Sabtu, 18 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 4703

RUU ASN Disahkan, Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK Massal Tenaga Honorer

Ahmadi Sultan
-
0
RUU ASN Disahkan, Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK Massal Tenaga Honorer
Ribuan pekerja tenaga honorer melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPR RI di Jakarta, Senin (7/8/2023). (Dery Ridwansah)

batampos – DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, hari ini, Selasa (3/10).

Melalui pengesahan ini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer. Adapun nantinya, Pemerintah akan melakukan penataan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang.
“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” kata Anas dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
“Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” sambungnya.
Anas menjelaskan, dengan disahkannya RUU ASN ini menjadi Undang-Undang, Pemerintah juga akan melakukan penataan terhadap tenaga honorer di seluruh Indonesia. Adapun targetnya, selesai pada tanggal 24 Desember 2024.
Dalam proses penataan itu, nantinya akan diatur lebih lanjut soal status honorer sehingga akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Secara detil, Anas memastikan, penataan honorer itu akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang akan segera dirilis selambat-lambatnya 3 bulan usai disahkannya RUU ASN menjadi Undang-Undang.
Anas menambahkan, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Menurutnya, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan.
Sehingga, Pemerintah dan DPR menyatakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Di sisi lain, pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.
“Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN,” tandas Anas. (*)
Reporter: JP Group

Kualitas Udara di Batam Level Sedang, Kelompok Sensitif Dihimbau Pakai Masker

Ahmadi Sultan
-
0
Kualitas Udara di Batam Level Sedang, Kelompok Sensitif Dihimbau Pakai Masker
IMG 20230821 151320 scaled e1692621146812
Alat pengukur kualitas udara di di depan Graha Sulaiman, Nagoya, Batam, Senin (21/8). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Selama satu pekan ini wilayah Batam dikabarkan mengalami penurunan kualitas udara. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, menyebutkan Angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Batam berada dalam kategori sedang dengan nilai ISPU tertinggi pada 1 Oktober sebesar 81.

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Batam, IP mengatakan, berdasarkan data stasiun pengukuran di Gedung Labling DLH Batam di Batuaji, terjadi peningkatan ISPU dalam sepekan terakhir. Dimana ISPU tertinggi terjadi pada 1 Oktober 2023 sebesar 81 dengan angka Parameter Kritis (PM) 2.5.

“Ini data 18 September sampai 1 Oktober. Kalau melihat data ini memang ada peningkatan namun masih di bawah angka 100 kategori sedang,” ujarnya kepada Batampos, Selasa (3/10).

Baca Juga: IBA Undang Investor China ke Tanah Air, Termasuk ke Batam

Menurut IP, dalam seminggu belakangan ada kenaikan Parameter Kritis (PM) 2.5 dan ini berhubungan dengan adanya sejumlah titik hot spot di Sumatera khususnya daerah Riau.

“Tapi kita gak tahu kebakaran di Sumatera tergantung angin juga. Mudah-mudahan Batam baik-baik saja, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kondisi udara kita,” ujarnya.

Ia mengatakan, angka/skor normal pada kategori Baik dengan angka 0-50 dan Sedang pada angka 51-100. Namun idealnya kualitas udara itu bagus pada kategori Baik yang berarti sehat.

Dimana pada kategori Sedang ini, setiap orang masih dapat beraktivitas di luar, namun untuk kelompok sensitif diimbau untuk mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat.

Kategori Sedang artinya, tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.

Baca Juga: Kondisi Jalan Laksamana Bintan Batam, Masih Rusak dan Bergelombang

IP juga menghimbau, dikarenakan kondisi udara berkategori kuning diharapkan pada masyarakat untuk jangan menambah memperburuk kualitas udara seperti tidak membakar sampah rumah tangga di halaman rumah karena asap dan baunya dapat mencemari udara dan mengganggu lingkungan sekitar.

“Alhamdulillah hari ini juga hujan dan tentunya pasti membantu membersihkan udara kita. Untuk itu kita akan pantau terus kondisi udara dan ISPU di Kota Batam,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, kualitas udara di Kota Batam dalam satu pekan terakhir terpantau sedang dengan konsentrasi PM2.5, atau 5,7 kali lipat dari batas aman standar yang ditetapkan WHO. Konsentrasi ini kata Didi, tidak sehat bagi kelompok sensitif.

“ISPU 78-81 itu sudah kategori kuning dan bukan hijau lagi. Artinya sudah ada pencemaran udara yang ringan. Bagi orang normal tentunya tak membutuhkan masker lah,” ujarnya.

Baca Juga: Tertimpa Pohon Tumbang, Rumah Anna di Sembulang Rata Tanah

Berbeda dengan mereka atau kelompok sensitif seperti anak anak, orang yang punya paru-paru, jantung, asma, anemia ataupun ibu hamil tentu beresiko. Untuk itu kita menghimbau bagi kelompok sensitif ini jika melakukan aktifitas di luar ruangan untuk memakai masker. Apabila berada dalam rumah sebaiknya menutup jendela dan mengurangi aktifitas di luar.

“Kalau misalnya memang terpaksa ke luar harus pakai masker, aktifitas luar ruangan harus dikurangi,” himbaunya.

Disi menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau perkembangan kondisi udara di Batam. Apabila dirasa sudah tidak menyehatkan lagi, maka tak menutup kemungkinan nantinya akan dikeluarkan surat edaran kepada masyarakat.

“Makanya kita akan pantau terus dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait, ” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Rengga Yuliandra

 

Politikus Demokrat Sebut Belum Ada Arahan Khusus Setelah SBY-Jokowi Bertemu

Ahmadi Sultan
-
0
Politikus Demokrat Sebut Belum Ada Arahan Khusus Setelah SBY-Jokowi Bertemu
Ilustrasi: Pertemuan Jokowi dan SBY (Dok.JawaPos.com)

batampos- Politikus Partai Demokrat Santoso mengungkapkan, belum ada arahan khusus usai pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (2/10) kemarin. Pasalnya, pertemuan SBY dengan Jokowi itu diisukan berkaitan dengan wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Tidak ada (arahan khusus). Belum, belum,” kata Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Anggota Komisi III DPR RI ini juga enggan berspekulasi mengenai adanya permintaan dari Presiden Jokowi kepada SBY untuk mengisi pos kementerian di kabinet. Mengingat, Partai Demokrat sejauh ini berada di luar pemerintahan.
“Saya belum mau berandai-andai,” ucap Santoso.
Namun, pihaknya menyambut baik pertemuan Presiden RI keenam SBY dengan Presiden Jokowi itu. Menurutnya, hal itu bisa menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu 2024.
“Nah ini lah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan Pak SBY dan Jokowi bertemu dalam rangka mencitpakan itu, supaya rakyat jangan terbelah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyambut positif pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) kemarin.
“Ya gapapa toh wong ketemu aja membangun silaturahmi bagus, berkomunikasi kan bagus ya. Jadi apalagi beliau (SBY) ini kan presiden sebelumnya bagus, kami apresiasi bahwa pak Jokowi dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, tujuannya apa? Tujuannya ya kita di tahun politik ini, kita bisa membangun stabilitas politik yang bagus,” ucap Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Djarot mengaku tak tahu isu pembicaraan Jokowi dengan SBY tersebut. Termasuk soal adanya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.
“Waduh kalau itu (reshuffle) saya tidak tahu ya, kan banyak ya masalah-masalah,” pungkas Djarot. (*)
Reporter: JP Group

Hanya Dua Parpol yang Tidak Ajukan Perubahan Bacaleg

Tunggul Manurung
-
0
Hanya Dua Parpol yang Tidak Ajukan Perubahan Bacaleg
Komisioner KPU Karimun Tiuridah Silitonga

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, saat ini sedang memberikan kesempatan kepada Partai Politik (Parpol) untuk menggantikan bakal calon legislatif (Bacaleg) yang sebelumnya telah diumumkan oleh KPU Karimun melalui Daftar Calon Sementara (DCS) pada bulan Agustus lalu.

” Hari ini (Senin) baru 9 Parpol yang mengajukan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk untuk menggantikan bacaleg, nomor urut, perubahan daerah pemilihan (Dapil) terhadap bacaleg dengan persetujuan DPP Parpol di Pusat. Dan, hanya dua Parpol yang tidak ada mengajukan perubahan rancangan DCT,” terang Ketua divisi teknis penyelenggaran Pemilu KPU Karimun Tiuridah Silitonga, Senin (2/10).

Dengan demikian, pihaknya juga masih menunggu sampai Selasa (3/10) batas waktu atau hari terakhir untuk Parpol yang akan mengajukan perubahan rancangan DCT. Dimana, rancangan DCT tersebut nantinya akan dijadikan penetapan DCT terhadap bacaleg dari masing-masing parpol.

BACA JUGA: KPU Karimun Sebut Bacaleg yang Diadukan Masyarakat Tetap Sah

” Hari ini sampai pukul 23.59 WIB kita tunggu di Kantor KPU Karimun, apakah masih ada Parpol yang mengajukan pencermatan rancangan DCT,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Bapilu Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demkrat (DPD NasDem) Karimun Jhon Vito Yunan mengatakan, bahwa pihaknya telah mengantarkan berkas terhadap dua mantan Kades sebagai bacaleg yang akan menggantikan bacaleg di DCS.

” Alhamdulillah, berkas sudah kita serahkan ke KPU Karimun untuk menggantikan Bacaleg yang telah ditetapkan DCT oleh Karimun. Dua bacaleg kita berasal dari mantan kepala desa (Kades) yaitu bacaleg Dapil III (Kundur-Kundur Barat-Kundur Utara- Belat-Ungar) yaitu saudara Ngadino mantan Kades Teluk Radang kecamatan Kundur Barat. Dan, mantan Kades Keban kecamatan Sugie Besar saudara Taufik Yusuf menjadi bacaleg Dapil II (Moro-Sugie Besar-Durai),” jawabnya.

Dengan masuknya, dua mantan Kades tersebut pihaknya optimis untuk menargetkan jumlah kursi khusus untuk DPRD Karimun satu fraksi di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Mengingat, saat ini DPD Partai NasDem sedang mempersiapkan bacaleg yang akan bertarung di Pileg 2024 nanti.

” Kita pastikan yang benar-benar bacaleg siap tempur, dimasing-masing Dapil,” ucapnya.(*)

reporter: tri haryono

Rudi Sosialisasi, Warga Sambut dengan Ungkapan Hati

Ahmadi Sultan
-
0
Rudi Sosialisasi, Warga Sambut dengan Ungkapan Hati

batampos – Selasa (3/9) Kepala BP Batam dan Forkompinda datang kembali ke Sembulang. Pertemuan dilakukan di Mushola Baitullah Bani Umar bin Usman. Pada kesempatan itu Rudi kembali menyampaikan rencana pemindahan atau relokasi seperti yang sudah direncanakan dari awal. Relokasi tetap akan berjalan dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menyediakan lahan dan hunian pengganti di daerah Tanjung Banon. Hunian senilai Rp 120 juta dengan lahan tambahan sekitar 500 meter persegi.

Warga Sembulang Tanjung yang menemui Rudi dan rombongan bertanya banyak hal soal rencana relokasi tersebut. Beberapa diantaranya menanyakan soal besaran nilai rumah pengganti jika relokasi dilakukan. Warga ingin agar nilai rumah dan lahan pengganti sesuai dengan nilai rumah dan lahan mereka yang akan tinggalkan.

“Ada beberapa rumah di sini yang bangun sudah cukup lama dengan nilai diatas Rp 120 juta. Belum lagi lahannya. Ada juga yang nilai rumahnya tidak sampai Rp 120 juta. Nah ini yang harus disesuaikan juga karena tak mungkin rumah yang nilainya diatas 120 juta dapat rumah yang nilainya Rp 120 juta juga. Ini bagaimana, ” ujar Syamsuddin, seorang warga.

rudiMenanggapi itu Rudi menyampaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat maka dalam proses relokasi nanti akan ada tim konsultan jasa penilaian publik (KJPP) untuk menilai nilai rumah dan bangunan warga. Jika sudah ada ketetapan dari peraturan presiden maka penggantian tentu akan disesuaikan dengan nilai rumah dan bangunan yang ada.

“Untuk nilainya belum bisa saya sampaikan karena masih menunggu perpres. Yang pasti nanti akan dinilai oleh KJPP, ” ujar Rudi.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyarini yang hadir juga menghimbau masyarakat Rempang untuk bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Apapun reaksi masyarakat dengan rencana pemerintah ini hendaknya tidak keluar dari jalur hukum yang ada.

“Apapun keinginan bapak-ibu tetap sesuai dengan aturan dan jalur hukum yang ada. Tanah air dan kekayaan alam yang ada milik negara untuk kemakmuran masyarakat. Hendaklah kita semua bertindak sesuai aturan hukum yang ada, ” imbau Herlina.

rempang33Dalam perjalanan menuju lokasi acar pertemuan puluhan ibu-Ibu dari Sembulang menyambut rombongan Kepala Badan Pengusaha Batam Muhammad Rudi, dengan aneka panflet berbagai tulisan.

Ibu-ibu ini menyuarakan pendapatnya untuk menolak rencana relokasi pemukiman mereka.

“Ini kampung nenek moyang kami. Jangan ganggu kami. Kami berhak atas tanah nenek moyang kami ini,” seru satu diantara mereka..

Sejumlah spanduk dan poster yang mereka bawa juga menyampaikan permintaan yang sama. Bahkan ada spanduk besar yang bertuliskan aksi bela Rempang dengan tulisan NKRI NOT FOR SALE. Spanduk ini ada tulisan dan logo dari Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI). (*)

Reporter : Eusebius Sara

Jalan Provinsi di Karimun Perlu Overlay

Tunggul Manurung
-
0
Jalan Provinsi di Karimun Perlu Overlay
Jalan Coastal Area yang merupakan jalan provinsi perlu dilakukan overlay karena sudah tidak rata lagi.

batampos – Jalan-jalan raya aspal di Kabupaten Karimun, khususnya di Pulau Karimun tidak hanya menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Karimun untuk melakukan perbaikan atau peningkatan. Tapi, juga terdapat jalan provinsi dan jalan nasional.

Khusus untuk jalan yang menjadi tanggungjawab atau kewenangan Provinsi Kepri yang ada di Kabupaten Karimun panjangnya mencapai 79,71 Km. Yang terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat dan Pulau Parit. Untuk jalan-jalan provinsi yang ada di Pulau Karimun panjangnya 24,63 Km.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Cahyo Prayitno melalui Kabid Bina Marga, Hermawan mengatakan, untuk jalan-jalan raya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepri tidak banyak yang rusak. ”Rusak dalam arti kata berlobang-lobang besar memang tidak ada,” ujarnya.

BACA JUGA: 210 KM Jalan di Kepri Kondisinya Rusak

Namun, kata Hermawan, kalau lobang-lobang kecil itu ada. Tapi, yang lebih penting untuk jalan provinsi yang ada di Pulau Karimun itu adalah ditingkatkan atau overlay. Karena, jalannya sudah tidak rata lagi kalau dilalui atau rasanya bergombang.

”Sebagai contoh, jalan yang tidak rata dan perlu overlay itu di Jalan Coastal Area. Dan untuk tahun ini, dari provinsi ada menganggarkan untuk pengaspalan jalan. Yakni, jalan menuju ke jembatan kuning, Kecamatan Tebing,” ungkapnya.

Pantauan di beberapa ruas jalan di Coastal Area memang tidak ditemukan tidak rata. Juga ada lobang-lobang kecil. Kemudian, juga terdapat tambal sulam di jalan tersebut. Termasuk juga di Jalan Nusantara, Kecamatan Karimun ditemukan jalan provinsi yang ditambal sulam. Kondisi jalan aspal juga sudah menipis. Sudah terlihat batunya. (*)

reporter: sandi

Bujuk ASN Pindah ke IKN, Jokowi Siapkan Rumah Dinas hingga Tunjangan

Ahmadi Sultan
-
0
Bujuk ASN Pindah ke IKN, Jokowi Siapkan Rumah Dinas hingga Tunjangan
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakernas Korpri 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

batampos – Sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan disiapkan oleh pemerintah untuk Aparatur Sipil Negara(ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.

“Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya,” kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 dikutip dari Antara, Selasa (3/10).

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.

Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.

Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.

Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.

Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.

Di sisi lain, ia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.

“Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

DPR Sahkan RUU ASN jadi Undang-Undang

Ahmadi Sultan
-
0
DPR Sahkan RUU ASN jadi Undang-Undang
Ilustrasi Rapat Paripurna

batampos –  DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, hari ini, Selasa (3/10).

“Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir, Selasa (3/10).

Untuk diketahui, ada tujuh agenda transformasi yang tertuang dalam UU ASN. Pertama, rekrutmen CPNS lebih fleksibel sehingga tidak perlu lagi menunggu siklus tahunan.

“Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara kadang-kadang ada guru meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (3/10).

Selain rekrutmen fleksibel, transformasi yang akan dilakukan terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Pasalnya, dalam aturan lama, mobilitas talenta hanya dalam dan antarinstansi pemerintah saja.

Sementara ke depan, dengan UU baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. “Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada 2021 tapi tidak terisi,” ujarnya.

Kemudian, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN, polanya tidak lagi klasikal dan skema pembelajarannya dibuat terintegrasi. “Dengan UU ini akan dibuat experiential learning, ada magang, ada on the job training. Bahkan bisa kita bikin sebelum duduk di kepala dinas, harus magang di BUMN minimal dua bulan,” tuturnya.

Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, kedepan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama.

Kemudian, dengan terbitnya UU ASN yang baru, penataan tenaga non-ASN diharapkan segera diselesaikan. Dalam hal ini, KemenpanRB mengklaim sudah menyiapkan beberapa skenario yang akan menjadi titik temu.

Anas juga menuturkan bahwa percepatan digitalisasi manajemen ASN juga akan segera diwujudkan. Permasalahan yang selama ini ditemui adalah karena tidak adanya data sistem yang terintegrasi.

Dalam undang-undang yang baru ini, teknologi digital sudah terintegrasi sejak didesain. “Digitalisasi tentu bukan sekadar aplikasi, tapi mindset juga tidak kalah penting,” tuturnya.

Terakhir terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi. ASN telah memiliki core value yakni BerAKHLAK. “Pada undang-undang yang baru, nilai dasar disimplifikasi agar mudah dioperasionalkan, mudah dipahami, dan berlaku sama di setiap instansi manapun,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

Tertimpa Pohon Tumbang, Rumah Anna di Sembulang Rata Tanah

Ahmadi Sultan
-
0
Tertimpa Pohon Tumbang, Rumah Anna di Sembulang Rata Tanah

 

batampos – Anna, warga  Tanjung Banon Rt 01/RW05 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Selasa (3/10) siang, tertimpa pohon tumbang bersama rumahnya sekitar pukul 11.00 WIB. Sempat terjebak di dalam, namun Anna berhasil selamat melalui celah reruntuhan rumah. Anna terluka di bagian bahu sehingga harus dilarikan ke klinik terdekat.

Pohon yang tumbang menimpa rumah Anna adalah pohon karet yang cukup besar di belakang rumah. Pohon ini tiba-tiba patah di bagian tengah sehingga merubuhi semua bangunan rumah semi permanen milik Anna. Rumah rata dengan tanah. Saat kejadian, Anna sedang berbaring di ruang tamu dekat pintu keluar. Beruntung saat rumahnya rubuh atap bagian depan rumah tidak rubuh sampai ke lantai tempat ia berbaring. Bahunya sempat terjepit namun ia berhasil lolos keluar.

rumah rubuh“Untung anak ku belum pulang sekolah. Biasanya dia yang tidur di kamar, ” ujar Anna.

Ketua RW 05 Romi di lokasi kejadian membenarkan kejadian itu. Anna janda satu anak terluka namun tidak begitu parah. Dia masih bisa berjalan seperti biasa. Rumah Anna rata dengan tanah akibat tumbang nya pohon tersebut.

“Nanti kami bicarakan sama Pak Camat dan Pak Kapolsek untuk gimana kedepannya. Mudah-mudahan rumah ibu ini bisa dibangun lagi, ” ujarnya.

Rubuhnya rumah Anna tertimpa pohon ini terjadi ketika masyarakat sekitar juga sedang bersiap menyambut kedatangan rombongan Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Forkopimda untuk sosialisasi ke masyarakat Tanjung Banun terkait lokasi relokasi masyarakat Sembulang yang kampung mereka masuk dalam kawasan pengembangan Rempang Eco City. (*)

 

 

Reporter : Eusebius Sara

 

Wamendes Paiman Ajak Masyarakat Investasi Saham di BUMDesa

Tunggul Manurung
-
0
Wamendes Paiman Ajak Masyarakat Investasi Saham di BUMDesa

 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo mengajak masyarakat desa untuk aktif terlibat dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Salah satunya adalah dengan membeli saham milik BUMDesa untuk memajukan setiap unit usahanya.

“Sebenarnya masyarakat bisa dilibatkan dalam BUMDesa agar mampu untuk berdaya. Yaitu mungkin BUMDesa bisa menjual sahamnya kepada masyarakat. Mau 50.000, 100.000, bisa dihitung. Kalau BUMDesa bisa dengan melibatkan masyarakat swadaya bersama-sama ikut membeli saham, ikut investasi. Mulai 50.000, 100.000, sampai 500.000 bisa,” kata Wamendes Paiman dalam pembukaan Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Angkatan XVI di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Denpasar, Selasa (3/10/2023).

Pelatihan ini dilaksanakan pada 2 hingga 6 Oktober 2023, dihadiri 30 orang yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan BUMDesa. Harapannya materi yang diberikan oleh narasumber-narasumber terpilih dapat memberikan stimulasi sehingga potensi setiap desa dapat diolah menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah.

Foto: Didi Humas Kemendesa
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo membuka dan memberikan arahan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan Masyarakat Denpasar-Bali. Selasa, 3 Oktober 2023

Wamendes Paiman juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mempopulerkan produk atau jasa milik BUMDesa. Ia yakin perubahan dan pertumbuhan yang ada di desa akan mampu membawa perekonomian Indonesia semakin maju.

“Ekosistem ekonomi digital di desa harus dimanfaatkan. Era teknologi kan serba cepat. Dengan digitalisasi maka semua akan terintegrasi secara cepat. Dengan digitalisasi maka kita bisa menawarkan atau menyampaikan pada publik tentang potensi desa itu,” ujar Rektor Universitas Moestopo Beragama ini.

Digitalisasi ini, kata Wamendes Paiman, akan bermanfaat dalam kemajuan perekonomian desa melalui BUMDesa dengan kreativitas dan inovasi cerdas dari masyarakat, pengelola, maupun perangkat desa.

Semua kolaborasi ini diyakininya mampu membawa banyak kemajuan sehingga bermanfaat pula untuk mengentaskan desa sangat tertinggal dan tertinggal serta konsisten terus menambah jumlah desa berkembang, maju, dan mandiri.

“BUMDesa-BUMDesa ini bisa berkembang jika ada kreativitas dan inovasi. BUMDesa ini juga harus berbadan hukum. Tentu butuh peran kades, kabalai, terus membantu supaya desa memiliki badan hukum,” papar Wamendes Paiman.

Selain membuka Pelatihan BUMDesa, Wamendes Paiman juga berkunjung ke lokasi demplot milik BPPMDDTT Denpasar. Didampingi Kepala BPPMDDTT Denpasar Nurcholis, Ia melihat cabe yang siap untuk dipanen, timun yang masih proses tumbuh, dan budidaya ikan lele. (*/rilis)

1...4,7024,7034,704...14,171Halaman 4,703 dari 14,171

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000