Kinerja PT PLN Batam kembali mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan Governance, Risk dan Compliance (GRC) dalam ajang TOP GRC Awards 2023. PT PLN Batam memperoleh predikat TOP GRC Awards 2023 # 4 Stars (sangat baik), dan The Most Committed GRC Leader 2023 untuk Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra.

Hal ini merupakan bentuk komitmen PT PLN Batam dalam mendorong transformasi Perusahaan kearah yang lebih baik dengan implementasi tata kelola perusahaan (GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan yang dilaksanakan perusahaan, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

GRC sendiri adalah Pengelolaan Perusahaan dengan mengintegrasikan pelaksanaan Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan sebagai satu kesatuan untuk memastikan bahwa Perusahaan bisa mencapai sasaran-sasarannya secara andal. Pentingnya implementasi GRC dalam sebuah perusahaan adalah sebagai pedoman top management dalam pengambilan keputusan secara independen menilai dan mengelola risiko yang teridentifikasi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Hamidi Hamid di Jakarta pada Rabu, 7 September 2023.

“Perusahaan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengedepankan penerapan tata kelola, kepatuhan, dan menerapkan risk management dengan sebaik mungkin. Tentu saja dengan adanya penghargaan ini akan memberikan semangat untuk terus bekerja dan berkarya dalam menerangi dan memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan terus melakukan inovasi,” ujar Hamidi.

Hamidi menambahkan, dalam ajang ini Direktur Utama atau pimpinan tertinggi di PLN Batam dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan system dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan, sehingga mendapatkan penghargaan The Most Committed GRC Leader 2023.

Selama penjurian banyak pembelajaran dan masukan untuk meningkatan nilai GRC perusahaan. Dalam sesi tersebut, Dewan Juri memberikan saran dan masukan kepada perusahaan peserta untuk peningkatan implementasi GRC ke depan.

“Masukan yang diberikan sangat bermanfaat untuk penerapan GRC di lingkungan PT PLN Batam kedepannya, sebab Dewan juri TOP GRC Awards yang melakukan penilaian dan pendalaman, sebagian besar telah mendapatkan Sertifikasi GRC dari LSP GRK, sehingga memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam melakukan penilaian GRC,” papar Hamidi.

Sementara, dalam sambutannya di acara tersebut, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, Prof. Mardiasmo, mengatakan sejumlah hal, antara lain ia mengatakan pentingnya empat pilar dalam GCG. Yakni: perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. kata mantan wakil menteri keuangan RI tersebut.

Empat pilar tersebut, ia menambahkan, tercantum dalam pedoman umum governansi Indonesia. “Jadi, empat pilar tersebut harus dijaga dengan baik demi korporasi,” Ia menegaskan.

Tiga dekade terakhir, GRC berkembang sebagai respons ke makroekonomi skala besar dan perubahan bisnis. Korporasi menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, ada banyak risiko baru yang sebelumnya tak bisa diantisipasi dengan baik. “Maka, kini GRC masuk ke fase baru yaitu fokus ke adanya respons yang memadai,” pungkas Mardianto. (*)

batampos – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batam resmi mengganti bakal calon legislatif (Bacaleg) atas nama Anugerrahman Isa Larosa yang sebelumnya terindikasi terpidana. Pergantian ini disampaikan langsung oleh PSI Batam ke kantor KPU Batam.

“Benar, secara resmi PSI sudah menyampaikan surat ke kita, bahwa yang bersangkutan akan diganti dengan kader mereka yang lain,” ujar Ketua KPU Batam Mawardi, Selasa (12/9).

Berdasarkan isi surat PSI Batam tersebut berbunyi “PSI merupakan partai yang terbuka dan melakukan penjaringan caleg secara terbuka dan online sehingga siapa saja dapat mendaftarkan diri sebagai caleg. Sehubungan dengan temuan masyarakat terkait status hukum yang bersangkutan, PSI mengucapkan terima kasih dan hasil keputusan PSI Batam menyatakan akan segera melakukan pergantian kepada yang bersangkutan.”

“Untuk pengajuan pergantian sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS akan dimulai dari 21 September sampai 23 September 2023,” ungkap Mawardi.

Baca Juga: Diundang ke Disdik, Guru SD yang Tentang Penjualan LKS Mengaku Dirundung

Ia menambahkan selain caleg dari PSI, sampai saat ini belum ada partai politik lain yang melakukan perubahan atau mengganti calegnya. Namun begitu sesuai jadwal, pergantian baru akan bisa dilakukan pada 21 September nanti termasuk juga bagi parpol untuk mengganti nomor urut para calegnya.

“Ada tahapannya, nanti baru bisa dilakukan pada saat pencermatan. Baik caleg atau pun nomor urut caleg itu bisa diubah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Batam melaporkan adanya dua daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kota Batam untuk Pemilu 2024 yang terindikasi pernah terlibat pidana penjara.

Ketua KPU Kota Batam Mawardi mengatakan, kedua bakal caleg yang dilaporkan oleh Bawaslu Batam itu, berasal dari partai politik yang berbeda. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Batam terkait dengan DCS yang terindikasi pernah terpidana tersebut.

Baca Juga: Ricuh Demo Rempang, Negara Rugi Rp 250 Juta

“Memang sebenarnya ada 2 nama dan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Satu nama terindikasi sebagai mantan narapidana ada dari partai PSI dari dapil 3 nomor urut 4 dan satu lagi dari satu dari Partai Gerindra,” ujar Mawardi.

Namun setelah dilakukan penelusuran ternyata caleg Gerindra sudah memenuhi ketentuan calon mantan terpidana sehingga dinyatakan memenuhi syarat, “Jadi gak ada masalah, karena yang bersangkutan juga sudah menyerahkan surat pernah terpidana sehingga dinyatakan memenuhi syarat,” bebernya.

Mawardi menambahkan, temuan yang dilaporkan oleh Bawaslu Batam itu merupakan proses dari tahapan meminta tanggapan dari masyarakat setelah penetapan daftar calon sementara (DCS) DPRD Batam pada pemilu tahun 2024 yang dibuka sejak tanggal 19 – 28 Agustus 2023. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam mempersiapkan teknis pemindahan siswa yang gedung sekolahnya masuk dalam wilayah pengembangan Rempang Eco City. Total ada 11 sekolah yang akan dipindahkan dari Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto menuturkan, rincian sekolah yang akan dipindahkan tersebut adalah satu TK negeri, enam SD negeri, satu SD swasta dan tiga SMP negeri. Sekolah-sekolah ini nantinya akan dibangun ulang pemerintah di luar wilayah pengembangan.

“Total ada sekitar 2.000 siswa,” ujarnya.

Baca Juga: Begini Kondisi dan Suasana di Kantor BP Batam dan LAM Batam Usai Demo Ribuan Warga

Sementara untuk aktifitas belajar mengajar sementara jika lokasi pengembangan sudah harus dikosongkan, para siswa ini akan menumpang belajar di sekolah yang ada di Batam sembari menunggu gedung sekolah baru rampung dibangun.

“Teknisnya lagi kami persiapkan. Kita masih terus mendata supaya cocokan dengan kapasitas sekolah yang ada di Batam ini. Untuk teknis belajar nanti bisa sistem gantian. Sekolah pemilik gedung bisa belajar pagi, mereka siang. Guru juga dari sekolah mereka,” ujar Tri.

Baca Juga: Diundang ke Disdik, Guru SD yang Tentang Penjualan LKS Mengaku Dirundung

Sementara dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri memastikan tidak ada sekolah yang dipindahkan karena satu SMA negeri yang ada di Kecamatan Galang berada di luar lokasi pengembangan Rempang Eco City.

“Satu saja SMA di sana itu dekat kamp Vietnam. Di luar lokasi pengembangan itu,” kata Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam Kasdianto. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Ricuh demo Rempang, membuat negara rugi hingga Rp 250 juta. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Ia mengatakan, estimasi kerugian dihitung dari kerusakan pagar, gedung, mobil, perlengkapan pengamanan dan videotron.

“Estimasinya Rp 250 juta,” ujar Ariastuty .

Ia mengatakan, selain kerugian materil, ada 10 pegawai BP Batam yang terluka terkena ketapel, lemparan batu dan tongkat.

Baca Juga: Penampakan Lokasi Relokasi Warga Rempang

“Dua orang yang agak parah, salah satunya pak Brigjen Pol Badrus Direktur Pengamanan (BP Batam) juga tadi malam operasi,” kata Ariastuty.

Selain itu, Ariastuty mengatakan, ada 5 kendaraan rusak, akibat terkena lemparan batu. “Kaca mobil pecah, pohon tabebuya rusak (dijadikan ketapel oleh para pendemo),” ucap Ariastuty.

Atas kejadian ini, BP Batam telah berkoordinasi dengan kepolisian. BP Batam juga tengah memperbaiki aset-aset yang dirusak oleh pendemo.

“(Antisipasi lanjutan demo), kami akan koordinasi dengan TNI dan Polri,” tutur Ariastuty. (*)

batampos – Polemik pengadaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di SDN 013 Sekupang di Marina, Kelurahan Tanjungriau, Sekupang, belum usai. Meskipun tak ada lagi instruksi pembelian buku LKS kepada para murid, namun imbas dari hal ini masih dirasakan Kamalia Hanum, guru SDN 013 Sekupang yang dipindah tugas menjadi guru piket dan tak lagi mengajar gegara menentang pengadaan LKS di sekolah tersebut.

Hanum mengaku ia terus mendapat tekanan dan perundungan dari kepala sekolah, guru dan juga sejumlah staf di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam. Dalam surat aduan yang didapat Batam Pos, Hanum menceritakan bahwa belum lama ini dia dipanggil oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Batam terkait polemik pengadaan LKS di SDN 013 Sekupang. Namun, dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Disdik Kota Batam ini, kata Hanum, ia malah mendapat perundungan dari semua pihak yang hadir.

“Dinas Pendidikan Kota Batam harapannya jadi tempat atau wadah aspirasi bagi saya. Tapi ternyata tidak, di sini saya yang jadi korban malah dianggap bersalah dan dicerca dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal dan tidak benar bagi saya,” katanya melalui surat.

Baca Juga: Dipanggil Disdik Batam, Ini Harapan Guru yang Berani Tolak Jual Beli Buku LKS

Hanum bertutur, dalam rapat yang dihadiri sekitar 20 orang itu, tidak ada satupun yang membelanya. “Sepertinya rapat tersebut sudah direkayasa dan diatur agar saya yang bersalah,” ujarnya.

Bahkan, dalam rapat tersebut, dia menyebutkan adanya ancaman dari pejabat di Dinas Pendidikan untuk memulangkannya ke Kota Medan, karena dia dianggap bersalah.

“Ancaman dan intimidasi ini saya tidak terima karena saya adalah korban dari tindakan Kepsek (Kepala Sekolah) saya. Saya izin masalah ini akan saya lanjutkan kepada pihak–pihak lain, yang bisa membantu saya dan benar mendengar aspirasi saya,” ujarnya.

Di awal suratnya, Hanum juga menceritakan bahwa Musarman, sang kepala sekolah berencana mengadakan buku LKS yang bertentangan dengan pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016. Karena mengingatkan terkait larangan tersebut, Hanum kemudian dipindahtugaskan dari guru kelas menjadi guru piket. Padahal, sebagai PNS guru bersertifikat, ia punya syarat harus mengajar.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, saat dikonfirmasi mengaku telah mengkonfrontir persoalan tersebut dan terkait informasi pengadaan LKS dan perundungan kepada Hanum sudah diselesaikan.

“Sudah kami jumpakan semua pihak. Masalah ini akan kami teruskan ke bagian SDM untuk keputusan selanjutnya. Terkait ketidakpuasan ibu Hanum, kami juga akomodir,” ujar Tri.

Baca Juga: Guru Didiskriminasi Karena Menentang Penjualan Buku LKS, Ini Tanggapan Disdik Batam

Dalam pemberitaan sebelum terkait pokok persoalan pengadaan buku LKS, Tri menegaskan sekolah dilarang mengadakan buku LKS. LKS yang tidak masuk dalam aplikasi dana BOS, sifatnya penunjang. Bagi orang tua siswa yang ingin melengkapi buku penunjang kepada anaknya, dipersilakan membeli di toko buku di luar. Sekolah tidak diperkenankan jual beli LKS dan memaksakan siswa untuk membeli LKS.

Kepala SDN 13 Sekupang, Musarman, sebelumnya mengelak semua informasi tersebut. Dia mengaku memindahkan Hanum menjadi guru piket karena kurang koordinasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru mata pelebaran dan wali kelas.

“Orangnya susah diatur makanya kami kasih dia sebagai koordinator piket dulu. Harapannya dia berubah agar bosan dan kembali ke kelas,” ujarnya.

Terkait pengadaan LKS yang jadi pokok perseteruan ini, Musaman juga membantah. Dia tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk pengadaan LKS di SDN 013 Sekupang.

“Tak ada itu. Kami tak ada mengadakan LKS. Seragam sekolah (seragam Melayu, Batik dan Olahraga) itu dikelola oleh koperasi sekolah. Bukan dari kepala sekolah dan guru,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara