batampos – Kelompok Separatis Teroris (KST) terus menyasar warga sipil. Polda Papua memastikan KST melakukan aksi teror dengan menembak tiga orang warga Papua hingga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/8) di Komplek Yosoma, Jalan Batas Batu, Nduga, Papua. Dalam kejadian itu dua kendaraan dibakar oleh KST. Tim gabungan TNI dan Polri yang mengejar KST pun terlibat kontak senjata.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menyampaikan, peristiwa tersebut bermula saat tiga warga dalam perjalanan dari Batas Batu menuju Kota Kenyam. Perjalanan dilakukan sejak Rabu sore, namun sampai malam hari mereka belum juga tiba di tujuan. ”Masyarakat melaporkan, tim TNI dan Polri merespons dengan melakukan penyisiran,” jelasnya.

Ketika Tim Gabungan TNI – Polri tiba di lokasi kejadian, mereka mendapati tiga orang warga sipil sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya mengalami luka-luka akibat tembakan senjata api. Identitas ketiganya yakni Steven Didiway, Michael Rumaropen, dan Samsul Ahmad. ”Dua diantaranya warga asli Papua,” urainya.

Di lokasi tersebut, personel TNI – Polri juga mendapati dua kendaraan dalam keadaan terbakar. Benny menyampaikan bahwa saat ini Tim Gabungan TNI – Polri melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian. Khususnya di tempat yang secara mendadak terjadi kontak tembak. Diakui olehnya, petugas empat terlibat dalam kontak tembak yang berlangsung beberapa saat itu. ”Kami menduga kuat KST,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Nduga Kompol Vinsensius Jimmy Parapaga menjelaskan, saat tubuh korban diperiksa, bukan hanya ada luka tembak. Petugas juga mendapati ada luka akibat penganiayaan. Dengan itu, kata dia, dapat dipastikan bahwa para korban tidak langsung ditembak, melainkan dihadang terlebih dahulu. ”Hingga saat ini kami masih berupaya menangkap pelaku,” ujarnya.

Meski sempat terjadi kontak tembak, dia memastikan bahwa saat ini kondisi keamanan di Kota Kenyam dalam keadaan kondusif. Namun demikian pasukan gabungan TNI dan Polri tetap bertugas dalam status siaga satu. Status tersebut untuk mengantisipasi aksi lanjutan dari para pelaku. ”Kami berupaya mencegah aksi teror berlanjut,” paparnya.

Dia mengatakan, kepolisian berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Serta, menuntaskan kasus hingga pelaku dibawa ke pengadilan. ”Kami akan mengungkap motif atau latar belakang insiden ini,” terangnya.

Berkaitan dengan kondisi di Papua, belum lama Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan sempat menyampaikan bahwa Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Dia pun mengingatkan tugas tersebut kepada komandan Koopssus TNI. ”Masih ada tugas, sebagai komandan Koopssus TNI yang sekarang belum selesai, karena ada sandera di Papua yang belum dibebaskan,” ungkap jenderal bintang tiga TNI AD tersebut.

Dengan PR itu, lanjut Bambang, Koopssus TNI harus bersiap diri. Semua hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas itu harus disiapkan. ”Misalnya bila panglima TNI atau presiden perintahkan untuk bebaskan sandera, dipikirkan dari sekarang,” imbuhnya. Menurut dia, tugas itu bakal penuh tantangan yang tidak biasa. Sebab, lokasi penyanderaan bukan di pesawat atau gedung yang bisa dilatihkan oleh Koopssus TNI, melainkan di hutan belantara.

Kepada komandan Koopssus TNI dan seluruh jajarannya, Bambang mempersilakan mereka untuk mendiskusikan dan merencanakan hal itu. ”Komandan Koopssus TNI berkoordinasi yang baik pada satuan-satuan khusus yang ada di matra,” imbuhnya. Keterangan itu disampaikan Bambang di hadapan beberapa pejabat TNI lainnya. Diantaranya komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Danden Jaka Korps Marinir. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan alasan pihaknya mengkritik program food estate yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Puan, kritik tersebut bersifat konstruktif agar program-program kementerian termasuk program food estate berjalan optimal sesuai yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu (food estate) bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8).

Ketua DPR RI ini mengungkapkan, terlalu jauh jika menuduh program food estate tersebut sebagai kejahatan lingkungan. Pasalnya, pihaknya masih perlu terjun langsung ke lapangan terkait progres program food estate tersebut.

“Ya itu terlalu jauh gimana sebenarnya yang terjadi di lapangan, untuk sampai ke situ kan ya kita perlu datang ke lapangan, gimana, dan sebagainya,” tegas Puan.

Pasalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik pada program lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah dengan penanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut, proyek itu sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.

“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).

Kritik itu pun sudah direspons Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menegaskan, Hasto perlu memahami secara komprehensif terhadap program food estate sebagai program ketahanan pangan nasional yang dinahkodai Prabowo.

“Jangan melihat sepotong-potong kalau melihat sepotong-potong maka akan ada cara pengelihatan yang tidak pas,” tegas Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Muzani mengingatkan, program food estate sejatinya adalah pengejawantahan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, tidak ada visi misi menteri di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

“Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan Presidensil. Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin,” ucap Muzani.

Meskipun demikian, Muzani mengakui kritikan yang dilayangkan Hasto PDIP mengindikasikan adanya perbedaan pandangan parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi. Perbedaan pandangan ini bisa dipengaruhi oleh perbedaan pilihan politik.

“Dalam satu perahu, dalam satu mobil, perjalanan, ada orang yang melihat ke arah kanan ada yang melihat ke arah kiri ada yang melihat ke arah ke depan, ada yang ngobrol, ada yang menikmati suasana itu dalam perjalanan. Jadi kami memahaminya itu,” pungkas Muzani. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menilai pembahasan soal kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto bakal rumit. Menurut dia, tiap partai yang sudah menyatakan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra mencalonkan diri di Pilpres 2024 bakal mengajukan nama.

Fahrul mengatakan ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan Gerindra dan Prabowo untuk memilih bakal cawapres. Pertama, bakal cawapres Prabowo nanti harus sudah teruji dan berpengalaman di pemerintahan dalam membuat kebijakan.

Kedua, sosok cawapres Prabowo juga harus bisa memberi daya dongkrak untuk memenangkan Pilpres 2024.

Menurut Fahrul, dengan adanya tiga partai besar yang mendukung, Prabowo bisa lebih mudah mendapatkan bakal cawapres untuk memperbesar peluang memenangkan Pilpres.

Dosen ilmu politik itu memprediksi dari tiga kriteria itu, Prabowo bakal lebih memiliki peluang besar menang jika menggandeng cawapres dari Partai Golkar.

“Golkar jadi partai dengan jumlah kursi terbanyak dan memiliki mesin yang sudah teruji menghadapi setiap pemilu di Indonesia. Peluang untuk menang bagi Prabowo terbuka lebar,” tutur Fahrul Muzaqqi dalam keterangan, Kamis (17/8/2023).

Dia menambahkan, bakal cawapres dari Golkar juga lebih bisa diterima oleh seluruh parpol pengusung. Sebab, Golkar jadi satu-satunya partai yang sudah kenyang dalam bertarung di pemilu. Bahkan, Prabowo Subianto juga lahir dari partai berlambang pohon beringin.

Fahrul menilai jika Prabowo memilih cawapres dari selain Golkar, ada potensi akar rumput dan pengurus daerah tidak kompak atau setengah hati memenangkan pasangan calon yang diusungnya.

“Akar rumputnya, pengurus daerah, berpotensi tak kompak dalam memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto jika pendamping capresnya bukan dari kader Golkar. Beban psikologis kader akan lemah dalam memberikan dukungan jika bukan dari unsur Golkar,” tegas Fahrul.

Menurut dia, hal itu harus dipikirkan Prabowo dan Gerindra jika ingin memenangkan Pilpres 2024. Sebab, Prabowo dipastikan tidak ingin kalah lagi setelah tiga kali kalah dalam kontestasi pilpres di Indonesia. (*)

Reporter: JP Group