batampos – Marak beredar video dan temuan uang rupiah yang dimutilasi, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Belakangan beredar video uang rupiah pecahan Rp100 ribu yang dirusak. Dengan cara menyambung uang Rupiah asli dengan yang uang palsu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suyono mengatakan tindakan mutilasi uang rupiah merupakan tindakan melanggar hukum.

Meskipun belum ada laporan terkait temuan uang mutilasi di Kepri, pihaknya tetap meminta warga berhati-hati dan selalu waspada. Jika ada temuan uang yang memiliki ciri-ciri mutilasi seperti angka seri pada sisi kiri dan kanan berbeda, bisa melaporkan kejadian ini.

“Sejauh ini belum ada temuan,” kata dia, Rabu (13/9).

Baca Juga: Taba Iskandar Mau Serahkan Lahan di Rempang ke Negara

Ia menegaskan perbuatan menyambung uang Rupiah asli dan palsu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Menanggapi video viral yang beredar, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan. Pertama, tindakan yang dilakukan dalam video tersebut bisa dikategorikan sebagai kriminal. Karena dianggap sebagai proses untuk pemalsuan uang.

Lanjutnya, tindakan tersebut sudah melanggar hukum dan masuk pidana. Walaupun itu bukan merupakan pemalsuan uang, itu dianggap sudah merusak uang Rupiah dan itu ada pidananya.

“Ini adalah masalah yang serius. Tapi secara umum saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menjaga uang Rupiah yang kita cintai. Karena, Rupiah adalah kedaulatan bangsa Indonesia dan kebanggaan kita juga kepada uang Rupiah,” imbaunya.

Baca Juga: Kejari Batam Siap Bantu Selamatkan Uang Negara dari Kredit Macet

Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk Cintai Rupiah, Bangga dengan Rupiah, dan Pahami Rupiah. Ia berpesan agar, masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap beredarnya uang mutilasi tersebut.

“Jika ditemukan beredar segera lapor ke pihak kepolisian atau kantor BI terdekat. Kita harus Cinta, Bangga, dan Pahami Rupiah,” ucap Suyono.

Suryono mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan desain uang rupiah karena uang yang rusak secara sengaja tidak sah untuk digunakan dalam transaksi. Masyarakat juga diminta proaktif untuk ikut berperan dalam pemberantasan peredaran uang mutilasi.

“Jika masyarakat menemukan uang yang diduga uang mutilasi, segera laporkan. Kita minta masyarakat waspada,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar memenuhi panggilan Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri terkait kepemilikan lahan di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Rabu (13/9). Politisi tersebut memberikan keterangan perihal kepemilikan lahan tersebut selama satu jam.

Lahan yang dimilikinya termasuk dalam Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) BP Batam, sehingga perlu pendataan ulang.

“Saya ditanya tentang penyelidikan status lahan di Rempang, karena saya dinyatakan sebagai penggarap lahan,” ujarnya, saat dijumpai di Polda Kepri, Rabu (13/9).

Baca Juga: Kapolresta Barelang Sebut Massa Anarkis di Batam Ditunggangi Provokator

Saat ditanya oleh penyidik, Taba mengaku bahwa dirinya mempunyai lahan di Rempang sekitar dua hektare dan sudah ditanami pohon. Namun, lahan itu tidak pernah ia urus secara langsung.

“Itu lahan saya dapat dari teman saya dulu yang punya hutang sama saya. Dibayarlah pakai lahan itu. Cuma saya tahu surat itu hanya ditandatangani kepala desa makanya saya biarkan selama 20 tahun. Sekarang saya tanami durian, baru tumbuh kecil. Tapi kalau sekarang negara minta ya silakan saja,” kata dia.

Taba menyerahkan lahan tersebut dengan menandatangani surat perjanjian. Namun, Taba menolak jika lahan tersebut diserahkan kepada BP Batam.

“Kalau kepada negara saya mau. Karena redaksional surat itu harus menyerahkan ke Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam. Emang lahan itu punya BP Batam?a Aakah sudah HPL lahan itu,” tanya dia.

Baca Juga: Duduk Bersama, Gubernur dan Kepala BP Batam Jamin Keberlangsungan Hidup Warga Rempang

Setahu dia, lahan di Rempang itu tidak memiliki HPL BP Batam. Tapi memiliki Alas Hak yang dikeluarkan tahun 1990 sampai 1998. Sehingga salah besar jika lahan di Rempang diserahkan ke BP Batam.

“Kalau udah ada HPL-nya bisa gusur, nah ini tidak ada,” tambah dia.

Untuk itu, dirinya meminta petugas lebih koperatif dan adil menyikapi permasalahan lahan. Jangan sampai, penduduk Rempang yang memang orang tempatan diberlakukan tidak adil.

“Tapi kalau masyarakat Rempang yang sudah bermukim di sana puluhan tahun jangan ditindas. Mereka itu sudah masuk kedalam kerajaan Riau Lingga sejak dulu,” kata dia.

Taba mengaku, cukup sedih dengan tindakan aparat dan pemerintah saat ini. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu duduk kembali membahas soal relokasi yang akan dilakukan. Sebab, kata Taba, relokasi tersebut tidak tepat.

Beda halnya masyarakat yang tinggal di rumah liar (ruli) serta orang-orang yang membeli tanah di Pulau Rempang tersebut.

Baca Juga: Kadisdik Bantah Jual Beli LKS di SDN 013 Sekupang, Pertimbangkan Hanum Kembali Mengajar

“Jangan disamakan dengan penduduk asli atau tempatan, duluan mereka tinggal di situ sebelum terbentuknya BP Batam dan Kota Administrasi Batam,” kata Taba.

Taba menyarankan agar investasi ini jalan, sesuai dengan harapan masyarakat juga, baiknya konsep pengembangan Rempang didesain ulang dengan mengintegrasikan masyarakat tempatan ke dalam konsep pembangunan, tanpa melakukan relokasi.

“Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan yang akan dijadikan pariwisata rumahnya yang diperbaiki, karena dia mencari makan di sana, bukan di tempatkan di rumah susun atau dibuatkan rumah lagi, kampung itu adalah bagian integrasi dari konsep pengembangan kawasan. Wisatawan pasti rindu juga dengan kearifan lokal,” kata Taba. (*)

Reporter: Azis Maulana

Menanggapi persoalan rencana investasi PT Makmur Elok Graha (MEG) di Pulau Rempang-Galang yang memicu munculnya bentrok dengan masyarakat tempatan, anggota DPRD Provinsi Kepri, sekaligus salah satu tokoh masyarakat Melayu Sirajudin Nur, meminta agar pemerintah pusat segera mengambil sikap untuk mengkaji ulang ataupun menunda rencana tersebut. Hal itu demi untuk menyudahi gesekan atau menurunkan tensi ketegangan antara masyarakat setempat dengan pihak aparat.

“Segera tunda rencana konsesi di Rempang-Galang untuk investasi. Jangan sampai rencana tersebut justru menimbulkan gesekan yang justru membuat citra Batam akan investasi, buruk di mata negara luar. Investasi bagus, kalau berjalan beriringan dengan mempertahankan budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat,” ujar anggota DPRD Kepri yang sudah menjabat dua periode berturut-turut ini.

Jangan investasi itu justru mengorbankan kedaulatan sosial. Sebab, di sana ada hak hidup dan budaya masyarakat di area yang akan dijadikan kawasan Eco City. “Jangan justru masyarakat di sana terusir dari kampungnya sendiri,” terang politisi dari PKB ini.

Sirajudin yakin, bahwa masyarakat yang tinggal di Rempang-Galang sendiri tidak alergi dan tak menolak adanya investasi maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Boleh berlomba-lomba menggencarkan investasi yang berorientasi pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, namun harus diingat, pertimbangkan juga ada kehidupan masyarakat di sana, ada kedaluatan sosial di sana,” tambah Sirajudin.

Sebab, di mata hukum, lanjut Sirajudin Nur, harus memenuhi dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan.

“Apabila bicara hukum, kalau ternyata tak dibarengi dengan tak adanya kemanusiaan, justru itu akan menyalahi aturan hukum atau malhukum, tak ada bedanya dengan menjajah masyarakat sendiri,” terangnya.

Sirajudin Nur berharap agar pemerintah segera bisa menetapkan kawasan Rempang-Galang sebagai kawasan cagar budaya. Dengan begitu, kepastian hukum terhadap kawasan tersebut bisa terwujud.

Sebab, jauh sebelum persoalan Rempang-Galang dengan PT MEG ini mencuat, wilayah tersebut secara turun temurun sudah menjadi perkampungan yang di dalamnya dihuni ribuan masyarakat turun temurun yang bahkan ada yang sudah tinggal beberapa generasi. Bahkan di wilayah tersebut, sudah berdiri beberapa infrastruktur penunjang pendidikan dan kesehatan seperti gedung sekolah maupun puskesmas.

“Permintaan kami, permintaan masyarakat itu simpel, jadikan kawasan Rempang-Galang sebagai kawasan cagar budaya, supaya ada kepastian hukum bagi masyarakat disana,” ujar pria kelahiran 11 Juni 1973 ini mengakhiri.

Sekadar diketahui bahwa kawasan cagar budaya sendiri sudah diatur dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang jalurnya diusulkan oleh pemerintah daerah ke Kementerian Kebudayaan untuk dilakukan kajian dan ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya.

Tak hanya itu saja. Kawasan cagar budaya juga sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 32 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya di dalamnya. (*/adv)