batampos – Tim Terpadu mengurangi jumlah posko pengamanan di Pulau Rempang pasca pemasangan patok atau pengukuran lahan di kawasan tersebut. Kini, jumlah pos yang berdiri hanya 5 unit.

“Sebelumnya 7 pos, sekarang 5 pos. Pengurangan ini karena situasi di sana sudah kondusif,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto.

Nugroho menjelaskan masing-masing pos ini diisi 20 personel yang terdiri dari personel TNI, Polri, Ditpam, dan SatPol PP.

Baca Juga: Disdik Siapkan Teknis Sekolah Anak Rempang di Batam

“Ada juga kita standby-kan anggota Brimob. Tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya warga Rempang,” katanya.

Selain mengurangi posko pengamanan, kata Nugroho, pihaknya juga akan melakukan kerja bakti hingga mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak.

“Ada juga dapur lapangan, dan kerja bakti ini bantu agar wilayah Rempang lebih bersih dan aman,” ungkapnya.

Baca Juga: Perusahaan Gas Asal Nigeria Pesan Kapal Tongkang di Citra Shipyard Batam

Nugroho mengatakan, untuk kegiatan pemasangan patok sudah selesai dan berjalan lancar. Bahkan, sejumlah warga sudah mendaftarkan diri ke pemerintah untuk direlokasi.

“Kita (Tim Terpadu) sifatnya pendampingan. Jika situasi nanti benar-benar kondusif akan dilaporkan dulu ke Bapak Kapolda untuk kita meninggalkan lokasi,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos  – Jumlah atau angka DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) atau informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk di Indonesia mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tiap tahunnya selalu meningkat, yang harusnya bisa berkurang.

Atas temuan itulah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur menegaskan apa yang sudah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kepri dengan beragam instrumen dan program kesejahteraan sosial masyarakat melalui Dinsos Kepri seperti PKH, sembako gratis, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) terbukti tidak efektif dan belum bisa menyelesaikan atau menekan pertumbuhan tingkat kemiskinan di masyarakat Kepri.

Maka dari itu Sirajudin Nur, minta program yang sudah dijalankan Pemprov Kepri terkait penanggulangan tingkat kemiskinan masyarakat di Kepri, perlu segera dievaluasi untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

“Apakah kemiskinan itu disebabkan karena warga tak punya beras di rumah atau justru mereka sudah pasrah bahkan pesimis, tak lagi punya harapan,”? tanya anggota DPRD Kepri yang sudah menjabat selama dua periode berturut-turut 2014-2019, serta 2019-2024 dari dapil Batam ini.

Hal itu dijawab perwakilan Dinsos Kepri saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kepri di Hotel PIH Batam Center, Kamis (7/9) yang menyatakan sebenarnya yang lebih fokus mengenai kesejahteraan sosial itu adalah PKH (Program Keluarga Harapan).

“Karena itu PKH punya pendamping di setiap kecamatan di kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini,” tegas perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepri.

Jawaban tersebut langsung dibantah Sirajudin Nur yang menjelaskan bahwa PKH bersumber dari pusat yakni mata anggaran APBN, bukan APBD Pemprov Kepri.

Ia menanyakan campur tangan pemerintah di daerah ini apa?

Sementara menurut perwakilan Dinsos Provinsi Kepri, Dinsos Kepri sebenarnya ada ada dari APBD Pemprov Kepri untuk membantu membayar honor pendamping PKH.

“Untuk ke sasaran, mereka ada program peningkatan PKH,” terangnya.

Hal itu dibantah Sirajudin. Masalahnya sejak 2016 sampai sekarang ini, tenaga pendamping PKH sendiri, di Kepri tak pernah ada lagi diberi honor atau insentif.

“Saya minta tahun depan kepada Gubernur Kepri ataupun pemangku kepentingan agar menganggarkan pemberian insentif untuk tenaga pendamping PKH. Saya minta hal ini dijamin akan berkelanjutan dan dijadikan program prioritas pemerintah. Sebab, banyak pendamping PKH curhat ke saya, gimana mau maksimal melakukan pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin, pembinaan pengentasan kemiskinan, kalau petugas pendamping saja tak diberi honor sama sekali. Sangat ironi,” terang Sirajudin Nur.

Pria kelahiran 11 Juni 1973 yang sudah dua periode berturut-turut duduk sebagai anggota DPRD Kepri ini ini mencontohkan di Provinsi lain misalnya di Jawa Tengah yang tingkat atau jumlah penduduk miskinnya lebih besar dibandingkan di Kepri, mampu menganggarkan tenaga pendamping PKH perbulannya mendapatkan insentif sebesar Rp 1 juta.

“di Kepri ini tenaga pendamping PKH kan hanya 200 orang. Saya minta Pemprov Kepri memastikan tahun depan menganggarkan insentif untuk tenaga pendamping PKH. Jumlahnya tak banyak kok, setahunnya rata-rata Rp 2,4 miliar saja, itu angka yang kecil sekali di Pemprov Kepri. Janganlah pemerintah sekadar mengadakan kegiatan hanya mengisi-ngisi kolom di SIPD agar jangan sampai nol. Perhatikan nasib tenaga pendamping PKH. Sebab dari mereka pemerintah tahu data akurat berapa masyarakat yang perlu uluran tangan pemerintah,” tegas Sirajudin. (*)

batampos – Balai Badan POM Batam-Kepri belum mendapatkan laporan masyarakat soal adanya dugaan beras opolosan yang beredar di pasar dan telah dikonsumsi masyarakat. Kepala BPOM Batam mengatakan sampai saat ini pihaknya baru mengetahui dan belum ada laporan terkait itu.

“Sejauh ini belum ada laporan masyarakat ke kami (BPOM) mengenai beras oplosan yang beredar di masyarakat,” kata Kepala BPOM Batam, Musthofa Anwari, kepada Batam Pos, Senin (11/9).

Baca Juga: Warga Batam Keluhkan Nasi Cepat Basi, Dinkes Sebut Harus Uji Lab Kandungan Beras

Musthofa menjelaskan, untuk beras leading sektornya tidak di BPOM sebab bukan jenis pangan olahan, tetapi menjadi wewenang di Ketahanan Pangan.

“Tapi apabila ada parameter kandungan yang ingin diuji itu ada di kami. Tetap untuk leading sektornya di Ketahanan Pangan,” ujarnya.

Lanjutnya, BPOM akan menguji jika dari dinas terkait memberikan sampel kandungan atau zat yang perlu diuji dalam beras tersebut.

Baca Juga: Pemegang Kartu Fuel Card 3.0 di Batam Sudah Capai 7 Ribu, Pendaftaran Masih Dibuka

Sebelumnya, sejumlah warga Batam mengeluhkan kualitas beras yang buruk. Sebabnya, beras yang sudah jadi nasi mudah basi meski masih di dalam penanak nasi.

Warga tersebut mempertanyakan kualitas beras yang semakin buruk disaat harga melejit naik. Bukannya bertambah baik, beras yang dikonsumsi malah cepat basi usai dimasak. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Perusahaan galangan kapal Batam kembali menunjukan kebolehan dalam hal produksi kapal pesanan negara luar. Citra Shipyard Indonesia Batam berhasil menjalin kerja sama dengan dengan Dateline Energy Services asal Nigeria untuk membangun kapal Tongkang Pengangkut Pesisir Gas Alam Liquefied (LNG).

Kerja sama tersebut telah ditandatangani di Stand NLNG saat konferensi Internasional GASTECH 2023 di Singapura, pekan lalu.

Direktur Citra Shipyard Indonesia, Idn Edy mengatakan, kolaborasi tersebut menandai tonggak penting bagi kedua perusahaan sekaligus membuka jalan bagi kemajuan inovatif di sektor maritim dan energi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong inovasi, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan efisiensi di sektor maritim dan energi.

Baca Juga: Pemegang Kartu Fuel Card 3.0 di Batam Sudah Capai 7 Ribu, Pendaftaran Masih Dibuka

“Kami sangat bersemangat untuk memulai perjalanan transformatif ini bersama Dateline Energy Services di Nigeria, yang konsen dengan energi ramah lingkungan,” kaya Edy.

Dia juga mengharapkan kerjasama sama tersebut dapat membangkitkan industri perkapalan di Indonesia.

Sementara dalam siaran persnya Chief Executive Officer, Dateline Energy Services Limited, Wilson Opuwei, mengatakan sangat bersemangat untuk memulai perjalanan transformatif bersama Citra Shipyard Batam.

“Kita tahu bersama bahwa perusahaan Citra Shipiayard adalah perusahaan pembuat kapal terkenal secara global yang berbasis di Batam,” kata Wilson.

Baca Juga: Beras Bantuan Akan Disalurkan Lewat Kantor Pos

Dia juga mengatakan pihaknya akan mendorong batas-batas inovasi, keberlanjutan, dan keunggulan di industri perkapalan.

“Kemitraan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wilson. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Kantor Bulog Divre Batam segera mendistribusikan penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah tahap ke-2 Tahun 2023. Pemerintah memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada setiap keluarga penerima manfaat yang ada di Kota Batam. Beras bantuan ini diberikan kepada 32.533 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Perum Bulog Cabang Batam, Meirizal Sudyadi, mengatakan, mulanya penyaluran bantuan tahap dua ini dijadwalkan Oktober mendatang. Namun, melihat inflasi disum-bang kenaikan harga beras saat ini, jadwal penyaluran pun dimajukan.

Ia menjelaskan, untuk penyaluran selama tiga bulan alokasi, disiapkan 975.990 kilogram beras medium Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dimulai bulan September ini.
Penyaluran akan dilakukan secara bertahap melalui PT Pos Indonesia. Setiap satu bulan, ada 325.330 kilogram beras yang akan dibagikan kepada total 32.533 penerima bantuan pangan di 12 kecamatan Kota Batam.

Bantuan pangan ini, diharapkan bisa menekan gejolak kenaikan harga beras. Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras yang disalurkan agar dapat dikonsumsi masyarakat.

”Awal penyaluran, kami akan salurkan sekitar 18 ton untuk daerah Batuampar,” ujar Meirizal, Senin (10/9).

Sementara itu, Executive General Manager Kepala Pos Cabang Batam, Hemat Firdaus, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan jadwal dan skenario penyaluran.

”Kami menyiapkan kantor Pos menjadi tempat penyerahan bantuan pangan. Untuk memudahkan masyarakat, kami juga menyiapkan konsep penyaluran secara komunitas di lokasi-lokasi tertentu,” jelas Hemat.

Sampai saat ini, di gudang Perum Bulog Cabang Batam ada 4.300 ton beras Medium CPP untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Batam sampai lima bulan ke depan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan beras diper-kirakan aman sampai akhir tahun.
Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras Medium CPP di pintu gudang Bulog memiliki harga senilai Rp 10.250. Sedangkan di pasaran, beras tersebut dijual eceran seharga maksimal Rp 11.500.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, tentunya di tengah kenaikan harga beras saat ini, dengan adanya bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah ini sangat membantu masyarakat Batam.

Kenaikan harga beras ini pun menurutnya berpengaruh pada kenaikan inflasi di Kota Batam. Harapannya, setelah launching Penyerahan Beras Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahap ke-2, pendistribusiannya lancar dan tepat sasaran.

“Kami harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang udah memberikan bantuan beras ini. Disamping membantu masya-rakat, bantuan beras ini juga salah satu cara untuk mengendalikan inflasi di Kota Batam,” ujarnya.

Jefridin bersama dengan pihak Bulog dan PT Pos melakukan pemeriksaan kualitas beras yang akan disalurkan.

“Kita lihat bersama-sama kualitas beras yang akan didistribusikan. Alhamdulillah kualitasnya sangat baik dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya beras yang akan disalurkan ini tidak sangat layak untuk dikonsumsi,” sebutnya. (*)

batampos – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, memastikan pembeliaan solar subsidi aman dari pelangsir. Hal itu dikarenakan proses pembeliaan biosolar yang wajib menggunakan Fuel Card 3.0.

“Alhamdulillah, solar aman. Tak ada antrean panjang dan aman dari pelangsir, ” ujar Gustian Riau, Ketua Disperindag Kota Batam, kemarin.

Menurut dia, sampai saat ini jumlah pemilik Fuel Card 3.0 bio solar sudah lebih dari 7000 pengendara. Jumlah itu kemungkinan bertambah, karena pendaftaran masih terus dibuka secara online.

Baca Juga: 32.533 KPM di Batam Terima Beras Bantuan September Ini

“Pendaftaran masih buka, dan masih ada yang mendaftar, ” kata Gustian.

Dikatakan Gustian, dari sekian banyak pendaftar, ada yang melakukan pendaftatan double atau ganda. Mereka mendaftarkan kendaraan mobil berbeda, namun STNK hanya satu.

“STNK-nya sama, tapi mobilnya beda. Ini cukup banyak yang mencoba menipu. Tapi sistem langsung membaca,” jelas Gustian.

Dijelaskan Gustian, kebutuhan solar subsidi untuk Batam juga lebih dari cukup. Stok solar subsidi juga dipastikan aman hingga akhir tahun.

“Untuk stok aman, tak ada masalah” terang Gustian.

Baca Juga: Bersaing dengan Isdianto, Ini Strategi dan Modal Suryani Menuju Senayan

Pembelian Bio Solar, dibagi dalam 5 kategori. Diantaranya kategori pertama untuk kendaraan roda empat pribadi dengan pengisian maksimal 25 liter perhari, kategori 2, mobil roda empat jenis angkut barang maksimal 30 liter, mobil roda 4 jenis angkut orang maksimal 40 liter, kemudian mobil angkut barang roda 6 maksimal 50 liter, dan mobil angkut orang roda 6 dengan maksimal 80 liter perhari. (*)

Reporter: Yashinta