batampos – Kesadaran nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pentingnya legalitas usaha menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari melonjaknya jumlah pengurusan dokumen pelayanan usaha nelayan dibandingkan tahun sebelumnya.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau di Anambas mencatat, selama 2025 telah menerbitkan sebanyak 149 dokumen pelayanan usaha. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 41 dokumen.

Dokumen yang diterbitkan meliputi Buku Kapal Perikanan elektronik (E-BKP), Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI), serta Surat Keterangan Penampung/Pengumpul Pengolahan Hasil Perikanan (SKPPHP).

Dokumen ini menjadi bukti legalitas aktivitas nelayan, baik dalam penangkapan ikan, pembudidayaan, maupun pengolahan hasil perikanan.

Kepala Cabang DKP Kepri di Anambas, Amriansyah Amir, mengapresiasi meningkatnya kesadaran nelayan dalam mengurus dokumen usaha mereka.

“Kami sangat mengapresiasi nelayan di Anambas yang sudah mulai memahami pentingnya dokumen usaha. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk legalitas dan perlindungan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” ujar Amriansyah, Kamis (25/12).

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut tidak lepas dari upaya DKP yang secara rutin melakukan sosialisasi ke desa-desa nelayan di seluruh wilayah Anambas. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan fungsi dokumen usaha perikanan.

Selain itu, DKP Kepri di Anambas juga menerapkan inovasi pelayanan dengan sistem jemput bola, di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk membantu nelayan mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor.

“Kami turun langsung ke desa-desa agar nelayan tidak kesulitan. Dengan sistem ini, pengurusan E-BKP, TPUPI, dan SKPPHP bisa lebih cepat dan mudah,” katanya.

Amriansyah menambahkan, kelengkapan dokumen usaha juga menjadi syarat penting bagi nelayan untuk mengakses berbagai program pemerintah, termasuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Tanpa dokumen yang lengkap, nelayan akan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Karena itu kami terus mendorong nelayan agar mengurus legalitas usahanya,” jelasnya.

Cabang DKP Kepri di Anambas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar seluruh nelayan memiliki dokumen sesuai dengan bidang usaha yang dijalani.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, seperti luasnya wilayah kepulauan, keterbatasan anggaran, dan jumlah sumber daya manusia.

Dengan kondisi geografis Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau tersebar, DKP tetap berupaya menjangkau seluruh nelayan guna mendorong usaha perikanan yang tertib, legal, dan berkelanjutan. (*)

Artikel DKP Kepri Catat Lonjakan Pengurusan Dokumen Usaha Nelayan di Anambas Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan, Niken Wulandari, masuk dalam tiga besar kandidat jabatan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersebut diumumkan KPK melalui hasil akhir seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama tahun 2025.

Pengumuman tertuang dalam Surat Hasil Akhir Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan KPK RI Nomor B/006/PANSELKPK/12/2025 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Ranu Mihardja, di Jakarta pada 23 Desember 2025.

Niken sebelumnya mengikuti tahapan seleksi bersama dua pejabat Pemerintah Kabupaten Bintan, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bintan Didi Kurniadi serta Sekretaris Diskominfo Bintan Mohammad Ami Roffian. Namun, dari ketiganya, hanya Niken yang berhasil lolos hingga tahap penulisan makalah.

Setelah melalui rangkaian seleksi lanjutan berupa asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta tes kesehatan jasmani dan rohani, Niken akhirnya ditetapkan sebagai salah satu dari tiga kandidat terbaik untuk jabatan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK.

Menanggapi capaian tersebut, Niken mengaku bersyukur dapat melewati seluruh tahapan seleksi dengan baik. Ia menyatakan siap menerima keputusan akhir pimpinan KPK terkait hasil seleksi tersebut.

“Saya memohon doa dan restu agar prosesnya berjalan lancar. Apapun keputusan pimpinan KPK nantinya, saya siap menerimanya dengan lapang dada,” ujar Niken, Kamis (25/12).

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Ranu Mihardja dalam keterangannya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan masukan dan rekam jejak terhadap para kandidat selama proses seleksi berlangsung. Berdasarkan hasil akhir, panitia menetapkan masing-masing tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan yang dibuka.

Untuk jabatan Kepala Biro Hukum, kandidat yang terpilih yakni Farhan Abdi Utama dari Badan Kepegawaian Negara, Iskandar Marwanto dari KPK, dan Wahyu Tri Hartomo dari Kementerian Hukum.

Adapun kandidat Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi terdiri atas Dzikran Kurniawan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kuswanto dari KPK, dan Taryanto dari KPK.

Untuk jabatan Direktur Penyelidikan, panitia menetapkan Achmad Taufik dari KPK, Farhan dari Kejaksaan RI, serta Tessa Mahardhika Sugiarto dari KPK.

Sementara kandidat Direktur Penuntutan yakni Agustinus Heri Mulyanto dari Kejaksaan RI, Budhi S dari KPK, dan Wagiyo dari Kejaksaan RI.

Pada posisi Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, kandidat terpilih adalah Danang Sri Wibowo Riyanto dari Kemenko Perekonomian, Kunto Ariawan dari KPK, dan Rahmaluddin Saragih dari KPK.

Sedangkan untuk Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, tiga kandidat terbaik yang ditetapkan yakni David Hartono Hutauruk dari KPK, Maruli Tua dari KPK, serta Niken Wulandari dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

Ranu menegaskan, keputusan Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan KPK tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. (*)

Artikel Kadis LH Bintan Niken Wulandari Masuk Tiga Besar Kandidat Direktur Korsup Wilayah V KPK pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek Pasar Relokasi Puan Ramah, Kota Tanjungpinang, hingga kini masih tertahan pada tahapan penetapan nilai kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Rachmad Surya Lubis, mengatakan penyidik telah bekerja secara optimal dan profesional dalam mengungkap dugaan kerugian negara serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

Rachmad menyebut seluruh berkas perkara telah disusun, sementara rangkaian pemeriksaan terhadap para pihak terkait juga telah selesai dan dilaporkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Yang masih kami kejar saat ini adalah perhitungan kerugian negara. Ini menjadi target terakhir sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Rachmad, Kamis (25/12).

Ia menjelaskan, proses perhitungan kerugian negara melibatkan lebih dari satu lembaga, di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi melalui bidang pengawasan.

Menurutnya, pelibatan sejumlah lembaga tersebut merupakan bentuk keterbukaan sekaligus keseriusan Kejari Tanjungpinang dalam penanganan perkara agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat terkait lambannya penetapan nilai kerugian negara.

“Semoga hasil perhitungannya segera keluar, sehingga penanganan kasus dugaan korupsi Pasar Puan Ramah bisa segera mencapai kepastian hukum,” ujarnya.

Diketahui, Pasar Relokasi Puan Ramah dibangun pada 2022 sebagai lokasi penampungan sementara bagi pedagang Pasar Baru Tanjungpinang selama proses revitalisasi pasar utama berlangsung.

Namun hingga kini, bangunan pasar yang terletak di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang tersebut tampak terbengkalai dan tidak menunjukkan aktivitas perdagangan. (*)

Artikel Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Pasar Puan Ramah Tanjungpinang Mandek, Jaksa Terkendala Perhitungan Kerugian pertama kali tampil pada Kepri.