelompok P1 yang membuat mereka ragu-ragu.
’’Dalam buku panduan di website SSCASN BKN, untuk guru P1 tidak perlu upload dokumen,’’ katanya saat dihubungi kemarin (24/5). Tetapi karena pendaftaran dilakukan secara online, semua proses atau isian wajib upload dokumen. Jadi Heti mengatakan rekan-rekannya sesama guru honorer P1 menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan pendaftaran.
Dia menjelaskan jika tetap mengupload dokumen-dokumen, dikhawatirkan terjadi penumpukan dokumen atau double dokumen. Kemudian jika mereka tidak upload dokumen, tidak bisa klik resume pendaftaran. Jadi untuk sementara, mereka masih menunggu informasi yang resmi dari panitia seleksi nasional (panselnas).
Heti juga menyampaikan salah satu dokumen yang wajib diunggah adalah keterangan pengalaman kerja. ’’Saya belum bisa memenuhinya, karena masih hari libur,’’ katanya. Dia perlu menghadap sekolah untuk meminta surat keterangan bekerja tersebut. (*)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (24/9). Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar mengajak jadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan.
