batampos – Pasangan suami istri, Muhammad Faisal dan Rindi Santika, dinyatakan terbukti bersalah memalsukan dan menjual surat sakit atau MC palsu. Keduanya pun dijatuhi pidana 7 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam.

Vonis hukuman terhadap pasangan suami istri ini lebih ringan dari tutuntutan. Sebab sebelumnya, pasangan suami istri ini dituntut 8 bulan penjara karena terbukti membuat MC palsu dan menjualnya.

Ketua majelis hakim Yudith Irawan dalam amar putusannya menyatakan pasangan suami istri yang berstatus terdakwa itu bersalah. Sebagaimana dakwaan jaksa. Hal itu disimpulkan dan dipertimbangkan selama pembuktiaan di persidangan.

“Perbuatan para terdakwa tak ada alasan pemaaf dan pembenaran, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai dengan perbuataan,” kata Yudit.

Baca Juga: WN Tiongkok Menyusup Hingga ke Pesisir Batam, DPRD Desak Pengawasan Orang Asing Diperketat

Namun sebelum menjatuhkan pidana, Yudith menjelaskan majelis hakim telah bermusyawarah, untuk mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Hal memberatkan, terdakwa merugikan korban, terutama pihak rumah sakit. Sedangkan hal meringankan, terdakwa menyesali, berjanji tak akan mengulangi serta punya tanggungan keluarga.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal dan Rindi, dengan masing-masing 7 bulan penjara, memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” jelas Yudith.

Atas putusan itu, kedua terdakwa pun menerima, begitu juga JPU. Sidang pun ditutup dengan ketuk palu hakim.

Diketahui, terdakwa Faisal membuka jasa untuk membuat MC palsu melalui marketplace Facebook. Untuk tarif biaya MC palsu atas nama RS Graha Hermin, Batuaji dibandrol mulai Rp 100-250 ribu.

Baca Juga: Polisi Dalami Keterlibatan Warga Indonesia dalam Kasus Love Scamming di Batam

Tergantung dari berapa hari waktu untuk istrirahat sakit di MC tersebut. Untuk desain MC, ia desain sendiri dengan melihat contoh yang ada di internet.

Sementara, Rindi mengaku terpaksa membantu sang suami dalam akfitas jual beli MC palsu. Uang yang didapat ia pergunaakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Keduanya ditangkap pada bulan April lalu, setelah adanya laporan dari RS Graha Hermin, yang mengindikasikan adanya pemalsuan MC. MC tersebut diketahui, diperjual belikan melalui medsos. (*)

Reporter: Yashinta

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rempang Galang untuk melakukan pengukuran tata batas hutan Rempang, Kamis (7/9/2023). Hal ini, dilaksanakan dalam menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun, sosialisasi tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat, dengan melakukan pemblokiran jalan dan sweping di Jembatan 4 Barelang.

Sehingga Tim terpadu Kota Batam terpaksa melakukan pembubaran paksa dengan gas air mata kepada sekelompok masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan dan swiping.

Sebelum melepaskan tembakan gas air mata, Tim Terpadu telah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemblokiran jalan dan sweping. Karena tindakan tersebut, merupakan pelanggaran hukum.

“Mohon perhatiannya, kami dari Tim Terpadu mengimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk membubarkan diri. Karena tindakan saudara telah melanggar hukum. Pemblokiran jalan dan sweping tidak dibenarkan,” ujar petugas melalui pengeras suara.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh warga. Bahkan sejumlah warga melakukan perlawanan dengan pelemparan batu dan botol kaca.

Tim Terpadu, terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Pelepasan tembakan gas air mata itu, hanya diarahkan ke kerumunan massa yang menghadang petugas.

Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak yang berada pada barisan depan untuk menghadang Tim Terpadu, terkena gas air mata.

Saat ini, ibu-ibu dan anak-anak yang terkena gas air mata telah dibawa ke Rumah Sakit Embung Fatimah dan Klinik Yonif 10 Maritim Setokok.

Kondisi mereka hingga saat ini, juga terus dipantau oleh tim kesehatan dari RSBP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, untuk kegiatan di Rempang Galang saat ini adalah untuk melakukan pengukuran kawasan hutan di Rempang.

Pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada Tim Terpadu Kota Batam karena adanya pemblokiran jalan dan sweping yang dilakukan oleh warga di Jembatan 4 dan Dapur 6.

“Sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran ini, kita sudah melakukan berbagai tahapan sosialisasi oleh tim kecil yang masuk ke masyarakat maupun dari Tim Terpadu. Namun warga tetap melakukan pemblokiran jalan, sehingga terpaksa melibatkan Tim Terpadu untuk menjalankan proyek strategis nasional ini,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang tentunya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pelepasan tembakan gas air mata ini tidak akan terjadi, jika masyarakat mengizinkan tim untuk melakukan pengukuran.

“Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang. Kegiatan ini kami pastikan sudah melalui tahapan sosialisasi sebelumnya kepada warga,” imbuhnya. (*/rilis)

batampos – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur menghadiri undangan malam penutupan puncak peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI yang bertempat di fasum Perumahan Mutiara Hijau dan Grand Mangsang Seibeduk, Minggu (3/9) malam.

Selain bersilaturahmi dengan ratusan warga Perumahan Mutiara Hijau dan Grand Mangsang yang hadir, kedatangan anggota DPRD Kepri yang sudah menjabat selama dua periode berturut-turut periode 2014-2019, serta 2019-2024 dari Dapil Bengkong, Batuampar, Batamkota dan Lubukbaja ini juga didapuk untuk memberikan wejangan di hadapan ratusan warga di dua perumahan, tentang pesan-pesan apa itu arti kemerdekaan untuk kehidupan saat ini.

Menurut pria kelahiran 11 Juni 1973 ini berasal dari keluarga sederhana dan agamis ini, arti kemerdekaan sesungguhnya dilahirkan dari adanya rasa dan semangat persaudaraan dan persatuan, saling mengenal satu sama lain.

“Namun yang terjadi saat ini di lingkungan masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang sering meneriakkan jargon merdeka, nyatanya dengan tetangga dekat rumah pun, ternyata rata-rata tak kenal siapa nama tetangga sebenarnya. Tahunya hanya nama panggilan anak tetangga saja, tapi ngakunya bersaudara. Ini ironis sekali. Untuk itu, sikap tak saling mengenal tetangga dekat harus diubah,” ujarnya.

Untuk membuktikan bahwa saat ini banyak warga yang tak kenal dengan tetangga dekatnya, Sirajudin sengaja membuat kuis kepada warga yang hadir di puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI. Kuis tersebut meminta warga untuk menyebut lima nama asli tetangganya, bukan nama panggilan anak tetangganya.

Dari hal tersebut, didapati masih banyak warga di Batam yang tak mengenal nama tetangga dekatnya. “Saya akan mengetes, apakah warga Grand Mangsang dan Mutiara Hijau, apakah benar antar warganya saling kenal, bahkan saling bersaudara, atau bahkan dengan tetangga dekatnya tak mengenal namanya,” terangnya.

Di era serba digital saat ini, diakui Sirajudin Nur, tipis sekali masyarakat Batam untuk bertetangga, berinteraksi dengan tetangga terdekat, bahkan menjalin persaudaraan.

“Saya membuktikan sendiri tiap turun ke masyarakat, duduk bersebelahan, bertetangga pula, namun kalau ditanya siapa nama orang sebelahnya, siapa nama tetangganya, mereka tak saling mengenal, bahkan lebih memilih asyik memainkan ponselnya tanpa bertegur sapa ataupun berinteraksi. Ini kan miris sekali. Ngakunya sudah merdeka dilandasi semangat persaudaraan dan persatuan, nyatanya duduk bersebelahan, tak saling kenal, bahkan tak bertegur sapa. Itu yang tak boleh,” tegasnya.

Sebab, lanjut Sirajudin, kalau antar tetangga saling bertegur sapa, berinteraksi, bahkan menjalin persaudaraan, manfaat yang didapat keduanya sangat besar dan positif. “Semisal kalau kita mau pergi keluar kota, kalau hubungan dengan para tetangga dekat rumah berjalan baik seperti saudara, maka tak akan was-was meninggalkan rumah. Karena adanya rasa persaudaraan itulah untuk sama-sama ikut menjaga yang membuat tak was-was warga meninggalkan rumahnya sementara,” terangnya.

Kalau ternyata masih banyak warga yang tak saling kenal antar tetangga, tidak tegur sapa, Sirajudin menjelaskan, bagaimana negara mau kuat. Selain itu, Sirajudin juga meminta warga tak meninggalkan sejarah, salah satu implementasinya, dengan mengenal jasa dan nama para pahlawan.

Sirajudin juga menjelaskan bahwa makna yang dimaksud pahlawan itu, tak hanya mereka yang angkat senjata saja, namun pahlawan itu maknanya lebih luas.

“Pahlawan bukan hanya yang fotonya di pajang di dinding sekolah saja. Orang Tua yang sudah menafkahi kita, menghidupi, menyekolahkan dan menjaga anak-anaknya supaya tetap bisa beraktivitas tanpa kekurangan, itulah pahlawan sesungguhnya di kehidupan nyata saat ini,” ujarnya.

Sirajudin Nur sendiri dikenal sudah berkecimpung menggeluti dunia politik sejak 2006 di bawah naungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itulah yang membentuk sosok Sirajuddin Nur tumbuh menjadi sosok yang ramah dan bersahaja, dekat dengan masyarakat, hingga dijuluki salah satu anggota DPRD Provinsi Kepri yang namanya populer di masyarakat Batam maupun Kepri.

Sirajuddin Nur dikenal oleh rekan-rekanya di legislatif sebagai sosok yang mumpuni di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Tak itu saja. Sirajudin Nur juga dikenal sangat aktif di kegiatan luar lainnya seperti misalnya dalam pelestarian budaya. Bahkan ia sudah mampu menelurkan sebuah karya yang cukup populer, semilsa Festival Kepri Berkompang yang pernah kegiatannya diikuti oleh peserta dari manca negara seperti Singapura dan Malaysia. Berikutnya lomba Perahu Jong yang hampir tiap tahun selalu ia gelar demi satu tujuan, agar budaya Melayu tetap eksis, tidak tenggelam ditelan jaman.

Reporter: GALIH ADI SAPUTRO

batampos – Turunnya angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batam masih menjadi permasalahan tahun ini. Meskipun naik dua kali lipat dari tahun lalu, namun dibandingkan target per bulan, jumlah kunjungan turun, seperti dari Juni ke Juli yang turun 21 persen.

Pemerhati Pariwisata Kepri, Buralimar mengatakan penyebab menurunnya angka kunjungan dipengaruhi tiga hal. Pertama soal pembatasan pemberlakuan bebas visa.

Menurutnya, pembatasan bebas visa membuat minat wisman berkunjung ke Batam terdampak. Meskipun hanya Rp500 ribu, wisman tetap keberatan, dan menunggu bebas visa baru kembali berkunjung ke Batam dan Kepri.

Bebas visa semula ada 169 negara, dan sekarang hanya puluhan negara. Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan wisman dari negara lain yang berada di Singapura. Hampir 500 ribu warga Singapura merupakan ekspatriat.

Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Batam Anjlok

Sehingga ada peluang untuk menarik wisman lebih banyak ke Batam, dan Kepri. Menurutnya perluasan pembebasan visa ini akan sangat berdampak pada angka kunjungan Batam.

Pemerintah daerah bisa merunut negara prioritas untuk mendapatkan bebas visa. Misalnya 20 negara prioritas. Seperti negara Asia ini. Karena mereka banyak liburan ke Singapura, sehingga ada potensi mereka juga ke Batam.

“Potensi ada, namun terkendala akan fasilitas bebas visa. Jadi ini harus dibawa ke pusat oleh Pemda. Kita harus jemput boleh, jangan hanya menunggu saja. Kalau bisa di-follow up terus, sehingga pusat tahu persoalan kita di daerah,” jelasnya, Rabu (6/9).

Beberapa negara yang selama ini tinggal lebih lama di Batam saat belum berlaku pembatasan visa di antaranya Korea, China, Eropa, dan beberapa negara potensial lainnya.

“Kalau belum bisa kembali ke 169 negara, paling tidak data 20-30 negara potensial. Karena di Singapura itu banyak pekerja asing. Jadi itu juga bisa jadi target wisman,” ujarnya.

Baca Juga: Kunjungan Wisman Turun, Ini Tanggapan Disbudpar Batam

Kedua adalah harga tiket yang mengalami kenaikan. Menurutnya, dulu harga tiket Rp300 ribu bisa pulang pergi, namun sekarang menjadi Rp730 ribu pulang pergi. Hal ini juga mempengaruhi jumlah kunjungan wisman.

Ketiga adalah revitalisasi destinasi wisata. Target ke depan adalah quality tourism atau pelancong kaya. Selama ini yang datang ke Batam adalah ekonomi menengah, dan diharapkan ada event yang bisa menjaring pelancong kaya.

“Tentu untuk menyambut mereka harus ada yang menarik. Selama ini kita pasarkan kuliner, golf dan atraksi lainnya. Mungkin bisa menyesuaikan kelasnya nanti. Pelancong kaya ini tentu beda servisnya,” ujar Buralimar.

Peningkatan event yang berkualitas sudah menjadi keharusan. Menurutnya, saat ini Batam harus mendorong quality tourism atau orang kaya untuk menghabiskan waktu di Batam.

“Jadi perlu ada peningkatan kualitas event, dan peningkatan destinasi wisata. Sehingga kalau orang kaya tersebut datang ke Batam mereka sudah punya tujuan. Jadi event jangan monoton,” tegasnya.

Baca Juga: Food Vaganza Grand Batam Mall: Makan Elit, Bayar Irit

Ia menambahkan saat ini tidak lagi soal 3A yakni Akses; prasarana, Amenity ; sarana, dan Atraksi alam budaya dan buatan saja. Sekarang sudah menjadi 7 A yaitu Akses atau prasarana
Amenity atau sarana, Atraksi atau alam budaya dan buatan.

Attitude atau perilaku semua stakeholders, Activity atau wisatawan aktif ikut dalam atraksi tidak hanya sebagai penonton, Ambience atau suasana yang nyaman aman, serta accelerator atau harus ada seorang dirigen memimpin suatu orchestra supaya harmonis.

“Saya rasa kalau ini berjalan semua, angka kunjungan akan kembali meningkat. Tinggal bagaimana menyikapinya saja lagi,” tutup mantan Kadisbudpar Kepri ini. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Praktik jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) masih terjadi di sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Batam, padahal sudah dilarang Dinas Pendidikan Kota Batam. Dugaan adanya praktik pungli mencuat di lingkup internal sekolah.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kepri, AKBP Ade Kuncoro, menyampaikan perihal informasi adanya praktik jual beli LKS di sekolah, sejauh ini dari polisi belum ada laporan ke tim siber pungli.

Baca Juga: Guru Didiskriminasi Karena Menentang Penjualan Buku LKS, Ini Tanggapan Disdik Batam

“Namun informasi ini akan ditindaklanjuti, jika terbukti maka kami juga berkoodinasi dengan Polresta Barelang dan dinas terkait,” ujarnya saat dijumpai di Polresta Barelang, Rabu (6/9).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto menegaskan sekolah tidak diperkenankan jual buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Jika memang buku itu diperlukan, sekolah mempersilahkan orangtua wali murid untuk membelinya di luar.

Dijelaskan Tri untuk buku LKS ini sifatnya menunjang kegiatan belajar siswa saja. Sementara buku materi pokoknya sudah ada ditanggung dengan dana BOS. LKS diluar cakupan dana BOS dan bukan buku wajib. (*)

Reporter: Azis Maulana