Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. (jawapos.com)
batampos – Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendukung sikap pemerintah RI yang menyayangkan kembali mencuatnya konflik antara Palestina dengan Israel beberapa waktu lalu.
“Saya mendukung sikap yang diambil Indonesia selama ini, bahwa kita memperjuangkan untuk ada penurunan ketegangan, proses perundingan yang lebih adil dengan memperhatikan hak rakyat Palestina dan menghentikan praktek politik apartheid yang dilaksanakan oleh Israel,” tegas Anies dalam kunjungannya ke Malang, Minggu (8/10) kemarin.
Ia mengungkapkan, akar dari permasalahan Palestina-Israel yang berkepanjangan ini merupakan ketidakadilan, penindasan, dan kependudukan tanah Palestina oleh Israel.
Akibatnya, Anies menyebut bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Israel membuat hampir 600 orang Palestina meninggal terbunuh dalam 2,5 tahun terakhir dan tak ada penegakan hukum bagi pelakunya.
“Jadi ketika pendudukan tanah, perluasan pemukiman ilegal, penekanan terhadap warga dalam sebuah tindakan apartheid, maka akan memunculkan reaksi perlawanan. Karena itu, kami melihat pentingnya kita semua untuk mendukung penyelesaian akar masalahnya (ketidakadilan), selama itu tidak diselesaikan maka akan terus berulang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah pemerintah yang terus memberikan perhatian terhadap eskalasi konflik Palestina-Israel yang mulai memanas lagi belakangan ini.
“Kita harus berpartisipasi aktif mewujudkan perdamaian dunia, dan itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tapi ditandai hadirnya rasa keadilan,” tegasnya.
“Dan itu harus dihadirkan di tanah Palestina sehingga kita saksikan kedamaian yang sesungguhnya,” pungkas Anies. (*)
Pasokan gas 3 kilogram masuk di salah satu pangkalan di Kecamatan Batam Kota.
batampos – Sebagian masyarakat Batam masih kesulitan untuk mendapatkan gas 3 Kg di pangkalan resmi. Hal itu dikarenakan masih banyaknya pangkalan gas yang kehabisan stok gas 3 Kg hingga Minggu (8/10).
Sulitnya mendapatakan gas dirasakan Taka, warga Mega Legenda, Batamcenter. Ia harus berkeliling mencari pangkalan di sekitar perumahaan, pasar hingga SPBU.
“Pom bensin tidak ada. Pangkalan gas di Medi (Perumahan Mediterania) ada 3 kosong semua. Semua toko di Legenda sampai pasar kosong semua,” ujar Taka.
Menurut dia, mencari gas hingga berjam-jam juga tak membuahkan hasil. Ia pun terpaksa pulang ke rumah dengan dua tabung kosong miliknya.
“Sampai sore tak ada gas, di rumah pun jadi tak bisa masak. Saya tanya ke pangkalan, sudah kosong sejak Sabtu,” jelas Taka.
Hal senada juga diungkapkan, Mira, warga Batamcenter yang sudah berkeliling sekitaran rumahnya untuk mencari gas. Beberapa pangkalan gas resmi ia dapati juga kehabisan stok.
“Sudah berkeliling tetap pada kosong semua. Bingung mau cari kemana lagi. Tanya saudara di kawasan Nongsa, katanya juga kosong,” imbuh Mira.
Ia mempertanyakan penyaluran gas yang dimaksimalkan seperti yang disampaikan Pertamina. Sebab, gas yang disalurkan langsung habis setelah sampai ke pangkalan.
“Baru juga dapat info gas datang, ternyata sudah langsung habis karena sudah ada yang pesan duluan. Katanya penyaluran maksimal, tapi kok masih kosong,” sebut Mira. (*)
Suasana perairan pulau Karimun Sabtu diselimuti kabut asap kiriman. f,TRI
batampos- Beberapa hari ini, Karimun mulai diselimuti kabut kiriman dari daerah lain. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Karimun Muhammad Tito Praditaputra menjelaskan, terjadinya kabut asap dikarenakan arah angin beberapa hari ini bertiup dari arah selatan, sehingga kabut asap dari Pulau Sumatera mulai memasuki daerah Karimun.
” Apabila dibanding hari Sabtu lalu, jarak pandangnya sendiri hingga siang hari ini mencapai 4 hingga 5 Kilo Meter (KM). Tapi kemarin (Minggu) dari hasil pengamatan terlihat sudah lebih baik yaitu berkisar 5 hingga 7 KM,” terangnya, Minggu (8/10).
Dengan terjadinya musim kemarau yang diserta kabut asap kiriman, pihaknya tetap menghimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas diluar rumah agar menjaga kondisi fisik dan tetap memperbanyak minum air mineral. Supaya tidak terjadi hidrasi nantinya, yang bisa mengakibatkan gangguan tubuh.
” Nah, untuk masyarakat yang berangkat melalui pelabuhan penumpang Tanjung Balai Karimun kita telah memasang informasi prakiraan cuaca yang bisa dilihat langsung,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala TU Puskesmas Tanjung Balai Azmi ketika dikonfirmasi Batam Pos, apakah banyak masyarakat atau pasien rawat jalan yang berobat diakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (Ispa). Ia mengatakan, hingga pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanjung Balai, Sabtu (7/10) lalu tidak ada terjadi lonjakan pasien yang terserang Ispa.
” Alhamdulillah, belum ada. Tapi, tetap kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Alangkah baiknya, keluar rumah menggunakan masker maupun perbanyak minum mineral,” pesannya.
Sedangkan, untuk kondisi udara prakiraan BMKG Karimun, untuk sepekan kedepan cuaca cerah antara 27-30 derajat celcius, kemudian arah angin permukaan dari barat, barat daya dan tenggara dengan kecapatan angin 10 kilometer per jam. Dengan kelembaban udara mulai 70 hingga 95 persen.(*)
batampos – Warga Batam kini diresahkan dengan beredarnya uang palsu. Salah satu korbannya yakni pedagang buah di Tos 3000, Tahan Halasan Samosir.
Informasi yang didapatkan, Halasan menerima uang palsu dari pembeli buah dengan pecahan Rp 50 ribu dan 100 ribu. Dalam sepekan ini, ia dua kali menerima uang palsu dengan nominal mencapai Rp 500 ribu.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono membenarkan adanya laporan peredaran uang palsu ini. Ia juga memastikan uang yang diterima Halasan dari pembeli buah tersebut palsu.
“Benar (ada laporan). Dari hasil pengecekan diduga uang tersebut palsu,” ujar Budi, kemarin.
Budi mengatakan tengah melakukan penyelidikan terhadap pengedar maupun pengguna uang palsu tersebut. Namun, ia mengaku masih minim petunjuk.
“Kita masih lakukan penyelidikan. Memang saat itu kondisi pasar dan pembeli ramai. Pedagangnya juga tidak tahu ciri-cirinya dan di lokasi juga tak ada CCTv,” kata Budi.
Dengan adanya temuan ini, Budi mengimbau masyarakat, pengusaha, maupun pedagang agar lebih teliti saat melakukan transaksi tunai. Dan, apabila menemukan uang palsu, segera laporkan ke pihak berwajib.
“Saat transaksi tunai perhatikan keaslian uang. Jika ditemukan tandai penggunanya dan langsung laporkan,” tutupnya.
Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang menangkap Rendiyanto Wicaksono, warga Tanjung Sengkuang, Batuampar. Pria 21 tahun ini diringkus karena menggunakan dan mengedarkan uang palsu.
Pelaku menyerahkan uang palsu tersebut kepada pemilik warung makan. Namun, uang yang digunakan jauh berbeda dengan yang asli, sebab merupakan uang mainan. (*)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan bertema Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045. (SALMAN TOYIBI/ JAWAPOS.COM)
batampos – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif, mengatakan capres Prabowo Subianto merupakan titik tengah, yang bisa menjadi pilihan pendukung Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan.
Menanggapi hal itu, Ali mengatakan, skema tersebut sangat logis. Terutama jika Prabowo head to head dengan Ganjar. Maka Prabowo bisa saja unggul.
“Saya kira hasil riset Poltracking memang benar. Siapapun yang kalah di putaran pertama, maka akan lari ke Prabowo,” ungkap Ali, Ahad (8/10).
Dari semua capres yang ada, menurut Ali, Prabowo menjadi titik temu dari polarisasi politik yang terjadi di Pemilu 2019 lalu, bahkan Pilkada Jakarta 2017.
“Harus diakui bahwa Prabowo masih menjadi simbol politik dalam upaya mengakhiri hegemoni PDIP,” ungkap Ali.
Menurutnya, siapapun yang tidak masuk putaran kedua, maka akan lari ke Prabowo. Tidak mungkin suara pendukung Ganjar lari ke Anies, atau suara Anies ke Ganjar.
“Konfiguasi pertarungan tiga capes ini, dalam berbagai sisi menguntungkan Prabowo,” papar pengamat politik yang mengajar di kampus UIN Jakarta ini.
Selain itu, menurut Ali, Peran Jokowi juga ada. Menurut Ali, Tingkat kepercayaan dan kepuasan publk terhadap Jokowi masih kuat. Sehingga jika Jokowi punya preferensi politik terhadap calon tertentu maka juga akan punya efek signifikan.
“Jokowi tentu punya kepentingan politik khususnya mempertahankan kebijakan-kebijakannya yang belum selesai. Sehingga Jokowi akan memberikan dukungan terhadap capres yang dipercayainya,” jelas Ali. (*)
Suasana Masyarakat Rempang yang memilih pindah ke Kawasan Central Buana Park, Kamis (5/10). F Dalil Harahap/Batam Pos.
batampos – Masyarakat Rempang yang sudah pindah ke Batam berharap pemerintah komitmen dengan janji awal sehingga mereka bersedia pindah. Salah satunya adalah tempat relokasi.
Mereka menolak rancangan pemerintah yang akan merelokasi mereka ke lahan kosong dekat Kampung Tanjung Banon. Mereka inginnya direlokasi ke wilayah baru di Dapur Tiga seperti awal perjanjian.
“Tahunya kami, pemerintah akan buka kampung baru buat kami di Dapur Tiga, makanya kami pindah. Kok sekarang malah ke Tanjung Banon arahnya. Kami jelas menolak itu,” ujar Yana, warga Pasir Panjang yang sudah pindah ke Ruko Buana Central Park, Tembesi.
Alasannya, lanjut Yana, mereka tidak mau jadi bahan gunjingan ke depannya karena menumpang di kampung orang.
“Tahulah situasi di sana sekarang. Yang sudah pindah ataupun daftar mau direlokasi jadi musuh warga yang menolak. Nah kalau kami nanti kembali ke sana (Tanjung Banon) tentu jadi bahan omongan nantinya. Itu yang kami tak mau pak. Kalau tak jadi di Dapur Tiga, lebih baik kami balek ke Pasir Panjang. Tak apa kami tak dianggap warga yang menolak relokasi di sana,” kata Yana.
Selain masalah tempat relokasi, warga yang sudah pindah juga meminta pemerintah serius dengan proses relokasi bagi warga yang sudah mendaftar. Menurut warga yang sudah pindah, total daftar awal warga yang bersedia pindah sudah mencapai 317 kepala keluarga, namun yang sudah dipindahkan baru belasan kepala keluarga.
Mereka yang sudah pindah juga kembali resah karena pemerintah dianggap tidak serius dengan pemindahan tersebut.
“Kami masih terus komunikasi dengan saudara-saudara kami di sana yang sudah daftar tapi belum pindah. Mereka dianggap penghianat oleh warga yang menolak. Kemarin kalau Menteri Bahlil singgah ke lokasi kami ini, itu yang saya mau tanyakan. Apa alasannya kok pemindahan sepertinya tidak serius. Padahal banyak yang sudah daftar. Trip awal kami saja yang daftar sudah 317 KK. Masa baru kami-kami ini saja yang dipindahkan, ” ujar Yana. (*)
batampos– Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Batam sukses menyelenggarakan diskusi yang menarik dan inspiratif mengenai tantangan dan masa depan politik anak muda di Indonesia.
Acara berlangsung di Blezzin Cafe, Habibie Pollux Batam Center, Sabtu (7/10/2023) dan dihadiri oleh berbagai kalangan tokoh pemuda yang antusias.
Diskusi ini menghadirkan narasumber-narasumber berpengalaman dalam dunia politik nasional, termasuk Grace Natalie, seorang Tokoh Nasional, Ir Onward Siahaan, Anggota DPRD Kepri, Rikson Tampubolon, Ketua GAMKI Kepri dan juga Ketua Komisi Pemuda Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Kepri, serta Binsar Pasaribu, seorang Tokoh Mahasiswa dari GMKI.
Diskusi ini dimoderatori Mangara Sijabat, yang juga menjabat sebagai Ketua GAMKI Batam dan seorang pengacara muda di Kota Batam.
Grace Natalie, salah satu narasumber yang datang dari Jakarta memberikan pandangan dan pemahaman kepada pemuda di Batam tentang bagaimana mereka dapat terlibat aktif dalam kegiatan politik.
Grace menyampaikan, sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat partisipasi pemuda dalam kehidupan publik.
Grace Natalie, yang juga merupakan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menekankan pentingnya pemuda untuk aktif dalam dunia politik guna menjaga keutuhan nilai-nilai kebangsaan negara.
”Walaupun partai politik dan lembaga perwakilan rakyat kita hari ini, disurvei sebagai lembaga yang minim kepercayaan, tetapi kita tidak boleh diam. Kita harus ikut dalam upaya merubah konstalasi politik kita. Kita harus memenuhi dunia politik kita orang-orang baik khususnya dari unsur orang muda,” jelas Grace seperti dikutip dari rilisnya.
Rikson Tampubolon, yang juga seorang dosen di kota Batam, menekankan pentingnya pemuda untuk terlibat dalam dinamika politik di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pemuda tidak boleh bersikap apolitis, dan diskusi seperti ini merupakan upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda gereja yang kadang-kadang masih bersikap apolitis.
Onward Siahaan, anggota DPRD Provinsi Kepri, juga memberikan motivasi kepada audien untuk tetap memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan politik Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa terlibat dalam politik adalah langkah untuk mewujudkan impian masyarakat lewat aksi nyata.
Mayshine Debora Panaha, Ketua GMKI Batam terpilih, dalam sambutannya, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pilar demokrasi, yaitu pemilu.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh, seperti Sekretaris Umum GAMKI yang juga senior GMKI, Alan Singkali, Sekretaris DPD GAMKI Kepri Wilson Zalogo, serta beberapa pengurus GAMKI dan GMKI di Kota Batam dan Provinsi Kepri. Turut hadir juga beberapa tokoh dari Partai PSI, kelompok mahasiswa Cipayung, pemuda Katolik, media, tokoh pemuda gereja, dan banyak lagi.
Diskusi ini memberikan wadah bagi pemuda untuk mendiskusikan peran mereka dalam politik dan menjadi inspirasi bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan perubahan positif di Indonesia. (*)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB untuk JawaPos.com)
batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua.
“PPPK dan ASN akan kita jadikan dalam satu sistem, mereka juga akan dapat pensiun, karena ke depan, sistemnya akan lebih defined contribution dengan mengiur. Sehingga nanti mereka nanti juga akan mendapat pensiun,” kata Anas kepada wartawan usai Sidang Paripurna, ditulis Minggu (8/10).
Sementara itu, mengutip Pasal 21 ayat dalam Rancangan Undang-Undang ASN yang telah disahkan DPR, tertulis pegawai ASN akan mendapatkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
“Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan,” bunyi Pasal 22 ayat (4).
Tak hanya itu, pegawai ASN juga akan mendapat tunjangan dan fasilitas yang didapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan tunjangan dan fasilitas individu.
“Presiden dapat melakukam penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” tulis Pasal 21 ayat 10.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, hari ini, Selasa (3/10).
Ada tujuh agenda transformasi yang tertuang dalam UU ASN. Meliputi rekrutmen CPNS lebih fleksibel sehingga tidak perlu lagi menunggu siklus tahunan hingga penataan tenaga non-ASN atau honorer diharapkan segera diselesaikan dengan ditargetkan selesai pada 24 Desember 2024. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait
batampos – Kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. Sehingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang berada di BP Batam.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. Ia melanjutkan, dalam mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan, adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973.
Dalam peraturan itu, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007.
Lalu 19 tahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Presiden saat itu, Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.
Dengan adanya landasan hukum tersebut, BP Batam kemudian membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1992 hingga tahun 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar.
“Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang,” ujarnya, Rabu (4/10/2023).
Selain Keppres 28 tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dalam PP Nomor 5 tahun 2011 itu, disebutkan jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias dan gugusannya.
Masih dalam PP Nomor 5 tahun 2011, juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam.
Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut, sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang.
Jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementrian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor.
“Jika investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang, harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian diatas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam,” jelas Ariastuty.
Ariastuty menambahkan, saat ini lahan yang dialokasikan ada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City akan diberikan kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser dari tempat asalnya ke tempat baru yang lebih tertata rapi.
Pergeseran ini, demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di kawasan Rempang Eco City.
Kompensasi yang diberikan itu berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya.
Nantinya di tempat yang baru, akan dibangun fasilitas pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga hingga pasar.
Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai.
Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi.
Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.
Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya.
Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.
Biaya hidup hingga biaya sewa hunian itu akan diberikan sampai warga benar-benar telah menempati hunian baru.
“Jadi untuk saat ini sudah terdapat lebih dari 341 warga Rempang sudah setuju untuk digeser, dan sekitar 20 warga sudah pindah ke hunian sementara. Sementara sisanya akan segera pindah sejalan dengan lengkapnya persyaratan administrasi,” ujarnya.
25 KK Sudah Tempati Hunian Sementara
BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap delapan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ke hunian sementara, Sabtu (7/10/2023).
Jumlah ini pun menambah daftar KK yang sudah menempati hunian sementara menjadi 25 KK.
Progres tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi di Kawasan Rempang.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah ke depannya.
Bukan tanpa alasan, sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.
“Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara,” ujar Ariastuty, Minggu (8/10/2023).
Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.
“Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN,” pungkasnya.
Sementara, warga asli Desa Pasir Panjang Syum Harimaryatullah atau akrab disapa Nek Syum, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pemerintah.
Hal ini pula yang membuat perempuan paruh baya tersebut rela untuk bergeser dari kampung halamannya.
“Saya pindah ke tempat yang baru secara sukarela dan penuh keikhlasan. Saya memikirkan nasib anak-cucu agar lebih sejahtera ke depannya di kampung yang baru nanti,” ungkapnya.
Senada dengan Nek Syum, Desi Darmawati berharap program Rempang Eco-City dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi warga.
“Saya pindah murni keputusan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya ingin hidup lebih baik sehingga bisa lebih berkembang dan maju,” ujarnya. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait
batampos – Kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. Sehingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang berada di BP Batam.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. Ia melanjutkan, dalam mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan, adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973.
Dalam peraturan itu, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007.
Lalu 19 tahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Presiden saat itu, Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.
Dengan adanya landasan hukum tersebut, BP Batam kemudian membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1992 hingga tahun 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar.
“Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang,” ujarnya, Rabu (4/10/2023).
Selain Keppres 28 tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dalam PP Nomor 5 tahun 2011 itu, disebutkan jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias dan gugusannya.
Masih dalam PP Nomor 5 tahun 2011, juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam.
Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut, sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang.
Jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementrian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor.
“Jika investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang, harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian diatas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam,” jelas Ariastuty.
Ariastuty menambahkan, saat ini lahan yang dialokasikan ada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City akan diberikan kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser dari tempat asalnya ke tempat baru yang lebih tertata rapi.
Pergeseran ini, demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di kawasan Rempang Eco City.
Kompensasi yang diberikan itu berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya.
Nantinya di tempat yang baru, akan dibangun fasilitas pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga hingga pasar.
Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai.
Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi.
Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.
Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya.
Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.
Biaya hidup hingga biaya sewa hunian itu akan diberikan sampai warga benar-benar telah menempati hunian baru.
“Jadi untuk saat ini sudah terdapat lebih dari 341 warga Rempang sudah setuju untuk digeser, dan sekitar 20 warga sudah pindah ke hunian sementara. Sementara sisanya akan segera pindah sejalan dengan lengkapnya persyaratan administrasi,” ujarnya.
25 KK Sudah Tempati Hunian Sementara
BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap delapan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ke hunian sementara, Sabtu (7/10/2023).
Jumlah ini pun menambah daftar KK yang sudah menempati hunian sementara menjadi 25 KK.
Progres tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi di Kawasan Rempang.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah ke depannya.
Bukan tanpa alasan, sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.
“Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara,” ujar Ariastuty, Minggu (8/10/2023).
Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.
“Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN,” pungkasnya.
Sementara, warga asli Desa Pasir Panjang Syum Harimaryatullah atau akrab disapa Nek Syum, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pemerintah.
Hal ini pula yang membuat perempuan paruh baya tersebut rela untuk bergeser dari kampung halamannya.
“Saya pindah ke tempat yang baru secara sukarela dan penuh keikhlasan. Saya memikirkan nasib anak-cucu agar lebih sejahtera ke depannya di kampung yang baru nanti,” ungkapnya.
Senada dengan Nek Syum, Desi Darmawati berharap program Rempang Eco-City dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi warga.
“Saya pindah murni keputusan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya ingin hidup lebih baik sehingga bisa lebih berkembang dan maju,” ujarnya. (*)
