batampos – Seorang guru di SDN 013 Sekupang di Marina mengaku jadi korban diskriminasi karena menentang proyek pengadaan buku lembar kerja siswa (LKS) untuk siswa di sekolah. Hanum guru wanita tersebut, mengaku tidak saja jadi korban bullyan dari guru lain dan kepala sekolah tapi juga dipindahkan dari wali kelas jadi guru piket.

Kepada Batam Pos, Hanum mengaku sangat kecewa dengan keputusan Musaman, sang kepala SDN 013 yang secara sepihak memindahkan dia menjadi guru piket. Padahal dia sudah 16 tahun mengabdi sebagai guru dan disertifikasi sebagai guru PNS.

“Mereka menuduh saya yang membocorkan ke media soal pengadaan buku LKS. Saya dikucilkan dan dijadikan guru piket. Kecewa saja pak, 16 tahun mengabdi tapi dijadikan guru piket,” katanya.

Baca Juga: Usai Melahirkan Buruh Pabrik di Mukakuning Cekik Bayinya Hingga Tewas

Dijelaskan Hanum, sekolah memang mewacanakan pengadaan buku LKS dan dia satu-satunya guru yang menentang rencana tersebut sehingga saat pemberitaan heboh di media, dia yang dituduh membocorkan informasi itu ke publik.

“Saya memang menentang itu (pengadaan LKS) makanya saya dikambinghitamkan dengan menyebarnya informasi pengadaan LKS itu,” katanya.

Atas ketidakadilan yang dialaminya itu, Hanum menyurati berbagai pihak terkait untuk mendapatkan keadilan. Dia ingin posisinya sebagai guru dikembalikan dan namanya dibersihkan dari tuduhan membocorkan informasi pengadaan LKS ke publik.

Musaman saat dikonfirmasi mengelak semua informasi tersebut. Dia mengaku memindahkan Hanum sebagai guru piket karena kurang koordinasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas.

Baca Juga: Ketua Apindo Batam Minta Rencana Pengenaan Pajak Alat Berat Dikaji Ulang

“Orangnya susah diatur makanya kita kasih dia sebagai koordinator piket dulu. Harapannya dia berubah agar bisa kembali ke kelas,” ujarnya.

Terkait pengadaan LKS yang jadi pokok perseteruan ini Musaman juga membantah. Dia tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk pengadaan LKS di SDN 013 Sekupang.

“Tak ada itu. Kita tak ada mengadakan LKS. Seragam sekolah (seragam Melayu, Batik dan Olahraga) itu dikelola oleh koperasi sekolah. Bukan dari kepala sekolah dan guru,” ujar Musaman. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Isu penghapusan guru honorer di pengujung 2023 ini membuat tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemko Batam khawatir.

Hal ini disampaikan ketika bertemu Wakil Ketua II DPRD Batam Ahmad Surya, dan anggota komisi IV Aman, Selasa (5/9) siang.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ahmad Surya mengatakan selain persoalan jurusan mereka yang tidak linear, mereka juga dihantui penghapusan status honorer. Hal ini karena mereka belum berhasil lolos menjadi tenaga PPPK.

“Ini kan masalah teknis ya. Satu hal mereka mau daftar tapi tak bisa memilih formasi, padahal mereka mengantongi semua syarat untuk menjadi ASN. Namun karena dalam sistem mereka tidak linear, jadi mimpi mereka jadi tenaga PPPK harus terhenti,” kata Surya.

Baca Juga: Pelaku Love Scamming di Batam akan Dipulangkan ke Tiongkok dengan Pesawat Khusus

Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan BPKSDM untuk memperjuangkan hal ini ke pusat.

“Mereka mengadu ke sini untuk solusi. Jadi saya harap ada jawaban dari dua hal ini,” ujarnya.

Sementara soal penghapusan honorer, Surya menjelaskan sesuai dengan penjelasan BKPSDM masih menunggu informasi lanjut dari pusat. Sejauh ini, Batam selalu mendapat formasi ASN untuk mengakomodir tenaga honorer, agar bisa meningkatkan status mereka jadi PPPK.

“Mereka takut karena kontrak sudah mau habis beberapa bulan ke depan. Sedangkan ujian formasi tak ada. Jadi harapan saya mereka jangan sampai kehilangan pekerjaan sebagai guru,” jelasnya.

Baca Juga: Kronologi Buruh di Batam Cekik dan Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman mengatakan permasalahan utamanya adalah formasi yang belum bisa mengakomodir guru-guru honorer.

“Harusnya mereka yang keguruan ini yang linear, sehingga peluang jadi ASN itu ada. Tapi malah jurusan non keguruan linear ketika melawan di keguruan PPPK. Ini menjadi masalah, kami akan coba bawa ke pusat untuk dicarikan solusi. Kan kasihan keguruan tapi tak bisa jadi ASN,” kata dia.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam bisa menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pendidikan dan mencari solusinya agar bisa linier. Kalau daerah tak menyampaikan maka akan terjadi permasalahan secara terus-menerus.

Fungsi pemerintah daerah, terutama Disdik adalah menjembatani masalah yang ditemukan di daerah ke pusat. Agar pusat bisa mencarikan solusi.

“Jadi jawabannya bukan ini memang keputusan pusat. Tapi apa yang bisa kita sampaikan ke sana. Itu lah gunanya pemerintah daerah. Kalau mereka kan tidak punya kewenangan ke sana. Jadi kita lah yang harus bantu,” bebernya.

Baca Juga: Batam Kekurangan Penghulu Nikah

Kesempatan menjadi tenaga PPPK menjadi harapan untuk tenaga honorer. Jika memang ada kebijakan penghapusan honorer, mereka tidak perlu khawatir, karena statusnya sudah ASN.

“Jadi kontrak mereka kan berakhir November mendatang. Pembukaan PPPK September ini. Jadi mari kita fasilitasi agar mereka bisa ikut ujian dengan baik, dan lolos. Jika perlu kita buatkan bimbel, agar mereka bisa lolos ujian,” terangnya.

Kesimpulannya, pertama mereka dibayangi penghapusan honorer. Kedua kesempatan menjadi ASN terkendala sistem jurusan mereka tidak linear. Hal ini adalah tugas pemerintah daerah untuk mencarikan solusi.

“Kita tidak boleh berpaku pada keputusan pusat. Kita juga harus jemput bola, karena yang terdampak honorer kita. Permasalahan di daerah, harus diketahui pusat biar bisa dievaluasi. Kan sayang ngajar sudah puluhan tahun, sertifikasi punya, terdaftar di Simpeg dan lainnya. Terkendala hanya karena tidak linear,” bebernya. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Pipa air di kawasan Bengkong Shopping Centre mengalami kebocoran, Selasa (5/9) pagi. Akibatnya, suplai air bersih di sekitar lokasi sempat tersendat.

Informasi yang didapatkan, kebocoran terjadi pada pukul 10.00 WIB. Air terlihat menyembur dan menggenangi tepi jalan.

“Sepertinya itu terlindas atau kena pengerjaan perbaikan jalan. Tadi air sempat mengecil, gak mati total,” ujar Reza, salah seorang warga Bengkong.

Baca Juga: Dikeluhkan Warga, Dirlantas Siap Tindak Truk Bermuatan di Kawasan Pasir Putih

Ia mengaku kesal dengan suplai air bersih ke kawasan Bengkong. Selain hanya mengalir pada malam hari, aliran air sempat mati total selama 3 hari.

“Terakhir itu mati total selama 3 hari. Setelah itu hanya menyala tengah malam, itupun kecil,” katanya.

Hal senada disampaikan Ade, pengusaha laundry dan depot air isi ulang di Bengkong Sadai. Ia mengaku kesal dengan tidak lancarnya suplai air bersih tersebut.

“Entah sampai kapan seperti ini. Usaha dan hidup tidak lancar jadinya,” katanya.

Baca Juga: Kenaikan Pass Pelabuhan di Batam, Banyak yang Kaget dan Protes

Sementara Corporate Commu­nication (Corcom) SPAM Batam, Ginda Alamsyah membenarkan adanya kebocoran pipa ini di kawasan Bengkong Shopping Centre ini. “Benar terjadi pagi tadi. Dan sudah dilakukan perbaikan,” katanya.

Namun, ia memastikan kebocoran tersebut tidak menganggu penyeplaian air ke kawasan Bengkong.

“Sedapat mungkin kami melakukan penanggulangan maksimal sehingga suplai existing, Insya Allah tidak terganggu,” ungkapnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos– Pipa saluran air di kawasan Bengkong Shoping Centre mengalami kebocoran, Selasa (5/9) pagi. Akibatnya, suplai air bersih di sekitar lokasi sempat tersendat.

Informasi yang didapatkan, kebocaran terjadi pada pukul 10.00 WIB. Air terlihat menyembur dan menggenangi tepi jalan.

“Sepertinya itu terlindas atau kena pengerjaan perbaikan jalan. Tadi air sempat mengecil, gak mati total,” ujar Reza, salah seorang warga Bengkong.

Ia mengaku kesal dengan peyuplaian air bersih ke kawasan Bengkong. Selain hanya menyala pada malam hari, alran air sempat mati total selama 3 hari.

BACA JUGA: Sudah Sepekan Warga di Tanjung Sengkuang Tanpa Suplai Air Bersih

“Terakhir itu mati total selama 3 hari. Setelah itu hany menyala tengah malam, itupun kecil,” katanya.

Hal senada disampaikan Ade, pengusaha laundry dan depot air isi ulang di Bengkong Sadai. Ia mengaku kesal dengan tidak lancarnya suplai air bersih tersebut.

“Ntah sampai kapan seperti ini. Usaha dan hidup tidak lancar jadinya,” katanya.

Sementara Corporate Commu­nication (Corcom) SPAM Batam, Ginda Alamsyah membenarkan adanya kebocoran pipa ini di kawasan Bengkong Shoping Centre ini. “Benar terjadi pagi tadi. Dan sudah dilakukan perbaikan,” katanya.

Namun, ia memastikan kebocoran tersebut tidak menganggu penyepluaian air ke kawasan Bengkong.

“Sedapat mungkin kami melakukan penanggulangan maksimal sehingga suplai existing, InsyaAllah tidak terganggu,” ungkapnya. (*)

reporter: yopi

batampos– Kebijakan BP Batam menaikkan tarif pass penumpang Pelabuhan Internasional dari Rp 65.000 menjadi Rp 100.000 per orang/sekali masuk yang berlaku mulai Senin (4/9/2023) menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Salah satunya dari pengamat kebijakan publik di Kota Batam, Rikson Tampubolon.

Menurut Rikson yang juga Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies, penyesuaian tarif ini merupakan langkah terburu-buru dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Ia menyayangkan bahwa banyak calon penumpang yang tidak mengetahui adanya kenaikan tarif penyeberangan kapal ferry Internasional di Batam. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Ini kata Rikson karena kebingungan masyarakat bertambah mulai dari tentang masalah kenaikan harga tiket perjalanan kapal ferry dari Batam ke Singapura dan Malaysia, eh sudah dihadapkan lagi dengan Kenaikan tarif pass penumpang Pelabuhan.

Harusnya, katanya, pemerintah peduli, khususnya pihak BP Batam untuk mencari jawaban yang jelas mengenai keluhan masyarakat yang masih belum menemukan kejelasan mengenai dugaan adanya kartel dalam kenaikan harga tiket tersebut.

BACA JUGA: Kenaikan Pass Pelabuhan di Batam, Banyak yang Kaget dan Protes

“Kebijakan ini seharusnya disosialisasikan dengan lebih baik kepada masyarakat. Buktinya, banyak calon penumpang yang merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait kenaikan tarif, dan hal ini mengganggu perencanaan perjalanan mereka,” ujar Rikson Tampubolon yang juga berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi swasta ini.

Selain itu, Rikson juga mencatat bahwa kenaikan tarif penyeberangan ini telah menciptakan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pariwisata di Batam. Ia mengkhawatirkan bahwa wisatawan asing akan berkurang dan warga lokal akan mengurangi perjalanan ke luar Singapura maupun Malaysia.

”Kita mesti ingat juga akses perjalanan Batam Singapura-Malaysia banyak yang menggantungkan ekonominya di rute ini. Tentu berita kenaikan ini akan menyulitkan mereka yang mengandalkan mobilitasnya pada rute ini. Saat harga tiket naik secara signifikan, wisatawan mungkin akan memilih destinasi lain, dan ini dapat merugikan industri pariwisata di Batam,” tambah Rikson Tampubolon.

Meskipun Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan sosialisasi sejak Januari 2023, Rikson tetap berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya diterapkan dengan lebih bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan pariwisata Batam khususnya dan Kepri umumnya.

”Masyarakat harusnya dilibatkan, tanya donk masyarakat kita? Mereka setuju tidak dengan kebijakan ini? Saya kira pemerintah harusnya transparan dan akuntabel. Apa sih yang diharapkan dari kenaikan pass pelabuhan ini? Sebab masyarakat umum yang akan dirugikan oleh kebijakan ini,” bebernya dalam rilis yang diterima redaksi.

Sementara itu, ujar Rikson, BP Batam berargumen bahwa penyesuaian tarif pass penumpang ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana di Terminal Ferry Internasional.

”Harusnya pemerintah dan BP Batam lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan semacam ini,” seru Rikson. (*)