batampos – Kasus dua bayi yang tertukar di Kabupaten Bogor terpecahkan setelah hasil tes DNA keluar. Selanjutnya, pengembalian anak ke orang tua biologisnya akan memakan waktu satu bulan.

”Alhamdulillah, kami dari kuasa hukum Ibu Siti dan Ibu DP sepakat melakukan perjanjian proses penyerahan bayi selama satu bulan,” ujar kuasa hukum Siti Mauliah, M. Rusydiyana Nur Ridho, kepada Radar Bogor.

Sementara itu, setelah hasil tes DNA memastikan bahwa bayinya tertukar, Siti Mauliah lega. Dia memiliki harapan silaturahmi dengan keluarga DP tetap terjaga setelah nanti ada penyerahan bayi. ”Jangan ada jaga jarak dan bisa bertemu atau berkunjung bergantian ke rumah dua keluarga ini selayaknya saudara,” ujarnya.

Perihal langkah hukum selanjutnya, termasuk apakah akan menuntut pihak rumah sakit, Siti menyatakan bahwa keluarga dan kuasa hukum belum mengarah ke tuntutan apa pun. Sebab, saat ini masih dilakukan penjajakan dan pendampingan hingga pertukaran ke keluarga sebenarnya.

Sementara itu, kuasa hukum DP, Mikhael P. Sigalingging, menjelaskan bahwa kliennya masih sangat syok meski sudah siap menerima apa pun hasilnya. ”Faktanya memang bayi yang dimiliki tertukar,” kata Mikhael.

Di sisi lain, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar menjelaskan, prosedur penyesuaian pengembalian anak dari Siti Mauliah ke DP akan melalui tahapan yang disepakati. Tahapan pertama, Kementerian PPPA akan melakukan asesmen ke tiap anak dan keluarga. Kedua, anak mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti menjadi tempat anak tumbuh berkembang di masing-masing keluarga orang tua kandungnya.

Selanjutnya, dilakukan asesmen ulang. Proses terus berjalan sampai pekan keempat. Baru kemudian dilakukan penyerahan anak. ”Nanti di minggu keempat plus dua hari akan dilakukan penyerahan masing-masing bayi ke orang tua biologisnya,” ucapnya.

Dia berharap proses tersebut bisa diselesaikan. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto meminta agar dibentuk majelis disiplin. Itu terkait dengan 10 staf RS Sentosa Bogor yang sudah mendapat surat peringatan pertama (SP-1) dan 5 bidan serta perawat dibebastugaskan.

Pembentukan majelis disiplin merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Edy mengingatkan, pada UU 17/2023 sudah ditunjukkan cara menjaga disiplin tenaga kesehatan. Pada pasal 304 ayat (2) disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan membentuk majelis yang bertugas di bidang disiplin profesi. Dilanjutkan pasal 305 ayat (1) yang menyebutkan pasien atau keluarga yang dirugikan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat mengadu ke majelis disiplin profesi kesehatan.

”Adanya majelis disiplin ini sangat penting. Untuk itu, Kementerian Kesehatan harus segera membentuknya,” katanya. Hal itu mengingat adanya kasus di Kabupaten Bogor dan antisipasi kejadian berkaitan dengan tenaga kesehatan ke depan.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, jika sudah ada majelis disiplin, penyelesaian perselisihan dapat didalami majelis tersebut paling lama hingga 14 hari kerja. Apakah tenaga kesehatan atau tenaga medis tersebut melanggar aturan keprofesian atau tidak.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, sebenarnya ada prosedur dalam penanganan bayi baru lahir. Salah satunya gelang pada bayi harus sama dengan milik ibunya dan keduanya memiliki nomor rekam medis yang sama. ”Secara standar sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kepatuhan petugas terhadap standar yang sudah dibuat,” ujarnya.

Jika benar dua bayi itu tertukar akibat keteledoran tenaga kesehatan, menurut Nadia, pelaku tidak menjalankan tugas dengan baik. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meyakini bahwa keketuaan di ASEAN mencerminkan posisi penting Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga dinilai berperan penting untuk mendorong kerja sama regional, perdamaian, dan kemajuan negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sebagai ketua ASEAN, Indonesia berupaya memfasilitasi dialog dan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai isu penting. Juga, berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merespons tantangan dan peluang di kawasan Asia Tenggara.

Dalam persiapan menuju KTT ASEAN yang segera berlangsung, Indonesia telah berhasil menyelesaikan sekitar 80 persen agenda yang telah ditetapkan. ”Ministerial meetings di berbagai sektor juga telah sukses dilaksanakan,” ujar Airlangga kemarin (26/8).

Menurut Airlangga, ASEAN sebagai kawasan di Indo-Pasifik merupakan kawasan yang penting. Sebab, dalam 20–25 tahun terakhir, kawasan yang regionnya stabil hanya ASEAN. ”ASEAN salah satu daerah yang stabil pasca-Covid, pertumbuhannya positif, kemudian inflasinya juga relatif terkendali,” papar Airlangga.

Selama masa kepemimpinannya, Indonesia menggarisbawahi isu-isu penting seperti transisi energi dan digitalisasi. Berfokus pada ekonomi berkelanjutan, Indonesia meluncurkan inisiatif terkait dengan sustainable finance dan electric vehicle ecosystem. Keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian utama yang termanifestasi dalam dorongan untuk ekonomi berkelanjutan di wilayah laut ASEAN dan pengembangan energi terbarukan.

Airlangga mengungkapkan, di bidang ekonomi biru, ASEAN memiliki potensi besar dalam ekonomi kelautan seperti rumput laut, perikanan berkelanjutan, dan ekosistem kelautan. Di sektor energi hijau, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya saling berkolaborasi untuk mencapai target net zero emission. Inisiatif ini melibatkan energi terbarukan, termasuk pembangunan sumber daya seperti hydropower, geotermal, dan nuclear small modular reactor yang menjadi potensi besar Indonesia.

Menurut Airlangga, respons dari negara-negara anggota ASEAN terhadap kepemimpinan Indonesia juga sangat positif. ”Kepemimpinan Indonesia diakui sebagai kunci penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dukungan solid telah diberikan semua negara anggota ASEAN,” tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan bahwa sentralitas ASEAN perlu dilihat sebagai suatu kesatuan yang signifikan untuk integrasi ekonomi. ”ASEAN harus dilihat sebagai kawasan yang memiliki satu visi, satu identitas, dan satu komunitas,” ujar Arsjad.

Dia menyebut, ASEAN memiliki ekonomi besar dengan 700 juta populasi. Pertumbuhan ekonominya juga rata-rata mencapai 5,5 persen. ”Itu boleh dikatakan kita punya komunitas yang kuat. Supply chain di regional harus diperkuat dan supply chain dari kita jadi supply chain of the world. Itu menjadi input,” jelas dia. (*)

Reporter: JP Group

Kuasa Hukum PT Jaringan Jawa Pos Media Nusantara (JJMN) induk dari PT Duta Manuntung (DM) Andi Syarifuddin mengatakan, kasus dugaan penggelapan setifikat tanah milik perusahaan yang diduga dilakukan mantan petinggi Jawa Pos Zainal Muttaqin (ZM) telah ditangani oleh Bareskrim Polri kurang lebih satu tahun, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan atau menetapkan tersangkanya.

Penyidik telah menemukan lebih dua alat bukti yang sah yang menjelaskan bahwa sertifikat atas tanah yang tercacat atas nama ZM itu dibeli oleh PT Duta Manuntung dengan mempergunakan uang perusahaan, oleh karenanya penyidik menetapkan ZM sebagai tersangka sebagaimana dimaksud di Pasal 184 KUHAPidana.

Selanjutnya kedua alat bukti tersebut telah diteliti oleh jaksa dan dinyatakan telah lengkap atau P21, sehingga penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

“Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa penahanan ZM terkesan dipaksakan dan janggal dengan alasan bahwa sertifikat tanah itu benar atas nama ZM dan sertifikat tanah tersebut ada di rumah ZM, pendapat tersebut keliru karena tidak semua nama yang tercatat dalam sertifikat tanah adalah pemilik yang sah. Bisa saja namanya dipinjam (nominee), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya tentang adanya ketidakbenaran baik data yuridisnya maupun data fisiknya,” kata Andi.

Dalam perkara ini memang benar bahwa nama Zainal tercatat dalam sertifikat itu, secara formil sebagai pemilik, namun tidak memenuhi unsur materil sebagai syarat kepemilikan yang sah kerena dalam pembelian tanah itu Zainal tidak bisa membuktikan bahwa dirinya yang membayar tanah tersebut dengan mempergunakan uang pribadinya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli, artinya data yuridisnya harus dianggap tidak benar, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah-tanah yang diklaimnya itu sebagai miliknya.

Andi menambahkan, jika dengan alasan bahwa penahanan ZM itu terkesan dipaksakan dan janggal kerena sertifkat tanah itu ada di rumah ZM, pernyataan tersebut justru membuat terang pidananya.

“Mungkin lupa kalau pasal yang dituduhkan kepada ZM itu adalah pasal penggelapan. Pidana penggelapan itu terjadi jika barang yang ada dalam penguasaannya telah diminta, namun barang itu tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dalam perkara ini PT Duta Manuntung sudah dua kali meminta kepada ZM agar semua sertifikat tanah-tanah dikembalikan kepada perusahaan, namun ZM tidak mengembalikannya, sehingga PT Duta Manuntung membuat laporan polisi di Bareskrim Polri,” terangnya.

Pertanyaannya, kata Andi, apakah ZM bisa membuktikan bahwa tanah itu dibeli dengan mempergunakan uang pribadinya. Jika ZM tidak dapat membuktikan, bahwa tanah-tanah tersebut benar dibeli dengan uang pribadinya, itu artinya namanya hanya dipinjam (nominee), yang seharusnya tidak perludi pertahankan sampai masuk ke ranah hukum.

Kalau dikatakan PT Duta Manuntung mengklaim tanah itu adalah miliknya tapi tidak ada dasar yuridisnya yang menyatakan ada pengikatan jual beli, itupun juga keliru karena data yuridis itu bukan hanya data formil, tapi data yuridis itu adalah semua perbuatan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti jual beli di bawah tangan secara lisan hanya berdasarkan kuwitansi atau tanpa kuwitansi, sepanjang jual beli tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka jual beli itu dianggap sah, artinya kepemilikan itu berpindah secara hukum.

Dalam perkara ini PT Duta Manuntung cukup banyak bukti yang membuktikan bahwa benar tanah-tanah itu dibeli oleh perusahaan dengan mempergunakan uang perusahaan kemudian diatasnamakan Zainal sebagai direktur perusahaan pada saat itu.

Dan bahkan ZM saat menjabat diretur di PT JJMN pernah membuat surat edaran yang memerintahkan semua direksi di anak perusahaan yang namanya dipinjam atas nama aset perusahaan segera dibaliknama menjadi atas nama perusahaan.

Akibat surat edaran ZM itu banyak direksi perusahaan dari anak usaha PT JJMN dan PT Jawa Pos yang namanya tercatat di dalam sertifikat tanah milik perusahaan, dibalik nama menjadi atas nama perusahaan.

“Anehnya ZM sendiri yang memerintahkan kepada direksi lainnya, tapi ZM sendiri bersikeras mengklaim bahwa tanah milik perusahaan itu adalah miliknya,” tambah Andi. (rel/sih)