batampos – Maraknya aksi kejahatan di Batam menjadi catatan penting agar masyarakat memahami dan mengerti aturan hukum. Sehingga tindak pidana atau kejahatan bisa diminimalisir di lingkungan masyarakat.

Guna membangun kesadaraan hukum itu, Kejaksaan Negeri Batam rutin memberi penyuluhan hukum. Terutama di tempat-tempat pendidikan, karena kesadaraan hukum harus dimulai sejak dini.

Kali ini, penyuluhan hukum dilaksanakan Kejari Batam di Kampus Unrika Batam, yang bekerjasama dengan Kejari) Batam bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Batam. Ada ratusan mahasiswa dan mahasiwi yang hadir dalam penyuluhan hukum tersebut.

Baca Juga: KPLP Gelar Joint Exercise ISPS di Batam, Libatkan Australia dan Amerika Serikat

Kasi Intel Kejari Batam, Andreas Tarigan mengatakan penyuluhan hukum ke pada mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh universitas di Kota Batam merupakan kegiatan rutin. Tujuannya meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar ataupun mahasiswa.

“Penyuluhan ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan para mahasiswa dan mahasiswi terhadap hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum untuk mengenali hukum sedini mungkin,” kata Andreas.

Menurut dia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan di bidang penegakan hukum mempunyai tanggung jawab moril memajukan generasi muda untuk senantiasa mengerti dan memahami tentang hukum dan permasalahannya. Apalagi saat ini tidak sedikit generasi muda yang tersandung kasus hukum.

Maka melalui penerangan hukum Kejari Batam berharap agar mahasiswa dan mahasiswi dapat menerima pelajaran serta mengenal apa itu hukum. Pengenalan hukum sejak dini juga diharapkan para intelektual muda melek akan hukum sehingga dapat terhindar dari perbuatan perbuatan yang menjurus ke pelanggaran hukum.

Baca Juga: Ada Bazar IKM di Kantor Wali Kota Batam, Yuk Berburu Batik!

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dan mahasiswi di Kota Batam dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum dan lebih berani menyampaikan pendapat yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Andreas.

Harapannya, generasi emas penerus bangsa dapat mendukung tegaknya hukum yang adil ketika terjun ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum juga dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk memperluas wawasan dalam menambah pengetahuan, mengenalkan, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi generasi penerus bangsa.

“Meningkatkan pemahaman hukum bagi para generasi muda di bangku pendidikan agar mereka mampu mengetahui hukum dan menjauhi hukuman,” pungkasnya.

Dalam penyuluhan hukum para mahasiswa bebas bertanya apapun terkait hukum yang ada di Indonesia. Antusias para peserta pun sudah terlihat sejak kegiatan dimulai. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Beredar foto DPO dengan Kapolda Kepri, Irjen Tabana Bangun. Foto itu memperlihatkan tersangka kasus penggelapan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Thedy Johanis berbaju putih celana hitam berdampingan dengan Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun. 

Foto tersebut di share oleh akun Instagram  tjohanis_4, dengan caption Mr Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun. 

Atas perihal foto DPO dengan Kapolda Kepri itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan, fakta soal foto tersebut. 

Pandra mengatakan, foto tersebut memang Thedy Johanis bersama Kapolda Kepri, Irjen Tabana Bangun. Namun, foto tersebut waktunya diambil sebelum kasus menjerat Thedy Johanis. Sehingga, tidak benar bahwa Kapolda Kepri berfoto dengan Thedy usai kasus yang menjeratnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.

Foto tersebut, kata Pandra momenya saat Irjen Tabana Bangun baru saja dilantik sebagai Kapolda Kepri. 

“Kegiatan tersebut saat ramah tamah bersama para tamu undangan lainnya yang hadir, dan sebelum kejadian kasus dari Thedy Johanis, yang kini  bersangkutan masih dalam proses pencarian Ditreskrimsus Polda Kepri,” kata Pandra kepada batampos, Rabu (9/8).

Baca Juga: Polisi: Dua Pengusaha Batam yang DPO Jangan Kabur

Atas viralnya foto DPO dengan Kapolda Kepri ini. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi turut berbicara. Ia mengatakan, kasus ini masih ditangani dan Thedy Johanis masih berstatus DPO. 

Nasriadi mengatakan, kasus ini masih berjalan, polisi juga masih melakukan pencarian terhadap Thedy. Ia menegaskan, tidak ada intervensi dari pihak lain dalam kasus tersebut. Kasus ini tetap dituntaskan segera mungkin. 

“Kami berkomitmen untuk menuntaskan nya, dan Kapolda Kepri juga menaruh atensi untuk menahan segera Thedy Johanis,” ujarnya.

Nasriadi mengimbau kepada masyarakat jangan mencoba membantu ataupun memfasilitasi DPO tersangka Ditreskrimsus Polda Kepri. 

“Karena akan dijerat Pasal 221 ayat (1) dan dua KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan,” kata dia.

Diketahui bahwa kasus penggelapan sertifikat unit ruko di Mitra 2, Batam Center tersebut muncul setelah adanya laporan dari konsumen PT JPK sebagai pemilik lahan.  Kasus ini menyeret dua  pengusaha di Batam, Thedy Johanis  dan Johanis yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi.

Thedy Johanis  dan Johanis dijerat itu melanggar pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf dan /atau pasal 16 huruf a UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo .

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menyebutkan sebanyak 121 bakal calon legislatif (caleg) tidak memenuhi syarat dan 698 orang memenuhi syarat pencalonan pemilu 2024 berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan.

“Tanggal 6 Agustus kemarin sudah kita verifikasi dan masih ada sekitar 121 bacaleg yang TMT (tidak memenuhi syarat),” sebut Ketua KPU Batam Mawardi, Selasa (8/8).

Menurutnya, dari hasil verifikasi administrasi perbaikan ada sebanyak 819 caleg dari 17 partai politik yang akan bersaing di pemilihan umum legislatif Kota Batam tahun 2014 mendatang. Rinciannya, 698 sudah memenuhi syarat dan 121 caleg belum memenuhi syarat.

Baca Juga: Langganan Macet, Jalan Mukakuning-Kepri Mall Butuh Pelebaran

“Untuk yang belum memenuhi syarat ini kita berikan waktu sampai tanggal 11 Augustus untuk melengkapi persyaratannya sebelum ditetapkan DCS (daftar caleg sementara),” ujarnya.

Sedangkan bagi yang sudah lolos verifikasi pencalonan, selanjutnya tidak ada perubahan bakal caleg, nomor urut atau perpindahan daerah pemilihan (dapil). Maka akan masuk ke tahap penyusunan dan penetapan daftar calon sementara.

“Kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh pengurus parpol di Batam bahwasanya pada masa perbaikan ini masih diperbolehkan mengganti calegnya. Yang tidak boleh itu menambah dari jumlah 819 caleg yang ditetapkan,” tuturnya.

Baca Juga: Uji Coba Pengelolaan Parkir oleh Pihak Swasta Tertunda, Ini Penjelasan Kadishub Batam

Mawardi menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab bakal caleg tidak memenuhi syarat, sesuai hasil verifikasi berkas perbaikan yang dilakukan KPU Batam, antara lain dokumen tidak lengkap, menggugah dokumen yang tidak sesuai dengan yang diminta KPU, tidak ada surat pengadilan hingga surat kesehatan, serta tidak melampirkan ijazah.

“Untuk Batam itu yang paling banyak ialah mengunggah dokumen yang tidak sesuai dengan kita minta,” bebernya.

Usai tahap perbaikan ini selanjutnya penetapan rancangan DCS pada 11 Agustus 2023 dan dilanjutkan pengumuman DCS 19 Agustus 2023. Masyarakat diminta memberikan masukan dan tanggapan mengenai DCS. Masukan dan tanggapan ini mulai dilaksanakan pada 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2023. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Polda Kepri menanggapi unggahan foto tersangka Daftar Pencarian Orang (DPO) Thedy Johanis bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun. Foto tersebut diunggah pada akun Instagram tjohanis_4. Diketahui bersangkutan masih dalam daftar DPO dalam kasus penggelapan sertifikat unit ruko oleh PT Jaya Putra Kundur (JPK) yang tengah di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyampaikan foto tersebut diambil pada saat momen Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun baru dilantik.

“Dimana kegiatan terebut saat ramah tamah bersama para tamu undangan lainnya yang hadir, dan sebelum kejadian kasus dari Thedy Johanis, yang kini bersangkutan masih dalam proses pencarian Ditreskrimsus Polda Kepri,”ujarnya, Kepada Batam Pos , Rabu (9/8).

Terpisah, hal senada juga disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, kasus ini masih ditangani dan Thedy Johanis masih berstatus DPO.

“Perkembangannya kami telah memeriksa tiga orang saksi yang dimintai keterangan salah satunya itu Humas PT JPK,” ujarnya saat dihubungi.

Dalam keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bahwa yang bersangkutan pada berkomunikasi dengan tersangka Thedy dari 27 sampai 30 Juni ketika berada di Singapura.

“Jadi peran ketiga saksi ini masih pendalaman penyidik tentang keterkaitan dengan DPO tersangka Thedy Johanis,” ujarnya.

Nasriadi mengimbau kepada masyarakat jangan mencoba membantu ataupun memfasilitasi DPO tersangka Ditreskrimsus Polda Kepri.

“Karena akan dijerat Pasal 221 ayat (1) dan dua KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan,” katadia.

Nasriadi menegaskan tidak ada intervensi dari pihak lain dalam kasus tersebut. Kasus ini tetap dituntaskan segera mungkin.

“Kami berkomitmen untuk menuntaskan nya, dan Kapolda Kepri juga menaruh atensi untuk menahan segera Thedy Johanis,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana