
batampos-Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Indra Soeparjanto mengatakan, sampai akhir Agustus 2023 lalu, nilai APBN TA 2023 yang berputar di wilayah Provinsi Kepri mencapai Rp9,6 triliun atau 58,90 persen dari total pagu APBN sebesar Rp16,432 triliun. Namun jumlah ini lebih baik jika dibandingkan dengan priode yang sama tahun 2022 lalu.
“Jika kita bandingkan dengan periode yang sama, serapan APBN TA 2023 di wilayah Provinsi Kepri tahun ini sedikit meningkat. Karena tahun 2022 lalu, pada waktu yang sama masih 50 persen,” ujar Indra Soeparjanto dalam siaran pers di Kantor Perbendaharan Wilayah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Selasa (26/9)
Dijelaskannya, dari serapan tersebut, total belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,4 triliun atau 51,95 persen. Menurutnya, realisasi ini lebih tinggi 38,07 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Karena realisasi belanja barang dan modal yang lebih tinggi pada tahun 2023.
“Growth Belanja Modal mencapai 104,19 persen yaitu sebesar Rp8.155,45 miliar atau 49,63 persen dari total pagu,” jelasnya.
Masih kata Indra, dari sisi pendapatan, sampai dengan akhir Agustus 2023 Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp7,7 triliun atau telah mencapai 66,02 persen dari total target pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Provinsi Kepri sebesar Rp11,8 triliun.
BACA JUGA: Gubkepri Berhasil Jolok Rp 120 Miliar Dana APBN 2023 untuk Membangun Jalan di Natuna
“Penerimaan Perpajakan menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar Rp6.5 triliun atau 68,10 persen dari target pendapatan pajak tahun 2023,” jelasnya lebih lanjut.
Kemudian, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp5.266,59 miliar atau 66,21 persen. Lebih tinggi 9,85 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Sampai dengan akhir Agustus 2023, transfer ke daerah yang telah tersalurkan adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa.
“Peningkatan TKD dikarenakan terdapat proyek Prioritas Nasional dan Major Project pada tahun 2023 pada beberapa pemerintah daerah,” tutupnya. (*)
reporter: jailani









