Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 470

Modus Aktivasi IKD, Warga Tanjungpinang Nyaris Jadi Korban Penipuan

0
Warga Tanjungpinang saat mengurus berkas kependudukan di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, Senin (29/12). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Sejumlah warga di Kota Tanjungpinang, dilaporkan nyaris menjadi korban penipuan dengan modus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelaku mengaku sebagai petugas kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengelabui korban.

Modus yang digunakan pelaku adalah menghubungi warga melalui telepon atau aplikasi pesan dengan dalih membantu proses aktivasi IKD. Setelah korban memberikan data pribadi, pelaku diduga mencoba meretas e-mail hingga layanan mobile banking yang terdapat di ponsel korban.

Camat Tanjungpinang Timur, Saparilis, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari warga yang hampir menjadi korban penipuan tersebut.

“Hari ini ada tiga orang yang melapor ke kami. Mereka ditipu dengan mengatasnamakan petugas kecamatan dan Disdukcapil,” ujar Saparilis, Senin (29/12).

Ia menjelaskan, aduan terkait penipuan aktivasi IKD sudah beberapa kali diterima pihak kecamatan. Bahkan, sejumlah warga sempat datang langsung ke kantor kecamatan untuk memastikan identitas petugas yang menghubungi mereka.

“Ada juga warga yang datang ke kantor menanyakan nama petugas yang menghubungi mereka. Padahal, tidak ada petugas kami yang melakukan hal tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Tanjungpinang, Wan Samsi, memastikan bahwa pihak yang menghubungi warga bukan petugas resmi Disdukcapil. Ia menyebut praktik penipuan dengan modus aktivasi IKD memang sedang marak terjadi.

“Itu bukan petugas kami. Saat ini penipuan dengan modus meminta data pribadi untuk aktivasi IKD memang sedang marak, sehingga kami sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat,” kata Wan Samsi.

Wan Samsi menegaskan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital tidak dapat dilakukan melalui telepon maupun WhatsApp. Proses aktivasi hanya bisa dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil.

“Kami mengimbau masyarakat tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan aktivasi IKD. Aktivasi hanya bisa dilakukan di kantor Disdukcapil,” pungkasnya. (*)

Artikel Modus Aktivasi IKD, Warga Tanjungpinang Nyaris Jadi Korban Penipuan pertama kali tampil pada Kepri.

Angka Perceraian Melonjak, Setahun Capai 2.329 Kasus, Ini yang akan Dilakukan Pemko Batam untuk Mengatasinya

0
ilustrasi cerai (freepik)
batampos – Meningkatnya angka perceraian di Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir menjadi alarm sosial yang mendapat perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, penguatan ketahanan keluarga kini menjadi fokus utama pemerintah melalui pendidikan pra-nikah dan pendampingan lintas sektor sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Penegasan itu disampaikan Amsakar saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Batam Masa Bhakti 2025-2030 di Kantor Wali Kota Batam, Senin (29/12).
Dia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ketahanan keluarga di Batam yang tercermin dari angka perceraian yang masih relatif tinggi dibanding daerah lain di Provinsi Kepri. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan masalah sosial yang berdampak luas.
Berdasarkan data tahun 2024, persentase perceraian di Batam mencapai 6,32 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjungpinang yang berada di angka 5,82 persen dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 4,18 persen. Data itu menunjukkan Batam menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan institusi keluarga.
Tren peningkatan kasus perceraian di Batam juga terlihat jelas dalam lima tahun terakhir. Tercatat 1.963 kasus pada 2020, meningkat menjadi 2.015 kasus pada 2021, 2.045 kasus pada 2022, 2.123 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 2.329 kasus pada 2024. Kenaikan yang konsisten ini dinilai perlu ditangani secara sistematis dan berbasis data.
Penanganan persoalan keluarga harus dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap akar masalah. Sejumlah faktor dominan yang memicu perceraian di Batam antara lain persoalan ekonomi, perselingkuhan, penyalahgunaan media sosial yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, KDRT, serta pernikahan usia dini.
“Kita tidak bisa bekerja dengan asumsi. Semua harus berpijak pada data agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar persoalan,” katanya.
Ia menilai, persoalan perceraian tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Karena itu, Amsakar meminta penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, BP4, serta perangkat daerah dan lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, isu ketahanan keluarga juga berkaitan erat dengan persoalan kesehatan nasional, termasuk stunting. Pernikahan usia dini tidak hanya berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, tetapi juga berpotensi melahirkan generasi yang rentan terhadap masalah gizi dan kesehatan.
“Kita harus sadar bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak berlapis. Selain rawan perceraian, juga berisiko menyebabkan stunting. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi,” ujar dia. (*)

Artikel Angka Perceraian Melonjak, Setahun Capai 2.329 Kasus, Ini yang akan Dilakukan Pemko Batam untuk Mengatasinya pertama kali tampil pada Metropolis.

Pesta Gonggong Jadi Magnet Wisata Tahun Baru di Gurun Pasir Bintan

0
Objek wisata Gurun Pasir Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Sekitar 400 kilogram (kg) gonggong disiapkan panitia dalam Pesta Gonggong yang digelar di objek wisata Gurun Pasir, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, pada Kamis, 1 Januari 2026. Ratusan kilogram gonggong tersebut akan dibagikan kepada pengunjung sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru.

Panitia Pesta Gonggong, Jardaif, mengatakan kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 29 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Pesta Gonggong menjadi puncak rangkaian acara sekaligus penyambutan wisatawan perdana di awal tahun 2026.

“Untuk puncak acara, kami menyiapkan sekitar 400 kilogram gonggong rebus yang bisa dinikmati pengunjung. Gonggong dibeli langsung dari masyarakat setempat karena daerah kami memang salah satu penghasil gonggong,” ujar Jardaif, Senin (29/12).

Selain pesta kuliner, event ini juga dimeriahkan berbagai kegiatan pendukung seperti bazar UMKM, Tarian Gonggong, lomba masak gonggong, pertunjukan seni Mak Yong, hingga penyambutan turis perdana pada 1 Januari 2026.

Jardaif berharap Pesta Gonggong tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal, khususnya nelayan dan pelaku UMKM di Desa Busung.

Sementara itu, Kepala Desa Busung, Rusli, mengatakan Pesta Gonggong telah menjadi agenda tahunan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan, terutama saat libur akhir tahun dan awal tahun baru.

“Pesta Gonggong ini rutin kami gelar setiap tahun sebagai upaya mempromosikan potensi wisata dan kuliner khas daerah,” kata Rusli.

Dalam event tersebut, sedikitnya 20 pelaku UMKM lokal turut ambil bagian dengan menyajikan beragam kuliner khas Bintan. Pengunjung juga disuguhi pertunjukan seni budaya tradisional, seperti Mak Yong dan Joget Dangkung, yang menjadi daya tarik tersendiri.

Pengelola objek wisata Gurun Pasir Bintan juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung bagi wisatawan, mulai dari pondok peristirahatan, wahana ATV, kuda bendi, hingga berbagai spot foto dengan latar hamparan pasir dan telaga berwarna biru.

Adapun harga tiket masuk ke objek wisata Gurun Pasir Bintan dipatok sekitar Rp10.000 per orang dewasa, sementara anak-anak digratiskan. (*)

Artikel Pesta Gonggong Jadi Magnet Wisata Tahun Baru di Gurun Pasir Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

TPPO di Batam Tinggi, Kejaksaan Batam Tangani 46 Perkara yang Berlanjut ke Pengadilan

0
Polsek KKP Selamatkan 23 Korban TPPO, Bongkar 18 Pelaku Jaringan PMI Ilegal di Batam. Foto. Polsek KKP untuk Batam Pos

batampos– Kejaksaan Negeri Batam mencatat telah menangani 46 perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sepanjang tahun 2025. Seluruh perkara tersebut telah diproses hingga tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus menyampaikan bahwa penanganan perkara TPPO PMI nonprosedural menjadi atensi serius karena menyangkut perlindungan warga negara dan maraknya praktik pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

“Sepanjang 2025, Kejari Batam telah menangani puluhan perkara TPPO terkait PMI nonprosedural dan seluruhnya telah kami dorong hingga proses pengadilan,” ujar Priandi, Senin (29/12).

Berdasarkan data penanganan perkara, kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai laporan dan hasil pengungkapan aparat penegak hukum, dengan penyidikan mayoritas dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau dan instansi terkait.

Para terdakwa  diduga terlibat dalam perekrutan, penampungan, hingga pengiriman PMI ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Priandi mengatakan , Kejari Batam berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku TPPO guna memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain penegakan hukum, Kejari Batam juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas prosedurnya.

“Upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan penindakan. Masyarakat diharapkan lebih waspada dan memastikan seluruh proses keberangkatan kerja ke luar negeri dilakukan secara legal,” katadia .

Kejari Batam memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memberantas praktik TPPO, khususnya yang menjadikan PMI nonprosedural sebagai sasaran utama.(*)

Artikel TPPO di Batam Tinggi, Kejaksaan Batam Tangani 46 Perkara yang Berlanjut ke Pengadilan pertama kali tampil pada Metropolis.

BMKG: Malam Tahun Baru di Anambas Berpotensi Hujan dan Gelombang Tinggi

0
BMKG prediksi Anambas diguyur hujan lebat saat malam tahun baru. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas akan diwarnai hujan serta kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Prakirawan BMKG Tarempa, Jumiati Marbun, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor cuaca yang masih aktif di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Anambas.

Menurutnya, Anambas saat ini masih berada pada puncak musim hujan yang dipicu oleh Monsun Asia. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer Madden–Julian Oscillation (MJO) turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

“Anambas masih berada pada puncak musim hujan yang dipengaruhi Monsun Asia, MJO, serta suhu muka laut yang hangat di Laut Natuna Utara, sehingga peluang hujan pada malam pergantian tahun cukup tinggi,” jelas Jumiati, Senin (29/12).

Faktor lain yang memperkuat potensi hujan lebat adalah suhu muka laut yang hangat di perairan Laut Natuna Utara, yang mendukung proses pembentukan awan hujan secara intens.

Selain hujan, BMKG juga memprakirakan angin kencang dan gelombang laut berpotensi meningkat pada malam tahun baru. Tinggi gelombang di perairan Anambas dan Laut Natuna Utara diperkirakan berkisar 1,5 hingga 3 meter, bahkan bisa lebih tinggi di sejumlah lokasi tertentu.

“Kondisi gelombang ini tentu berbahaya bagi kapal kecil, kapal nelayan, hingga speedboat. Masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru dengan menyeberang pulau harus lebih berhati-hati,” ujar Jumiati.

Dengan kombinasi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, BMKG menilai malam pergantian tahun di Anambas tidak ideal untuk aktivitas luar ruangan maupun wisata laut. Risiko kecelakaan laut dan gangguan aktivitas masyarakat dinilai cukup tinggi apabila tetap memaksakan diri beraktivitas di tengah cuaca buruk.

BMKG pun mengimbau masyarakat Anambas agar merayakan malam tahun baru di tempat yang aman dan terlindung, serta menghindari aktivitas laut demi keselamatan bersama. (*)

Artikel BMKG: Malam Tahun Baru di Anambas Berpotensi Hujan dan Gelombang Tinggi pertama kali tampil pada Kepri.

Ekonomi Digital Sumbang PajakRp12,24 Triliun hingga Bulan November

0
ILUSTRASI. Pembayaran digital. (Dony)

batampos – Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp12,24 triliun dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga November 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencerminkan makin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp9,19 triliun, pajak atas aset kripto Rp719,61 miliar, pajak fintech (P2P lending) Rp1,24 triliun, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp1,09 triliun.

Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp34,54 triliun, yang diserahkan oleh 215 PMSE dari 254 perusahaan yang ditunjuk.

Untuk pajak kripto, total penerimaan mencapai Rp1,81 triliun sepanjang 2022 hingga 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp932,06 miliar penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan dan Rp875,23 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN).

Berikutnya, total setoran masuk dari P2P lending mencapai Rp4,27 triliun sepanjang 2022 hingga 2025.

Penerimaan pajak dari sektor ini terdiri dari tiga jenis pajak, di antaranya PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,17 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp724,5 miliar, dan PPN DN atas setoran masa Rp2,37 triliun.

Untuk SIPP, total penerimaan tercatat sebesar Rp3,94 triliun dari 2022 hingga 2025, terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp284,42 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

Dengan demikian, total setoran dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025. (*)

Artikel Ekonomi Digital Sumbang PajakRp12,24 Triliun hingga Bulan November pertama kali tampil pada News.

Jelang Tahun Baru, Arus Merak–Bakauheni Terpantau Lancar dan Terkendali

0
Arus kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni terpantau lancar jelang tahun baru. F. ASDP untuk Batam Pos.

batampos – Arus penyeberangan Merak–Bakauheni jelang pergantian Tahun Baru 2026 terpantau berjalan aman, lancar, dan terkendali. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat, hingga H+2 Natal, tidak terjadi penumpukan signifikan di jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia tersebut.

Berdasarkan data operasional Posko Merak, pergerakan kendaraan dari Jawa menuju Sumatera masih didominasi kendaraan roda empat dan bus. Pola ini mencerminkan mobilitas keluarga dan rombongan wisata yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak libur.

Secara agregat, trafik kendaraan tercatat mengalami kenaikan 2,6 persen dan diperkirakan terus bergerak hingga akhir Desember.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan peningkatan arus tersebut masih berada dalam batas aman. Pihaknya memastikan seluruh skema operasional telah disiapkan untuk menghadapi puncak libur Tahun Baru.

“Sebagai jalur penyeberangan tersibuk nasional, Merak–Bakauheni kami pastikan tetap terkendali. Puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada 30–31 Desember 2025, dan seluruh layanan disiapkan agar tetap lancar dan tertib,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).

Data Posko Merak mencatat, pada H+2 Natal, jumlah kendaraan roda empat yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera mencapai 3.998 unit, naik 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.980 unit. Sementara jumlah bus tercatat 357 unit, meningkat 2,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 348 unit.

Kelancaran layanan juga ditopang oleh kesiapsiagaan petugas di lapangan. General Manager ASDP Cabang Merak, Umar Imran Batubara, menyebut pengendalian operasional dilakukan secara konsisten di seluruh titik pelayanan.

“Kami menjaga alur kendaraan tetap mengalir, mulai dari akses masuk hingga proses bongkar muat. Petugas disiagakan untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga,” kata Umar.

Sementara itu, dari sisi Pelabuhan Bakauheni, arus kendaraan dari Sumatera menuju Jawa menunjukkan dinamika berbeda. Kendaraan roda dua masih mendominasi dengan lonjakan cukup signifikan. Tercatat 1.459 unit sepeda motor menyeberang pada H+2, meningkat 67,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 872 unit.

Adapun kendaraan roda empat tercatat 3.460 unit, mencerminkan arus balik bertahap yang masih terkendali. Untuk kendaraan logistik, sebanyak 2.770 unit truk menyeberang dari Sumatera ke Jawa, naik 1,7 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.724 unit. Jumlah bus mencapai 351 unit, meningkat 3,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, total kendaraan dari Sumatera menuju Jawa pada H+2 Natal tercatat 8.040 unit, atau meningkat 8,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk mengantisipasi potensi lonjakan menjelang malam pergantian tahun, ASDP menyiapkan contingency plan dengan mengaktifkan buffer zone dan delaying system di sejumlah titik strategis menuju Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

ASDP juga mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik, membeli tiket melalui kanal resmi, serta datang ke pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan.

Koordinasi dengan BMKG terus dilakukan untuk memantau kondisi cuaca demi memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan aman hingga puncak libur akhir tahun. (*/adv)

Artikel Jelang Tahun Baru, Arus Merak–Bakauheni Terpantau Lancar dan Terkendali pertama kali tampil pada News.

Piala Dunia 2026 akan Disiarkan oleh TVRI

0
Cuplikan layar TVRI dapat hak siar Piala Dunia 2026.

batampos –  Piala Dunia 2026 akan disiarkan di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia (TVRI) setelah pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik TVRI mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi ofisial penyiaran turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

“Proses memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 oleh TVRI tentu tidak mudah dan melalui tahapan panjang, namun seluruh persiapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen TVRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik,” kata Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Lewat kerja sama dengan FIFA ini, TVRI berharap bisa memberikan penayangan berkualitas dunia yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Nantinya TVRI memiliki hak siar secara utuh dengan menayangkan total 104 pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan grup hingga partai final yang berlangsung selama 39 hari.

Baca Juga : FIFA Tetapkan Hadiah Juara Piala Dunia 2026 Sebesar Rp790 Miliar

“Masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia melalui platform FTA atau teresterial dengan menggunakan antena biasa. Namun untuk platform lain atau OTT (over the top) akan bergantung kebijakan operator pihak ketiga,” kata Iman.

Ke depannya pemerintah juga akan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di berbagai lokasi sebagai perluasan akses hiburan publik, yang bekerja sama dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Diharapkan lewat program ini bisa mendorong perputaran ekonomi lokal. TVRI berharap dapat menjadikan tayangan tersebut sebagai ruang diseminasi program-program pemerintah yang bersifat edukatif dan informatif. (*)

Artikel Piala Dunia 2026 akan Disiarkan oleh TVRI pertama kali tampil pada Olahraga.

Donatur LAZ Batam–Batam Pos Salurkan Wakaf Al-Qur’an untuk Penyintas Banjir Aceh Tamiang

0
Penyintas banjir di Aceh Tamiang menerima bantuan Al Qur’an dari donatur LAZ Batam-Batam Pos. F. LAZ Batam untuk Batam Pos.

batampos – Donatur LAZ Batam bersama Batam Pos kembali menyalurkan amanah kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini, bantuan yang didistribusikan berupa wakaf Al-Qur’an, yang merupakan permintaan langsung dari para donatur sebagai bentuk sedekah jariyah.

Distribusi wakaf Al-Qur’an dilakukan di sejumlah kampung terdampak bencana, di antaranya Kampung Batu Delapan dan Kampung Rantau Pauh, Aceh Tamiang, pada Kamis (25/12/2025). Penyaluran ini melengkapi rangkaian bantuan kemanusiaan yang sebelumnya telah disalurkan oleh LAZ Batam–Batam Pos.

Sebelumnya, LAZ Batam–Batam Pos telah mendistribusikan berbagai bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, seperti makanan dan minuman, perlengkapan tidur, tikar, layanan pengobatan, hingga penyediaan tandon air dan suplai air bersih melalui truk tangki ke wilayah bencana.

Ketua LAZ BATAM, Syarifuddin, turun langsung membagikan wakaf Al-Qur’an kepada masyarakat yang mengungsi di posko-posko pengungsian. Selain itu, Al-Qur’an juga disalurkan kepada warga yang sementara waktu berlindung di masjid-masjid pascabencana.

Menurut Syarifuddin, wakaf Al-Qur’an tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Banyak Al-Qur’an milik warga yang hanyut atau rusak akibat terendam banjir bandang, bahkan tidak sedikit warga yang kini tidak lagi memiliki Al-Qur’an di rumahnya.

“Al-Qur’an ini merupakan sedekah jariyah dari para donatur LAZ Batam yang secara khusus mewakafkan Al-Qur’an. Masyarakat sangat antusias menerimanya karena Al-Qur’an mereka banyak yang hanyut terbawa air,” ujar Syarifuddin.

Ia menambahkan, bencana banjir bandang dan tanah longsor tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Banyak warga kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, hingga sumber penghidupan.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat Aceh yang dikenal kuat dengan nilai-nilai keislaman sangat membutuhkan Al-Qur’an, baik sebagai pedoman hidup maupun sarana menenangkan diri dan menguatkan hati di tengah cobaan.

“Insya Allah, dengan kembali membaca Al-Qur’an, hati masyarakat menjadi lebih tenang dan kuat menghadapi ujian ini,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Batam Pos, R. Yusuf Hidayat, yang terus memantau kegiatan pendistribusian bantuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan amanahnya kepada LAZ BATAM–Batam Pos.

“Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan amanahnya kepada LAZ BATAM–Batam Pos. Bantuan ini telah dan terus kami salurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera, mulai dari Sumatera Barat, Aceh, dan insya Allah akan dilanjutkan ke Sumatera Utara,” ujarnya.

Antusiasme warga terlihat dari banyaknya permintaan tambahan Al-Qur’an. Bahkan, terdapat warga yang meminta hingga tiga mushaf untuk satu rumah. Namun, karena jumlah Al-Qur’an yang dibawa tim LAZ Batam masih terbatas, sekitar 300 mushaf, pendistribusian dilakukan dengan ketentuan satu rumah menerima satu Al-Qur’an.

LAZ Batam–Batam Pos kembali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf Al-Qur’an. Amanah dari para donatur akan kembali disalurkan kepada masyarakat Aceh Tamiang yang merindukan membaca Al-Qur’an setelah hampir empat pekan kehilangan kitab suci akibat bencana. (*)

Artikel Donatur LAZ Batam–Batam Pos Salurkan Wakaf Al-Qur’an untuk Penyintas Banjir Aceh Tamiang pertama kali tampil pada Metropolis.

UMSK 2026 Kepri Ditetapkan, Hanya Berlaku di Batam dan Karimun

0
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diky Wijaya. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi ditetapkan. Namun, tidak semua daerah di Kepri memiliki besaran UMSK yang berlaku pada tahun depan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, mengatakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menetapkan UMSK 2026 hanya untuk Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1353 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1338 Tahun 2025. Dalam keputusan itu, besaran UMSK Batam 2026 ditetapkan sebesar Rp5.374.672, sedangkan UMSK Karimun sebesar Rp4.248.268.

“Selain UMSK Batam, Karimun juga ditetapkan. Nilai UMSK Karimun naik 7,28 persen dibandingkan UMSK tahun sebelumnya,” ujar Diky, Senin (29/12).

Diky menjelaskan, penetapan UMSK di Kabupaten Karimun dilakukan karena daerah tersebut memiliki kawasan pertambangan granit. Oleh sebab itu, UMSK Karimun 2026 hanya berlaku bagi pekerja di sektor pertambangan granit.

Sementara itu, UMSK Batam 2026 hanya diberlakukan untuk sektor-sektor tertentu, seperti industri kapal atau perahu, jasa reparasi bangunan terapung, serta industri bangunan lepas pantai.

“Perusahaan yang sudah memberikan upah di atas besaran UMSK tidak dibenarkan menurunkan upah pekerjanya,” tegas Diky.

Ia menambahkan, seluruh kabupaten/kota di Kepri pada prinsipnya diperbolehkan mengusulkan penetapan UMSK. Namun, pengajuan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sektor unggulan di masing-masing daerah.

“Seperti Karimun yang memiliki tambang granit, sehingga bisa mengajukan dan akhirnya memiliki UMSK. Daerah lain juga bisa mengusulkan dengan mempertimbangkan kondisi sektoralnya,” pungkas Diky. (*)

Artikel UMSK 2026 Kepri Ditetapkan, Hanya Berlaku di Batam dan Karimun pertama kali tampil pada Kepri.