Sabtu, 4 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 476

Libur Nataru, ASN Bintan Tetap Masuk dan Cuti Dibatasi

batampos
-
0
Libur Nataru, ASN Bintan Tetap Masuk dan Cuti Dibatasi
Personel Damkar mendapat arahan terkait optimalisasi pelayanan publik selama periode Nataru 2025 di halaman kantor UPT Damkar Tanjunguban, Senin (29/12). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Bupati Roby Kurniawan mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan agar tetap bekerja optimal selama periode peringatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Ia juga meminta pemberian cuti tahunan dilakukan secara selektif agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Bintan Nomor B/198/800/XII/2025 tertanggal 27 Desember 2025, yang ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tetap berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama masa libur Nataru.

“Pegawai tetap bekerja, dari mana saja,” kata Ronny, Senin (29/12).

Ronny juga menginstruksikan para kepala OPD agar selektif memberikan izin cuti tahunan, dengan mempertimbangkan beban kerja serta kebutuhan pelayanan publik di masing-masing instansi.

“Kepala OPD harus memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar, meskipun dalam suasana libur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanjunguban, Panyodi, memastikan pihaknya tetap siaga penuh selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Dari 18 personel, hanya dua orang yang diberikan cuti karena merayakan Natal. Selebihnya tetap bertugas,” kata Panyodi.

Ia menegaskan Damkar Tanjunguban akan tetap siaga 24 jam untuk melayani laporan darurat dari masyarakat.

“Kami tetap siaga 24 jam. Masyarakat bisa melaporkan ke Damkar dalam kondisi apa pun,” ujarnya.

Meski terdapat kebijakan work from anywhere (WFA), Panyodi menegaskan seluruh personel tetap wajib masuk dan menjalankan tugas sesuai jadwal piket.

“Kita tetap masuk kantor. Serah terima anggota piket tetap dicek, jangan sampai ada kekosongan,” tambahnya.

Panyodi juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi Damkar jika terjadi keadaan darurat selama masa libur Nataru. (*)

Artikel Libur Nataru, ASN Bintan Tetap Masuk dan Cuti Dibatasi pertama kali tampil pada Kepri.

Satlantas akan Berlakukan Buka Tutup dan Pengalihan Jalan pada Perayaan Malam Tahun Baru, Ini Jam dan Lokasinya

batampos
-
0
Satlantas akan Berlakukan Buka Tutup dan Pengalihan Jalan pada Perayaan Malam Tahun Baru, Ini Jam dan Lokasinya
Ilustrasi. Ratusan kendaraan yang melintas di Jalan Engku Putri dialihkan ke Jalan Sanggam Bertuah. Foto: Batam Pos

batampos – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang memberlakukan sistem buka tutup dan pengalihan jalan pada perayaan malam tahun baru. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

“Malam tahun baru ini kita memberlakukan rekayasa lalu lintas secara bertahap di seputaran Engku Putri dan wilayah sekitarnya,” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, Senin (29/12).

Pada pukul 19.00-21.00 WIB arus jalan ke Batam Centre masih diberlakukan normal. Namun, personel Satlantas sudah ditempatkan di sejumlah titik. Sementara pada pukul 21.00-23.00 WIB mulai diberlakukan sistem buka tutup, tergantung titik yang padat.

“Kami menghimbau masyarakat untuk menghindari titik yang diberlakukan penutupan,” kata Afid.

Untuk arus di Batam Centre, pengunjung yang akan masuk ke Welcome to Batam (WTB) dari arah Samsat satu arah menuju WTB luar dan satu arah menuju Simpang Polsek Batam Kota.

Bundaran Asrama Haji menuju Simpang 3 Pemko Batam akan ditutup dan digunakan untuk pejalan kaki menuju ke Engku Putri, dan dari arah Simpang Frengky menuju Masjid Raya akan dibelokkan menuju Simpang Ikan Daun.

Sedangkan dari arah Ikan Daun menuju Masjid Raya akan dibelokkan ke kanan menuju Simpang Frengky dan mengarah ke Simpang BP Batam. Serta dari Simpang BP Batam arus diluruskan menuju Pasir Putih.

“Dari arah Ocarina akan diprioritaskan menuju kawasan wisata Golden Prawn. Personel akan ditempatkan di masing-masing persimpangan,” ungkap Afid.

Untuk arus di kawasan Nagoya, dari arah Batu Ampar menuju Bundaran Nantongga akan dibelokkan ke kiri menuju Hotel Planet, dan arus dari Hotel Planet akan dibelokkan ke kiri menuju Pasar Pagi.

Sedangkan dari Pasar Pagi menuju Harbourbay tetap lurus dan belok kiri masuk ke dalam kawasan Harbour Bay.

“Jika terjadi kepadatan arus yang signifikan di pintu masuk Harbour Bay, maka kendaraan akan kita luruskan menuju Simpang Batu Ampar,” tutup Afid. (*)

Artikel Satlantas akan Berlakukan Buka Tutup dan Pengalihan Jalan pada Perayaan Malam Tahun Baru, Ini Jam dan Lokasinya pertama kali tampil pada Metropolis.

Harga Sembako Melonjak, Dishub Lingga Minta ASDP Tambah Rute Roro Tungkal–Dabo

batampos
-
0
Harga Sembako Melonjak, Dishub Lingga Minta ASDP Tambah Rute Roro Tungkal–Dabo
Kepala Dishub Lingga Hendry Efrizal. F. Vatawari/Batam Pos.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga meminta PT ASDP Indonesia Ferry selaku penyedia layanan kapal roro untuk menambah frekuensi pelayaran rute Kuala Tungkal–Dabo Singkep. Permintaan ini menyusul lonjakan harga dan menipisnya stok bahan pokok di wilayah Kabupaten Lingga.

Kepala Dishub Lingga, Hendry Efrizal, mengatakan pasokan kebutuhan pokok masyarakat Lingga selama ini berasal dari Kota Batam dan Provinsi Jambi. Namun sejak Desember 2025, distribusi bahan pokok dari Batam terhenti akibat kendala sistem perpajakan.

“Kalau dipaksakan masuk dari Batam, harga kebutuhan pokok akan melonjak drastis,” ujar Hendry, Senin (29/12).

Saat ini, kata dia, para pedagang di Lingga hanya mengandalkan pasokan sembako dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Namun, keterbatasan frekuensi kapal roro yang hanya satu kali dalam sepekan membuat ketersediaan stok bahan pokok sering menipis.

“Kondisi ini tentu sangat berdampak pada stabilitas harga dan ketersediaan sembako di pasaran,” katanya.

Menyikapi situasi tersebut, Dishub Lingga telah melakukan koordinasi dan berencana menyurati ASDP agar frekuensi pelayaran rute Tungkal–Dabo dapat ditambah.

“Kami minta minimal seminggu itu dua kali pelayaran. Kalau bisa lebih tentu lebih baik, demi memenuhi kebutuhan sembako masyarakat Lingga,” ujar Hendry.

Ia menjelaskan, kapal KMP Senangin yang melayani rute tersebut bersifat komersial dan tidak menerima subsidi, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Meski demikian, Dishub Lingga berharap ada kebijakan khusus atau toleransi dari ASDP dan pihak terkait.

“Kami paham KMP Senangin ini komersial dan tidak disubsidi. Tapi sesuai aspirasi masyarakat, kami mohon keberangkatan minimal dua kali seminggu agar kebutuhan sembako di Lingga bisa terpenuhi,” jelasnya.

Hendry menilai, memperkuat konektivitas dari Kuala Tungkal menjadi solusi paling realistis saat ini untuk menekan lonjakan harga bahan pokok di Lingga. Dengan ketergantungan pasokan dari Jambi yang masih tinggi, kelancaran jalur distribusi menjadi faktor krusial.

“Satu-satunya alternatif terbaik saat ini adalah membuka dan memperkuat konektivitas dari Kuala Tungkal, minimal dua kali seminggu. Kami mohon kepada BPTD dan ASDP agar bisa membuat kebijakan demi masyarakat Lingga,” tutup Hendry. (*)

Artikel Harga Sembako Melonjak, Dishub Lingga Minta ASDP Tambah Rute Roro Tungkal–Dabo pertama kali tampil pada Kepri.

KPK Segera Tetapkan Status Hukum untuk Eks Menteri Agama Yoqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

batampos
-
0
KPK Segera Tetapkan Status Hukum untuk Eks Menteri Agama Yoqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan. KPK menegaskan tidak ada kekhawatiran terkait berakhirnya masa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang telah diperiksa.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik optimistis seluruh tahapan penyidikan akan segera dirampungkan, termasuk penentuan status hukum para pihak yang diduga terlibat, diantaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

“KPK yakin pemeriksaan oleh penyidik segera rampung,” kata Budi dikonfirmasi, Senin (29/12).

Budi menjelaskan, hingga saat ini penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perhitungan tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam menyempurnakan konstruksi perkara.

“Kita masih menunggu kalkulasi kerugian negara dari BPK dalam perkara ini,” tegasnya.

Diketahui, sejak Agustus 2025 KPK telah menerbitkan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait perkara dugaan korupsi kuota haji. Masa pencegahan tersebut dalam waktu dekat akan berakhir.

Mereka yang dicegah ke luar negeri di antaranya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). Selain itu, pencegahan juga dikenakan terhadap mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah.

Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut.

Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

 

Artikel KPK Segera Tetapkan Status Hukum untuk Eks Menteri Agama Yoqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada News.

Modus Aktivasi IKD, Warga Tanjungpinang Nyaris Jadi Korban Penipuan

batampos
-
0
Modus Aktivasi IKD, Warga Tanjungpinang Nyaris Jadi Korban Penipuan
Warga Tanjungpinang saat mengurus berkas kependudukan di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, Senin (29/12). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Sejumlah warga di Kota Tanjungpinang, dilaporkan nyaris menjadi korban penipuan dengan modus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelaku mengaku sebagai petugas kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengelabui korban.

Modus yang digunakan pelaku adalah menghubungi warga melalui telepon atau aplikasi pesan dengan dalih membantu proses aktivasi IKD. Setelah korban memberikan data pribadi, pelaku diduga mencoba meretas e-mail hingga layanan mobile banking yang terdapat di ponsel korban.

Camat Tanjungpinang Timur, Saparilis, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari warga yang hampir menjadi korban penipuan tersebut.

“Hari ini ada tiga orang yang melapor ke kami. Mereka ditipu dengan mengatasnamakan petugas kecamatan dan Disdukcapil,” ujar Saparilis, Senin (29/12).

Ia menjelaskan, aduan terkait penipuan aktivasi IKD sudah beberapa kali diterima pihak kecamatan. Bahkan, sejumlah warga sempat datang langsung ke kantor kecamatan untuk memastikan identitas petugas yang menghubungi mereka.

“Ada juga warga yang datang ke kantor menanyakan nama petugas yang menghubungi mereka. Padahal, tidak ada petugas kami yang melakukan hal tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Tanjungpinang, Wan Samsi, memastikan bahwa pihak yang menghubungi warga bukan petugas resmi Disdukcapil. Ia menyebut praktik penipuan dengan modus aktivasi IKD memang sedang marak terjadi.

“Itu bukan petugas kami. Saat ini penipuan dengan modus meminta data pribadi untuk aktivasi IKD memang sedang marak, sehingga kami sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat,” kata Wan Samsi.

Wan Samsi menegaskan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital tidak dapat dilakukan melalui telepon maupun WhatsApp. Proses aktivasi hanya bisa dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil.

“Kami mengimbau masyarakat tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan aktivasi IKD. Aktivasi hanya bisa dilakukan di kantor Disdukcapil,” pungkasnya. (*)

Artikel Modus Aktivasi IKD, Warga Tanjungpinang Nyaris Jadi Korban Penipuan pertama kali tampil pada Kepri.

Angka Perceraian Melonjak, Setahun Capai 2.329 Kasus, Ini yang akan Dilakukan Pemko Batam untuk Mengatasinya

batampos
-
0
Angka Perceraian Melonjak, Setahun Capai 2.329 Kasus, Ini yang akan Dilakukan Pemko Batam untuk Mengatasinya
ilustrasi cerai (freepik)
batampos – Meningkatnya angka perceraian di Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir menjadi alarm sosial yang mendapat perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, penguatan ketahanan keluarga kini menjadi fokus utama pemerintah melalui pendidikan pra-nikah dan pendampingan lintas sektor sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Penegasan itu disampaikan Amsakar saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Batam Masa Bhakti 2025-2030 di Kantor Wali Kota Batam, Senin (29/12).
Dia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ketahanan keluarga di Batam yang tercermin dari angka perceraian yang masih relatif tinggi dibanding daerah lain di Provinsi Kepri. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan masalah sosial yang berdampak luas.
Berdasarkan data tahun 2024, persentase perceraian di Batam mencapai 6,32 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjungpinang yang berada di angka 5,82 persen dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 4,18 persen. Data itu menunjukkan Batam menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan institusi keluarga.
Tren peningkatan kasus perceraian di Batam juga terlihat jelas dalam lima tahun terakhir. Tercatat 1.963 kasus pada 2020, meningkat menjadi 2.015 kasus pada 2021, 2.045 kasus pada 2022, 2.123 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 2.329 kasus pada 2024. Kenaikan yang konsisten ini dinilai perlu ditangani secara sistematis dan berbasis data.
Penanganan persoalan keluarga harus dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap akar masalah. Sejumlah faktor dominan yang memicu perceraian di Batam antara lain persoalan ekonomi, perselingkuhan, penyalahgunaan media sosial yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, KDRT, serta pernikahan usia dini.
“Kita tidak bisa bekerja dengan asumsi. Semua harus berpijak pada data agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar persoalan,” katanya.
Ia menilai, persoalan perceraian tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Karena itu, Amsakar meminta penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, BP4, serta perangkat daerah dan lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, isu ketahanan keluarga juga berkaitan erat dengan persoalan kesehatan nasional, termasuk stunting. Pernikahan usia dini tidak hanya berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, tetapi juga berpotensi melahirkan generasi yang rentan terhadap masalah gizi dan kesehatan.
“Kita harus sadar bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak berlapis. Selain rawan perceraian, juga berisiko menyebabkan stunting. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi,” ujar dia. (*)

Artikel Angka Perceraian Melonjak, Setahun Capai 2.329 Kasus, Ini yang akan Dilakukan Pemko Batam untuk Mengatasinya pertama kali tampil pada Metropolis.

Pesta Gonggong Jadi Magnet Wisata Tahun Baru di Gurun Pasir Bintan

batampos
-
0
Pesta Gonggong Jadi Magnet Wisata Tahun Baru di Gurun Pasir Bintan
Objek wisata Gurun Pasir Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Sekitar 400 kilogram (kg) gonggong disiapkan panitia dalam Pesta Gonggong yang digelar di objek wisata Gurun Pasir, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, pada Kamis, 1 Januari 2026. Ratusan kilogram gonggong tersebut akan dibagikan kepada pengunjung sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru.

Panitia Pesta Gonggong, Jardaif, mengatakan kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 29 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Pesta Gonggong menjadi puncak rangkaian acara sekaligus penyambutan wisatawan perdana di awal tahun 2026.

“Untuk puncak acara, kami menyiapkan sekitar 400 kilogram gonggong rebus yang bisa dinikmati pengunjung. Gonggong dibeli langsung dari masyarakat setempat karena daerah kami memang salah satu penghasil gonggong,” ujar Jardaif, Senin (29/12).

Selain pesta kuliner, event ini juga dimeriahkan berbagai kegiatan pendukung seperti bazar UMKM, Tarian Gonggong, lomba masak gonggong, pertunjukan seni Mak Yong, hingga penyambutan turis perdana pada 1 Januari 2026.

Jardaif berharap Pesta Gonggong tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal, khususnya nelayan dan pelaku UMKM di Desa Busung.

Sementara itu, Kepala Desa Busung, Rusli, mengatakan Pesta Gonggong telah menjadi agenda tahunan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan, terutama saat libur akhir tahun dan awal tahun baru.

“Pesta Gonggong ini rutin kami gelar setiap tahun sebagai upaya mempromosikan potensi wisata dan kuliner khas daerah,” kata Rusli.

Dalam event tersebut, sedikitnya 20 pelaku UMKM lokal turut ambil bagian dengan menyajikan beragam kuliner khas Bintan. Pengunjung juga disuguhi pertunjukan seni budaya tradisional, seperti Mak Yong dan Joget Dangkung, yang menjadi daya tarik tersendiri.

Pengelola objek wisata Gurun Pasir Bintan juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung bagi wisatawan, mulai dari pondok peristirahatan, wahana ATV, kuda bendi, hingga berbagai spot foto dengan latar hamparan pasir dan telaga berwarna biru.

Adapun harga tiket masuk ke objek wisata Gurun Pasir Bintan dipatok sekitar Rp10.000 per orang dewasa, sementara anak-anak digratiskan. (*)

Artikel Pesta Gonggong Jadi Magnet Wisata Tahun Baru di Gurun Pasir Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

TPPO di Batam Tinggi, Kejaksaan Batam Tangani 46 Perkara yang Berlanjut ke Pengadilan

batampos
-
0
TPPO di Batam Tinggi, Kejaksaan Batam Tangani 46 Perkara yang Berlanjut ke Pengadilan
Polsek KKP Selamatkan 23 Korban TPPO, Bongkar 18 Pelaku Jaringan PMI Ilegal di Batam. Foto. Polsek KKP untuk Batam Pos

batampos– Kejaksaan Negeri Batam mencatat telah menangani 46 perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sepanjang tahun 2025. Seluruh perkara tersebut telah diproses hingga tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus menyampaikan bahwa penanganan perkara TPPO PMI nonprosedural menjadi atensi serius karena menyangkut perlindungan warga negara dan maraknya praktik pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

“Sepanjang 2025, Kejari Batam telah menangani puluhan perkara TPPO terkait PMI nonprosedural dan seluruhnya telah kami dorong hingga proses pengadilan,” ujar Priandi, Senin (29/12).

Berdasarkan data penanganan perkara, kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai laporan dan hasil pengungkapan aparat penegak hukum, dengan penyidikan mayoritas dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau dan instansi terkait.

Para terdakwa  diduga terlibat dalam perekrutan, penampungan, hingga pengiriman PMI ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Priandi mengatakan , Kejari Batam berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku TPPO guna memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain penegakan hukum, Kejari Batam juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas prosedurnya.

“Upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan penindakan. Masyarakat diharapkan lebih waspada dan memastikan seluruh proses keberangkatan kerja ke luar negeri dilakukan secara legal,” katadia .

Kejari Batam memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memberantas praktik TPPO, khususnya yang menjadikan PMI nonprosedural sebagai sasaran utama.(*)

Artikel TPPO di Batam Tinggi, Kejaksaan Batam Tangani 46 Perkara yang Berlanjut ke Pengadilan pertama kali tampil pada Metropolis.

BMKG: Malam Tahun Baru di Anambas Berpotensi Hujan dan Gelombang Tinggi

batampos
-
0
BMKG: Malam Tahun Baru di Anambas Berpotensi Hujan dan Gelombang Tinggi
BMKG prediksi Anambas diguyur hujan lebat saat malam tahun baru. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas akan diwarnai hujan serta kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Prakirawan BMKG Tarempa, Jumiati Marbun, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor cuaca yang masih aktif di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Anambas.

Menurutnya, Anambas saat ini masih berada pada puncak musim hujan yang dipicu oleh Monsun Asia. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer Madden–Julian Oscillation (MJO) turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

“Anambas masih berada pada puncak musim hujan yang dipengaruhi Monsun Asia, MJO, serta suhu muka laut yang hangat di Laut Natuna Utara, sehingga peluang hujan pada malam pergantian tahun cukup tinggi,” jelas Jumiati, Senin (29/12).

Faktor lain yang memperkuat potensi hujan lebat adalah suhu muka laut yang hangat di perairan Laut Natuna Utara, yang mendukung proses pembentukan awan hujan secara intens.

Selain hujan, BMKG juga memprakirakan angin kencang dan gelombang laut berpotensi meningkat pada malam tahun baru. Tinggi gelombang di perairan Anambas dan Laut Natuna Utara diperkirakan berkisar 1,5 hingga 3 meter, bahkan bisa lebih tinggi di sejumlah lokasi tertentu.

“Kondisi gelombang ini tentu berbahaya bagi kapal kecil, kapal nelayan, hingga speedboat. Masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru dengan menyeberang pulau harus lebih berhati-hati,” ujar Jumiati.

Dengan kombinasi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, BMKG menilai malam pergantian tahun di Anambas tidak ideal untuk aktivitas luar ruangan maupun wisata laut. Risiko kecelakaan laut dan gangguan aktivitas masyarakat dinilai cukup tinggi apabila tetap memaksakan diri beraktivitas di tengah cuaca buruk.

BMKG pun mengimbau masyarakat Anambas agar merayakan malam tahun baru di tempat yang aman dan terlindung, serta menghindari aktivitas laut demi keselamatan bersama. (*)

Artikel BMKG: Malam Tahun Baru di Anambas Berpotensi Hujan dan Gelombang Tinggi pertama kali tampil pada Kepri.

Ekonomi Digital Sumbang PajakRp12,24 Triliun hingga Bulan November

batampos
-
0
Ekonomi Digital Sumbang PajakRp12,24 Triliun hingga Bulan November
ILUSTRASI. Pembayaran digital. (Dony)

batampos – Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp12,24 triliun dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga November 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencerminkan makin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp9,19 triliun, pajak atas aset kripto Rp719,61 miliar, pajak fintech (P2P lending) Rp1,24 triliun, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp1,09 triliun.

Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp34,54 triliun, yang diserahkan oleh 215 PMSE dari 254 perusahaan yang ditunjuk.

Untuk pajak kripto, total penerimaan mencapai Rp1,81 triliun sepanjang 2022 hingga 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp932,06 miliar penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan dan Rp875,23 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN).

Berikutnya, total setoran masuk dari P2P lending mencapai Rp4,27 triliun sepanjang 2022 hingga 2025.

Penerimaan pajak dari sektor ini terdiri dari tiga jenis pajak, di antaranya PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,17 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp724,5 miliar, dan PPN DN atas setoran masa Rp2,37 triliun.

Untuk SIPP, total penerimaan tercatat sebesar Rp3,94 triliun dari 2022 hingga 2025, terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp284,42 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

Dengan demikian, total setoran dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025. (*)

Artikel Ekonomi Digital Sumbang PajakRp12,24 Triliun hingga Bulan November pertama kali tampil pada News.

1...475476477...14,091Halaman 476 dari 14,091

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000