batampos -Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan Pemerintah perlu terus memberikan perhatian serius pada pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang notabene hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurutnya, Hal ini merupakan bagian dari amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk melindungi fakir miskin.

“Kita perlu berterima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan perhatian pada saudara-saudara penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial. Tapi mungkin bentuk Dan caranya belum bersifat memberdayakan secara ekonomi,” ujar Sultan saat memberikan sambutan pada acara Sedekah Membawa Berkah bersama Ratusan Tuna Netra Se-Jabodetabek pada Minggu di Masjid Pondok Indah Jakarta.

Senator asal Bengkulu itu mengungkapkan, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum utama yang menjamin hak, kesetaraan, dan perlindungan difabel dari diskriminasi.

“UU ini mencakup 22 hak dasar, termasuk pendidikan, pekerjaan (kuota 2% swasta/1% BUMN/Pemerintah), kesehatan, dan aksesibilitas fasilitas publik dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian saudara-saudara sekalian,” tegasnya.

DPD RI, kata Sultan, terus mendorong agar Pemerintah Dan semua pihak terkait untuk terus meningkatkan perhatian pada saudara-saudara penyandang disabilitas khususnya Tuna Netra dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi.

“Saya sangat percaya bahwa dalam keterbatasan fisik sekaligus, setiap manusia memiliki potensi Dan kelebihan tersendiri yang perlu untuk dikembangkan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Sultan menyampaikan apresiasi kepada para penyumbang seperti Pengusaha dermawan Muhammad Fitno Dan kawan-kawan.

“Tidak banyak orang kaya yang memberikan perhatian kepada masyarakat Tuna Netra, kecuali yang diberikan pertunjuk Dan keberkahan dalam rezekinya oleh Allah SWT,” tutupnya.(*)

Artikel Bagikan Ratusan THR Untuk Tuna Netra Se-Jabodetabek, Sultan: Perlu Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel pertama kali tampil pada News.

batampos – Konflik yang memanas di Timur Tengah mulai berdampak pada industri penerbangan Asia.

Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa maskapai di negaranya mungkin harus menangguhkan sebagian penerbangan komersial apabila biaya bahan bakar terus melonjak akibat perang yang melibatkan Iran.

“Bahan bakar menyumbang hampir setengah dari total biaya operasional maskapai, sehingga lonjakan harga bisa memaksa perusahaan penerbangan mengurangi atau bahkan menghentikan beberapa rute,” ujar Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, dikutip dari JPSFA, Senin (16/3).

Pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan pihak maskapai, operator bandara, pemasok bahan bakar, serta otoritas penerbangan untuk membahas langkah – langkah menghadapi dampak konflik.

Semua pihak juga sepakat untuk melakukan pertemuan rutin guna memantau perkembangan situasi yang masih sangat tidak stabil.

Perang di Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan tajam harga minyak dunia dan bahan bakar pesawat.

Kenaikan membuat banyak maskapai menaikkan harga tiket atau menambahkan biaya bahan bakar pada penumpang.

Sejumlah wilayah udara di kawasan Timur Tengah juga mengalami gangguan karena konflik militer, sehingga banyak penerbangan internasional harus dialihkan rutenya atau bahkan dibatalkan.

Dilansir travelweekly-asia.com, data industri penerbangan menunjukkan bahwa konflik telah menyebabkan puluhan ribu penerbangan dibatalkan di berbagai wilayah sejak perang mulai meningkat pada akhir Februari 2026.

Gangguan penerbangan tidak hanya berdampak pada maskapai, tetapi pada sektor pariwisata global.

Banyak maskapai mulai mengurangi kapasitas penerbangan atau menangguhkan rute ke Timur Tengah dengan harga tiket pesawat internasional terus meningkat.

Para analis memperkirakan lebih banyak maskapai di Asia dan Eropa akan melakukan pengurangan penerbangan dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa layanan kargo tetap menjadi prioritas, terutama pasokan barang penting seperti makanan tetap berjalan menjelang periode hari raya di kawasan tersebut.(*)

Artikel Perang Iran Picu Krisis Penerbangan, Malaysia Pertimbangkan Tangguhkan Penerbangan Komersial pertama kali tampil pada News.

batampos – Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan sikap antikritik Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan hanya dalam hitungan jam, usai serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pasalnya, Prabowo menyampaikan wacana penertiban terhadap pengkritik dan pengamat yang dianggap ‘tidak patriotik’

Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute (PVRI), Muhammad Naziful Haq, menyatakan bahwa mengkotak-kotakan pengamat hanya berdasarkan pada ukuran patriotisme jelas membahayakan demokrasi.

“Ini sama seperti memberi tanda, yang submisif dipelihara, yang kritis dieliminasi. Kata ‘penertiban’ itu sendiri dalam sejarah rezim politik di Indonesia kenyataannya lebih sering berwujud kekerasan daripada ‘tertib’ yang sebenarnya,” kata Muhammad Naziful Haq kepada wartawan, Senin (16/3).

Ia menyebut, kebebasan berpendapat di Indonesia menuju preseden yang makin muram. Sebab, upaya percobaan pembunuhan melalui air keras yang membakar sebagian tubuh Andrie pada Jumat, 13 Maret 2026 telah menambah panjang daftar kekerasan terhadap suara kritis.

Tragedi Andrie muncul usai dirinya menggeruduk rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 15 Maret 2025. Teror ini muncul beberapa bulan setelah teror babi kepada Jurnalis Tempo, dan teror bangkai ayam, bom molotov, hingga intimidasi di ruang pribadi sejumlah influencer setelah mereka bersuara kritis.

“Keberulangan dan intensitas teror-teror ini menunjukkan kronisnya masalah premanisme politik di Indonesia,” cetusnya.

Nazif menyoroti penyelenggara negara yang tak mampu membedakan patriotisme dan kritik kebijakan. Menurutnya, kritik kebijakan itu setia pada data dan sains. Patriotisme belum tentu, yang umumnya mengandalkan kecintaan submisif kepada negara.

“Bagaimanapun, karena negara mengurus hajat orang banyak, negara harus diselenggarakan secara kritis, bukan submisif. Suara kritis harusnya dilindungi, bukan dimentahkan, apalagi diteror,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti PVRI, Zikra Wahyudi, pernyataan Presiden Prabowo dapat memberi kekerasan terhadap kebebasan berpendapat semakin leluasa. Sebab, selama ini premanisme politik yang membungkam kebebasan berpendapat belum pernah terungkap akuntabilitasnya.

“Ini zona abu-abu yang bisa bergerak secara terstruktur tapi seolah tanpa aktor intelektual,” ujarnya.

Karena itu, ia pun mempertanyakan sikap kritis dan integritas Andrie terhadap pemerintah apakah dapat disebut pengamat atau aktivis yang tidak patriotik. Mengingat, kepercayaan publik kepada penyelenggara negara dan kepolisian telah anjlok signifikan.

“Bila pelaku penyiraman air keras kepada Andrie gagal ditemukan, maka di manakah komitmen penyelenggara negara dan kepolisian kepada demokrasi dan HAM? Dengan berulangnya teror dan kekerasan kepada suara kritis dan pejuang HAM, negara sebenarnya telah gagal menjamin demokrasi dan HAM,” pungkasnya.(*)

Artikel Wacanakan Penertiban Pengkritik dan Pengamat, Prabowo Dinilai Antikritik pertama kali tampil pada News.

INDONESIA  kerap disebut sebagai salah satu pusat industri halal global. Bukan tanpa alasan, dengan penduduk muslim mencapai 242 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar halal terbesar di dunia. Angka ini jauh melampaui negara Pakistan, India, dan negara timur tengah lainnya.

Melihat Potensi tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan target besar: Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2026.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kebijakan ini memiliki arah yang sangat jelas. Namun muncul satu pertanyaan: apakah WHO 2026 akan benar-benar terlaksana atau hanya menjadi wacana besar?

Implementasi dan Tantangan
Dalam beberapa tahun terakhir, konsep halal banyak mengalami pergeseran makna. Halal tidak lagi terbatas pada nilai keagamaan semata, tetapi menjadi standar kualitas yang lebih universal.

Produk halal tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian syariat, tetapi menjadi cerminan kualitas penyajian dan penanganan. Produk halal sekarang diasosiasikan dengan bahan baku yang aman, proses produksi yang bersih, serta pengawasan yang baik. Dapat dikatakan halal kini identik dengan kualitas produk yang lebih terpercaya di mata konsumen.

Di atas kertas, program WHO memiliki fondasi yang cukup. Hingga akhir tahun 2025, tercatat 10,9 juta produk telah tersertifikasi halal. Dari sisi ekosistem pendukung, jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mencapai 121 lembaga, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sebanyak 383 lembaga, dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebanyak 121 ribu. Selain itu, terdapat 21.270 Penyelia Halal dan 3.085 Juru Sembelih Halal yang menjadi bagian penting dari rantai sertifikasi halal nasional. Angka yang besar, namun belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan di lapangan.

Tantangan terbesar justru berada pada sektor UMKM, banyak pelaku usaha kecil yang masih beroperasi dalam sektor informal dengan berbagai keterbatasan pencatatan usaha, akses bahan baku, hingga pemahaman mengenai proses sertifikasi halal. Lebih jauh lagi, banyak stigma dimasyarakat mengenai pemrosesan sertifikat halal berbiaya tinggi.

Tidak kalah penting, cakupan kewajiban halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, namun sektor lainnya seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimia, perlengkapan rumah tangga dan masih banyak lagi.

Luasnya cakupan sektor ini menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar data pelaku usaha dapat terintegrasi dengan baik. Tanpa basis data usaha yang kuat, upaya percepatan sertifikasi halal akan menghadapi hambatan struktural.

Menuju Kondisi Ideal
Implementasi wajib halal tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus didukung oleh ekosistem yang memadai. Pendataan UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu prasyarat utama. Tanpa data yang jelas mengenai jumlah dan jenis usaha yang beredar di masyarakat, kebijakan wajib halal akan sulit dijalankan secara efektif.

Kedua, perlu adanya peningkatan jumlah pendamping halal, khususnya untuk mendukung skema self declare bagi UMKM. Skema ini sangat penting untuk mempercepat proses sertifikasi bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan biaya dan akses. Melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi produk halal di berbagai lini.

Pelaksanaan WHO 2026 tidak bisa hanya bertumpu pada satu institusi. Diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, perguruan tinggi, asosiasi usaha, hingga komunitas pendamping UMKM. Dengan kata lain, implementasi wajib halal bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan gerakan nasional yang memerlukan kolaborasi luas.

Salah satu upaya kolaborasi tersebut dilakukan melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di berbagai wilayah. Bank Indonesia sebagai bagian dari KDEKS juga turut berperan dalam mendukung akselerasi WHO 2026 melalui penguatan Halal Center sebagai pendamping sertifikasi halal bagi UMKM serta penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan ekonomi syariah dan UMKM guna meningkatkan awareness masyarakat.

Waktu Terus Berjalan, Kolaborasi Harus Diperkuat
Waktu menuju 18 Oktober 2026 sudah semakin dekat. Tersisa sekitar tujuh bulan untuk mempercepat berbagai proses yang belum terlaksana. Melalui program SEHATI 2026, pemerintah menyediakan lebih dari 1,3jt sertifikat halal gratis, namun realisasi akhir akan menjawab.

Tantangan tentu tidak kecil, namun peluang yang terbuka juga sangat besar. Keberhasilan implementasi wajib halal akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi halal global sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai WHO 2026 adalah wacana atau terlaksana bukanlah soal regulasi semata, tetapi soal seberapa serius kita mempersiapkan ekosistemnya mulai dari sekarang. Halal bukan sekedar label, melainkan kebutuhan masyarakat. Akhir kata, kuantitas itu penting tapi kualitas jangan sampai terlupa. (*)

Penulis: A.A. Ngurah Davin Egatriyana
Analis Yunior Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

Artikel WHO 2026: Wacana atau Terlaksana? pertama kali tampil pada News.