batampos – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan (PDIP) berakhir kemarin. Sampai acara itu ditutup, partai banteng belum mengumumkan nama bakal cawapres. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya mempunyai hak prerogatif untuk menentukan sosok pendamping Ganjar Pranowo.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat penutupan rakernas di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta kemarin (1/10). Megawati mengatakan, Kongres PDIP di Bali pada 2019 memberikan hak prerogatif bagi dirinya untuk memutuskan nama capres maupun cawapres. Jadi, ngapain saya ngomong sama orang,” terangnya di hadapan ribuan kader PDIP kemarin.

Kenapa hak prerogati untuk diberikan kepadanya? Megawati mengatakan, hak itu diberikan kepadanya, karena para kader bercaya bahwa dia akan memilih orang yang benar. Hal itu Megawati buktikan ketika memilih Joko Widodo sebagai pemimpin. Baik ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan menjadi presiden dua periode.

Menurutnya, sejak ditunjuk menjadi Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan presiden, Jokowi sudah 22 tahun bersama PDIP. Baik dirinya maupun Jokowi adalah sama-sama petugas dan kader partai. Sebutan itu sudah jelas termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah rangga (AD/ART) PDIP.

Begitu juga Ganjar Pranowo yang sekarang diusung sebagai bakal calon presiden (Bacapres). Ganjar juga petugas dan kader partai yang ditugaskan sebagai kandidat yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Sebagai petugas partai, maka para kader harus bergerak untuk memenangkan Ganjar sebagai presiden.

Dengan bekerja keras dan turun ke bawah, Megawati yakin Ganjar akan menjadi Presiden Kedelapan Indonesia. “Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, insya Allah kalau kita kerja keras, Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden kedelapan,” kata Megawati yang langsung disambut tepuk tangan seluruh kader PDIP.

Kendati demikian, kata dia, keyakinan itu hanya bisa terwujud apabila seluruh kader PDIP mau turun ke bawah menyapa rakyat. Hanya dengan cara itulah, harapan Ganjar menang dalam Pilpres 2024 ada di depan mata.

Dalam kesempatan itu, Presiden Kelima RI itu mengaku bukanlah orang yang suka melihat hasil survei. Tapi, pagi kemarin sebelum menutup rakernas, Megawati sempat melihat hasil survei terkait elektoral capres pada Pemilu 2024.

Megawati mengatakan, dirinya merasa senang melihat elektabilitas Ganjar saat ini mengalami tren kenaikan yang positif. “Kan ibu bilang, ibu nggak suka lihat-lihat survei, tapi iseng aja tadi pagi, wah Pak Ganjar itu udah naik tung,tung,tung (arah tangan ke atas). Ya, tapi terus kalian nggak kerja ya tung,tung tung tung (arah tangan ke bawah),” tuturnya.

Meski demikian, Megawati meyakini kerja politik yang dilakukan beberapa hari ini bisa menyatukan chemistry dan semangat juang di antara kader PDIP untuk sama-sama dalam pergerakan turun ke bawah. “Dengan segala bekal itu, segeralah kembali ke rumah masing-masing, dan turun ke rakyat,” paparnya.

Terkait nama bacawapres Ganjar, Megawati belum mengumumkannya. Namun, dia heran ketika nama Ganjar dipasangkan dengan Prabowo. Prabowo sebagai capres dan Ganjar menjadi cawapres. Sebagai ketua umum partai, dia sendiri tidak mengetahui rencana perjodohan dua tokoh tersebut.

Megawati mengaku bingung dengan wacana tersebut. “Lho saya sendiri sampai bingung, di media tiba-tiba dibilang gini, iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo wae. Iki yang ngomong sopo yo. Aku ketua umun kok malah nggak ngerti,” ungkapnya.

Menurut Megawati, perjodohan itu seperti seorang laki-laki dan perempuan yang dipasang-pasangkan. Padahal, keduanya sudah sama-sama memiliki pacar. “Itu kan digatuk-gatukke. Kok bingung karepe dewe yo,” tuturnya.

Dalam penutupan rakernas kemarin, PDIP menyampaikan rekomendasi ekstrenal. Yaitu, delapan rekomendasi tentang pemenangan pemilu dan sembilan rekomendasi soal ketahanan pangan. Rekomendasi itu dibacakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di depan peserta rakernas yang digelar tiga hari itu.

Hasto mengatakan, rakernas merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara

gotong royong, berbasiskan TPS, dan dilakukan oleh seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden sebagai satu kesatuan pemenangan.

“Berkaitan dengan hal tersebut, setiap kader partai, anggota dan simpatisan wajib turun ke akar rumput berkomunikasi secara langsung dengan rakyat,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Hasto, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati terkait pengumuman cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan Tiga Pilar Partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legislatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden.

Hasto menegaskan partainya bertekad untuk melaksanakan keputusan ketua umum yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres. “Dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai disetiap ingkatan untuk bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, Partai politik pengusung, dan relawan guna memenangkan Pemilu Presiden 2024,” tegasnya.

Terpisah, Bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto kemarin, ikut menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak banyak bicara soal kontestasi.

Namun saat disinggung soal kans Ganjar menjadi pendampingnya, Menteri Pertahanan memberikan acungan jempol. “Semua oke, maju terus,” ujarnya.

Bagi mantan Danjen Kopassus itu, prioritasnya adalah kemajuan bangsa. “Yang penting Indonesia maju,” terangnya.

Di lokasi, Prabowo menjadi salah satu sosok yang menjadi sasaran selfie oleh para warga di sekitar Lubang Buaya. Prabowo yang baru saja usai mengikuti upacara itu langsung diserbu warga yang berebutan ingin bersalaman dan berfoto dengannya. Bahkan, Prabowo juga diteriaki presiden oleh warga sekitar Lubang Buaya tersebut.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai kans Prabowo-Ganjar sangat kecil. Dari sisi elektoral, keduanya memiliki elekrabilitas yang baik dan sama-sama punya peluang menjadi Presiden terpilih.

“Orang yang sama-sama punya kemampuan mememangkan pilpres malah disatukan. Ga masuk logika kompetisi kita,” ujarnya.

Hal itu, juga secara otomatis akan menyulitkan untuk menempatkan pihak yang di posisi wakil. Sebab, keduanya sama-sama kuat.

Belum lagi, jika berbicara marwah partai. Baik PDIP maupun Gerindra berada di papan atas. Sulit untuk menerima di posisi wakil. “Masa sih PDIP mau diposisi kedua.Ga kebayang oleh kita,” imbuhnya.

Opsi itu, lanjut dia, hanya bisa terjadi jika ada ancaman serius terhadap kelompok nasionalis. Namun sejauh ini, Ray tidak melihat gejala tersebut. Bahkan, Anies yang sebelumnya dicap kelompok islam kanan, belakangan justru tidak mencerminkan itu lagi.

Sementara itu, bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyambangi Bandung, Jawa Barat, kemarin. Anies menghadiri acara Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan Jalan Bersama Amin di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Dalam acara tersebut, Anies berbicara tentang desa yang harus menjadi prioritas pembangunan.

”Alokasi sumber daya (desa) harus ditambah untuk membangun dan memastikan kesejahteraan warga desa,” ujar Anies. Menurutnya, kepala desa punya peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang dimaksud. Setidaknya, kepala desa harus punya keleluasaan untuk menggunakan dana yang dibutuhkan warganya.

Kesejahteraan masyarakat desa bisa dilakukan dengan mensejahterakan para petani, peternak dan nelayan. Sebab, mereka yang selama ini menyiapkan kebutuhan pangan untuk seluruh keluarga di Indonesia. ”Kami ingin petani, peternak, nelayan hidupnya tak sulit lagi,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak hanya Apel Akbar Desa, selama di Bandung Anies juga menghadiri acara Ngariung Bareng 1000 Alumni ITB. Dalam acara tersebut, Anies menegaskan pentingnya mengambil keputusan politik dengan landasan ilmu pengetahuan, saind dan metode ilmiah. “Kita harus mengembalikan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah jadi guidance dalam pengambilan keputusan,” tuturnya.

Menurut Anies, ada risiko besar jika kebijakan yang diambil tidak dilandasi ilmu pengetahuan. Risiko itu diantaranya ongkos yang mahal, serta waktu dan tenaga yang terbuang. ”(Ilmu pengetahuan, Red) perlu dikembalikan dan jadi agenda utama dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya. Keputusan berbasis sains, lanjut Anies, punya nilai keadilan dan mendapat kepercayaan publik. (lum/far/tyo)

batampos — Penyebab insiden kematian Pengawal Pribadi (Walpri) Kapolda Kaltara Brigpol Setyo Herlambang masih misteri. Kini keluarga Brigpol Herlambang menemukan kejanggalan berupa luka lebam di telapak tangan kanan dan kaki kiri.

Keluarga juga menyayangkan tidak dilakukannya pertolongan pertama terhadap Brigpol Herlambang berdasarkan rekaman closed circuit television (CCTV) yang diperlihatkan ke keluarga. Dalam rekaman tersebut diketahui bahwa para saksi yang melihat Herlambang terluka hanya sibuk mengumpulkan orang.

Kuasa Hukum Keluarga Brigpol Herlambang Aryas Adi Suyanto menuturkan, untuk temuan luka lebam di telapak tangan kanan dan kaki kiri diketahui keluarga dari otopsi yang dilakukan di Semarang. ”Hasil otopsi ini menyebutkan luka tersebut,” ujarnya.

Luka lebam itu disebut akibat dari pukulan benda tumpul. Sayangnya, hingga saat ini keluarga tidak mendapat penjelasan apapun terkait penyebab luka tersebut. ”belum diketahui apakah dipukul atau karena apa,” jelasnya dihubungi Jawa Pos Minggu sore (1/10).

Keluarga juga diberikan kesempatan untuk melihat rekaman CCTV sekitar kamar Brigpol Herlambang. Terdapat dua rekaman yang diperlihatkan, yakni CCTV yang menghadap kamar dan samping kamar atau lorong. Kedua rekaman hanya memperlihatkan kondisi di luar kamar. ”Durasi rekaman CCTV sekitar satu jam,” urainya.

Dari rekaman tersebut, diketahui kamar cukup kecil sekitar ukuran 3 meter kali 2 meter. Dari rekaman itu juga diketahui bahwa Brigpol Herlambang masih hidup saat masuk ke kamarnya. Lalu, dalam durasi satu jam di dalam kamar, ada saksi yang beraktivitas di depan pintu kamar. ”Tidak sampai masuk hanya ambil sandal di depan pintu,” paparnya.

Lalu pada pukul 12.49 sekian detik, sesuai rekaman diketahui seorang saksi masuk ke dalam kamar. Yang kemudian memanggil saksi yang lainnya. ”Tidak ada pertolongan pertama ke Brigpol SH, hanya heboh memberitahu orang lain,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk langkah selanjutnya keluarga masih menunggu penjelasan lengkap dari Polda Kaltara. Hingga saat ini belum diketahui kapan penjelasan lengkap soal hasil pendalaman insiden itu akan diberitahukan ke keluarga. ”Kami masih menunggu,” terangnya.

Sementara perkembangan penanganan kasus meninggalnya Brigpol SH ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara akhir pekan kemarin.

“Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Untuk peningkatan status ke penyidikan itu nanti kalau sudah lengkap barang buktinya, serta muncul dari keterangan ahli,” ujar Budi.

Artinya, fakta-fakta kejadian itu harus utuh. Tidak bisa lagi menduga-duga. Budi mengaku, informasi awal yang disampaikan olehnya ke media terkait dugaan kelalaian yang mengakibatkan Brigpol SH meninggal itu saat dirinya masih di Jakarta.

“Waktu itu saya sementara tes, pada hari Jumat (22/9) itu. Jadi awalnya itu saya mencari informasi ke teman-teman yang ada di Polda,” katanya.

Ia mengaku, sejauh ini Kapolda Kaltara tetap tinggal di rumah jabatan tersebut. Hanya saja kamar yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) saat ini masih dipasangkan police line.

Sebelumnya, Budi mengatakan, saat ini penyelidikan yang dilakukan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltara dengan di-backup oleh Bareskrim Polri sudah mendekati final. “Kemudian, barang bukti (BB) sudah dikirim ke Mabes Polri untuk diperiksa, mulai dari rekaman CCTV, rekaman dari handphone korban, hingga senjata api (senpi) yang ditemukan di TKP,” tutur Budi.

Sedangkan untuk hasil autopsi, Budi mengatakan itu sudah dirilis beberapa waktu lalu, yang mana autopsi tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Tengah (Jateng). “Dalam hal ini kami berupaya yang terbaik bagi si korban. Kita sudah berupaya seoptimal mungkin, transparan dan menggunakan scientific crime investigation. Jadi itu betul-betul lebih akurat. Tidak ada lagi dugaan-dugaan,” katanya.

Disinggung informasi adanya lebam di lengan korban? Budi mengatakan, itu yang menyebut penasihat hukum dari keluarga korban. Jika dari pihak Polda Kaltara, jenazah korban diserahkan dalam kondisi utuh.

“Itu diperiksa dan diperlihatkan kepada keluarganya sebelum dilakukan autopsi. Dan proses autopsi disaksikan langsung oleh keluarga korban. Kalau kami, yang terbaik yang akan kami lakukan dari Polda Kaltara dan di-backup Mabes Polri,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta bergerak cepat dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Juga memperluas jangkauan penyidikan, khususnya pada mereka yang berusaha menghalang-halangi pencarian tim penyidik dalam memperoleh barang bukti.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dengan berlangsungnya proses penggeledahan, sudah pasti kasus dugaan korupsi di Kementan masuk ke tahap penyidikan. “Dan itu, artinya demi hukum yang bersangkutan dalam hal ini SYL harus menghadiri. Jika KPK memanggil,” ucapnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos,co.id) kemarin.

Terkait dengan dugaan kasus ini yang mengarah pada suap dan pemerasan, Kurnia meminta KPK untuk mengembangkan kasus. Karena dalam hal dugaan gratifikasi semacam ini, biasanya juga dibarengi dengan kasus pencucian uang.

Aliran dana dari kasus kongkalikong itu harus diusut tuntas. Tidak hanya kepada pelaku, tapi juga melacak kemana saja aliran uang itu diterima. Agar bisa mengembangkan nantinya siapa saja yang bakal menjadi tersangka.

Soal halangan, Kurnia meminta agar KPK segera menjerat mereka. Karena berusaha menghalangi proses penyidikan atau Obstruction of Justice. Yang dalam UU Tipikor pasal 21 dapat dijerat pidana. “Ancamannya minimal 3 sampai maksimal 12 tahun,” katanya.

Soal halang menghalangi, ICW menduga ada aktor yang mendalanginya. Maka, KPK diharap bisa mengusut tuntas. Siapa dalang yang mencoba menghalangi barang bukti yang sedang dicari. “Siapa sosok itu, harus ketemu,” celetuknya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri memaparkan, setelah rampung proses pengumpulan bukti melalui penggeledahan, akan ada tahap pemeriksaan. “Yang diperiksa saksi saksi lebih dulu,” katanya tanpa menyebut tanggal pemanggilan.

Sementara itu pemerintah mendukung langkah hukum yang sedang berjalan. Menko Polhukam Mahfud Md kemarin menyebutkan bahwa rasuah dan penghilangan dokumen yang diduga dilakukan oleh SYL harus diusut. Mahfud menyebutkan bahwa korupsi dan penghilangan dokumen merupakan hal yang berbeda. “Satu, korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana. Penghilangan dokumen tindak pidana juga ad hukumnya sendiri. Itu harus dikejar,” kata Mahfud.

Terkait penemuan 12 senjata api di rumah dinas SYL pun menurut Mahfud juga harus diusut. Hal ini terkait adanya izin penggunaan. “Pokoknya hukum harus ditegakkan kalau negara ini mau baik,” ucapnya.

Dukungan dari pemerintah dijamin langsung oleh Mahfud. Dia berjanji akan mengawal. “Jika ada kesulitan di situ, bilang ke saya. Saya akan turun tangan,” katanya.

Diantara kasus yang diusut KPK di Kementan diduga terkait dengan proses pengisian jabatan atau populer disebut lelang jabatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ikut menyoroti proses lelang jabatan yang kerap berujung kasus suap atau sejenisnya.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan ternyata transaksi jabatan bukan hanya terjadi di daerah, akibat biaya pilkada yang mahal. “Tetapi juga terjadi di kementrian,” katanya kemarin. Menurut Agus, kasus itu persoalan integritas dan moralitas.

Dia menjelaskan sistem yang dibangun dalam manajemen ASN. Yaitu sistem promosi jabatan melalui seleksi terbuka yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas. Dia menjelaskan sistem ini dijalankan untuk mengurangi potensi jual beli jabatan.

“Kalau integritas pejabat baik, sistem yang belum sempurna akan tetap dijaga agar tidak rusak,” jelasnya. Sebaliknya, kalau integritas pejabat buruk, sebaik apapun sistem yang dibangun akan selalui digerogoti dan dicari celahnya.

Agus mengatakan ke depan kolaborasi KASN dan KPK harus diperkuat. Kemudian juga perkuat integritas ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Baginya hukuman yang berat bagi pelaku tindakan korupsi, perlu untuk diterapkan.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan idealnya pengisian jabatan dilakukan berbasis meritokrasi. “Tetapi ini hanya di atas kertas,” katanya.

Menurut Trubus proses seleksi jabatan dilakukan secara tertutup. Apalagi di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga. Pengumumannya saja yang terbuka. Setelah itu semua proses tertutup. Publik tahu-tahu pejabat sudah dilantik “Publik tidak tahu dia kompeten atau tidak,” katanya. (*)

Reporter: JP Group