batampos – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kabupaten Karimun mencatat sebanyak 190 kejadian kebakaran terjadi dalam tiga bulan terakhir. Mayoritas kebakaran didominasi lahan dan hutan dengan total luas terbakar mencapai 85 hektare.

Kabid Damkar dan Penyelamatan BPBD Karimun, Hendra Hidayat, mengatakan tren kebakaran di Pulau Karimun saat ini cukup mengkhawatirkan.

“Total ada 190 kejadian kebakaran. Sebanyak 183 kasus merupakan kebakaran lahan atau hutan, sementara kebakaran bangunan hanya tujuh kasus,” ujar Hendra, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, tingginya angka kebakaran diduga dipicu unsur kesengajaan, seperti pembukaan lahan yang tidak terkendali hingga api meluas.

Selain itu, kondisi cuaca panas ekstrem juga memperbesar risiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah.

“Untuk bulan ini saja sudah terjadi sekitar 65 kali kebakaran. Dalam satu hari bisa terjadi di beberapa lokasi sekaligus,” katanya.

Hendra mengakui, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran. Saat ini, BPBD Damkar Karimun hanya memiliki satu unit mobil pemadam utama yang berfungsi optimal, sementara dua unit lainnya dalam kondisi rusak.

Petugas juga mengandalkan dua unit mobil suplai air untuk membantu proses pemadaman di lapangan.

“Dengan kondisi ini, kami tidak bisa menangani beberapa kejadian kebakaran dalam waktu bersamaan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, pada Senin (30/3/2026), terjadi kebakaran di lima lokasi berbeda hingga tengah malam. Tim yang sedang menuju satu lokasi kerap menerima laporan kebakaran lain di tempat berbeda.

“Bukan kami lambat, tetapi kejadian terjadi bersamaan di banyak titik, sementara armada terbatas,” tegasnya.

BPBD Damkar Karimun mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menekan jumlah kejadian kebakaran yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. (*)

Artikel Karimun Darurat Karhutla, 190 Kebakaran Terjadi dalam 3 Bulan Hanguskan 85 Hektare Lahan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait relokasi pedagang sore di Pasar Puan Maimun, Kabupaten Karimun, berakhir tanpa kesepakatan. Pedagang tetap menolak dipindahkan, sementara pengelola pasar bersikukuh menjalankan relokasi sesuai jadwal.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza pada Selasa (31/3) ini, mempertemukan pedagang dengan Perumda Bumi Berazam Jaya Karimun. Namun, kedua pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Direktur Perumda Bumi Berazam Jaya Karimun, H Muhammad Mahsun, menegaskan relokasi tetap akan dilakukan pada 11 April 2026, dari rencana awal 1 April.

“Proses relokasi akan diawali dengan pencabutan undian. Perlu diketahui, selama ini kami juga tidak memungut iuran bulanan dari pedagang sore,” ujarnya.

Ia menjelaskan, relokasi dilakukan karena lokasi saat ini merupakan area parkir Pasar Puan Maimun. Total terdapat 84 pedagang yang akan dipindahkan, terdiri dari 18 pedagang lama, 18 tambahan, serta 46 pedagang sayur.

Perumda, lanjut Mahsun, telah menyiapkan lokasi baru di Blok D. Akses jalan juga telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan setempat.

“Kami persilakan pedagang berjualan di tempat baru, bahkan bisa beroperasi hingga 24 jam,” katanya.

Selain itu, sebanyak 36 pedagang basah seperti penjual ikan dan ayam akan dibangunkan lapak baru dengan skema pembayaran Rp7 juta yang akan diperhitungkan sebagai sewa.

Mahsun juga menyoroti dugaan praktik sewa lapak ilegal di luar sepengetahuan pengelola. Ia meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki hal tersebut.

Sementara itu, salah seorang pedagang, Joko Aritonang, menolak keras kebijakan relokasi dan menilai kebijakan pengelola tidak berpihak pada pedagang.

“Direktur ini arogan dan diktator. Kami minta Bupati mencopotnya,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Karimun, Rodiansyah, mengatakan RDP tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak mempertahankan argumennya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi baru di Blok D, termasuk mengecek akses jalan yang dikeluhkan pedagang.

“Kami akan cari solusi terbaik antara pedagang yang sudah berjualan selama delapan tahun dengan pihak Perumda,” ujarnya.

Ia juga meminta Perumda menyiapkan infrastruktur yang memadai agar aktivitas jual beli lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

Pantauan di lapangan, suasana sempat memanas saat RDP berlangsung. Sejumlah pedagang dan pihak pengelola terlibat adu argumen terkait rencana relokasi tersebut. (*)

Artikel RDP Berakhir Buntu, Pedagang Pasar Puan Maimun Tolak Relokasi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan penyaluran BBM Tambelan, Kabupaten Bintan, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut tetap terpenuhi secara optimal.

Penyaluran BBM resmi di Tambelan saat ini dilayani melalui SPBUN 18.291.082 yang menyediakan produk Solar. Selain itu, Pertamax sebagai BBM jenis gasoline juga tersedia secara resmi bagi masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, menegaskan seluruh produk yang disalurkan telah memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

“Produk yang disalurkan aman digunakan dan telah sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan utama dalam penyaluran BBM Tambelan terletak pada kondisi geografis wilayah kepulauan dengan akses distribusi yang terbatas. Distribusi BBM dilakukan melalui jalur laut dengan jadwal pengiriman secara berkala.

Meski demikian, Pertamina memastikan distribusi tetap berjalan sesuai perencanaan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Terkait tingginya harga BBM di tingkat pengecer, ia menegaskan hal tersebut bukan merupakan harga resmi Pertamina. Harga BBM yang ditetapkan pemerintah hanya berlaku di lembaga penyalur resmi.

“Kami mencermati adanya pasokan BBM dari luar mekanisme distribusi resmi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.

Masyarakat juga diimbau untuk membeli BBM di penyalur resmi agar mendapatkan jaminan kualitas, takaran, serta harga sesuai ketentuan.

Ke depan, Pertamina akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak guna memperkuat keandalan distribusi energi di Tambelan.

Selain itu, masyarakat diharapkan menggunakan energi secara bijak agar distribusi tetap merata dan ketersediaan BBM dapat dinikmati secara berkelanjutan.(*)

Artikel Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Tambelan Sesuai Aturan, Harga Tetap Terkendali pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Mantan Kepala Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, Nurhayani melaporkan Ketua Yayasan Pangan Intan Permata berinisial H ke Polres Kepulauan Anambas, Selasa (31/3/2026).

Terlapor yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kepulauan Anambas itu diduga tidak membayar pinjaman sebesar Rp50 juta yang bersumber dari kredit bank atas nama pelapor.

Nurhayani mengatakan, laporan tersebut dibuat agar persoalan yang dialaminya mendapat kepastian hukum. Ia menjelaskan, kasus bermula pada awal 2025 saat terlapor berencana membuka dapur MBG bersama anaknya, Siti Bayu, namun mengalami kekurangan modal.

Menurutnya, saat itu dirinya diminta mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp100 juta dengan jaminan rumah dan sepeda motor miliknya.

“Dalam perjanjian lisan, yang akan membayar angsuran pinjaman tersebut adalah ibu H,” ujar Nurhayani saat ditemui di Mapolres Kepulauan Anambas.

Ia mengaku sempat ragu karena nilai asetnya terbatas. Namun, pengajuan pinjaman disebut berjalan lancar karena adanya komunikasi langsung antara terlapor dengan pihak bank.

Setelah pinjaman cair dengan tenor dua tahun dan cicilan sekitar Rp4 juta per bulan, dana tersebut kemudian disalurkan sesuai kesepakatan. Sebanyak Rp50 juta ditransfer ke rekening yayasan, Rp20 juta ke rekening anak H, Rp20 juta untuk operasional dapur, sementara Rp10 juta tidak dapat dicairkan karena dibekukan bank.

Dalam perkembangannya, dana yang digunakan oleh anak H disebut telah dikembalikan. Namun, dana yang digunakan pihak yayasan hingga kini belum dibayar, dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp52 juta selama 13 bulan.

“Pihak bank sudah menagih saya, sementara saya tidak menggunakan uang itu. Yang memakai adalah yayasan,” ungkapnya.

Selain persoalan utang, Nurhayani juga mengaku diberhentikan secara sepihak dari pekerjaannya pada Desember 2025. Ia menyebut pemecatan tersebut didasari tuduhan mencuri gelang emas milik anak terlapor, yang menurutnya tidak terbukti.

“Saya bahkan sempat digeledah di atas kapal, tapi tidak ditemukan apa-apa,” katanya.

Ia berharap terlapor segera menyelesaikan kewajibannya, termasuk melunasi pinjaman bank dan mengembalikan hak-haknya.

“Saya hanya ingin sertifikat rumah saya kembali dan utang bank diselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, terlapor berinisial H saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membantah tudingan tersebut. Ia menyebut tidak pernah meminta pelapor mengajukan pinjaman bank untuk modal dapur MBG.

“Kalau kami pinjam bank bukan kelas Rp100 juta, bisa sampai Rp3 miliar,” ujarnya.

Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak dikaitkan dengan program MBG.

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui Satreskrim.

“Setiap laporan masyarakat kami terima dan akan diproses sesuai ketentuan,” ujarnya singkat. (*)

Artikel Mantan Ketua DPRD Anambas Dilaporkan ke Polisi soal Dugaan Utang Modal Dapur MBG pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, di Auditorium BPK RI Perwakilan Kepri, Kota Batam, Selasa (31/3/2026), bersama kepala daerah se-Provinsi Kepri.

Deby menyampaikan, ketepatan waktu penyerahan LKPD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Penyerahan ini menunjukkan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang selanjutnya akan diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Bintan akan terus memperkuat pendampingan serta tata kelola keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempercepat penyusunan laporan sekaligus meningkatkan transparansi.

“Pemerintah daerah akan terus menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini, mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota di Kepri yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu.

Menurutnya, penyerahan LKPD unaudited merupakan tahap awal sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh BPK.

“Kami akan segera melakukan audit secara terperinci sesuai standar pemeriksaan keuangan negara,” jelasnya.

Penyerahan LKPD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (*)

Artikel Bintan Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu ke BPK, Tekankan Komitmen Transparansi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) pada 2026 mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka 40 persen dari total APBD.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 33,74 persen. Meski masih dalam batas aman saat ini, kondisi tersebut menjadi sorotan karena adanya ketentuan pembatasan maksimal 30 persen yang akan berlaku pada 2027.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman, menjelaskan kenaikan tersebut dipicu oleh masuknya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat ke dalam komponen belanja pegawai.

“Persentasenya naik karena PPPK yang baru diangkat sudah masuk dalam belanja pegawai, ditambah adanya penurunan APBD 2026,” ujar Luki, Selasa (31/3).

Mengacu pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diwajibkan menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.

Untuk itu, Pemprov Kepri berencana melakukan sejumlah langkah, termasuk meningkatkan pendapatan daerah serta melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menyesuaikan kebijakan ke depan.

“Nanti akan ada evaluasi bersama Kemendagri agar belanja pegawai bisa sesuai regulasi,” tambahnya.

Meski muncul kekhawatiran terkait dampak kebijakan tersebut terhadap PPPK, Luki menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk merumahkan pegawai.

“Pak Gubernur maunya hak pegawai tetap sama. Jadi belum ada rencana merumahkan PPPK,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memilih tidak berkomentar panjang terkait batasan belanja pegawai yang akan berlaku pada 2027.

“Itu kan masih 2027,” ujarnya singkat. (*)

Artikel Belanja Pegawai Kepri Tembus 40 Persen, PPPK Bisa Terdampak Aturan 2027? pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dijadwalkan menghadiri kegiatan halalbihalal warga Kepri di Pekanbaru, Riau, Selasa (31/3) malam. Acara tersebut akan digelar di Hotel Novotel Pekanbaru.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus baru Ikatan Warga Kepulauan Riau (IWKR) Pekanbaru yang dipimpin Raja Isyam Azwar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Hendri Kurniadi, mengatakan undangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur telah diterima. Namun, kehadiran keduanya masih menyesuaikan agenda.

Baca Juga: Kasus Pungli Imigrasi Batam, Wagub Kepri: Jangan Cederai Kepercayaan Wisman

“Undangan sudah diterima, namun jadwalnya masih disesuaikan. Gubernur atau Wagub yang hadir,” ujar Hendri, Senin (30/3).

Ia memastikan kegiatan tersebut akan dihadiri warga asal Kepri yang kini bermukim di Pekanbaru dan sekitarnya, termasuk pejabat Pemprov Kepri yang sedang berada di Riau.

“Kalau pejabat Pemprov yang kebetulan ada di sana, tentu dapat hadir,” tambahnya.

Ketua panitia, Edy, menyebut kegiatan ini merupakan agenda silaturahmi tahunan antara pemerintah daerah dengan masyarakat Kepri di perantauan, termasuk mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Pekanbaru.

Baca Juga: Waduk Mengering, Pemprov Kepri Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Bintan-Tanjungpinang

“Ini ajang silaturahmi tahunan. Tahun ini juga dibarengi dengan pengukuhan pengurus IWKR Pekanbaru,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh warga Kepri di Riau untuk ikut meramaikan kegiatan tersebut. Panitia juga telah mengundang Pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat.

“Kami berharap acara ini semakin semarak dengan kehadiran para tamu undangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua IWKR Pekanbaru Raja Isyam Azwar mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri di perantauan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami mengajak masyarakat Kepri di Riau untuk hadir. Selain silaturahmi, ini juga menjadi wadah menyampaikan aspirasi, baik dari masyarakat maupun mahasiswa,” ujarnya. (*)

Artikel Halalbihalal Warga Kepri di Pekanbaru, Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang Dijadwalkan Hadir pertama kali tampil pada Kepri.