Sejumlah rekan korban berkumpul di depan Rumah Sakit Elisabeth, Sei Lekop, Sagulung. F.Yofi Yuhendri
batampos – Insiden kecelakaan kerja kembali terjadi di kawasan industri galangan kapal PT ASL Shipyard Tanjunguncang, Senin (29/12) sore, sekitar pukul 15.30 WIB. Pekerja subkontraktor PT Vinex Caatindo berinisial RS, 34, tewas tersengat aliran listrik.
Informasi yang didapatkan peristiwa tersebut terjadi saat korban melakukan pengecatan kapal menggunakan spray gun. Saat itu, boom lift yang digunakan tersangkut pada kabel power dari box panel listrik, sehingga korban tersetrum.
“Korban kerja pengecatan bersama satu rekannya yang bertugas operator boom lift,” ujar salah seorang pekerja yang enggan menyebutkan namanya.
Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Elisabeth, Sei Lekop, Sagulung, namun nyawanya tak tertolong. “Korban meninggal di perjalanan rumah sakit,” sambung pekerja tersebut.
Sementara Kapolsek Batuaji, AKP Bimo Dwi Lambang, membenarkan adanya kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja subcon PT ASL tersebut.
“Benar ada kecelakaan kerja, korban satu orang. Kita masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dan kelalaian dalam pekerjaan ini,” ujarnya.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kota Batam, Suprapto menyayangkan adanya kecelakaan kerja yang berulang kali di PT ASL ini.
“Seharusnya PT ASL ini melakukan verifikasi terhadap subcon. Atau jangan-jangan subconnya ini orang mereka (PT ASL) juga,” katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Batam harus mengambil sikap tegas terhadap perusahaan ini. Sehingga, SOP maupun penerapan K3 di PT ASL berjalan sesuai aturan.
“Tapi pemerintah ini seperti takut pengusaha yang punya uang,” tegasnya.
Selain itu, Suprapto juga mengingatkan pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas seluruh kecelakaan kerja di PT ASL ini. Termasuk menyerat managemen pihak perusahaan tersebut.
“Harus ada sanksi yang tegas. Maincon dan subcon harus bertanggung jawab,“ tutupnya. (*)
batampos – Modifikasi rangka motor memang sering jadi pilihan buat kamu yang ingin tampil beda atau mengejar karakter berkendara tertentu. Dengan perubahan pada rangka, motor bisa terlihat lebih agresif, lebih ramping, atau bahkan terasa lebih responsif saat dikendarai. Tak heran kalau modifikasi jenis ini banyak diminati pecinta motor custom maupun performa.
Namun di balik tampilannya yang menggoda, modifikasi rangka menyimpan risiko besar jika dilakukan tanpa perhitungan matang. Rangka adalah tulang punggung motor, sehingga kesalahan kecil saja bisa berdampak pada kenyamanan, kestabilan, hingga keselamatan.
Karena itu, sebelum mulai memotong atau mengelas rangka, ada 7 hal penting yang wajib kamu pahami berikut ini seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
1. Pahami Fungsi dan Geometri Dasar Rangka Motor
Rangka motor berfungsi sebagai pusat penopang seluruh komponen, mulai dari mesin, suspensi, sistem kemudi, hingga posisi pengendara. Pabrikan merancang rangka dengan perhitungan presisi agar motor tetap stabil dalam berbagai kondisi jalan dan kecepatan.
Geometri rangka mencakup sudut kemudi, panjang sumbu roda, serta posisi mesin yang saling berkaitan. Jika kamu mengubah sudut atau dimensi rangka tanpa pemahaman yang cukup, motor bisa kehilangan keseimbangan. Dampaknya, bagian depan terasa terlalu ringan, motor sulit dikendalikan saat menikung, atau bahkan terasa goyah di jalan bergelombang.
2. Pilih Material dan Metode Penguatan yang Tepat
Dalam modifikasi rangka, material yang digunakan tidak boleh asal pilih. Bahan tambahan harus memiliki karakteristik kekuatan dan elastisitas yang mendekati material rangka asli. Perbedaan sifat material bisa menimbulkan titik lemah, terutama di area sambungan.
Biasanya, penguatan dilakukan dengan menambahkan bracket atau gusset di titik tertentu. Namun pemasangannya harus melalui perhitungan, bukan sekadar mengikuti tampilan. Karena itu, proses ini sebaiknya dilakukan oleh teknisi yang benar-benar memahami struktur dan karakter material rangka motor.
3. Konsultasi dengan Ahli Rekayasa atau Teknisi Berpengalaman
Sebelum melakukan modifikasi besar, konsultasi dengan ahli sangat disarankan. Teknisi berpengalaman atau ahli rekayasa struktur memahami bagaimana distribusi beban bekerja pada rangka motor saat digunakan.
Mereka bisa membantu menghitung batas aman perubahan yang masih bisa dilakukan tanpa mengorbankan kestabilan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kamu bisa mendapatkan simulasi sederhana untuk melihat dampak modifikasi terhadap handling dan kekuatan rangka.
4. Sesuaikan Modifikasi dengan Fungsi Motor
Setiap motor punya fungsi utama yang berbeda. Motor harian dirancang untuk kenyamanan, kepraktisan, dan kestabilan di berbagai kondisi jalan. Sementara itu, motor balap atau kompetisi lebih menekankan pada kekakuan rangka, bobot ringan, dan respons cepat.
Kalau motor kamu digunakan sehari-hari, modifikasi rangka yang terlalu ekstrem justru bisa mengurangi kenyamanan dan membuat motor melelahkan saat dipakai jauh. Sebaliknya, untuk motor kompetisi, rangka yang lebih kaku dan agresif memang dibutuhkan demi performa maksimal.
5. Perhatikan Aspek Legalitas dan Aturan yang Berlaku
Banyak orang fokus pada tampilan dan performa, tapi lupa soal legalitas. Padahal, modifikasi rangka termasuk perubahan struktural yang dalam banyak aturan dianggap sebagai modifikasi besar.
Tanpa mengikuti regulasi, motor kamu bisa bermasalah saat pemeriksaan fisik, perpanjangan dokumen, atau bahkan razia. Memastikan modifikasi tetap sesuai aturan akan membuat kamu lebih tenang dan aman saat berkendara di jalan umum.
6. Hitung Dampaknya pada Komponen Lain
Perubahan rangka tidak pernah berdiri sendiri. Suspensi, posisi mesin, sudut kemudi, hingga jalur kabel kelistrikan akan ikut terpengaruh. Sedikit perubahan sudut rangka saja bisa membuat karakter handling motor berubah drastis.
Misalnya, sudut fork depan yang terlalu tegak atau terlalu landai dapat memengaruhi kestabilan saat menikung dan pengereman. Selain itu, kabel sensor, selang rem, dan jalur kelistrikan mungkin perlu ditata ulang agar tetap aman dan tidak terjepit.
7. Pastikan Kualitas Las dan Sambungan Benar-Benar Aman
Pengelasan adalah tahap paling krusial dalam modifikasi rangka motor. Las yang tidak sempurna bisa menyisakan celah kecil yang lama-kelamaan berkembang menjadi retakan akibat getaran dan tekanan.
Teknik pengelasan seperti TIG atau MIG welding sering dipilih karena hasilnya lebih rapi dan kuat. Namun, teknik ini membutuhkan keahlian tinggi. Dengan kualitas las yang baik dan standar pengerjaan yang benar, rangka motor tetap kokoh dan aman meskipun sudah mengalami perubahan struktur. (*)
Cuaca mendung menyelimuti kawasan Telaga Punggur, Nongsa dan sekitarnya, Senin (15/12). Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi warga yang beraktivitas di laut. Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam menyampaikan prakiraan cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Batam dan Kepulauan Riau (Kepri). Secara umum, cuaca diperkirakan didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan yang bersifat lokal di sejumlah wilayah.
Forecaster on duty BMKG Hang Nadim Batam, Rizky Fatimahtuzzuhro W, menjelaskan bahwa pada Selasa (30/12) cuaca di Batam diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari.
“Hujan ringan diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB dengan suhu 20 derajat Celsius. Kemudian cuaca kembali berawan tebal sekitar pukul 10.00 WIB dengan suhu meningkat hingga 27 derajat Celsius,” jelasnya melalui paparan data.
Pada siang hari, hujan ringan kembali berpotensi turun sekitar pukul 13.00 WIB dengan suhu mencapai 31 derajat Celsius. Setelah itu, kondisi cuaca kembali didominasi awan tebal hingga malam hari.
Sementara itu, untuk Rabu (31/12), BMKG memprakirakan cuaca di Batam akan didominasi awan tebal, dengan suhu udara berkisar antara 25 – 30 derajat Celsius, serta kecepatan angin sekitar 13 kilometer per jam.
“Secara umum, cuaca di Batam masih berawan. Namun tetap ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal di beberapa tempat,” ujar Rizky.
Meski demikian, Rizky menegaskan bahwa tidak ada potensi hujan lebat di wilayah Batam pada tanggal tersebut. Namun, masyarakat di wilayah Kepri lainnya diminta untuk tetap waspada.
“Untuk tanggal 31, yang perlu diwaspadai justru potensi hujan lebat di wilayah Natuna,” katanya.
Terkait lokasi hujan ringan bersifat lokal di Batam, Rizky menjelaskan bahwa hujan jenis ini sulit diprediksi secara spesifik untuk jangka waktu yang panjang.
“Hujan lokal itu sulit diprediksi secara detail wilayahnya, apalagi untuk satu minggu ke depan. Biasanya hujan lokal baru bisa terdeteksi melalui radar cuaca dan bersifat nowcasting atau prakiraan jangka pendek, sekitar 3 – 6 jam ke depan,” kata dia
BMKG, terus melakukan pemantauan dan pembaruan informasi cuaca secara berkala. Informasi peringatan dini cuaca tiga harian selalu diperbarui melalui kanal resmi BMKG.(*)
Nilai pasar Phil Foden anjlok paling tinggi. (@PhilFoden/X)
batampos – Dinamika bursa transfer sepak bola Eropa di penghujung 2025 menghadirkan kejutan besar. Meski mulai menemukan kembali performa terbaiknya di lapangan, bintang Manchester City Phil Foden justru mengalami penurunan nilai pasar paling signifikan di antara pemain top Eropa.
Berdasarkan data terbaru Transfermarkt, nilai pasar Foden merosot hingga 60 juta euro atau sekitar Rp1,18 triliun dalam kurun satu tahun kalender. Penurunan tersebut menjadi yang terbesar di liga-liga elite Eropa pada 2025.
Saat ini, gelandang serang berusia 25 tahun itu diperkirakan memiliki nilai pasar sebesar 80 juta euro atau setara Rp1,57 triliun, hampir separuh dari valuasi sebelumnya.
Penurunan nilai ini terbilang ironis karena Foden mulai menunjukkan tren performa positif. Musim ini, ia telah mencatatkan 10 gol dan 4 assist serta kembali mendapat kepercayaan membela tim nasional Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel.
Namun, dilansir dari Daily Mail, valuasi pasar Foden masih dipengaruhi performa kurang konsisten Manchester City pada musim lalu. Sepanjang kampanye tersebut, Foden hanya mencetak 13 gol dari 49 penampilan, yang berdampak signifikan terhadap penilaian pasar.
Selain Foden, rekan setimnya di Manchester City, Rodri, menempati posisi kedua pemain paling terdevaluasi. Pemenang Ballon d’Or 2024 itu mengalami penurunan nilai sebesar 55 juta euro atau sekitar Rp1,08 triliun, sehingga kini bernilai 75 juta euro (Rp1,47 triliun).
Berbeda dengan Foden, penurunan nilai Rodri lebih dipicu cedera lutut serius yang disusul masalah hamstring berkepanjangan, membuatnya jarang tampil bersama skuat Pep Guardiola.
Fenomena penurunan nilai pasar juga melanda Real Madrid. Vinicius Junior, yang sempat difavoritkan meraih Ballon d’Or, mengalami penurunan performa setelah gagal memenangkan penghargaan tersebut. Di bawah asuhan pelatih anyar Xabi Alonso, Vinicius baru mencetak lima gol musim ini.
Akibatnya, nilai pasar Vinicius turun sebesar 50 juta euro atau sekitar Rp986 miliar, dengan valuasi terkini berada di angka 150 juta euro (Rp2,95 triliun).
Dua pemain Real Madrid lainnya, Rodrygo dan Eduardo Camavinga, juga masuk daftar 10 besar pemain paling terdevaluasi. Rodrygo mengalami penurunan nilai sebesar 40 juta euro (Rp789 miliar), sementara Camavinga turun 30 juta euro (Rp591 miliar).
Di Liga Inggris, tren serupa dialami kapten Arsenal Martin Odegaard dan gelandang Liverpool Florian Wirtz. Odegaard kehilangan nilai pasar sebesar 35 juta euro (Rp690 miliar) akibat cedera berkepanjangan.
Sementara itu, Florian Wirtz yang didatangkan Liverpool dengan status rekrutan termahal dalam sejarah Liga Inggris, mengalami penurunan nilai 30 juta euro menjadi 110 juta euro (Rp2,17 triliun), seiring kesulitan adaptasi di Premier League. (*)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah), Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Senin (29/12/2025). ANTARA/HO-Bapanas
batampos – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kenaikan margin fee bagi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung kebijakan beras satu harga nasional secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, margin yang diterima Bulog saat ini hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, atau sekitar Rp150 miliar, sehingga dinilai belum memadai untuk membiayai distribusi ke wilayah terpencil, terluar, dan timur Indonesia.
“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kilogram, dikali 3 juta ton hasilnya Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim beras satu harga ke Papua dan Maluku? Itu tidak mungkin dengan biaya logistik yang tinggi,” ujar Zulhas.
Menurutnya, keterbatasan margin tersebut menjadi kendala utama dalam mendistribusikan beras dengan harga yang sama ke daerah-daerah dengan tantangan geografis dan biaya transportasi yang besar.
Pemerintah, kata Zulhas, akan membahas penyesuaian margin fee Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menghitung kebutuhan riil secara transparan dan akuntabel, agar skema beras satu harga dapat berjalan efektif di seluruh wilayah.
“Nanti akan kita bicarakan dengan BPKP dan kita hitung agar kebijakan beras satu harga bisa berhasil di seluruh Indonesia,” katanya.
Meski demikian, Zulhas belum menyebutkan besaran kenaikan margin fee yang akan ditetapkan. Ia menegaskan penyesuaian tersebut penting untuk memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, dan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat dari barat hingga timur Indonesia.
Sebelumnya, Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee menjadi 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan skema margin yang berlaku saat ini sebesar Rp50 per kilogram telah diterapkan sejak 2014 dan perlu disesuaikan dengan meningkatnya beban penugasan publik.
“Margin fee kami usulkan menjadi 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras,” ujar Rizal di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, usulan tersebut mengacu pada asas kesetaraan dengan BUMN strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Menurut Rizal, apabila disetujui, tambahan margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan operasional Bulog, termasuk revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional guna mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. (*)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. F. M. Sya’ban/Batam Pos.
batampos – Dugaan keterlibatan oknum pejabat Pemko Batam dalam video asusila yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Ia menyesalkan mencuatnya isu tersebut dan menegaskan bahwa penanganan perkara sepenuhnya diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku.
Amsakar menuturkan, informasi awal mengenai video tersebut ia terima pada Minggu (28/12) malam saat menghadiri kegiatan keagamaan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Sekitar pukul 23.04 WIB, ia berupaya menghubungi kepala dinas yang namanya disebut dalam video itu, namun nomor yang dituju tidak aktif. Upaya serupa kembali dilakukan pada keesokan pagi hingga siang hari, tetapi belum mendapat respons.
“Belakangan diketahui, yang bersangkutan sedang melaporkan persoalan ini ke kepolisian. Karena sudah masuk proses hukum, maka pertama-tama kita percayakan kepada mekanisme hukum yang berjalan,” ujar Amsakar, Senin (29/12).
Meski proses hukum berjalan, Pemko Batam tetap mengambil langkah internal. Amsakar menyampaikan telah meminta Kepala BKPSDM melakukan pengkajian awal serta meminta keterangan dari pejabat yang bersangkutan.
“Terkait sanksi ASN, itu ada mekanismenya sendiri. Namun prinsipnya, jika peristiwa ini terbukti, maka termasuk pelanggaran berat,” ujarny.
Ia mengatakan, terdapat tiga jenis sanksi berat yang dapat dijatuhkan apabila dugaan itu terbukti, yakni pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, penurunan jabatan selama 12 bulan, atau pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Sanksi akan ditetapkan setelah perkara dinyatakan terang melalui proses hukum maupun pemeriksaan internal.
Amsakar menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai kontraproduktif, karena berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia mengaku baru dapat berkomunikasi dengan pejabat dimaksud pada Senin sekitar pukul 14.38 WIB melalui nomor telepon keluarga. Percakapan berlangsung sekitar delapan menit.
“Yang bersangkutan meminta waktu agar persoalan ini diproses terlebih dahulu secara hukum,” tuturnya.
Dalam percakapan tersebut, pejabat terkait menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI). Ia juga menyebut, pada waktu yang dituduhkan, dirinya berada di rumah bersama dua keponakannya.
Menurut Amsakar, di luar proses hukum yang berjalan, dugaan itu tetap masuk ranah etik aparatur sipil negara. Ia bahkan sempat menyampaikan secara lisan kemungkinan pengunduran diri, apabila dugaan tersebut terbukti. Namun, Amsakar menyatakan, proses hukum harus tetap dikedepankan.
“Dalam kepegawaian tentu harus dibentuk tim untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Tim ini akan saya bentuk. Sambil menunggu, saya sudah meminta bidang kedisiplinan melakukan penelusuran awal sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Sebelumnya, sebuah video singkat percakapan melalui panggilan video yang dinilai tidak pantas beredar luas di media sosial. Video berdurasi sekitar 24 detik itu menyeret nama seorang kepala dinas di lingkungan Pemko Batam dan memicu beragam komentar warganet mengenai identitas sosok dalam rekaman tersebut.
Terpisah, Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan bahwa Pemko Batam memproses dugaan tersebut melalui mekanisme kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. Proses internal difokuskan pada aspek administrasi dan disiplin ASN.
“Pemko Batam saat ini sedang memproses dugaan tersebut secara kepegawaian, sesuai aturan yang berlaku. Setelah seluruh proses administrasi selesai, hasilnya akan kami laporkan kepada pimpinan,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah kota menghormati proses yang berjalan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Menanggapi viralnya video itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyatakan masih akan melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan.
“Saya harus melaporkan ini ke pimpinan dulu,” ujarnya, Selasa (29/12).
Ia menambahkan, BKPSDM Batam masih melakukan kajian awal untuk menelaah kebenaran konten video tersebut, serta memastikan identitas pihak yang diduga terlibat. Hingga saat ini, pejabat yang bersangkutan belum dipanggil secara resmi untuk dimintai klarifikasi.
Di tempat terpisah, Batam Pos mencoba mengkonfirmasi langsung ke pejabat bersangkutan melalui sambungan telepon Whatsapp, Sabtu (27/12) siang. Kepada Batam Pos, dia membantah keterlibatannya. Ia mengatakan, video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan.
“Itu AI. Ada yang menjebak saya. Setelah selesai menelepon, saya bahkan mencaci maki dia sampai tiga kali,” ujarnya. (*)
batampos – Di permukaan, mereka tampak baik-baik saja. Senyumnya mudah muncul, jawabannya selalu singkat dan aman: “Aku nggak apa-apa.” Mereka tetap bekerja, tetap bercanda, tetap hadir dalam pergaulan.
Namun psikologi menunjukkan bahwa di balik topeng “semuanya baik-baik saja”, sering kali tersembunyi pergumulan batin yang sunyi dan melelahkan.
Berpura-pura kuat bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi bertahan. Sayangnya, strategi ini sering dibayar mahal oleh kesehatan mental.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (30/12), terdapat tujuh pergumulan batin yang kerap dialami oleh orang-orang yang terlihat paling tegar—namun sesungguhnya sedang berjuang sendirian.
1. Kelelahan Emosional yang Tak Pernah Benar-Benar Pulih
Menurut psikologi, menekan emosi secara terus-menerus membutuhkan energi mental yang besar.
Orang yang selalu “baik-baik saja” sering mengalami emotional exhaustion—kelelahan batin yang tidak hilang meski sudah tidur atau libur.
Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa selalu lelah, padahal tidak melakukan aktivitas berat.
Sebab lelahnya bukan di tubuh, melainkan di jiwa. Setiap hari mereka menahan sedih, kecewa, atau marah agar tidak “merepotkan” orang lain.
2. Ketakutan Menjadi Beban bagi Orang Lain
Salah satu akar dari kepura-puraan ini adalah keyakinan batin: “Kalau aku jujur, aku akan merepotkan.” Psikologi menyebut ini sebagai pola self-silencing, yaitu kebiasaan membungkam kebutuhan diri demi menjaga hubungan sosial.
Mereka memilih diam bukan karena tidak butuh bantuan, tetapi karena takut ditolak, dihakimi, atau dianggap lemah. Ironisnya, semakin mereka diam, semakin berat beban yang mereka pikul sendiri.
3. Perasaan Kesepian Meski Dikelilingi Banyak Orang
Kesepian tidak selalu berarti sendirian. Banyak orang yang berpura-pura baik-baik saja justru merasa sangat kesepian di tengah keramaian. Mereka hadir secara fisik, tetapi tidak secara emosional.
Karena tidak pernah benar-benar jujur tentang perasaan mereka, hubungan yang terjalin pun terasa dangkal. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai emotional loneliness—kesepian yang muncul karena tidak adanya koneksi emosional yang autentik.
4. Konflik Batin antara Diri Asli dan Diri yang Ditampilkan
Berpura-pura kuat menciptakan jarak antara siapa diri mereka sebenarnya dan siapa yang mereka tampilkan. Dalam jangka panjang, hal ini memicu konflik identitas dan kebingungan batin.
Mereka mulai bertanya dalam diam: “Yang mana diriku yang sebenarnya?” Psikologi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini dapat meningkatkan kecemasan dan menurunkan harga diri, karena seseorang merasa tidak diterima apa adanya.
5. Kecenderungan Menyalahkan Diri Sendiri Secara Berlebihan
Alih-alih marah pada situasi atau orang lain, mereka justru sering menyalahkan diri sendiri. “Aku terlalu sensitif.” “Aku seharusnya lebih kuat.” Dialog batin semacam ini sangat umum.
Psikologi mengenalnya sebagai internalized blame. Ketika emosi negatif tidak diekspresikan keluar, ia berbalik ke dalam dan menjadi kritik diri yang keras, bahkan kejam.
6. Sulit Meminta dan Menerima Bantuan
Paradoksnya, orang yang paling membutuhkan bantuan sering kali paling sulit memintanya. Mereka sudah terbiasa menjadi “yang kuat”, “yang bisa diandalkan”, atau “yang selalu mengerti”.
Meminta bantuan terasa seperti kegagalan pribadi. Padahal menurut psikologi kesehatan mental, kemampuan meminta dan menerima bantuan justru merupakan tanda kedewasaan emosional dan resiliensi.
7. Ledakan Emosi yang Datang Tiba-Tiba
Emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang—ia hanya menunggu waktu. Banyak orang yang berpura-pura baik-baik saja mengalami ledakan emosi mendadak: menangis tanpa sebab jelas, marah berlebihan, atau merasa hampa secara tiba-tiba.
Psikologi menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari akumulasi emosi yang tidak pernah diproses. Tubuh dan pikiran akhirnya “memaksa” seseorang untuk berhenti dan memperhatikan luka batinnya.
Kesimpulan: Di Balik Senyum, Ada Jiwa yang Perlu Didengar
Berpura-pura semuanya baik-baik saja sering kali bukan kebohongan, melainkan jeritan yang tidak terdengar.
Tujuh pergumulan batin ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang selalu terlihat tegar, melainkan tentang keberanian untuk jujur—setidaknya pada diri sendiri.
Psikologi mengajarkan satu hal penting: emosi yang diakui akan melemahkan cengkeramannya, sementara emosi yang ditekan justru tumbuh diam-diam.
Jika Anda atau orang di sekitar Anda selalu berkata “aku baik-baik saja”, mungkin yang paling mereka butuhkan bukan nasihat, melainkan ruang aman untuk akhirnya berkata, “sebenarnya aku sedang tidak baik.” (*)
Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Oval Office, White House, Washington, Senin (18/8). (cdn.abcotvs.com)
batampos – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina, dengan durasi antara 30 hingga 50 tahun.
Permintaan tersebut disampaikan Zelenskyy saat bertemu Trump di Mar-a-Lago, Florida, pada Minggu (28/12). Usai pertemuan bilateral, Trump dan Zelenskyy juga melakukan percakapan telepon bersama sejumlah pemimpin Eropa untuk membahas perkembangan konflik Ukraina.
Sebelum bertemu Zelenskyy, Trump mengaku telah melakukan percakapan telepon yang “baik dan sangat produktif” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Kami berbicara sebagai satu tim. Kemarin kami mengonfirmasi dengan Presiden AS bahwa Ukraina akan mendapatkan jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat. Saat ini, dalam dokumen, jaminan itu berlaku selama 15 tahun dengan opsi perpanjangan,” kata Zelenskyy.
Ia menegaskan telah mengangkat langsung persoalan tersebut kepada Trump. “Saya mengatakan kepada Presiden Trump bahwa kami ingin jaminan itu lebih lama, dan kami sangat berharap dapat mempertimbangkan jangka waktu 30, 40, bahkan 50 tahun,” ujar Zelenskyy, seperti dikutip media Ukraina Novyny.LIVE.
Sementara itu, Trump menyatakan bahwa kemungkinan kesepakatan damai terkait Ukraina akan mencakup pengaturan jaminan keamanan, dengan keterlibatan signifikan negara-negara Eropa dalam aspek perlindungan.
Sebelumnya, pada 15 Desember, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan awal untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina yang dimodelkan berdasarkan Pasal 5 NATO.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow dan Washington memiliki kesepahaman bahwa Ukraina seharusnya kembali menjadi negara non-blok, netral, dan non-nuklir. (*)
Pemandangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jalan Marina City, Kecamatan Batuaji, Senin (29/12).
batampos – Setidaknya ada tiga puluh warga Tanjung Uncang berbondong-bondong mendatangi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jalan Marina City, Kecamatan Batuaji, Senin (29/12). Mereka meminta agar TPS tersebut ditutup karena dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan permukiman warga.
TPS yang digunakan oleh tiga kelurahan itu dikeluhkan warga karena sampah kerap menumpuk, mengeluarkan asap pada malam hari akibat dugaan pembakaran, serta menimbulkan debu dan kondisi jalan yang becek.
“Debu, jalan becek. Kami minta TPS ini ditutup. Lokasi penggantinya carilah di tempat lain, karena ini sudah terlalu dekat dengan permukiman warga,” ujar Saragih, salah satu warga setempat, saat menyampaikan aspirasi di hadapan Camat Batuaji dan para lurah.
Ketua RW 16 Kelurahan Tanjunguncang, Rahmat, mengatakan persoalan TPS tersebut sebenarnya sudah lama dikeluhkan warga dan sempat dibahas dalam Forum Komunikasi RT/RW sekitar sepekan sebelumnya. Menurutnya, TPS itu merupakan lokasi pindahan pascapembangunan Masjid Raya Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam.
“Awalnya disampaikan hanya sementara. Tapi faktanya, TPS ini dipakai untuk satu kecamatan dan sudah hampir lima tahun,” ungkap Rahmat.
Ia menambahkan, camat sebelumnya sempat menjanjikan setiap kelurahan akan memiliki TPS masing-masing dalam waktu tiga bulan. Namun hingga kini, TPS tetap terpusat di satu lokasi sehingga sampah terus menumpuk dan menggunung.
“Keluhan ini sudah kami sampaikan ke lurah dan camat sejak seminggu lalu, tapi tidak ada tanggapan. Mereka seperti diam seribu bahasa. Kami seperti tidak punya camat dan lurah,” keluhnya.
Menanggapi tuntutan warga, Camat Batuaji, Adi Harnus, bersama rombongan dan jajaran Polsek Batuaji turun langsung ke lokasi TPS. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas keterlambatan respons pemerintah kecamatan.
“Selama tiga bulan saya menjabat, monitoring pengelolaan sampah tetap dilakukan. Namun saya akui, sebelumnya saya sakit sehingga tidak bisa merespons dan menghadiri pertemuan warga. Atas nama pribadi, saya mohon maaf. Kami memang salah,” ujar Adi.
Terkait tuntutan penutupan TPS, Adi Harnus menyatakan pihaknya sepakat dan akan mencari solusi terbaik. Ia menyebut persoalan sampah menjadi perhatian khusus, tidak hanya untuk Tanjung Uncang, tetapi juga kelurahan lain di Batu Aji.
“Ini akan menjadi perhatian khusus. Untuk kelurahan lain juga akan kami pikirkan solusinya,” katanya.
Adi menjelaskan, penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab camat, melainkan membutuhkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Saat ini, kata dia, TPS baru tengah dibangun di wilayah Tanjung Uncang.
“Kalau TPS baru sudah selesai, mudah-mudahan TPS ini bisa ditutup. Pembangunan pondasi sedang berjalan dan progresnya sekitar 15 persen,” jelasnya.
Sementara terkait dugaan pembakaran sampah pada malam hari, Adi Harnus membantah adanya aktivitas tersebut selama masa kepemimpinannya.
Seorang masa aksi saat menuliskan tuntutan di dinding pagar gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan
batampos – Tahun 2025 menjadi tahun perdana bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 menjalankan tugas selama satu tahun penuh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai dinamika sosial dan politik nasional turut mewarnai perjalanan parlemen sepanjang tahun ini.
Sebagai lembaga negara dengan tiga fungsi utama—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—DPR RI berada di pusat perhatian publik. Sejumlah isu strategis memicu kritik tajam masyarakat, bahkan berujung pada kerusuhan sosial pada Agustus 2025 yang turut menyeret citra lembaga legislatif.
Meski demikian, dengan total 580 anggota, DPR RI tidak dapat digeneralisasi secara sepihak. Sepanjang 2025, sejumlah pimpinan dan anggota DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan menyuarakan kritik, masukan, dan tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah dan institusi negara lainnya.
Polemik pagar laut Teluk Jakarta
Awal Januari 2025, polemik pembangunan pagar laut di perairan Teluk Jakarta menjadi perhatian publik. Isu ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sejumlah komisi DPR RI, antara lain Komisi I, Komisi II, dan Komisi V, menggelar rapat kerja untuk meminta klarifikasi. Pagar laut tersebut dinilai merugikan nelayan dan mematikan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Beberapa anggota DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) agar persoalan diusut secara menyeluruh. Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta agar dalang di balik pembangunan pagar laut diungkap. Isu ini kemudian mereda setelah TNI AL membongkar pagar laut tersebut, langkah yang diapresiasi DPR.
Tambang nikel Raja Ampat
Isu lingkungan kembali mencuat pada Juni 2025 terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penambangan di kawasan konservasi itu dinilai merusak ekosistem dan mencederai citra pariwisata kelas dunia.
Komisi XII DPR RI yang membidangi sumber daya mineral serta Komisi VII DPR RI yang mengurusi pariwisata menyoroti lemahnya pengawasan perizinan. DPR menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
Tak lama berselang, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha empat perusahaan tambang di Raja Ampat. DPR mengapresiasi langkah tersebut, meski sebagian anggota mendesak proses hukum lanjutan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Penulisan ulang sejarah nasional
Rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menyusun buku sejarah nasional versi terbaru menuai polemik. Sejumlah isu sensitif mencuat, mulai dari penghapusan istilah Orde Lama, pelanggaran HAM, hingga tragedi pemerkosaan massal 1998.
Komisi X DPR RI memanggil Menteri Kebudayaan untuk meminta penjelasan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya prinsip “jas merah”—jangan sekali-kali melupakan sejarah—dan mengingatkan agar penulisan sejarah tidak mengaburkan fakta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian membentuk tim supervisi guna memastikan penulisan ulang sejarah dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Darurat perundungan di dunia pendidikan
Sepanjang 2025, kasus perundungan di lingkungan pendidikan menjadi sorotan serius. Sejumlah kasus berujung pada korban meninggal dunia, termasuk di SMPN 19 Tangerang Selatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
Komisi X DPR RI dan Komisi IX DPR RI kerap memanggil kementerian terkait. Ketua DPR RI bahkan menyatakan perundungan di lingkungan pendidikan telah memasuki tahap darurat nasional.
Sejumlah anggota DPR mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional guna memutus mata rantai budaya perundungan yang dinilai sudah mengakar.
Reformasi Polri
Sorotan publik terhadap DPR RI pada Agustus 2025 kemudian beralih ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menyusul kasus kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Komisi III DPR RI meminta penindakan tegas terhadap pelaku dan pertanggungjawaban institusional. Gelombang protes publik mendorong pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri.
DPR juga membentuk Panitia Kerja Reformasi Penegakan Hukum yang mencakup Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Reformasi dinilai harus menyentuh sistem rekrutmen, pendidikan, serta budaya institusi.
Dorongan status bencana nasional Sumatera
Akhir November 2025, banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut menewaskan ratusan warga, merusak infrastruktur, serta mengisolasi sejumlah wilayah.
Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan penetapan status Bencana Nasional guna mempercepat distribusi bantuan dan memperjelas komando penanganan. DPR juga meninjau langsung lokasi bencana selama masa reses.
Komisi IV DPR RI turut memanggil Menteri Kehutanan untuk menjelaskan dugaan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan yang memperparah bencana. DPR dan pemerintah sepakat membentuk Panja guna mencegah bencana serupa terulang kembali. (*)
