batampos – Pasar seken atau barang bekas yang berada di dekat komplek Pasar Aviari, Kecamatan Batuaji semakin sepi dari waktu ke waktu. Pasar yang pernah jadi ikonnya Batam untuk berburu barang seken kini berada di ujung tanduk.

Kebijakan-kebijakan pembatasan masuknya barang seken serta terpaan pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2022 lalu benar-benar membuat pasar tersebut sulit bangkit. Banyak lapak dan kios yang sudah tutup karena tak mampu bertahan.

Beberapa yang masih buka kini hanya bergantung pada sistem penjualan secara online. Harapan akan ramainya pengunjung seperti tempo dulu, sudah pupus sejak pandemi Covid 19 mewabah.

Baca Juga: Terbukti Aniaya Petugas dan Lakukan Pengrusakan, 26 Tersangka, 2 Wajib Lapor, Kasus Demo di Kantor BP Batam

Nori, seorang pedagang pakaian seken menuturkan, ada banyak faktor yang menyebabkan pasar seken Aviari mati suri. Faktor pertama tentunya adalah susahnya mendapatkan pasokan barang seken dari luar negeri karena peraturan pemerintah.
Kemudian empuran teknologi dalam bidang transaksi jual beli online juga menjadi penyumbang terbesar sepinya pasar yang berada di Kelurahan Buliang tersebut.

“Tidak itu saja, sekarang sudah banyak pasar kaget yang memang khusus menjual barang seken seperti ini di sini. Sudah lama memang kami (pedagang) di sini tak berkutik. Paling ya satu dua orang yang datang dalam sehari. Itupun belum tentu membeli, ” ujarnya.

Untuk tetap bertahan dengan usaha yang sudah lama dilakoni, Nori menuturkan pedagang di sana juga harus ikut menjual secara online. Meskipun banyak saingan namun itu cara itu memang harus dilakukan agar tetap bertahan.

Baca Juga: Pernah Jadi Begal dan Cabuli Pelajar SMP, Remaja Putus Sekolah Dibawa ke Meja Hijau

“Tak bisa seperti dulu lagi menunggu orang datang belanja di sini. Mau tak mau harus ikut jualan online,” ujarnya.

Pantauan Batam Pos di lapangan, kondisi pasar barang seken ini sudah sungguh memprihatinkan. Nyaris tak ada pengunjung jika siang hari. Pengunjung baru tampak di sore menjelang malam hari, dan itupun paling warga sekitar Batuaji yang memang mencari barang yang dibutuhkan saat itu juga. Warga yang memang hunting atau berburu barang bekas seperti dulu sudah tak ada lagi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Persiapan relokasi warga Rempang sudah berjalan dan hampir dimulai. Warga yang direlokasi untuk sementara akan menempati tiga rumah susun (rusun) yang sudah disiapkan pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan mengatakan warga Rempang dijamin keberlangsungan hidup mereka.

Penyediaan fasilitas seperti listrik dan air sudah terpenuhi. Rusun yang disediakan untuk menampung warga Rempang tidak ada masalah dan dipastikan kenyamanan warga terjamin.

Baca Juga: Taba Iskandar Mau Serahkan Lahan di Rempang ke Negara

“Kami sudah cek semua fasilitas, layak, dan siap untuk ditinggali. Kami juga memberikan kesempatan kepada yang lansia untuk memilih tempat tinggal sendiri, jika tidak mampu menapaki tangga rusun,” jelasnya, Rabu (13/9).

Selain rusun, juga ada rumah tapak yang siap disewakan untuk mereka yang masuk kriteria prioritas, misalnya lansia dan ibu hamil. Mereka dengan kondisi tertentu ini akan diprioritaskan untuk menduduki rumah tapak.

“Jumlahnya memang tak sebanyak rusun, karena hanya untuk mereka dengan kondisi khusus, dan itu juga sudah kami data. Intinya untuk hunian warga terdampak relokasi tidak ada masalah,” ujarnya.

Rudi menambahkan, saat ini tengah mematangkan rencana relokasi warga. Termasuk fasilitas pendidikan dan transportasi anak didik nantinya.

“Kami masih rapat, namun secara keseluruhan tidak ada masalah,” imbuhnya.

Baca Juga: Marak Uang Mutilasi, Warga Diminta Waspada

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan selain rusun, pihaknya juga akan menyewa rumah tapak yang dekat dengan tempat relokasi warga Rempang, khusus bagi warga yang tidak mampu, dan kondisinya untuk tinggal di rusun.

“Ada rumah tipe 36, dan tipe 45 kami akan sewa semua. Tapi jumlahnya tidak banyak ya, karena memang kami fokuskan untuk memfungsikan rusun,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan biaya sewa rumah Rp1,2 juta. Di luar itu ada juga biaya hidup selama proses menunggu pembangunan rampung Rp1,2 juta per jiwa.

“Jadi kami berupaya untuk memenuhi kehidupan warga Rempang. Bukan berarti kami tidak memperhitungkan dan mengkaji kebutuhan mereka yang menjadi korban relokasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Docking KM Kelud hingga 22 September, Masyarakat Berharap Ada Kapal Pengganti

Pembangunan akan dilakukan bertahap. Untuk itu, ia mengimbau kepada warga Rempang untuk segera mendaftarkan untuk mendapatkan lokasi hunian baru yang sebentar lagi akan dikerjakan.

“HPL-nya pekan ini selesai. Sertifikat juga sudah langsung jadi nanti. Jadi siapa cepat, dia dapat,” tutupnya. (*)

Reporter : YULITAVIA

batampos – Angka perceraian di Batam tergolong masih tinggi. Namun begitu ada fenomena baru yang menjadi pemicunya, yakni poligami dan murtad atau keluar dari Islam.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Batam mencatat sepanjang tahun 2023 ini sebanyak 10 perceraian disebabkan oleh salah satu pasangannya murtad, atau meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Sedangkan empat kasus perceraian lainnya disebabkan karena poligami.

Seperti diketahui dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri.

Baca Juga: Marak Uang Mutilasi, Warga Diminta Waspada

“Murtad dan poligami menduduki peringkat ketiga dan kelima setelah pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak yang menjadi penyebab perceraian tertinggi di Batam,” ujar Humas Pengadilan Agama Batam Azizon, Selasa (13/9).

Meskipun kata Azizon, jumlahnya tidak sebanyak penyebab perceraian karena pertengkaran terus menerus yang mencapai 880 kasus dan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 73 kasus.

Ditambahkan Azizon, sebagian besar istri yang mengajukan perceraian dan menolak dipoligami karena merasa mandiri secara ekonomi. Mereka rela melepaskan ikatan perkawinan dan mempersilakan suami menikah lagi dengan perempuan lain.

“Alasannya seperti itu, karena sudah mapan dan mempersilakan suaminya menikah lagi,” ungkap Azizon.

Baca Juga: Kapolresta Barelang Sebut Massa Anarkis di Batam Ditunggangi Provokator

Seperti diketahui, ada seribuan ibu rumah tangga menggugat cerai suaminya selama Januari hingga Agustus 2023. Selain keempat alasan ini ada juga menggugat cerai karena alasan ekonomi, dihukum penjara, mabuk dan lain-lainnya.

Menurutnya, banyak suami yang tidak menafkahi istrinya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kemudian berujung istri menggugat cerai ke pengadilan agama.

“Untuk kasus perceraian tertinggi terjadi di bulan Juni yakni sebanyak 205 kasus,” tambahnya.

Azizon menambahkan, usulan cerai baik yang didaftarkan istri maupun suami maupun di pengadilan agama tidak selamanya dikabulkan hakim. Namun, terlebih dulu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan bermusyawarah hingga mufakat.

“Tetapi jika pihak penggugat tetap mempertahankan tujuannya dan hubungan rumah tangga sulit dipertahankan, maka pengadilan agama akan mengabulkan gugatan itu,” ujarnya.

Sementara kelompok usia yang paling banyak melakukan perceraian di Batam adalah usia muda yakni berusia 25 tahun hingga 40 tahun. Rata-rata mereka yang mengajukan perceraian ini memiliki usia pernikahan 5 sampai 15 tahun. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu (13/9/2023), di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan khusus untuk membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City yang dilaksanakan mulai tahun 2024.

Rapat tersebut dibuka oleh dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung.

Hadir dalam pertemuan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam.

Tidak hanya BP Batam, sejumlah instansi mitra Komisi VI DPR RI juga turut hadir, antara lain Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Negara (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan target penerimaan TA. 2024 BP Batam ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023.

Usulan tambahan anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.

Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco-City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Batam.

“Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujarnya optimis.

Adapun usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Akses menuju tempat Relokasi dan Infrastruktur Dasar
2. Pembangunan Fasum, Fasos dan Aset Pemerintah di wilayah Relokasi
3. Pembangunan Dermaga

Penerimaan Dari Sewa Lahan Dikembalikan Utuh Lewat Pembangunan Infrastruktur

Muhammad Rudi juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan relokasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang.

Secara gamblang Muhammad Rudi menjelaskan, penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.

“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.

Muhammad Rudi juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang.

“Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Komisi VI DPR RI Dukung Penyelesaian Relokasi Warga Rempang

Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.

Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang

Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.

“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.

(rud/rilis)