Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti bersama Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun dan jajaran, Kepala Imigrasi Batam memberikan keterangan terkait WNA asal China yang menjadi tersangka dalam kasus Love scamming yang akan dipulangkan melalui Bandara Hang Nadim Batam, (rabu (20/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan, wilayah Indonesia tidak akan dijadikan arena tindak kejahatan internasional. Hal itu disampaikan oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti usai menghadiri proses pemulangan 153 orang warga negara Tiongkok menjadi tersangka love scamming di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (20/9).
“Apabila ada pelaku kejahatan dari luar negeri yang mengarahkan Indonesia sebagai target, kami bisa mengungkapnya,” ujarnya.
Krishna menyebutkan, Polri akan terus berusaha mengungkap apabila ada kasus-kasus kejahatan internasional yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat beraksinya para pelaku kejahatan.
Karena kata dia, apabila kejahatan-kejahatan seperti itu dibiarkan dan pihaknya tidak mampu melakukan pengungkapan, maka akan menjadi catatan buruk bagi Indonesia.
“Maka dengan adanya pengungkapan kasus ini membuktikan Polri tidak pernah membiarkan wilayah Indonesia untuk menjadi arena perbuatan jahat. Baik itu untuk mentargetkan korban-korbannya atau peristiwanya di Indonesia, maupun targetnya berada di negara lain,” katanya.
Kepolisian memulangkan ratusan warga negara China yang menjadi tersangka penipuan berkedok asmara atau love scamming ke negara asal melalui Bandara Internasional Hang Nadim.
“153 orang tersangka warga negara asing yang sudah mendapat upaya penegakan hukum oleh Polda Kepri, bekerja sama dengan Divhubinter Polri dan Ditjen Imigrasi akan melakukan deportasi terhadap mereka,” ujar Krishna, kemarin.
Sebanyak 153 orang tersangka love scamming, kata dia, berasal dari dua tangkapan kepolisian daerah. Pertama dari Polda Kepri sebanyak 132 orang tersangka, dan dari Polda Kalimantan Barat sebanyak 21 orang tersangka warga negara China.
Dia menjelaskan, para tersangka ini dipulangkan menggunakan tiga pesawat dari China dan dikawal dengan 300 personel kepolisian China. (*)
Di lokasi pasar mitra yang hadir hanya ada dua stand saja. Sehingga stok tidak lengkap ini membuat pengunjung kecewa.
Santi, warga yang turut berkunjung ke lokasi pasar murah mengaku kecewa, karena barang yang dicari tidak tersedia.
“Tak jadi beli. Karena yang dicari sayur mayur tapi barangnya tak ada,” ujarnya.
Kekecewaan juga meliputi pengunjung pasar lainnya. “Kebutuhan pokok yang dibutuhkan malah tak ada. Hanya beras sama minyak, dan daging. Sedangkan yang hijau-hijau tidak ada,” ujar Aini warga lainnya.
Ibu-ibu yang datang sudah membawa kantong belanja, harus kembali pulang ke rumah atau mencari pasar untuk mendapatkan kebutuhan mereka.
“Saya datang ke sini karena katanya lebih murah dari harga pasar. Tapi sudah jam 10.00 WIB tak ada yang buka stand sayur-sayurnya,” ungkapnya.
Pantauan Batampos di lokasi pasar murah, hanya ada dua stand yang dibuka. Pertama dari Bulog Batam yang menyediakan beras, gula, hingga daging.
Beras sphp dijual 51 ribu/5 kilogram, gula dijual 13.500, beras Harumas 66.500 per 5 kilogram, Minyak Nusa Kita 15.800/L, Minyak Kita 12 ribu/ L, dan daging Rp79/kg.
Stand kedua diisi Hypermart yang menjajakan barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun, buah, dan beberapa barang lainnya. (*)
Cluster Citrine 55 (1 Lt). Lingkungan asri dengan row jalan 11 meter.
batampos – PT Sarana Bangun Sejati, pengembang perumahan Paragon Hill di Batam Centre memberikan promo KPR EXPRESS.
Promo ini seperti yang dijelaskan Koordinator Sales, Lional, berlaku bagi calon pembeli yang sedang mencari rumah dengan cara bayar KPR. ”Cluster Citrine kita ada promo KPR EXPRESS. Cukup bayar booking fee Rp10 juta sudah bisa KPR,” jelasnya.
”Tidak perlu mengkhawatirkan biaya notaris, biaya bank dan BPHTB. Semua biaya itu free kalau membeli rumah di Cluster Citrine secara KPR, ditambah juga ada cashback DP 10%,” lanjut Lional.
Cluster Citrine 55 di Perumahan Paragon Hill.
Selain promo KPR EXPRESS, pihak pengembang juga memberlakukan promo free BPHTB dan free biaya notaris apabila membeli dengan cara bayar cash keras/cash bertahap.
Saat ini, kata Lional, Cluster Citrine masih tersedia type 1 lantai dengan luas bangunan 55 dan 90 dengan kondisi siap serah terima bangunan.
Lingkungan dalam perumahan ini juga terjaga keasrian dan kebersihannya. Jalan lebar dan mulus juga menjadi perhatian pihak pengembang.
Sedangkan untuk cluster pertama Perumahan Paragon Hill, yaitu Cluster Ametis sudah sold out dan 95% sudah dihuni.
Tak hanya unit rumah yang disediakan, pihak pengembang juga menyediakan unit kavling dengan luas tanah mulai dari 255 m2 sampai dengan 450 m2 per unit di Cluster Crystal dan Diamond.
”Kalau untuk produk commercial (ruko), tinggal beberapa unit saja. Ruko kami cocok untuk usaha, pertokoan ataupun perkantoran karena letaknya sangat strategis, dekat dengan Mall Botania 2, RS Elisabeth Batam Centre, kantor pemerintahan dan juga pelabuhan,” imbuh Lional lagi.
Cluster Citrine 120/133 (KPR Lt). Sold out.
Manfaatkan kesempatan dari promo Paragon Hill. Hubungi marketing di nomer Hp/Wa Marketing Paragon Hill 0821-69-898-898 (kantor), Devi 0813-7851-2708, Julia 0822-6002-8866, Zafan 0813-6328-9450. (*/adv)
Kepala Dinas Perkim Zulfan (kiri), didampingi Kadis Pertanian Sukriyanto, dan Wakil Ketua DPRD Rasno saat meninjau pemukiman warga di Kundur Barat.
batampos– Wakil Ketua DPRD Karimun, Rasno SE melakukan kunjungan kerja ke Pulau Kundur, Rabu (20/9). Ikut mendampingi tiga kepala OPD yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Zulfan ST MM, Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Yunus, dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Sukriyanto.
Rasno mengaku, kedatangan ke Pulau Kundur kali ini lebih spesifik. Tidak sekadar menyerap aspirasi, tetapi turun betsama kepala OPD untuk mensurvei beberapa titik di Kundur yang akan dilakukan pembangunan di tahun 2024.
“Alhamdulillah, kali ini saya langsung membawa tiga kepala dinas untuk blusukan secara langsung di Kundur. Tujuannya, agar nanti pembangunan di Pulau Kundur bisa tergambar untuk tahun 2024,” ungkap kader PDIP ini.
Dengan membawa kepala OPD, Rasno berharap masyarakat bisa langsung berdiskusi. Sehingga apa yang menjdi keinginan masyarakat dapat dipenuhi.
“Hadirnya kepala OPD, tentuya kita harapkan dapat langsung memprogres apa yang menjadi harapan masyarakat,” sebut Rasno.
Rasno menilai, pembangunan di Pulau Kundur juga harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai sektor. Diantaranya, pertanian, pariwisata, hingga penataan pemukiman.
“Iya pastinya Pulau Kundur yang mempunyai berbagai macam potensi untuk berkembang, juga harus mendapat perhatian lebih. Khususnya disektor pertanian, pariwisata maupun penataan permukimannya,” imbuhnya.
Salah satu masyarakat di Kundur Barat, Satar mengatakan, dirinya sangat bangga bisa dikunjungi anggota DPRD bersama kepala OPD.
“Saya sangat senang tentunya dikunjungi Pak Rasno. Terlebih lagi beliau membawa langsung tiga kepala OPD, pastinya menjadi kebanggaan kami bisa berinteraksi secara langsung dengan Wakil Ketua Dewan maupun Kepala Dinas untuk pembangunan di Pulau Kundur,” tegasnya. (*)
Kejari Batam menekan nota kesepakatan dengan BRK Syariah dalam hal penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Kantor Kejari Batam, Rabu (20/9). F. Yashinta
batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan melakukan penagihan tunggakan atau kredit macet debitur Bank Riau Kepri Syariah. Hal itu dilakukan setelah Kejari Batam menekan nota kesepakatan dengan BRK Syariah dalam hal penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Kantor Kejari Batam, Rabu (20/9).
Kesepakatan kerjasama itu ditandatangani Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini bersama Manager BRK Syahriah Batam Irsyadi Syukri. Usai penandatanganan, BRK Syariah langsung mempercayai Kejari Batam untuk melakukan penagihan terhadap 10 debitur bermasalah.
“MOU ini merupakan perpanjangan dari kerjasama sebelumnya. Tindak lanjut dari MOU tersebut, BRK Syariah langsung memberikan 10 surat kuasa khusus (SKK) untuk melakukan tagihan tunggakan dari debitur,” ujar Kajari Batam, Herlina.
Dikatakan Herlina, jumlah SKK yang dipercaya BRK Syariah ke Kejari Batam lebih banyak dari sebelumnya. Dimana pada kerjasama sebelumnya, BRK Syariah hanya memberi 3 SKK untuk penagihan.
“Dari SKK sebelumnya, kami berhasil menangin Rp 600 juta dari debitur yang menunggak. Dan dalam MOU kali ini, BRK Syariah kembali mempercayai kami dengan memberikan lebih banyak SKK,” sebut Herlina.
Menurut dia, sebagai tindaklanjut dari pemberitaan SKK, tim JPN akan bergerak untuk bertemu para debitur bermasalah. Dimana akan dilakukan negosiasi, agar para debitur bisa segera membayar uang negara yang mereka pinjam melalui BRK Syariah.
“Untuk tahap awal kami akan melakukan klarifikasi atas kewajiban itu dari debitur, yang nantinya akan ada negosiasi,” kata Herlina.
Jika dalam pertemuan itu tak mendapatkan titik temu, maka pihaknya akan menggunakan jalan terakhir, yakni gugatan perdata ke Pengadilan.
“Untuk gugatan perdata terkait wanprestasi (ingkar janji). Namun itu adalah hal terakhir, yang paling utama adalah mediasi,” ungkapnya.
Dijelaskan Herlina, kejaksaan hadir sebagai fasilitator permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Sebagai BUMD, yang mengelola keuangan negara, bank BRK Syariah bisa mendapat pengacara dari Kejari Batam jika mendapat permasalahan hukum perdata
“Sebagai pengacara negara kami hanya menyelesaikan masalah perdata dan tata usaha negara. Tak ada kaitan dengan pidana. Saya berharap, kegiatan ini bukan hanya MoU, tapi lebih kepada diberikan SKK. Karena itu, kami akan memaparkan sedikit informasi terkait peran Datun sebagai pengacara negara,” sebut Herlina. (*)
Pertemuan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia dengan para tokoh (19/9/2023) mendapat titik temu. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak kultural, serta hak kesulungan warga yang sudah bermukim secara turun-temurun di Rempang. Bahlil pun menerangkan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan.
Rancangan Kampung Baru bagi warga Rempang. Design BP Batam untuk Batam Pos
Tak tanggung-tanggung, Investasi jumbo di wilayah Rempang-Galang ini, ditaksir bakal jadi Mesin Ekonomi Baru bagi Indonesia.
UMKM Terangkat
Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 Triliun, Rempang Eco-City diyakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang.
Bahkan saat masa pembangunan sekalipun, diperkirakan ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat dengan kegiatan ekonomi mikro kecil dan menengah.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan, akan ada banyak dampak positif yang diterima masyarakat, Kawasan Barelang hingga Indonesia pada skala yang lebih besar.
Pertumbuhan realisasi investasi akan diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan. Sehingga, Investasi yang masuk ke daerah akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi rakyat.
“UMKM akan sangat hidup. Semua proses ini akan melibatkan UMKM. Contoh simple adalah usaha bahan pokok dan makanan, yang akan menyediakan adalah tentu masyarakat di sana yang bisa ambil peran. Pekerja tak perlu jauh ke Batam. UMKM bisa masuk dalam rantai pasok global agar meningkatkan peluang UMKM kita bisa naik kelas.” Kata Tuty.
Namun, Tuty juga berharap publik dapat mencermati apabila Proyek Strategis Nasional ini terhambat, akan menimbulkan banyak pula performa tidak baik atau dampak negatif.
Investasi
“Investasi ini sangat besar. Kita sedang berkompetisi (dengan negara tetangga) untuk mendapatkan Investasi 174 T untuk Xinyi dan 381 T untuk PT. MEG. Sedangkan rata-rata total investasi di Batam saja per tahun adalah sebesar 13,63 T.” kata Tuty.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kehadiran Xinyi, dapat menarik investasi lainnya, sehingga tercipta ekosistem usaha yang berdampak bagi Kawasan (multiplier effect).
“Pengembangan yang dilakukan akan terus mengedepankan kearifan lokal. Sehingga bukan hanya daerahnya yang akan maju, melainkan masyarakat akan terangkat pula. Kita tentu tidak berharap sebaliknya, bahwa Tidak terciptanya ekosistem investasi di Kawasan yang berpotensi, menyebabkan stagnasi ekonomi wilayah tersebut.” terang Tuty.
Tuty pun berpesan bahwa investasi ini telah menjadi perhatian khalayak luas.
“sejumlah penolakan yang terjadi, dapat membuat citra Batam (Indonesia) buruk dalam dunia investasi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap Batam dan nama Indonesia secara lebih luas.” kata Tuty.
Tenaga Kerja
“Kemudian, yang tak kalah penting adalah terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat Rempang. Dengan adanya bonus demografi hingga 2040, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluasnya bagi generasi usia kerja yang berjumlah 70% dari populasi.” kata Tuty.
Investasi ini, memberikan kesempatan anak penduduk tempatan, memperoleh haknya untuk mendapapatkan Pendidikan yang terpadu dan sukses di daerah sendiri.
“Bila investasi ini hilang, maka belum tentu ada kesempatan yang sama bagi anak muda Rempang untuk mendapat Pendidikan Vokasi Industri, kemudahan beasiswa hingga menjadi tenaga kerja yang skillfull meraih kesempatan berkarier di daerah mereka sendiri. Mereka tak perlu pergi keluar wilayah untuk mencari pekerjaan.” ujar Tuty.
Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Kesehatan
Dari sisi Infrastruktur, Rempang akan tertata rapi dan menjadi wilayah yang maju. Pemerataan pembangunan di Rempang mengalami eskalasi serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.
Pembangunan dermaga akan memudahkan masyarakat nelayan untuk berlayar dan beraktivitas maritim. Taraf Kehidupan sosial di Rempang akan bertumbuh dan merata.
Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City juga akan meningkatkan Kesehatan ekologis dan sosial jangka Panjang.
“Kawasan Parisawata juga akan dikembangkan lebih optimal, sehingga wilayah ini tidak akan mengalami ketertinggalan. Maju namun tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah ada.” kata Tuty.
Legalitas Hunian
Terakhir, dengan program dari pemerintah ini, akan tercipta legalitas atas hunian penduduk di Kawasan Rempang dan Galang. Penataan pemukiman penduduk tempatan akan terinteregasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik.
“PSN Rempang Eco-City ini memberikan kepastian atas legalitas hunian penduduk, sebagaimana yang diharapkan selama ini. Bapak Menteri ATR bahkan sudah sampaikan bahwa ATR/BPN akan mengawal ini, sehingga masyarakat akan mendapat legalitas di hunian yang kami siapkan.” pungkas Tuty. (*/rilis)
Kabiro Humas dan Promosi BP Batam, Ariastuty Sirait. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Lokasi relokasi warga Rempang sebelumnya di Dapur 3, Sijantung, Galang. Namun, setelah pertemuan Menteri Investasi, Bahlil Lahladia, relokasi warga Rempang tetap di Pulau Rempang.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait. Ia mengatakan, lokasi tersebut masih akan dikomunikasikan lagi untuk kepastiannya.
“Tanjungbanun, Rempang. Kita tunggu yah,” kata Tuty.
Namun, Tuty mengatakan, lokasi tersebut belum pasti. Masih perlu dirapatkan lagi. Ia mengatakan, akan menyampaikan lagi, jika lokasi tersebut sudah dipastikan.
“Masih kemungkinan pindah ke Dapur 6, Tanjungbanun,,” tuturnya.
Sebelumnya, diberitakan relokasi tahap I seluas 2000 hektare. Lahan seluas itu, nantinya akan digunakan untuk kawasan industri. “Pergeseran (relokasi) tetap berjalan, investasi tetap berjalan di Sembulang, Rempang,” kata Tuty kepada Batam Pos, Selasa (19/9).
Ia mengatakan, dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, relokasi tahap I dimulai dari 20 September. Namun saat ini, kata Tuty waktu relokasi bersifat dinamis.
Tidak ada jadwal pasti dari tenggat waktu relokasi. “Bersifat dinamis, mungkin diperpanjang ke 28 (September),” tutur Tuty. (*)
Kadis Perkim Bintan, M Irzan menjelaskan site plan TPU baru yang berada di kawasan hutan lindung Sei Jago, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (20/9/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan hutan lindung Sei Jago, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara resmi digunakan.
Peresmian TPU seluas 3,9 hektare ini ditandai pembukaan tirai plang TPU dan penandatanganan prasasti TPU oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Rabu (20/9/2023).
Dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan sertifikat arah kiblat yang diterbitkan Kemenag Bintan.
Kadis Perkim Bintan, M Irzan mengatakan, TPU ini sudah bisa digunakan. Untuk tahap awal sudah disiapkan untuk 100 hingga 150 makam.
“TPU ini sudah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Dia mengatakan, TPU ini memiliki luas sekira 3,9 hektare (ha) terdiri dari 2/3 dari luas makam akan digunakan untuk pemakaman muslim sedangkan 1/3 lagi untuk pemakaman nasrani.
Saat ini, kata dia, pematangan lahan TPU sudah 80 persen. Ke depan masih dibutuhkan pematangan lahan lanjutan.
Dia juga mengatakan, ke depan lahan TPU akan dibangun dengan konsep taman pemakaman umum. Bentuk makam dan nisan akan diseragamkan dengan konsep taman.
“Tidak ada keramik karena akan ditutup rumput. Nisan seragam model berbaring. Jadi ada kesan estetik,” kata dia.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan, TPU ini sudah bisa digunakan mengingat lahan TPU Kampung Kamboja, Tanjunguban sudah tidak tersedia lagi.
“TPU ini sudah bisa digunakan namun masih diperlukan penataan,” kata dia.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan memenuhi penyediaan fasilitas umum di lokasi TPU.
Dia juga berharap, pembangunan TPU dengan metode hybrid gabungan antara APBD Bintan dan swadaya dari masyarakat. (*)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. ANTARA/HO-BRIN (ANTARA/HO-BRIN)
batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan badan baru bernama Indonesian Research and Innovation Fund (IRIF). Tujuannya mengintegrasikan tiga komponen ekosistem penelitian dan inovasi. Mulai dari hibah pendanaan, mobilisasi peneliti, dan penggunaan infrastruktur riset.
Peluncuran IRIF tersebut disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko usai pembukaan Indonesia Reseach and Innovation Expo (Inari Expo) 2023 di Cibinong, Kab. Bogor kemarin (20/9). Dia menjelaskan IRIF dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN sebagai lembaga pendanaan di bidang riset dan inovasi di Indonesia. Sekaligus meningkatkan nilai tawar BRIN di bidang riset dan inovati di tingkat global.
Dia menjelaskan IRIF tidak secara langsung menyediakan dana hibah untuk riset dan inovasi. Lebih dari itu, IRIF mengumpulkan sejumlah skema pendanaan riset yang bersumber dari APBN maupun dana abadi di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Handoko mencontohkan salah satu skema pendanaan riset adalah Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM).
Kemudian untuk dana abadi penelitian yang ada di LPDP saat ini sekitar Rp 13 triliun. Dari dana pokok tersebut, setiap tahun menghasilkan nilai manfaat Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar. Dana tersebut kemudian dikelola bersama BRIN untuk hibah riset dan inovasi.
“Nah IRIF itu kumpulan dari skema fungsi kita sebagai funding agency. Jadi tidak hanya hibah riset dalam bentuk uang, tetapi juga infrastruktur kemudian juga mobilitas periset,” tuturnya. Handoko menuturkan kegiatan riset dan inovasi tidak sebatas soal pendanaan saja. Tetapi juga terkait dengan infrastruktur atau peralatan penelitian. Kemudian juga SDM penelitinya.
Menurut Handoko, infrastruktur riset itu justru yang memakan biaya cukup besar. “Kami open infrastruktur riset,” jelas mantan Kepala LIPI itu. Banyak perusahaan tidak menjalankan riset, karena terkendala peralatan yang mahal. Mereka lebih memilih inovasi yang sudah jadi. Dengan adanya infrastruktur riset yang bebas digunakan dan ketersediaan peneliti diharapkan bisa menumbuhkan budaya riset dan inovasi di Indonesia.
Sementara itu Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono mengatakan BRIN membentuk IRIF untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur riset dan inovasi sebagai sumber pendanaan yang terintegrasi. IRIF akan memperkuat peran BRIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendanaan terintegrasi di bidang riset dan inovasi.
Menurut Agus berbagai skema fasilitasi riset telah dimanfaatkan oleh periset dari berbagai kalangan di dalam negeri. Baik dari BRIN, perguruan tinggi, swasta, industri, maupun masyarakat umum. Namun untuk skala internasional, IRIF inilah yang berfungsi sebagai jembatan antara periset luar negeri dengan dalam negeri.
“Jadi IRIF ini seperti jembatan atau hub yang menghubungkan para periset dalam negeri dengan periset dari berbagai lembaga riset di luar negeri,” katanya. IRIF bakal menjadi satu-satunya lembaga pendanaan terintegrasi di dalam BRIN di bidang riset dan inovasi di Indonesia.
Mekanisme pemanfaatan IRIF kata Agus, menggunakan pola kerja sama internasional di bidang riset dan inovasi. Artinya pihak luar negeri dapat melakukan riset di Indonesia atau sebaliknya melalui skema kerja sama kedua belah pihak. Riset tersebut nantinya akan didanai oleh kedua belah pihak dan skema ini biasa terjadi dengan mekanisme joint fund.
“IRIF nanti bisa dimanfaatkan oleh para periset kita atau periset luar negeri yang ingin melakukan riset yang berkolaborasi dengan periset luar negeri,” jelasnya. Misalkan periset Jepang ingin melakukan kolaborasi riset dengan Indonesia di bidang pangan. Maka melalui kerjasama bilateral IRIF dengan funding agency Jepang, IRIF akan membiayai periset Indonesia. Sedangkan periset Jepang akan dibiayai oleh funding agency Jepang, melalui mekanisme joint fund. (*)
