Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno bersama Bupati Karimun dalam peringatan maulid Nabi
batampos- Wakil ketua DPRD kabupaten Karimun Rasno hadir bersama bupati Karimun Aunur Rafiq dalam acara peringatan Maulid Nabi. Acara ini bersamaan dengan Milad Majelis Sholawat Dzikrul Ghofilin ke V di Bangunsari Kampung Harapan, Minggu (15/10).
Acara tersebut diisi dengan kegiatan Gema Sholawat bersama-sama ditengah lapangan bola Bangunsari. Dalam kesempatan tersebut Rasno mengatakan jika kegiatan tersebut memang wajib dilakukan secara rutin. Karena kegiatan seperti ini akan banyak membawa manfaat serta ajang silaturahmi untuk kita bersama.
” Luar biasa melihat antusias masyarakat untuk menyemarakan Gema Sholawat. Untuk itu kegiatan semacam ini harus rutin dilaksanakan,” harap Rasno.
Lebih lanjut dikatakan kegiatan keagamaan seperti ini harus didukung. Karena banyak memberikan manfaat dan berharap keberkahan. Kami selaku wakil ketua DPRD kabupaten Karimun sangat mendukung kegiatan tersebut. (*)
Suplai gas 3 Kg masuk di salah satu pangkalan di Batam Centre. F.WA
batampos – Pangkalan resmi gas elpiji wajib memberi laporan dua kali sehari di form resmi Pertamina. Hal itu dilakukan guna memastikan ketersediaan dan mengantisipasi kenakalan pangkalan di Batam.
Salah satu pangkalan mengaku cukup kewalahan dengan aturan baru Pertamina. Sebab mereka wajib mengisi form untuk menyampaikan berapa sisa kuota gas yang ada di pangkalan.
“Lebih ribet saja saya rasa, karena harus lapor dua kali sehari, pagi dan malam,” ujar seorang pemilik pangkalan gas..
Sementara, Sales Brand Manager Pertamina Patra Niaga di Kepri, Gilang Hisyam membenarkan aturan baru tersebut. Aturan itu pun baru berlaku satu pekan lalu.
“Benar, kami buat kebijakan baru guna memonotoring ketersediaan gas di pangkalan,” ujar Gilang.
Menurut dia, sebelumnya pemantauan gas pada pangkalan dilakukan melalui grup WhatsApp. Namun, hal itu dirasa kurang efektif dan tak efesien, sehingga membuat form sebagai bentuk laporan dari masing-masing pangkalan.
“Jadi memang lebih simpel. Pertanyaanya juga sedikit, terkait berapa sisa stok gas yang tersedia, itu saja, tak ribetlah,” jelas Gilang.
Menurut Gilang, laporan itu wajib 2 kali sehari saat elpiji disalurkan. Sehingga bisa melihat, bagaimana proses penyaluran.
“Kalau misalnya dikirim hari ini, kemudian habis, itu patut dicurigai kan. Makanya ada monitoring ini, untuk memastikan ketersediaan,” sebutnya lagi. (*)
batampos – Pemko Tanjungpinang akan melunasi insentif 123 tenaga kesehatan (Nakes) covid-19 pada APBD Perubahan 2023. Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan mengatakan sesuai hasil evaluasi, insentif nakes covid-19 yang sempat terhutang itu akan dibayar pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
ilustrasi
“Rencana akan dibayar di APBD-P melalui BLUD RSUD,” kata Hasan, Senin (16/10).
Namaun demikian, Kata Hasan pihaknya tetap menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Kepri, Ansah Ahmad apakah bisa dilaksanakan atau tidak.
“Tapi kita tetap siapkan di APBD 2024 untuk penyelesaian hutang insentif ini,” ucapnya.
Kabid Pelayanan RSUD Tanjungpinang, Erza Sopia mengatakan pembayaran insentif nakes itu sudah diusulkan setiap bulannya setelah peratawan pasien covid-19 selesai.
“Dari RSUD mengusulkan ke dinas kesehatan sesuai dengan bulannya,” kata Erza.
Pengusulan itu juga melalui verifikasi internal dan inspektorat. Jumlahnya 123 orang termasuk di dalamnya perawat, dokter, petugas laboratorium.
“Insentif yang belum dibayar itu mulai dari Agustus sampai Desember 2022,” ungkapnya. (*)
Salah satu rumah yang dihuni warga dari Rempang saat dikunjungi Ketua RW dan beberapa warga lainnya.
batampos – Ratusan rumah Bida Asri 3, Batubesar, Nongsa yang disiapkan untuk relokasi sementara warga Rempang masih kosong. Sebab, dari 270 unit yang disiapkan, baru 5 unit rumah yang ditempati warga Rempang.
Pantauan Batam Pos, sejumlah rumah telah direnovasi untuk warga Rempang sudah terlihat siap ditempati. Salah satu tanda rumah yang disiapkan untuk warga Rempang adalah pintu rumah yang baru. Namun saat ini, ratusan rumah itu masih dalam keadaan kosong.
Salah satu petugas Posko Relokasi di Bida Asri 3, mengatakan belum ada penambahan warga Rempang di Bida Asri 3. Padahal, petugas sudah berjaga setiap hari untuk memastikan apakah ada warga yang akan masuk apa tidaknya.
“Sampai hari ini (Minggu), masih 5 KK yang menempati Bida Asri 3, belum ada penambahan, ” ujar salah satu petugas yang enggan namanya disebut, kemarin.
Ketua RW 021 Batubesar, Nongsa, Sidiq membenarkan jumlah warga Rempang yang mengontrak di Bida Asri 3 masih sama dengan minggu lalu. Dimana untuk yang melapor masih 5 KK.
“Sampai Minggu masih 5 KK warga Rempang yang ngontrak rumah di sini,” sebut Sidiq.
Meski begitu, ia sempat mendapat informasi adanya dua keluarga yang datang ke Bida Asri 3. Namun ia belum bisa memastikan, apakah keluarga tersebut akan pindah ke sana atau tidak.
“Dapat informasi ada dua atau satu keluarga yang datang. Tapi infornya belum jelas. Mungkin masih cek lokasi,” sebut Sidiq.
Beberapa waktu lalu, Sidiq menjelaskan total rumah di Bida Asri 3 yakni 960 unit. Sebanyak 270 unit disiapkan untuk warga Rempang yang akan direlokasi. Kondisi unit rumah sempat hancur, karena kosong tak ditempati.
Namun saat ini sudah dalam keadaan siap huni usai direnovasi. Untuk tipe rumah yakni 42 dengan luas tanah normal 200 meter. Untuk biaya sewa di Bida Asri 3 berkisar Rp 600 ribu – Rp 1 juta per bulan.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya.
batampos – Indonesia Police Watch (IPW) menilai penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tinggal menunggu waktu saja. Hal itu disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengomentari langkah supervisi penanganan kasus dugaan korupsi, yang diajukan Polda Metro Jaya kepada KPK.
“Penetapan tersangka FB (Firli Bahuri) adalah tinggal tunggu waktu saja. Artinya, penyidik yakin bahwa pada saat gelar perkara untuk penetapan tersangka nanti akan ditemukan pihak yang akan diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan pemerasan dan atau gratifikasi/suap,” kata Sugeng dalam keterangannya, Senin (16/10).
Sugeng menjelaskan, keputusan Polda Metro Jaya untuk meminta supervisi terhadap KPK terkait penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK menarik untuk dicermati. Penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya, kata Sugeng, sudah sangat yakin proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum baik formil maupun materil, sehingga penyidik berani mengundang KPK untuk supervisi.
Selain itu, Sugeng memandang penyidik Polda Metro Jaya sangat yakin memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan telah ada tindak pidana pemerasan dan atau gratifikasi dan atau pelanggaran Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK. Sehingga berani diuji hasil kerjanya dengan melibatkan supervisi KPK.
“IPW apresiasi langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menerapkan sikap transparansi dengan meminta supervisi KPK dalam kasus dugaan tipikor ini,” tegas Sugeng.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyurati pimpinan KPK terkait permohonan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, kasus itu saat ini ditangani oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.
Ia mengatakan, permohonan supervisi tertanggal 11 Oktober 2023 itu berisi permohonan kepada pimpinan KPK untuk menugaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar ikut terlibat dalam penanganan kasus tersebut.
“Jadi, ini bentuk transparansi penyidik Polda Metro Jaya dengan tim gabungannya dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk menggandeng KPK dalam pelaksanaan koordinasi maupun supervisi dalam penanganan perkara yang sedang kita lakukan,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (13/10) malam. (*)
batampos- Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, kembali memvonis terdakwa Joni Adi Putra bin Ali Unir pidana penjara waktu tertentu 1 tahun yang telah berkekuatan hukum oleh ketua majelis hakim Tri Rahmi Khairunnisa dan anggota hakim Rizka Fauzan serta Ronal Roger Simorangkir, Kamis (12/10).
Dalam situs laman Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bahwa terdakwa Joni Adi Putra bin Ali Unir dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian.
Namun, terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir. Sedangkan, JPU sendiri melakukan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebab, terdakwa telah melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
” Terkait putusan tersebut, maka JPU akan mengajukan banding,” jawab Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karimun Rezi Dharmawan ketika dikonfirmasi tentang putusan PN Tanjung Balai Karimun, Sabtu (14/10) lalu.
Sedangkan, barang bukti uang tunai Rp750 ribu dan barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan. Sementara terdakwa (Joni Adi Putra) ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Karimun, Sabtu (28/3) lalu sebagai agen chip higgs domino yang berhasil mengamankan barang bukti berupa, 13 B stok chip domino yang akan dijual, dua unit handphone yang dipakai sebagai alat jual beli chip. Turut disita uang Rp750 ribu yang diduga hasil dari penjualan chip.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun juga memutuskan perkara yang sama terhadap terdakwa Dedi Franto Sihombing (DFS) tujuh bulan penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo didampingi hakim anggota Rifdah Juniarti Hasmi dan Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, Kamis (21/9) lalu.
Dengan barang bukti berupa 2 buah buku rekapan penjualan dan pembelian chip diaplikasi higgs domino, 1 unit telepon pintar berwarna hitam, 1 unit telepon pintar warna gold dan 1 buah pena serta uang tunai sebesar Rp434 ribu dirampas untuk dimusnahkan. Dimana JPU Raden Muhammad Shandy Meita dan Febrinolin Simanjuntak melakukan tuntutan terhadap terdakwa Dedi Franto Sihombing menuntut 2 tahun penjara.(*)
Masyarakat di Kota Rafah di Jalur Gaza bagian selatan pada Kamis (12/10/2023) membantu upaya penyelamatan para korban rentetan serangan udara Israel. ANTARA/Khaled Omar/Xinhua/tm
batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui perwakilan RI di Luar Negeri terus berupaya mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina dan Israel. Kemarin (15/10), empat WNI yang berhasil dievakuasi Kemenlu dan KBRI Amman dari wilayah Tepi Barat dan sekitarnya telah tiba di Jakarta dengan selamat.
Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan, proses evakuasi dilakukan sejak 13 Oktober 2023 melalui jalur darat. Yakni, dari Safe House di Yerusalem melalui Jordan River Border menuju Amman.
”Saat ini tercatat sebanyak 136 WNI masih berada di wilayah Tepi Barat dan sekitarnya. Mereka memilih untuk tetap tinggal di lokasi masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI dari wilayah Jalur Gaza. Diakuinya, kerawanan situasi keamanan membuat proses evakuasi WNI dari Jalur Gaza harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait pun terus dilakukan.
”Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) Din Syamsuddin menyatakan, rencana Israel menyerang Gaza dan mengusir jutaan rakyat Palestina dari kampung halamannya akan memicu perang regional, bahkan global. Terlebih, adanya standar ganda Amerika Serikat yang mendukung Israel dengan memberi bantuan persenjataan dan menghadirkan kapal induk, dan sikap tegas Presiden Rusia Vladimir Putin yang mendukung Palestina dengan Ibu Kota Jerussalem berpotensi mendorong peran dunia baru.
”Saatnya Dunia Islam khususnya Dunia Arab untuk mengambil sikap tegas dan jelas. Mendukung Palestina baik atas dasar keagamaan maupun kemanusiaan,” ungkapnya.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dinilai tidak cukup hanya sebatas mengeluarkan pernyataan. Dia mendesak, agar OKI bertindak baik melalui diplomasi dengan mendesak PBB bersikap fungsional dan efektif menegakkan perdamaian dan keadilan, ataupun menyiapkan pertahanan diri lewat perang jika itu diperlukan.
”Fatah dan Hamas saatnya menyisihkan perbedaan strategi di antara mereka karena ancaman Israel sudah di depan rumah,” tegas Tokoh Muhammadiyah tersebut.
Selain itu, Indonesia juga didorong untuk menampilkan sikap tegas sesuai perintah Pembukaan UUD 1945. Yakni mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Pemerintah Indonesia dirasa perlu lebih maju mendesakkan Sidang Darurat OKI dan Dewan Keamanan PBB utk mengambil tindakan tegas atas Israel dan menyelamatkan jutaan rakyat Palestina.
Dia juga meminta agar Bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah di mana Palestina merupakan negara pertama yg mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI pada 1945.
”Umat Islam dan Umat Kristiani, khususnya, perlu bersatu menyelamatkan Jerussalem, kota suci bagi kedua umat,” tuturnya. Dia meyakini, rakyat cinta damai. Sehingga, harus bersama-sama bersatu menghentikan perang, menegakkan keadilan, dan selamatkan kemanusiaan. (*)
Francesco Bagnaia (kanan) memenangi balapan featured race di MotoGP Indonesia. (Jure Makovec / AFP)
batampos – Francesco Bagnaia tampil sempurna nyaris tanpa kesalahan di featured race MotoGP Indonesia, di Sirkuit Mandalika, Minggu (15/10). Start dari posisi ke-13 sang juara bertahan itu mampu menjaga manajemen ban dengan baik sampai finis.
Pilihan bannya juga tepat, hard-medium. Ban yang cocok dipakai di tengah suhu trek yang sedang tinggi. Butuh 20 lap baginya untuk naik 12 posisi dan merebut posisi terdepan dari Maverick Vinales (Aprilia).
Semakin sempurna balapan Bagnaia, karena rival terbesarnya di klasemen pembalap Jorge Martin mengalami crash di tikungan 11. Dengan kemenangan itu, Bagnaia berhak mengambil kembali posisi pemuncak klasemen dari Martin.
Finis di posisi kedua Vinales yang memang tampil stabil sejak sesi latihan. Disusul Fabio Quartararo di posisi ketiga, mengantar Yamaha kembali ke podium.
Hasil Lengkap Featured Race MotoGP Indonesia 27 Lap:
1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo 41 menit 20,293 detik
2 Maverick Viñales Aprilia Racing +0,306 detik
3 Fabio Quartararo Monster Yamaha +0,433
4 Fabio Di Giannantonio Gresini Ducati +6,962
5 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Ducati +11,111
6 Brad Binder Red Bull KTM +11,228
7 Jack Miller Red Bull KTM +12,474
8 Enea Bastianini Ducati Lenovo +12,684
9 Alex Rins LCR Honda +22,540
10 Aleix Espargaro Aprilia Racing +30,468
Baca Juga: Menanti Perlawanan Francesco Bagnaia di Featured Race MotoGP Indonesia Hari Ini
11 Takaaki Nakagami LCR Honda +30,823
12 Miguel Oliveira RNF Aprilia +36,639
13 Raul Fernandez RNF Aprilia +42,864
14 Franco Morbidelli Monster Yamaha +4 laps
Johann Zarco Pramac Ducati DNF
Jorge Martin Pramac Ducati DNF
Joan Mir Repsol Honda DNF
Augusto Fernandez Tech3 GASGAS DNF
Marc Marquez Repsol Honda DNF
Luca Marini Mooney VR46 Ducati DNF
Pol Espargaro Tech3 GASGAS DNF
Minimnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah di Provinsi Kepri terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan proses pembelajaran di sejumlah sekolah swasta, menyebabkan banyak sekolah swasta terpaksa berhenti beroperasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur. Untuk itulah, Sirajudin Nur meminta kepada pemerintah daerah untuk menggelontorkan bantuan dan dukungan terhadap keberadaan sekolah swasta di Provinsi Kepri ini.
Merujuk pada pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tegas menyebut bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat, dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah.
F. TIM SIRAJUDIN NUR ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur, saat mengikuti rapat bersama bersama instansi pemerintah Provinsi Kepri.
“Atas aturan di pasal itulah, jelas dan tegas bahwa pemerintah dapat membantu atau memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan kepada sekolah swasta. Saya meminta kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kepri untuk segera menganggarkan bantuan atau subsidi demi keberlangsungan sekolah swasta di Kepri ini,” tegas politisi PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri selama dua periode berturut-turut ini.
Berdasarkan pantauan di lapangan yang pria kelahiran 11 Juni 1973 ini, banyak didapati sekolah swasta yang terpaksa berhenti beroperasi karena minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya keuangan mereka untuk membayar gaji para pengajar.
Tak itu saja. Pola pikir para orangtua di Kepri yang berlomba-lomba memasukkan dan memaksakan anaknya ke sekolah negeri yang diminati, juga menjadi kendala dan faktor tumbangnya keberlangsungan sekolah swasta di Kepri ini.
“Jadi kita terpaksa menanggung beban berat setiap datang PPDB. Kondisi seperti ini menjadi dilematis di tengah belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur sekolah negeri milik pemerintah,” terang calon Anggota DPD RI dari Dapil Kepri 2024 mendatang ini.
Adapun sekolah swasta yang berkualitas dan jadi favorit di masyarakat, lanjut Sirajudin Nur, terpaksa mengenakan biaya yang mahal ke para walimurid, karena memang sekolah swasta tak mendapatkan subsidi pembangunan dari pemerintah. Untuk membiayai keberlangsungan belajar mengajar, mereka harus membiayai sendiri secara mandiri.
“Untuk itulah, solusi terbaiknya agar keberlansungan sekolah swasta di Kepri tetap eksis, pemerintah daerah harus memberikan subsidi. Nantinya setelah subsidi digelontorkan oleh pemerintah daerah, sekolah swasta juga harus mau menerapkan standar biaya pendidikan yang terjangkau tanpa mengurangi kualitasnya. Inilah yang saya sebut win-win solution, sekolah terbantu, sebaliknya sekolah juga harus membantu para walimurid untuk mengenakan biaya sekolah yang sewajarnya,” terang Sirajudin Nur.
Terkahir, Sirajudin Nur menegaskan kepada pemerintah daerah harus memiliki konsepsi yang jelas terkait keberadaan sekolah swasta yang ada di sejumlah daerah di Kepri ini.
“Peran serta lembaga pendidikan swasta sangat penting dan sangat berarti bagi pengembangan dunia pendidikan di Kepri ini, perhatikan nasib keberlangsungan mereka,” ujar pria yang terkenal dengan penguasaan sejumlah aturan dan perundang-undangan di DPRD Provinsi Kepri ini mengakhiri. (*)
Sopir minibus BP 1620 GE (baju hitam dan duduk) bersama dua rekannya (baju pink dan cokelat) sedang ditanya petugas Satlantas Polresta Barelang, Minggu (15/10). F Fiska Juanda/Batam Pos.
batampos – Kasat Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Cut Putri Amelia Sari mengatakan hingga bulan lalu angka kecelakaan di Batam meningkat sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2022.
Kecelakaan tersebut didominasi faktor manusia. Seperti kelalaian saat berkendara, dan tidak mematuhi aturan atau tata tertib berlalu lintas.
“Angkanya meningkat. Yang terlibat (kecelakaan) itu usia produktif. Dari pelajar hingga dewasa,” katanya.
Menurut Cut, meningkatknya angka kecelakaan ini karena masih banyaknya masyarakat yang kurang mematuhi aturan berlalu-lintas.
“Kecelakaan itu pasti diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Maka kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sangat penting,” ungkapnya.
Cut mengaku untuk menekan angka kecelakaan ini, pihaknya sudah memberlakukan tilang manual atau tilang non elektronik. Sehingga para pengendara memiliki kesadaran lebih tinggi dalam keselamatan berkendara.
“Jadi tujuannya untuk mencegah kecelakaan lalu-lintas, menurunkan angka pelanggaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat,” tutupnya.
Terbaru, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sudirman di depan Perumahan Sukajadi, Minggu (15/10/2023) pagi. Sebuah minibus BP 1620 GE warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kepri Mall menabrak pengendara sepeda motor matik.
Pengendara kendaraan roda dua itu terlempar ke kiri jalan kurang lebih 100 meter dari lokasi awal. Akibatnya, pengendara sepeda motor matik mengalami luka parah di bagian wajah. (*)
batampos- Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, kembali memvonis terdakwa Joni Adi Putra bin Ali Unir pidana penjara waktu tertentu 1 tahun yang telah berkekuatan hukum oleh ketua majelis hakim Tri Rahmi Khairunnisa dan anggota hakim Rizka Fauzan serta Ronal Roger Simorangkir, Kamis (12/10).
