batampos – Calon peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 harus benar-benar jeli terkait jadwal pendaftaran hingga tes seleksi. Pasalnya, ada perbedaan untuk calon pendaftar seleksi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Untuk PPPK misalnya. Tak ada seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) bagi calon peserta seleksi PPPK usai lolos seleksi administrasi.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nur Hasan, menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hanya ada dua tahapan dalam seleksi PPPK. Yakni, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

”Dalam seleksi kompetensi, PPPK akan diuji terkait kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/9).

Merujuk pada PP 49/2018, kompetensi manajerial ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sementara, untuk kompetensi teknis lebih spesifik ada bidang teknis jabatan yang dilamar.

Sedangkan, untuk kompetensi sosial kultural berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku soal hubungan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh calon pemegang jabatan.

Untuk tes seleksi kompetensi PPPK, Nur Hasan menyampaikan, bakal dilaksanakan pada 5-29 November 2023. Tes dilaksanakan usai seleksi administrasi pada 17 September-9 Oktober 2023.

Nantinya, pada tes seleksi kompetensi teknis, peserta akan disuguhi 90 soal. Kemudian, unruk tes kompetensi manajerial sebanyak 25 soal dan kompetensi sosial kultural sebanyal 20 soal. Setelahnya, ada tambahan tes wawancara 10 soal. Calon peserta seleksi PPPK ini diberikan waktu 130 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut.

Bagi calon peserta seleksi CPNS, seleksi administrasi dijadwalkan bersamaan dengan seleksi administrasi PPPK. Namun, seleksi lanjutan, SKB dan SKD akan digelar lebih dulu dari seleksi kompetensi PPPK.

Untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) SKD terjadwalkan pada 4-13 November 2023. Kemudian, SKB CPNS Non sistem CAT BKN akan digelar pada 28 November-17 Desember 2023 dan SKB CPNS dengan sistem CAT BKN pada 11-17 Desember 2023.

Dalam SKD, peserta diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan tiga jenis tes. Yakni, tes wawasan kebangsaan yang terdiri dari 30 soal, tes intelegensi umum 35 soal, dan tes karakteristik pribadi 45 soal. Lalu, untuk SKB, peserta diberikan dua jenis soal, terdiri dari soal tidak dominan hitungan sebanyak 100 soal dan dominan hitungan dengan 80 soal. Total waktu yang diberikan 90 menit.

Bagi masyarakat yang berminat menjadi abdi negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau agar betul-betul menyiapkan diri. Termasuk, memperhatikan syarat-syaratnya baik untuk CPNS maupun PPPK.

Misalnya, terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. ”Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau PPPK,” ujarnya. Selain itu, calon pelamar juga diminta proaktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN.

Dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan juga diimbau untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman. ”Setiap instansi punya persyaratan khusus masing-masing. Cermati dokumen yang dibutuhkan. Jangan sampai ini menjadi kendala saat melamar,” ungkapnya. (*)

batampos  – Para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat merekomendasikan ASEAN Concord IV untuk disahkan di pertemuan KTT ke-43 ASEAN, hari ini, Selasa (5/9). Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC), kemarin (4/9), di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Sebagai informasi, para menlu ASEAN melakukan tiga meeting untuk mempersiapkan KTT 43 ASEAN dan KTT lainnya agar lebih matang. Ketiga pertemuan tersebut mencakup ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Political Security Community (APSC) Council, dan ACC. Dalam perte­muan ini, Myanmar kembali absen.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, penyusunan ASEAN Concord IV merupakan usulan Indonesia.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi fondasi untuk penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045, serta memperkuat ASEAN agar dapat mengatasi berbagai tantangan masa depan.
Penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045 telah mulai dikerjakan tahun 2023 oleh High-Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Community’s Vision 2045 di bawah keketuaan bersama Indonesia dan Malaysia. Visi tersebut akan disahkan pada tahun 2025.

”Tantangan yang kita hadapi saat ini sudah besar. Namun tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin besar. Apakah ASEAN bisa terus maju atau tidak tergantung pada kita semua,” ujar Retno saat memimpin ACC.

Agar bisa terus maju dan tetap relevan, Retno menekankan, agar ASEAN harus bernyali dalam mengambil keputusan berani. Selain itu, perbedaan di antara anggota tidak boleh menjadi penghalang kemajuan ASEAN.

Untuk itu, lanjut dia, dalam KTT 43 juga akan diadopsi keputusan terkait percepatan pembuatan keputusan di saat krisis dan penguatan kapasitas ASEAN untuk menghadapi tantangan baru.

”Para menlu juga merekomendasikan, saya ulangi, merekomendasikan pengesahan beberapa dokumen pada para leaders. Diantaranya, dokumen terkait food security, kesehatan, ekonomi digital, dan lainnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Retno mengungkapkan bahwa dalam seluruh meeting yang digelar, dipenuhi dengan tone positif dan optimistik dari para peserta. Para menlu ASEAN juga menekankan kembali posisi solid ASEAN dan pentingnya persatuan anggota ASEAN. ”Ini penting ditekankan di tengah situasi dunia yang makin tercabik karena perbedaan,” tuturnya.

Dalam meeting-meeting tersebut, Retno mendapat apresiasi dari para menlu terkait leadership Indonesia atas ASEAN dalam 9 bulan terakhir. Terutama, terkait ASEAN matters dan epicentrum of growth.

Apresiasi ini juga menyangkut upaya intensif Indonesia untuk mendorong Konsensus Lima Poin (5PC) Myanmar. Upaya Indonesia memang tidak main-main. Setidaknya, dalam 9 bulan keketuaannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagement dengan semua pihak di Myanmar.

“Dan ini saya kira merupakan engagement terluas dan terintensif yang pernah dilakukan ASEAN,” ungkapnya.

Kendati demikian, pada KTT ke-43 ASEAN yang dimulai hari ini, masalah Myanmar juga akan jadi salah satu bahasan oleh para leaders. Hal ini sesuai dengan mandate KTT 40 dan 41 ASEAN sebelumnya bahwa 5PC akan di-review implementasinya.

”Dalam pertemuan hari ini kami membuat rekomendasi untuk para leaders terkait keputusan mengenai Myanmar,” paparnya.

Menurutnya, para menlu sendiri merekomendasikan 5PC tetap menjadi rujukan utama untuk penanganan isu Myanmar. Seluruh Menlu juga sepakat perlu ada sustainability penanganan isu ini.

Sementara itu, dalam APSC Council, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin meningkat di kawasan ASEAN. Karenanya, dia menekankan penguatan pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban oleh ASEAN.

”Pada KTT ke-42 di Labuan Bajo bulan Mei 2023 lalu, para kepala negara telah menyepakati ASEAN Leaders Declaration Combatting Trafficking in Persons. Kini saatnya kita terus mengimplementasikan komitmen ini,” tegasnya.

Selain TPPO, menurutnya, ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional lainnya. Seperti peredaran gelap narkoba, pencucian uang, serta isu terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai informasi.

Dalam kesempatan itu, Mahfud turut menyinggung soal implementasi 5PC yang masih jalan di tempat karena junta militer Myanmar. Hal ini, dinilainya, akhirnya menghambat kerja sama ASEAN secara keseluruhan.

Situasi global yang dipengaruhi oleh menguatnya rivalitas geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung juga menjadi bahasan yang disampaikan oleh Mahfud. Dia mengingatkan, ASEAN tidak ingin hal serupa terjadi di kawasan.

Dia menegaskan, ASEAN harus mampu menghadapi tantangan saat ini dan ke depan, dengan kerja sama politik dan keamanan yang solid. Sehingga, tercipta kemakmuran rakyat ASEAN bersama

”Karena itu, kerjasama politik dan keamanan ASEAN harus menitik beratkan pada kawasan dan berpusat pada komunitas ASEAN. Memastikan semuanya terlibat dan memiliki akses, adalah kunci untuk kestabilan dan kemakmuran kawasan ASEAN,” pungkasnya.

Mengenai TPPO, Menlu Retno menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15 persen tiap tahunnya hingga 2025.

”ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ungkapnya.

Selain itu, menurut dia, ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.

Lebih lanjut, Retno juga menyampaikan, bahwa Indo-Pasifik memiliki potensi yang strategis. Namun, kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karenanya, ASEAN harus lebih konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur regional. Mekanisme ini diharap dapat mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kolaborasi.

Sebelum KTT ASEAN hari ini, kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara ASEAN. Yakni Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri Vietnam, dan Perdana Menteri Kamboja. Selain itu Jokowi juga menemui Perdana Menteri Kepulauan Cook,

Saat bertemu dengan Jokowi Pertemuan Bilateral PM Timor Leste Xanana Gusmao mengungkapkan dukungannya terkait keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Jokowi menegaskan dukungan tersebut terus ada. “Termasuk melalui peningkatan kapasitas pejabat Timor Leste,” katanya.

Lalu saat bertemu dengan PM Kamboja Hun Manet, Jokowi berterimakasih kepada negara tersebut karena telah bersedia ekspor beras. “Saya mengapresiasi sambutan kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.

Hubungan timbal balik ditawarkan oleh Kepala Negara. Yakni Indonesia juga siap untuk mendukung Infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan.
Pada kesempatan yang sama Hun Manet mengucapkan atas keketuaan Indonesia di ASEAN. Dia juga mengapresiasi keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari negaranya. “Saya mengapresiasi ini,” katanya.

Selain yang sudah bertemu dengan Jokowi kemarin, pemimpin negara ASEAN lain juga sudah datang. Ada PM Laos Sonexay Siphandone, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

Kemarin Jokowi juga bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Pada kesempatan itu, Kristalina menyebut bahwa tahun ini merupakan tahun yang luar biasa. “Di Asean saat ini tengah menghadapi keadaan dunia perekonomian yang kinerjanya kurang baik,” ucapnya.

Hal ini menurutnya salah satu dampak pandemi Covid-19. Dia mengajak untuk saling bekerjasama demi keuntungan bersama pula. (mia/lyn/dee/wan/idr/syn)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan bakal lakukan pemeriksaan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hari ini, Selasa (5/9). Cak Imin bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2012 di Kemenaker.

”Siapapun yang keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK pasti kami panggil sebagai saksi untuk memperjelas perbuatan para tersangka,” terang Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi kemarin. Saat dikonfirmasi mengenai rencana pemanggilan Cak Imin hari ini. Ali meminta kepada para saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker agar kooperatif memenuhi panggi­lan pemeriksaan tim penyidik KPK.

”Besok ditunggu saja,” ka­tanya. KPK berharap para saksi hadir tepat waktu sesuai jadwal yang terkirim KPK memastikan telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Cak Imin sebagai saksi, jauh-jauh hari. Oleh karenanya, KPK meyakini para saksi, termasuk Cak Imin sudah menerima surat panggilan tersebut.

KPK saat ini tengah menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan.

Kemarin KPK telah memeriksa kasus itu dan memanggil mantan Dirjen Pembinaan Penempatan TKI Menaker Reyna Usman sebagai saksi. Reyna kini menjawab sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan, langkah KPK untuk menangani kasus korupsi di Kemenaker pada 2012 lalu harus didukung. Namun, kasusnya bukan hanya soal dugaan korupsi hotline TKI.

”Bukan hanya soal software, komputer dll yang membuat hotline tidak bisa dihubungi TKI,” paparnya.

Temuan MAKI ada juga soal dugaan suap dalam asuransi TKI. TKI ini diambil uangnya Rp 400 ribu untuk mendapatkan asuransi terbaik. ”Tapi, ternyata malah mendapat asuransi ranking 3. Bukan ranking 1,” paparnya.

Karena itu perlu didalami KPK, apakah ada komisi kepada pejabat untuk memilih perusahaan asuransi ranking 3 ini. Memang dalam dunia asuransi, komisi hal biasa. ”Tapi, kalau untuk pemerintah, pejabat tentu tidak diperbolehkan,” urainya.

Dia menduga ada pejabat yang mengarahkan agar perusahaan yang terpilih bukan yang terbaik. Hal tersebut yang perlu untuk didalami.

”Apakah pejabat eselon 1 atau lebih tinggi lagi,” paparnya. (*/elo/idr)