batampos – Ada 3 nama calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru, yang diperkirakan memiliki potensi kuat untuk menggantikan posisi Agus Subiyanto. Pasalnya, Agus dicalonkan menjadi panglima TNI ditunjuk menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Karena akan memasuki masa pensiunnya pada 19 November 2023.

Tetapi beberapa hari yang lalu DPR RI menyatakan telah menerima surat presiden (surpres) yang isinya tentang penunjukan KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI yang ke-23. Menggantikan posisi Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiunnya per tanggal 26 November 2023.

Menurut UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Disebutkan bahwa, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Itu artinya Presiden memiliki hak prerogatif atas semua hal tersebut. Akan tetapi menurut UU Panglima TNI dijabat bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap Angkatan baik itu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Setelah usulan nama calon Panglima TNI yang sudah diajukan oleh Presiden, harus segera disampaikan paling lambat 20 hari. Terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan beberapa nama yang berpotensial untuk mengisi kursi KSAD. Apabila nantinya Agus resmi diputuskan menjadi Panglima TNI yang ke-23.

Merespons hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan bahwa diperkirakan akan ada 3 nama calon yang berpotensial menggantikan Agus.

Diantaranya Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Adanya 3 nama tersebut, tidak menutupi kemungkinan untuk diisi oleh nama- nama lain yang kapabilitasnya lebih baik. Bisa jadi, ada banyak nama lain lagi yang akan muncul dan berkesempatan untuk menjadi calon KSAD baru pengganti Jenderal Agus Subiyanto.

Tetapi untuk saat ini, calon terkuat adalah Maruli Simanjuntak, ungkapnya kepada awak media.

“Ada beberapa nama. Pak Maruli salah satu yang kuat, terus kemudian ada Pak Suharyanto, kepala BNPB dan Pak Nyoman Cantisa,” ujar Meutya Kamis (2/11) kemarin.

Adapun untuk penentuan posisi KSAD yang baru oleh Presiden Joko Widodo. Harus menunggu kursi tersebut kosong terlebih dahulu. Artinya pemilihan KSAD baru akan segera dilakukan. Apabila nanti, Jenderal TNI Agus Subiyanto benar- benar resmi dilantik menjadi Panglima TNI.

“Ya, nanti kalau sudah kosong, sekarang kan KSAD- nya masih Pak Agus. Setelah Pak Agus dilantik (jadi Panglima TNI), (posisi KSAD) pasti langsung diisi. Kalau (posisi) KSAD enggak (melalui proses mekanisme di DPR),” ujar Meutya.

Artinya, KSAD Jenderal Agus Subiyanto nantinya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI di DPR RI. Test terhadap Agus akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Aksi dukungan terhadap Palestina digelar di lapangan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat, Minggu (5/11). Sejumlah tokoh nasional hingga menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam acara yang digelar sejak pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB.

batampos – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas minimal usia capres dan cawapres bukan untuk mengakomodir kepentingan kaum muda menjadi pemimpin nasional. Tapi hanya untuk melanggengkan dinasti politik Joko Widodo melalui Putra Sulung Gibran Rakabuming Raka.

“Secara tegas, Putusan tidak menurunkan batas usia 40 tahun yang membuka ruang bagi anak muda untuk berkarya di dunia politik, namun khusus dihadiahkan untuk Kepala Daerah dengan atribusi usia di bawah 40 tahun, dan hanya Gibran yang secara faktual dapat memanfaatkan golden ticket itu,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Wahyudi Djafar yang juga Direktur Elsam dalam keterangannya, Sabtu (4/11).

Artinya, kata Wahyudi, secara politik putusan itu ditujukan untuk kepentingan politik putra Presiden sendiri yakni Gibran Rakabuming Raka agar lolos menjadi bakal Cawapres.

Wahyudi juga menilai, di MK juga telah terjadi konflik kepentingan karena yang ikut memutuskan dan mengabulkan perkara Nomor 90 tersebut adalah paman Gibran, yakni Ketua MK Anwar Usman. 

Tentu saja, lanjutnya, hal tersebut bukan hanya melanggar kode etik dan perilaku hakim tetapi merupakan bentuk intervensi dan manipulasi kekuasaan dalam putusan tersebut yang dilakukan secara telanjang dan terang benderang.

“Hal ini merupakan puncak gunung es dari kehancuran hukum dan demokrasi di Indonesia. Kami memandang, apa yang terjadi di MK dalam putusan Perkara No. 90 tersebut, merupakan bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terang benderang terjadi,” tegas Wahyudi.

Menurut Wahyudi, perkoncoan dan nepotisme dilakukan penguasa untuk kepentingan keluarga dan bukan kepentingan bangsa. Dia menilai hal tersebut jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang memandatkan pentingnya menolak segala bentuk nepotisme sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Praktik nepotisme antara penguasa dan MK ini merupakan bentuk perusakan pada  demokrasi dan hukum di Indonesia yang tidak bisa dibiarkan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Wahyudi Djafar mengatakan, dalam perspektif pemilu, proses awal pemilu yang diwarnai putusan MK ini tentu akan mencederai proses Pemilu yang akan dilakukan. Pasalnya, kata dia, sejak awal kekuasaan sudah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi hukum dalam rangka melanggengkan dinasti politiknya. Menurut dia, sulit untuk dapat meraih proses pemilu yang demokratis dan hasil yang demokratis setelah putusan MK itu.

“Hal itu karena sejak dini, Penguasa telah memperlihatkan dan mempertontonkan tangan tangan kekuasaan bekerja untuk mengintervensi satu lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi. Intervensi kekuasaan pada lembaga negara lain pun sangat mungkin terjadi karena kepada MK saja hal itu sudah terjadi. Proses Pemilu sedari awal sudah cacat secara politik paska putusan MK,” jelas dia.

Dalam realitasnya, kata Wahyudi Djafar, menjelang berakhir masa periode jabatan yang kedua Presiden Joko Widodo, makin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi. Hal ini dilakukan dengan membangun politik dinasti yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan,” paparnya. 

Untuk merespon hal tersebut, Wahyudi menegaskan, maka dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai moment untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini. 

“Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan,” jelasnya.

Diketahui, Elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis adalah PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, YLBHI, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif.

Kemudian Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Advokat Pengawal Konstitusi (APK) mengikuti jalannya proses persidangan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Kamis (2/11).

Koorrdinator APK Raden Elang Mulyana menjelaskan, sidang pengucapan putusan rencananya digelar pada Selasa (7/11), pukul 13.00 WIB diharapkan mempertegas kewenangan MK.

“Menjelang pembacaan putusan ini, APK menyatakan sikap terbuka untuk mengingatkan dan mempertegas kewenangan yang dimiliki Majelis Hakim Kehormatan Konstitusi sebelum dilakukan putusan,” ucap Raden Elang Mulyana, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Sabtu (4/11).

Elang menjelaskan, berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Telah dinyatakan secara tegas, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau pembatalan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam perkara uji materiil terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan usia Capres-Cawapres,” terangnya.

Elang juga menjelaskan tiga hal mengenai MK dan putusan MK. Pertama, MK merupakan cabang kekuasaan yudikatif yang merdeka, independen, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta mempunyai wewenang di antaranya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MK bersifat final adalah putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) dalam arti sah memiliki kepastian hukum dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apa pun.

“Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, maupun masyarakat pada umumnya yang terkait dengan putusan itu mengingat putusan MK yang bersifat final yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang termaktub di dalam konstitusi,” ucapnya.

Kedua, putusan MK tersebut harus dianggap benar dan harus dilaksanakan sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur, yakni apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan merupakan akhir dalam proses persidangan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

“Oleh sebab itu, demi kepastian hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dilaksanakan,” tegasnya.

Ketiga, MKMK tidak memiliki alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan atau pembatalan pelaksanaan atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana dalam praktiknya MKMK pernah memutus bersalah etik dan memberhentikan secara tidak dengan hormat terhadap mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

“Maka, atas hal tersebut, tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pelaksanaan atas Putusan MK,” ucap Elang.

Bahkan, lanjutnya, putusan MK tersebut telah ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksana yaitu melalui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang telah disetujui oleh DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Oleh sebab itu, telah tepat dan sesuai dengan konstitusi lembaga negara terkait menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut melalui perubahan PKPU di atas,” imbuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, tambahnya, APK menyatakan sikap agar MKMK mememeriksa dan memutus perkara sebagaimana Peraturan MK Nomor 1 tahun 2023 Pasal 3 Ayat (2) Majelis Hakim Kehormatan MK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Agar kiranya MKMK tetap berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi dan hukum yang berlaku, demi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, serta mengingat Indonesia adalah negara hukum,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group