Kabiro Humas dan Promosi BP Batam, Ariastuty Sirait. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Lokasi relokasi warga Rempang sebelumnya di Dapur 3, Sijantung, Galang. Namun, setelah pertemuan Menteri Investasi, Bahlil Lahladia, relokasi warga Rempang tetap di Pulau Rempang.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait. Ia mengatakan, lokasi tersebut masih akan dikomunikasikan lagi untuk kepastiannya.
“Tanjungbanun, Rempang. Kita tunggu yah,” kata Tuty.
Namun, Tuty mengatakan, lokasi tersebut belum pasti. Masih perlu dirapatkan lagi. Ia mengatakan, akan menyampaikan lagi, jika lokasi tersebut sudah dipastikan.
“Masih kemungkinan pindah ke Dapur 6, Tanjungbanun,,” tuturnya.
Sebelumnya, diberitakan relokasi tahap I seluas 2000 hektare. Lahan seluas itu, nantinya akan digunakan untuk kawasan industri. “Pergeseran (relokasi) tetap berjalan, investasi tetap berjalan di Sembulang, Rempang,” kata Tuty kepada Batam Pos, Selasa (19/9).
Ia mengatakan, dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, relokasi tahap I dimulai dari 20 September. Namun saat ini, kata Tuty waktu relokasi bersifat dinamis.
Tidak ada jadwal pasti dari tenggat waktu relokasi. “Bersifat dinamis, mungkin diperpanjang ke 28 (September),” tutur Tuty. (*)
Kadis Perkim Bintan, M Irzan menjelaskan site plan TPU baru yang berada di kawasan hutan lindung Sei Jago, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (20/9/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan hutan lindung Sei Jago, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara resmi digunakan.
Peresmian TPU seluas 3,9 hektare ini ditandai pembukaan tirai plang TPU dan penandatanganan prasasti TPU oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Rabu (20/9/2023).
Dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan sertifikat arah kiblat yang diterbitkan Kemenag Bintan.
Kadis Perkim Bintan, M Irzan mengatakan, TPU ini sudah bisa digunakan. Untuk tahap awal sudah disiapkan untuk 100 hingga 150 makam.
“TPU ini sudah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Dia mengatakan, TPU ini memiliki luas sekira 3,9 hektare (ha) terdiri dari 2/3 dari luas makam akan digunakan untuk pemakaman muslim sedangkan 1/3 lagi untuk pemakaman nasrani.
Saat ini, kata dia, pematangan lahan TPU sudah 80 persen. Ke depan masih dibutuhkan pematangan lahan lanjutan.
Dia juga mengatakan, ke depan lahan TPU akan dibangun dengan konsep taman pemakaman umum. Bentuk makam dan nisan akan diseragamkan dengan konsep taman.
“Tidak ada keramik karena akan ditutup rumput. Nisan seragam model berbaring. Jadi ada kesan estetik,” kata dia.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan, TPU ini sudah bisa digunakan mengingat lahan TPU Kampung Kamboja, Tanjunguban sudah tidak tersedia lagi.
“TPU ini sudah bisa digunakan namun masih diperlukan penataan,” kata dia.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan memenuhi penyediaan fasilitas umum di lokasi TPU.
Dia juga berharap, pembangunan TPU dengan metode hybrid gabungan antara APBD Bintan dan swadaya dari masyarakat. (*)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. ANTARA/HO-BRIN (ANTARA/HO-BRIN)
batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan badan baru bernama Indonesian Research and Innovation Fund (IRIF). Tujuannya mengintegrasikan tiga komponen ekosistem penelitian dan inovasi. Mulai dari hibah pendanaan, mobilisasi peneliti, dan penggunaan infrastruktur riset.
Peluncuran IRIF tersebut disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko usai pembukaan Indonesia Reseach and Innovation Expo (Inari Expo) 2023 di Cibinong, Kab. Bogor kemarin (20/9). Dia menjelaskan IRIF dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN sebagai lembaga pendanaan di bidang riset dan inovasi di Indonesia. Sekaligus meningkatkan nilai tawar BRIN di bidang riset dan inovati di tingkat global.
Dia menjelaskan IRIF tidak secara langsung menyediakan dana hibah untuk riset dan inovasi. Lebih dari itu, IRIF mengumpulkan sejumlah skema pendanaan riset yang bersumber dari APBN maupun dana abadi di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Handoko mencontohkan salah satu skema pendanaan riset adalah Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM).
Kemudian untuk dana abadi penelitian yang ada di LPDP saat ini sekitar Rp 13 triliun. Dari dana pokok tersebut, setiap tahun menghasilkan nilai manfaat Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar. Dana tersebut kemudian dikelola bersama BRIN untuk hibah riset dan inovasi.
“Nah IRIF itu kumpulan dari skema fungsi kita sebagai funding agency. Jadi tidak hanya hibah riset dalam bentuk uang, tetapi juga infrastruktur kemudian juga mobilitas periset,” tuturnya. Handoko menuturkan kegiatan riset dan inovasi tidak sebatas soal pendanaan saja. Tetapi juga terkait dengan infrastruktur atau peralatan penelitian. Kemudian juga SDM penelitinya.
Menurut Handoko, infrastruktur riset itu justru yang memakan biaya cukup besar. “Kami open infrastruktur riset,” jelas mantan Kepala LIPI itu. Banyak perusahaan tidak menjalankan riset, karena terkendala peralatan yang mahal. Mereka lebih memilih inovasi yang sudah jadi. Dengan adanya infrastruktur riset yang bebas digunakan dan ketersediaan peneliti diharapkan bisa menumbuhkan budaya riset dan inovasi di Indonesia.
Sementara itu Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono mengatakan BRIN membentuk IRIF untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur riset dan inovasi sebagai sumber pendanaan yang terintegrasi. IRIF akan memperkuat peran BRIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendanaan terintegrasi di bidang riset dan inovasi.
Menurut Agus berbagai skema fasilitasi riset telah dimanfaatkan oleh periset dari berbagai kalangan di dalam negeri. Baik dari BRIN, perguruan tinggi, swasta, industri, maupun masyarakat umum. Namun untuk skala internasional, IRIF inilah yang berfungsi sebagai jembatan antara periset luar negeri dengan dalam negeri.
“Jadi IRIF ini seperti jembatan atau hub yang menghubungkan para periset dalam negeri dengan periset dari berbagai lembaga riset di luar negeri,” katanya. IRIF bakal menjadi satu-satunya lembaga pendanaan terintegrasi di dalam BRIN di bidang riset dan inovasi di Indonesia.
Mekanisme pemanfaatan IRIF kata Agus, menggunakan pola kerja sama internasional di bidang riset dan inovasi. Artinya pihak luar negeri dapat melakukan riset di Indonesia atau sebaliknya melalui skema kerja sama kedua belah pihak. Riset tersebut nantinya akan didanai oleh kedua belah pihak dan skema ini biasa terjadi dengan mekanisme joint fund.
“IRIF nanti bisa dimanfaatkan oleh para periset kita atau periset luar negeri yang ingin melakukan riset yang berkolaborasi dengan periset luar negeri,” jelasnya. Misalkan periset Jepang ingin melakukan kolaborasi riset dengan Indonesia di bidang pangan. Maka melalui kerjasama bilateral IRIF dengan funding agency Jepang, IRIF akan membiayai periset Indonesia. Sedangkan periset Jepang akan dibiayai oleh funding agency Jepang, melalui mekanisme joint fund. (*)
Ilustrasi: Ustaz Abdul Somad mengisi tausiyah di Batam.
batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau melakukan patroli cyber untuk melacak akun-akun media sosial yang menyebarkan berita bohong Ustaz Abdul Somad (UAS) ditangkap karena memberi bantuan makanan saat aksi unjuk rasa warga Rempang.
“Kami masih melakukan patroli cyber untuk melacak akun-akun tersebut, masih butuh waktu,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi saat dihubungi, Rabu (20/9).
Dia menjelaskan, dari apa yang sudah mereka dalami, akun-akun media sosial yang membuat konten bohong tersebut tidak hanya berada di Kepri, tapi juga berada di luar Kepri. Sehingga butuh waktu untuk mencari tahu pemilik akun tersebut.
“Penyebar hoaks ini kan bisa menyebarkan dari mana saja, ada yang mungkin mereka berada di Kepri atau di luar Kepri. Jadi ini yang kami dalami,” kata dia.
Sedangkan untuk banyaknya akun-akun yang menyebarkan konten bohong tersebut, Nasriadi mengatakan jumlahnya tidak mencapai ratusan.
“Tidak sampai ratusan, sekitar belasan atau puluhan saja,” katanya.
Sementara, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan lagi kabar bohong tersebut. Apabila masih dilakukan, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum.
“Saya minta ke seluruh masyarakat yang menerima atau mendapatkan berita bohong itu, jangan disebarkan. Karena, saat ini situasi di Pulau Rempang juga sudah mulai kondusif, jangan ada lagi kabar-kabar yang bisa membuat keadaan menjadi panas lagi,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa, memang ada pemanggilan terkait pemberian bantuan makanan pada saat aksi tersebut, tetapi bukan Ustadz Abdul Somad, melainkan rekannya yakni Burhan.
“Benar saudara Burhan yang merupakan rekan dari Ustaz Abdul Somad, kami panggil untuk dimintai keterangan klarifikasi, dan yang bersangkutan kooperatif,” kata dia. (*)
Ilustrasi Tes CPNS dan PPPK Pemko Batam di Kantor BKN.
batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam kembali membuka kesempatan bagi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini.
Sekretaris Disdik Batam, Qurniadi mengatakan seleksi penerimaan memang sudah dibuka, hal ini berdasarkan informasi yang diterima. Namun untuk formasi yang akan dibuka masih dibahas di pusat.
“Hari ini (kemarin, red) perwakilan Disdik Batam masih di Jakarta terkait formasi PPPK ini. Ada pembahasan antaran MenpanRB dan Kemendikbud. Mungkin sore ini lah baru ada kepastian formasi apa saja yang diberikan untuk Batam,” kata dia saat dihubungi, Rabu (20/9) melalui sambungan telepon.
Qurniadi menjelaskan pembukaan CASN ini biasa dibagi beberapa tahap. Pertama tahap kementerian, setelah itu baru penerimaan untuk daerah dibuka.
“Kalau di website dan informasinya memang hari ini. Tapi perwakilan Disdik masih rapat di pusat. Mungkin dalam waktu dekat ini ada jawaban pastinya,” kata dia.
Ia menyebutkan untuk saat ini terdapat kurang lebih 400-500 tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan. Untuk itu, ia mendorong kesiapan diri dari peserta, agar bisa memanfaatkan kesempatan pembukaan CASN tahun ini.
Kepala Bidang SDM, Dinas Kesehatan Kota Batam, Harri Fajri Zisoni mengatakan untuk detail formasi masih dibahas di pusat. Sehingga belum diketahui formasi apa saja yang diberikan pusat terhadap Dinas Kesehatan Kota Batam tahun 2023 ini.
“Sedang dirapatkan di pusat. Belum bisa ditetapkan. Coba kontak Bu dr Christiana. beliau yang tahu data persisnya. Beliau sedang desk di pusat,” kata dr Harri melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan formasi CASN belum ada. Hal ini karena tergantung pusat, untuk daerah hanya melaksanakan.
“Tapi mulai hari ini yang buka pendaftaran adalah PPPK,” singkatnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah, mengatakan Batam mendapatkan 1.100 formasi CASN tahun ini. Pembukaan seleksi ini diberikan untuk pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
batampos – Divisi Hubungan Internasional (Dihubinter) Polri dan Polda Kepri menyerahkan 153 warga Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terlibat dalam kasus love scamming (kejahatan berkedok asmara) yang menjadikan Batam dan Singkawang sebagai markas. Mereka dideportasi dari Bandara Internasional Batam langsung ke Tiongkok, Rabu (20/9).
Foto-foto: Cecep Mulyana/Batam Pos Petugas kepolisian bersama petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam mengawal WNA asal Tiongkok yang menjadi tersangka dalam kasus love scamming untuk dipulangkan ke negara asalnya di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (20/9).
Ke-153 WN Tiongkok ini dibekuk Ditreskrimsus Polda Kepri bersama Divhubinter Interpol Polri dan Kepolisian Tiongkok di Batam, Kepri, beberapa waktu lalu. Jumlahnya mencapai 132 orang.
Selain itu, juga ada 21 tersangka yang dibekuk jajaran Polda Kalbar, khususnya Polres Singkawang untuk kasus serupa dan diterbangkan bersama-an menggunakan pesawat China Southern yang dicarter dari Tiongkok. Para tersangka ini akan menjalani proses hukum di negara asal, sehingga pemulangan kemarin dikawal kepolisian Tiongkok.
Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, menyampaikan, ini merupakan silent operation
P to P (police to police) untuk menangkap para tersangka dari Tiongkok yang melakukan kejahatan love scamming di Indonesia. ”Dalam hal ini Polda Kepri dan Polda Kalbar bersama Divhubinter sejak Agustus lalu telah mengungkap 153 tersangka yang mereka sebagian besar dari Tiongkok,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, terkait operasi ini juga dilakukan penangkapan oleh Polda Kalbar, khususnya Polres Singkawang. ”Iya, pada hari ini kami memulangkan mereka untuk proses hukum di negara Tiongkok. Sementara di wilayah Indonesia mereka melakukan pelanggaran imigrasi oleh karena itu dideportasi ke negara asal,” terangnya.
Divhubinter mengapresiasi pengungkapan kasus ini dari Polda Kepri dan Polda Kalbar sesuai dengan arahan Kapolri untuk bersama menangani kejahatan trans nasional ini, agar wilayah Indonesia terbebas dari para pelaku kejahatan internasional. ”Seluruh pelaku sudah ditangkap semua di Batam dan Singkawang, namun tidak menutup kemungkinan daerah lain maka nanti akan kami deteksi,” ujarnya.
Divhubinter siap memfasilitasi pengungkapan untuk Polda Kepri dan Polda Kalbar. Lebih lanjut kasus serupa juga pernah terjadi di beberapa daerah Jakarta dan Surabaya.
”Polda daerah lain juga melakukan kerja sama internasional dalam mengungkap kasus love scamming ini,” ujarnya.
Pola kejahatan trans nasional dengan love scamming ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Divhubinter pernah menyampaikan informasi ke Filipina dan ditangkap sebanyak seribu orang, kemudian di Myanmar juga terjadi dan pelakunya terdapat warga Indonesia.
”Kasus di Filipina dan Myan-mar itu beberapa pelakunya warga Indonesia dan menargetkan korbannya warga Indonesia. Jadi ini adalah kejahatan yang terorganisir,” ungkapnya.
Krishna juga menyebut kejahatan ini terorganisir yang dikelola dengan nilai investasi yang sangat besar dan keuntungan yang juga besar. ”Divhubinter melakukan kerja sama dengan kepolisian negara-negara lainnya untuk melakukan penangkapan di luar negeri seperti di Filipina dan Myanmar,” kata dia.
Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun, menyampaikan bahwa kerja sama Ditreskrimsus Polda Kepri bersama Divhubinter dan Kepolisian Tiongkok berhasil mengamankan 132 orang bersama barang bukti. ”Operasi ini merupakan petunjuk dari Mabes Polri sehingga bisa berjalan dalam joint operation dan penegakan hukum bisa ditindaklanjuti sehingga tidak ada lagi wilayah Kepri dijadikan tempat beroperasi pelaku-pelaku kejahatan trans nasional,” ujarnya.
Krishna juga menyebutkan, Polri akan terus berusaha mengungkap kasus-kasus kejahatan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai tempat beraksinya para pelaku kejahatan. Apabila kejahatan-kejahatan seperti itu dibiarkan, lanjutnya, dan pihaknya tidak mampu melakukan pengungkapan, maka akan menjadi catatan buruk bagi Indonesia.
”Maka dengan adanya pe-ngungkapan kasus ini membuktikan Polri tidak pernah membiarkan wilayah Indonesia untuk menjadi arena perbuatan jahat. Baik itu untuk mentargetkan korban-korbannya atau peristiwanya di Indonesia, maupun targetnya berada di negara lain,” katanya. (*)
batampos – Kisruh yang terjadi dalam upaya pengembangan Rempang Eco City yang eskalasinya meningkat beberapa pekan terakhir, membuat pendiri Grup Artha Graha, Tomy Winata, angkat bicara. Ia menegaskan, investasi senilai Rp 381 triliun lewat anak usahanya PT Makmur Elok Graha di Rempang, pihaknya hanya menerima hasil rapat antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan DPR.
Tomy Winata
”Kami mendapat satu konsep. Kami diajak ngomong. ’Keberatan tidak?’ Saya jawab tidak keberatan,” ungkap Tomy Winata dilansir dari Majalah Mingguan Tempo edisi 18 September 2023.
Tomy Winata juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan seluruh wilayah Rempang yang luasnya mencapai 17 ribu hektare. Pihaknya hanya membutuhkan lahan seluas 7.500 hektare.
”Iya, dari wilayah itu kami tidak menggunakan seluruhnya 17 ribu hektare, hanya 7.500 hektare,” tegas Tomy Winata.
Tomy bahkan bingung dengan munculnya kericuhan terkait rencana investasinya itu di Rempang.
Padahal, investasinya ini memberi manfaat besar dan akan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga bahan baku tidak dijual murah.
Bahkan, rencananya Xinyi Glass Holdings Limited (Xinyi Group) membuat pabrik pasir silika, pasir kuarsa, solar panel, hingga energi baru dan terbarukan akan menyerap 35 ribu tenaga kerja. Juga bakal ada pendapatan pajak yang cukup besar.
”Di lain pihak ada yang menjual bahan baku dengan sangat murah malah dibiarkan,” ungkap Tomy.
Ia juga membantah dalam rencana proyeknya akan dibangun pusat perjudian. ”Tidak benarlah, saya patuh pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya. Meski demikian, Tomy menyebut investor hingga kini belum menyatakan mundur. Paling tidak ia belum mendapatkan surat resmi.
Namun, Tomy menyerahkan apapun putusan pemerintah terkait rencana investasi jumbonya di Rempang. ”Kami patuh dan loyal pada putusan pemerintah dan BP Batam,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar, kembali menyoroti rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang. Ia mengingatkan pemerintah agar berkomitmen dengan janjinya untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Terutama kesepakatan yang dicapai saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkunjung ke Rempang bertemu tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang.
”Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gerisman (ketua Keramat) terkait rencana penggeseran (relokasi) yang masih menyangkut hal teknis, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut mengikuti perkembangan. Masyarakat mesti fokus kalau mereka tidak antiinvestasi,” ujarnya, Rabu (20/9).
Ia juga mengatakan, masya-rakat tetap masuk dalam konsep pembangunan Rempang Eco City. Mereka menjadi bagian integral dalam proyek ini.
”Nah, bagaimana turunnya ini, harus dikaji lebih dalam. Artinya, kalau hanya memindahkan tempat dibangunkan rumah (dari luar Rempang menjadi tetap di Rempang, red), mesti terjamin masa depan masyarakat asli Rempang tempatan,” ujarnya.
Taba mengatakan, mayoritas warga Rempang merupakan nelayan tangkap, bukan nelayan budidaya sehingga membutuhkan sarana yang memadai. ”Seperti itulah yang harus terjamin oleh pemerintah,” kata dia.
Yang masih meninggalkan pertanyaan kepada masyarakat, lanjut Taba, soal luas lahan hak milik masing-masing warga harus objektif. ”Pemerintah tidak boleh subjektif atau sepihak, maka perlu dibahas bersama BP Batam dan BPN serta jangan lupa, ada foto satelit yang bisa jadi referensi posisi pulau dan penduduk,” terangnya.
Menurutnya, apabila ini dilaksanakan secara humanis dan persuasif, ketua Keramat, Gerisman, menyetujui ini. ”Pemerintah harus membuktikan bahwa komitmen janjinya kepada warga bisa terlaksana dengan baik,” kata dia.
Alhasil, situasi ini juga menciptakan suasana kondusif. Situasi ke depan akan dilihat secara komprehensif, termasuk permintaan warga agar sekolah-sekolah tidak dipindahkan. Untuk itu, Taba juga mengingatkan BP Batam selaku pelaksana di lapangan, jangan sampai muncul tindakan yang menyelisihi kesepakatan Mentri Bahlil dengan warga Rempang.
Di tempat terpisah, kisruh Rempang juga membuat sejumlah tokoh masyarakat bereaksi. Antara lain, mantan kepala BP dan Gubernur Kepri pertama, Ismeth Abdullah; mantan Wakil Wali Kota Batam yang juga anggota DPD RI, Ria Saptarika; tokoh masyarakat, Hardi S. Hood; dan Stephane Gerald Martogi Siburian dari kalangan anak muda.
Keempatnya memberi tanggapan persoalan Rempang dalam podcast yang dihelat Batam Pos di Hotel Four Points by Sheraton Batam, Rabu (20/9) siang. Mereka hadir dalam kapasitas sebagai bacalon DPD RI Dapil Kepri pada pemilu 2024 mendatang. ”Masalah Rempang minggu-mingu ini memang sangat-sangat memprihatinkan,” ujar Ismeth, mengawali pembicaraan.
Ismeth menilai, penyelesaian masalah Rempang harus melalui musyawarah yang orientasi akhirnya, investasi bisa berjalan tanpa mengebiri hak-hak seluruh warga Rempang.
”Yang penting dalam pemanfaatan ruang, hak-hak dari warga harus dihormati dan penyelasaiannya dengan berunding, musyawarah, jangan sekali-kali memakai kekerasan,” tegasnya.
Ismeth mengaku, saat menjabat sebagai kepala BP, ia juga sering melakukan penggusuran dan relokasi warga. Namun, penggusuran dan atau relokasi itu, dilakukan dengan musyawarah dan selalu ada solusi terbaik yang bisa diberikan ke warga.
Ia mencontohkan, relokasi 3.000 warga Dam Duriangkang. Saat itu, ia menyediakan kaveling di Bida Ayu, Seibeduk, dan memberikan ongkos pindah kepada masing-masing warga.
”Saya juga sering memindah-kan orang. Merelokasi banyak di Batam. Alhamdulillah, tidak ada masalah,” ungkapnya.
Menurut Ismeth, selain memenuhi hak warga, pemerintah juga harus memberikan perlindungan. Sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak dan harga diri serta kehormatan tidak dikebiri.
”Ini warga kita. Pemecahannya harus dengan cara yang baik-baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Harus ada win-win solution,” tuturnya.
Ia juga mengkritisi soal deadline yang diberikan BP Batam kepada warga Rempang, dimana wilayah yang akan digunakan untuk kawasan industri harus steril 28 September ini. ”Dalam berunding tidak boleh begitu. Warga Rempang itu warga kita. Bukan orang lain. Jangan ada pemaksaan begitu. Dalam berunding lakukan dengan pelan-pelan, bicara dari hati ke hati dengan warga sampai menghasilkan kesepakatan bersama yang tak mencederai hak dan kehormatan warga Rempang,” ujar Ismeth, lagi.
Hal senada dikatakan Ria Saptarika. Mantan Wakil Wali Kota Batam ini menegaskan, pemerintah harus mendapatkan persetujuan warga sebelum melakukan relokasi. ”Warga di 16 kampung tua itu sudah turun temurun tinggal di sana. Puluhan, bahkan ratusan tahun. Tidak bijak dilakukan pengusiran tanpa persetujuan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah untuk memikirkan nasib warga sebelum merelokasi. Seperti menyediakan rumah yang laik, sehingga warga bisa menata kehidupannya di kemudian hari.
”Kenapa tidak 16 kampung tua itu ditata rapi sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian destinasi menarik yang tak terpisahkan dari pengembangan Rempang Eco City. Ini saya kira lebih baik dan bisa diterima warga,” ujar Ria.
Ria bahkan menyampaikan gambaran salah satu solusi yang bisa saja digunakan untuk 16 kampung tua itu. Salah satunya, dari 16 kampung tua itu, mereka yang terdampak pembangunan, direlokasi di kampung terdekat dalam wilayah Rempang yang belum padat, sehingga jumlahnya menjadi 8 misalnya. Kemudian ditata sedemikian rupa, hak-hak masyarakat dipenuhi dengan baik. ”Itu kan salah satu cara menatanya. Kalau dilakukan seperti itu dan apa yang menjadi hak-hak masya-rakat tempatan dipenuhi, maka konflik bisa dicegah,” ungkapnya.
Sementara, tokoh Melayu, Hardi S. Hood, menilai kisruh yang terjadi di Rempang akibat kurangnya pendekatan kultural pemerintah ke warga Rempang. ”Isu penolakan relokasi itu sebenarnya jauh hari diketahui BP Batam. Saya tahu itu. Sayangnya, pendekatan mendalam, pendekatan kultural tidak ada. Kemudian timbul kekacauan psikologi masyarakat, bertubi-tubi merasakan keresahan, akhirnya timbul perlawanan,” ungkapnya.
Ia berharap, untuk menjaga situasi tetap kondusif, pemerintah harus segera melakukan pendekatan kultural. Kemudian, menarik semua pasukan atau petugas dari Pulau Rempang.
”Yang penting mereka merasa nyaman, kenyamanan itu tidak bisa didapatkan masyarakat sekarang,” ujarnya.
Sedangkan Stephane Gerald Martogi Siburian menilai, permasalahan di Rempang disebabkan pendekatan yang salah oleh pemerintah. Seharusnya, pemerintah menye-diakan masterplan dan solusi yang jelas dan pasti dulu untuk warga.
”Masterplan-nya mana. Pusat ke daerah disinkronkan dulu masterplan-nya. Kita (warga Rempang) mau dikemanain dulu, ini harus jelas dan tersosialisasi dengan baik,” ujar pemuda berusia 27 tahun ini.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Kepulauan Riau ini mengaku mendukung penuh investasi masuk ke Rempang karena bisa menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Namun, tentu tidak boleh menghilangkan hak dan harkat serta martabat masya-rakat yang sudah turun temurun tinggal di sana.
”Tiga menteri turun ke Rempang menunjukkan investasi ini tidak main-main. Sayangnya, pendekatan ke warga sedari awal sudah kurang pas,” ujarnya.
Harusnya, kata Gerald, tahap awal pembangunan Rempang Eco City, warga tidak dipindahkan ke rusun, tapi tetap dibiarkan beraktivitas seperti biasa, sembari menyiapkan semua hak-hak warga. ”Ini langsung mau direlokasi ke rusun, ya kurang pas. Apalagi masyarakat Rempang mayo-ritas nelayan, mau melaut jadi jauh,” tutupnya.
Keempatnya berharap, Rempang semakin kondusif dan musyawarah terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik, sehingga investasi tetap jalan, hak dan harkat serta martabat masyarakat Rempang tak hilang. Apalagi masyarakat Rempang sedari awal menegaskan setuju investasi masuk, namun tidak mengusir mereka dari kampung halamannya. (*)
batampos– Panitia Seleksi Daerah (Panselda) penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kabupaten Karimun kembali membuka penerimaan P3K jabatan fungsional. Jumlahnya sebanyak 691 formasi.
”Memang, sesuai dengan surat yang diterima dari BKN, formasi penerimaan yang dibuka tahun ini semuanya untuk P3K jabatan fungsional. Tidak ada untuk CPNS atau ASN. Jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 691 orang,” ujar Sekda Kabupaten Karimun, M Firmansyah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), MS Sudarmadi, Rabu (20/9).
Pengumuman tentang penerimaan P3K, katanya, akan disampaikan melalui website resmi BKPSDM pada Rabu tengah malam. Dan ketentuan penyampaian pengumuman ini sesuai dengan peraturan dari BKN. Artinya, secara detil dapat dilihat melalui website tersebut.
”Yang jelas, 691 formasi yang dibuka untuk tenaga honorer dan juga umum. Untuk pelamar umum ada syarat tertentu. Artinya, tidak semua peserta umum bisa mendaftar. Kemudian, pada penerimaan P3K ini juga ada kuota khusus untuk pelamar disabilitas,” ungkapnya.
Menyinggung tentang hasil optimalisasi pelamar P3K jabatan fungsional 2022, Sudarmadi menyebutkan, saat ini untuk hal tersebut masih dievaluasi oleh pihak BKN dan pihaknya selalu Panselda penerimaan P3K hanya menunggu.
”Memang, sebelumnya seperti diketahui sebelum masa sanggahan ada 195 orang yang lulus optimalisasi. Kemudian, setelah masa sanggah BKN menyatakan 3 orang dibatalkan. Selanjutnya, dari sanggahan yang dikirimkan, hanya 1 orang yang diterima sanggahannya. Untuk itu, berapa jumlah keseluruhan yang lulus P3K hasil optimalisasi belum diketahui. Kita tunggu pengumuman resmi BKN saja,” paparnya. (*)
batampos – Sekjend partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Golkar kemarin. Dalam pertemuan tersebut partai-partai yang tergabung dalam KIM membahas elaborasi dari gagasan-gagasan Prabowo Subianto menjadi 17 program pemenangan Capres. Salah satunya, Indonesia Emas 2045.
Sekitar pukul 18.30 satu persatu peserta pertemuan mulai tiba. Diantaranya, Waketum Golkar Nurul Arifin, Sekjend PBB Afriansyah Noor, Sekjend PAN Eddy Soeparno, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dan Waketum PAN Yandri Susanto. Namun, Sekjend Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak terlihat hingga acara dimulai. Belum diketahui alasan ketidakhadirannya.
Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan, pembahasan pertemuan ini terkait 17 program pemenangan Capres Prabowo. Pertemuan ini untuk mematangkan teknis-teknis program tersebut. “Ini pertamuan awal-awal, nanti ada lagi,” ujarnya di DPP Partai Golkar.
Nantinya, setiap partai akan saling bertukar usulan. Namun, mengutamakan gagasan dari Prabowo Subianto. Seperti, bidang pertanian, sumber daya manusia, dan hilirisasi. “Itu yang disampaikan di Bidakara,” jelasnya.
Sementara Ketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, pertemuan ini mengelaborasi gagasan Prabowo Subianto menjadi kebijakan-kebijakan. Yang nanti disosialisasikan ke jaringan partai. “Sekaligus ke masyarakat,” paparnya.
Seperti gagasan untuk Indonesia Emas 2045. Hal itu pernah disampaikan Prabowo Subianto, sekaligus juga Presiden Jokowi. Partai Gelora sejak awal visinya sama. “Kalau di kami namanya Indonesia Super Power, mimpi yang sama dalam 100 tahun menjadi negara maju,” jelasnya.
Sementara Partai Demokrat tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Wasekjend Partai Demokrat Jovan Latuconsina menuturkan bahwa Sekjend Partai Demokrat Teuku Riefky telah berkomunikasi langaung dengan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus terkait ketidakhadiran Partai Demokrat. “Pimpinan Demokrat fokus mempersiapkan Rapimnas dan Deklarasi Capres Dukungan yang akan digelar hari ini (21/9,” jelasnya.
Pada saat yang sama dengan pertemuan Sekjend Partai KIM, Partai Demokrat menggelar gladi bersih yang dipimpin Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. “Didampingi Sekjend Partai Demokrat,” ujarnya.
Namun begitu, setelah deklarasi tersebut Partai Demokrat akan mengikuti setiap rangkaian kegiatan bersama koalisi baru. Demi memenangkan capres usungan KIM. “Kami akan ikuti semua,” paparnya dalam keterangan tertulisnya.
Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyusun taktik untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai capres. Partai pendukung yakin Menteri Pertahanan (Menhan) itu akan memenangi Pilpres 2024.
Keseriusan SBY untuk memenangkan Prabowo disampaikan Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderidasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron. Herman mengatakan, partainya berkomitmen dan serius dalam memenangkan Prabowo.
Herman menyatakan, SBY mempunyai pengalaman dalam memenangkan pilpres. Presiden RI ke-6 itu tentu sudah mempunyai strategi jitu untuk memenangkan kontestasi politik lima tahunan itu. “Pak SBY punya pengalaman jadi presiden,” terangnya.
Sedangkan calon lain, kata Herman, menggunakan jasa konsultan politik dan belum mempunyai pengalaman menjadi presiden. Mereka belum memiliki cara dan strategi pemenangan yang jitu.
Herman mengatakan, SBY akan turun gunung untuk memenangan Prabowo dalam pilpres. Bahkan, lanjut dia, SBY sudah menyusun taktik untuk pemenangan Prabowo sebagai presiden. “Pak SBY sudah mengemas taktik hingga skill pemenangan,” bebernya.
Ketika turun gunung, lanjut Herman, SBY tentu sudah mengatur sejumlah taktik, strategi, cara, ide, gagasan, ilmu pengetahuan, dan skill untuk memenangkan Pilpres.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo akan memberikan kontribusi elektoral dalam pemenangan. “Bergabungnya Pak SBY dan Mas AHY akan memberi kontribusi elektoral pemenangan Pak Probowo,” jelasnya.
Selain itu, kata Viva, dukungan Demokrat juga akan memberikan spirit dan energi baru bagi pasukan di bawah untuk bekerja meraih kemenangan bagi Prabowo. Dukungan Demokrat sangat penting bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM)
Sementara itu, PKS tidak gentar dalam menghadapi taktik dan strategi partai pendukung Prabowo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Amin) mempunyai banyak kelebihan.
Mardani menegaskan, pasangan Amin akan bisa menyatukan kekuatan umat Islam. “Pasangan Amin punya banyak kelebihan, muda, berpengalaman, dan bisa menyatukan kekuatan umat Islam di kota dan desa,” bebernya.
Anggota DPR RI itu menambahkan, pasangan Amin juga sudah siap bersaing dan lepas landas. Berbeda dengan calon lain yang belum mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Maka, lanjut Mardani, pasangan Amin mempunyai peluang besar untuk menang. “Pasangan Amin adalah perpaduan modernis dan tradisionalis. Kami sudah lengkap dan siap lepas landas,” tegasnya.
Hingga berita ditulis, rapat Sekjend KIM belum usai. Sejak dimulai pukul 19.00, pada pukul 20.43 rapat masih berlangsung. Belum ada tanda-tanda rapat tersebut selesai. (*)
Ilustrasi: TPID Kota Batam menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Foto: TPID Kepri untuk Batam Pos
batampos – Gejolak harga mulai terjadi pada beberapa kebutuhan pokok. Selain beras, harga gula pasir non kemasan atau eceran juga mengalami kenaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan sampai saat ini laporan yang masuk baru soal kenaikan harga beras. Sementara soal untuk gula belum ada dilaporkan mengalami kenaikan.
“Saya belum diinfokan untuk gula ini. Kalau beras memang ada, makanya kita dorong melalui percepatan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP),” kata Jefridin saat menghadiri acara Pembukaan Showroom Sepeda Motor Listrik, Rabu (20/9).
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, menurutnya perlu dilakukan intervensi harga pasar. Pemko Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam akan segera menggelar operasi pasar.
Operasi pasar dilakukan di sembilan kecamatan mainland. Komoditas pokok yang mengalami kenaikan harga, akan diprioritaskan saat operasi pasar digelar.
“Rencananya nanti jelang akhir tahun atau bulan depan mau operasi pasar. Namun jika situasi tidak memungkinkan, kita akan segera duduk dengan asosiasi distributor sembako untuk membahas pelaksanaan operasi pasar murah ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau menyampaikan upaya pengendalian harga, dan intervensi harga pasar akan kembali dilaksanakan.
Disperindag bersama dengan Asosiasi Distributor Kota Batam sudah menyiapkan rencana operasi pasar, khususnya komoditi yang mengalami kenaikan harga.
“Untuk stabilitas harga pangan. Rencana bulan depan kami sudah jalan lagi untuk operasi pasar ini,” ujarnya.
Beberapa komoditi pokok yang akan turut menjadi konsentrasi asosiasi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di antaranya, beras, gula, minyak makan, cabai merah, dan komoditi lainnya.
“Sudah kami bahas, tinggal menyusun jadwalnya saja lagi bersama distributor, dan beberapa tenan yang ingin kami ajak bergabung seperti Bulog,” tambah Gustian. (*)
