batampos -Kementerian Kesehatan telah mendapatkan data 14 kasus monkey pox di Indonesia hingga Rabu (25/10). Kasus ini mulai merebak pada tahun lalu. Secara global, dilaporkan jumlah kasusnya 9.123 kasus di 115 negara.

Kemarin (26/10) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rondonuwu menyatakan bahwa kasus monkey pox pertama di Indonesia ditemukan pada tahun lalu. Hanya satu kasus. Namun tahun ini berlipat. Di Indonesia 14 kasus konfirmasi dan dua probable,” katanya. Selain itu ada sembilan orang dinyatakan suspek. Lalu ada 17 orang sudah diperiksa dan hasilnya negatif.

Dari dua kasus probable, salah satunya tidak mau untuk diambil sampelnya. Menurut Maxi ini karena gejala monkey pox pada orang tersebut terjadi pada Agustus lalu dan sudah sembuh. “Memang ada riwayat keluar negeri tapi yang terjadi sekarang di Indonesia sudah transmisi lokal,” katanya.

“Usia paling banyak atau 64 persen berada pada kisaran 25 sampai 29 tahun,” katanya. Seluruh kasus merupakan laki-laki dan diketahui belum pernah melakukan vaksin cacar pada saat kanak-kanak. Maxi menyatakan bahwa penularan terbanyak karena kontak seksual. 12 orang dari 14 pasien diketahui sebagai lelaki suka lelaki (LSL). Lalu satu orang lainnya biseksual dan satu lagi heteroseksual.

Mengetahui fakta ini, Kemenkes lalu menggandeng komunitas yang berkecimpung pada kelompok LGBT. Menurut Maxi dengan menggandeng komunitas tersebut akan lebih mudah untuk sosialisasi, deteksi, hingga vaksinasi. “Kami siapkan 1000 dosis vaksin dengan sasaran 477 orang,” katanya.

Vaksinasi baru dilaksanakan di Jakarta. Syaratnya adalah kelompok LSL dan pernah melakukan kontak dengan penderita setidaknya dalam dua minggu terakhir. Vaksinasi sudah dimulai pada 23 Oktober.

Ketika ditanya apakah ada potensi kasus akan meledak, Maxi menyatakan sudah berdiskusi dengan epidemiologi. Dari prediksi pakar, ada potensi kejadian 3600 kasus dalam setahun. Kemenkes juga tengah memastikan virus monkey pox apa yang ada di Indonesia dengan melakukan whole genome sequencing (WGS).

Wakil Ketua Persatuan Dokter Kulit Seluruh Indonesia (Perdoski) dr Prasetyadi Mawardi SpKK menekankan bahwa penyakit ini tidak mudah menular. Tidak seperti cacar air atau chicken pox. “Penyakit ini disebabkan oleh virus jadi bisa sembuh dengan sendirinya jika kondisi tubuh bagus,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Staf Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi KSM Ilmu penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI dr Robert Sinto SpPD mengungkapkan bahwa pengobatan pasien monkey pox di Indonesia sejauh ini tidak menggunakan obat antivirus. Tidak semua pasien harus menggunakan antivirus, terutama pada gejala ringan. “Hanya kasus berat. Contohnya yang lesisnya banyak atau lebih dari 100 dan berada di daerah yang berbahaya seperti mata atau tenggorokan,” ucapnya.

Orang yang sudah divaksin, menurut Sinto, akan mengurangi potensi keparahan monkey pox. Contohnya luas dan banyaknya lesi tidak sebanyak yang belu divaksin. “Vaksin efektif untuk yang belum kontak maupun telah kontak dengan pasien positif monkeypox,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menuntaskan tahap tes kesehatan. Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjadi penutup. Rencananya, hasil pemeriksaan ketiga capres akan diserahkan ke KPU RI hari ini.

“Akan disampaikan pada KPU secara resmi pada hari Jumat, sekira pukul 14.00 WIB atau bakda jumatan,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Hasil tes kesehatan itu, akan dijadikan salah satu item untuk menentukan status keterpenuhannya sebagai calon presiden dan calon wakil Presiden. Selain tes kesehatan, ada dokumen persyaratan lain yang menjadi syarat akumulatif.

Sesuai ketentuan baik di Undang-undang Pemilu maupun PKPU 19 tahun 2023, hasil tes kesehatan berlaku sekali. Artinya, jika calon dinyatakan tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani, KPU tidak akan melakukan tes ulang.

Kepala RSPAD Letjen Budi Sulistya menambahkan, akan menyampaikan hasil yang objektif. Pihaknya juga menggunakan standar yang sama kepada semua paslon. “Standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan semua diperlakukan sama sehingga hasilnya pun harus sesuai standar,” jelasnya.

Sementara itu, proses pemeriksaan Prabowo-Gibran berlangsung sekitar sembilan jam. Di temui usai pemeriksaan, Prabowo mengaku proses berlangsung baik.

“Walaupun harus saya mengakui setiap pemeriksaan kesehatan saya selalu dak dik duk, agak was-was, sampai sekarang masih was-was, nunggu vonis,” ujarnya. Meski demikian, dia optimis bisa mendapatkan hasil yang baik.

Terkait persiapan, Prabowo mengaku tidak banyak hal khusus. Dari sisi fisik, dia berpuasa dan berenang. Persiapan agak berat justru dari sisi mental. Sebab, Prabowo mengaku sejak dulu tidak suka tes-tes kesehatan. “Saya mantan Kopasus, tetapi saya takut disuntik jarum,” tuturnya disambut gelak tawa.

Baginya, lebih baik terjun sepuluh kali daripada harus disuntik. “Tapi sekarang harus tunduk pada dokter,” terangnya. Berbeda dengan Prabowo, Gibran memilih irit bicara.

Sementara itu, wakil ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono meyakini tidak ada persoalan dalam tes kesehatan. Meski berusia 72 tahun, fisik prabowo masih terhitung bugar. Terbukti, masih sanggup beraktivitas padat.

Budi menceritakan, kunci kesehatan Prabowo terletak pada kedisiplinannya berolahraga. Selain itu, ia juga rutin mengkonsumsi minuman herbal. “Setiap hari juga minum cengkeh minum teh, kunyit, dan sampai sekarang tes masih berjalan,” kata Budi.

Sementara Gibran, lanjut dia, kondisi tubuhnya sangat sehat dan fit. Terlebih, suasana hatinya juga diklaim sedang senang usai bisa melewati dinamika pendaftaran dengan lancar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah akan memberikan tiga insentif untuk sektor perumahan. Ketiga insentif itu akan mulai meluncur bulan depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, insentif itu bertujuan untuk mendongkrak kinerja sektor perumahan. ’’Sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah,’’ ujarnya pada konferensi pers, Rabu malam (25/10).

Ani -sapaan Menkeu- menjelaskan, insentif pertama yakni pajak pertambahan nilai (PPN) akan ditanggung pemerintah (DTP) untuk penjualan rumah baru yang harganya di bawah Rp 2 miliar. ’’Karena ini untuk menghabiskan stok rumah yang ada,’’ jelasnya.

Untuk periode November 2023 sampai Juni 2024, PPN yang ditanggung pemerintah akan ditanggung 100 persen. Artinya, pembelian rumah baru di bawah Rp 2 miliar akan bebas PPN. (Selengkapnya lihat grafis).

Sementara, untuk periode Juli-Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50 persennya. ’’Kita berharap kegairahan sektor perumahan akan bertambah, baik dari sisi pembeli maupun pengembang,’’ tambahnya.

Insentif kedua, diberikan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ani menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi (BAA) selama 14 bulan. Bantuan sebesar Rp 4 juta per pembelian rumah diberikan untuk pembeli MBR.

’’Kita juga menaikkan threshold harga rumah yang bisa dibeli untuk MBR (bersubsidi), yaitu menjadi Rp 350 juta baik rumah tapak maupun rusun. Dalam hal ini, rumah yang harganya di bawah Rp 350 juta itu mendapatkan fasilitas bantuan biaya administrasi dan PPN yang di-DTP-kan,’’ jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Insentif ketiga, diberikan dukungan rumah masyarakat miskin. Ani menjelaskan, selama ini, Kemensos sering melakukan kegiatan membangunkan rumah keluarga miskin dengan cara diperbaiki ataupun renovasi hingga bedah rumah dengan nilai Rp 20 juta per rumah. Pemerintah pun menambah target penerima bantuan itu.

’’Target untuk November-Desember 2023 kita tambahkan lagi. Kalau bisa menyelesaikan tambahan 1.800 rumah untuk keluarga miskin yang rumahnya diperbaiki dengan anggaran Rp 20 juta. Kami menyediakan anggaran Rp 36,2 miliar,’’ katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga menjelaskan, pemberian insentif juga dikarenakan sektor perumahan yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). ’’Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67 persen, dan konstruksi 2,7 persen,’’ ujarnya.

Airlangga menjelaskan, kedua sektor itu memberikan kontribusi ke PDB mencapai 14 -16 persen. Jumlah tenaga kerja pada sektor itu mencapai 13,8 juta orang. Dari sisi pajak, kontribusi pajak mencapai sektor itu mencapai 9,3 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9 persen.

’’Pak Presiden meminta agar dilakukan program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini akan berlaku PPN 100 persen,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group