batampos – Sejumlah warga kampung Tua Pasir Panjang, Kelurahan Rempang Cate mulai pindah ke Batam. Pemindahan secara bertahap ini terjadi pada Selasa (3/10) malam, usai menerima sosialisasi dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam yang dilaksanakan di kampung tua Pasir Panjang siang sebelumnya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi, dalam sosialisasi tersebut menjamin fasilitas dan biaya tempat tinggal sementara masyarakat yang pindah ke Batam sebelum tempat relokasi mereka siap dibangun. Seperti yang disampaikan dari awal, Rudi menyampaikan pemerintah akan menyediakan lahan dan hunian pengganti di sekitar Kampung Tanjung Banun.

Baca Juga: Tim Advokasi Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Kericuhan Demo di Kantor BP Batam

Lahan dan hunian pengganti ini akan segera dibangun dan sementara waktu masyarakat yang kampungnya masuk dalam kawasan pengembangan pindah ke Batam dan difasilitasi pemerintah.

“Mohon pengertian bapak ibu. Ini untuk kebaikan bersama,” ujar Rudi kepada masyarakat Kampung Pasir Panjang.

Usai sosialisasi tersebut, sejumlah warga dikabarkan langsung pindah ke kontrakan baru yang disediakan pemerintah di kota Batam. Sebagian masyarakat Pasir Panjang berbesar hati dan berharap apa yang dijanjikan pemerintah itu benar terlaksana nantinya. Termasuk lahan garap yang menggantikan kawasan perkebunan mereka.

“Ada delapan kepala keluarga yang pindah malam tadi,” ujar Lurah Rempang Cate Agus Sofyan, kemarin.

Baca Juga: Warga Batam Ini Tega Jual Pacar Lewat Aplikasi Michat di Bintan, Tarif Sekali Kencan Rp1 Juta

Kapolsek Batuaji AKP Sandy Pratama Putra mengakui ada empat kepala keluarga dari Kampung Tua Pasir Panjang yang pindah ke wilayah hukum Polsek Batuaji pada, Rabu (4/10).

“Iya ada empat KK. Nanti kami sambangi mereka sekalian mendukung mereka yang telah kooperatif dengan rencana pengembangan itu,” ujar Sandy.(*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Provinsi Kepulauan Riau menjadi pilot project atau proyek percontohan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dan wilayah bebas korupsi (WBK).

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan saat bertugas pelayanan di Kepri sudah bertransformasi ke era digital. Sehingga pelayanan bisa dipantau sendiri oleh pemohon. Hal ini juga meminimalisir adanya tindakan korupsi.

Pelayanan digital bisa memangkas waktu pelayanan, dan anggaran yang biasa digunakan dalam pelayanan konvensional.

“Alhamdulillah Pak menteri, kami sudah punya mal pelayanan publik di Batam, Tanjungpinang, dan akan menyusul Karimun, Bintan, Anambas, dan Natuna,” jelasnya saat membuka acara pencanangan one local government one zona integritas (OLGOZI), di Best Western Panbil, Rabu (4/10).

Baca Juga: Kabar Baik, Jadwal Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda Desember 2024

Provinsi Kepri konsisten untuk mewujudkan WBBM dan WBK, usai dipilih sebagai wilayah percontohan. Kepri komitmen untuk menjalankan pelayanan bersih, dan memudahkan masyarakat Kepri.

“Persoalan di Kepri hanya satu yakni belum semua bisa mendukung pelayanan digital. Makanya saya terus minta pada Kominfo untuk terus membantu Kepri untuk pendirian BTS. Karena kasihan juga kalau guru di wilayah 3T harus ke provinsi hanya untuk urus kenaikan pangkat dan lainnya,” terangnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan melalui program OLGOZI provinsi yang menjadi percontohan bisa mencapai dan mewujudkan pelayanan yang bersih.

“Birokrasi bersih, melayani, dan lincah dalam pelayanan. Jangan ada lagi terjebak dalam tumpukan berkas,” sebutnya yang hadir secara virtual.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Kemenpan adalah perekrutan tenaga honorer yang serampangan. Jangan ada lagi honorer direktur tidak melalui proses yang aturan, kebutuhan.

Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Batam Naik, Turis Malaysia Naik Signifikan

“Serampangan jangan ada lagi. Sehingga menjadi beban anggaran. Kalau direkrut dengan benar saya rasa tidak ada masalah. Meskipun di beberapa tempat honorer menjadi palang pintu pelayanan,” ungkapnya.

Selain itu, Anas mengungkapkan pemerintah sudah menerapkan sistem transparan, dan kredibel. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menitip dalam proses perekrutan ASN.

“Sekarang sudah sistem CAT. Tak ada lagi yang bisa titip menitip. Kita tidak lupa kalau dulu birokrasi kita begitu. Ini yang diubah. Semuanya by sistem, jadi yang berhubungan langsung bisa lihat,” ujar mantan Bupati Banyuwangi ini.

Ia juga menyinggung soal kinerja beberapa kepala dinas yang sering kali loyal kepada gubernur, namun tidak paham akan tugas yang diberikan.

“Saya tegaskan kepala dinas harus paham tugasnya. Jangan hanya karena loyal kepada kepada daerah, tapi tak kuasai dan paham tanggung jawab,” tambahnya.

Baca Juga: Tersangka Korupsi, Oknum Pegawai Pegadaian Batam Diserahkan ke Pengadilan Tipikor

Menteri Anas juga menyampaikan ada aturan terkait UU ASN yang mengatur soal kenaikan pangkat ASN yang bertugas di wilayah 3T. Kenaikan pangkat lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan.

“Kalau bertugas di 3T bisa naik pangkat dalam dua tahun, kalau di perkotaan bisa empat tahun. Ini bentuk apresiasi kami kepada mereka yang mau bertugas di wilayah 3T,” tutupnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto mengatakan pencanangan ini bertujuan untuk mendorong daerah menuju WBBM dan WBK.

“Saat ini mayoritas masih kementerian yang lolos, dan dianugrahi dua kategori pelayanan tersebut. Kalau daerah masih sangat sedikit. Makanya hari ini ada tiga daerah kami canangkan bisa mewujudkan visi dan misi WBBM dan WBK,” terangnya.

Pelayanan yang bersih, dan bebas korupsi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Penting sekali melahirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat.

“Ini upaya kami. Memang sulit mencapai itu, karena banyak kriterianya. Namun dengan pencanangan ini daerah didorong untuk terus mengevaluasi dan memperbaharui pelayanan yang lebih transparan,” ungkap Erwan.

Reporter: YULITAVIA

batampos – Gas subsidi 3 kilogram masih sulit didapat di sejumlah wilayah di Batam. Wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Sagulung dan Batuaji juga demikian. Pangkalan sering kekosongan stok gas 3 kg sehingga masyarakat kesulitan.

Jikapun ada, hanya di lapak pedagang eceran yang jual diatas harga eceran tertinggi kisaran Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per tabung.

Sejumlah pangkalan yang ditemui mengakui stok dari agen tersendat sehingga stok gas 3 kg ini kosong dalam waktu yang lama.

Baca Juga: Warga Batam Minta Pengelolaan Parkir Transparan dan Berkarcis

“Kadang sekali saja seminggu diantar. Biasanya rutin kalau habis langsung antar,” ujar Rini, pemilik pangkalan di Seibinti, Sagulung.

Karenanya stok gas yang biasanya diatas 50 tabung selalu habis dalam sehari. Warga yang sudah kewalahan mencari pasokan gas akhirnya menyerbu satu pangkalan yang sama jika stok gas didatangkan. Itu terjadi sudah sepekan belakangan ini.

Masyarakat Seibeduk yang sudah lama mengeluh susahnya pasokan gas melon ini juga masih merasakan situasi sulit yang sama.

Baca Juga: Warga Batam Terima BLT Kemiskinan Ekstrem Mulai Bulan Ini

Pihak Pertamina saat dikonfirmasi mengaku ada kendala dengan pendistribusian gas di lapangan. Itu karena satu unit Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Batam mengalami kerusakan.

“Iya, kami sampaikan dalam sepekan mendatang akan ada kendala pendistribusian gas elpiji ke masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan dari sala satu SPBE milik Pertamina di Batam,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria. (*)

Reporter: Eusebius Sara