Jalan rusak menuju kantor Camat Seibeduk, Selasa (5/9). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Kerusakan jalan menuju wilayah Kecamatan Seibeduk semakin parah dari hari ke hari. Bahkan sebagian ruas jalan ditutup dahan sebagai penanda bagi pengendara agar berhati-hati karena kerusakan cukup parah.
Selain berlubang, jalan juga bergelombang. Kondisi ini terlihat mulai dari Mukakuning sampai ke Kampung Bagan dan kantor Kelurahan Duriangkang.
Untuk jalan berlubang kerusakan mulai terlihat dari simpang Bukit Kemuning sampai ke Kampung Bagan dan Kantor Kelurahan Duriangkang. Kerusakan paling parah jalan menuju Kampung Bagan atau kantor Kecamatan Seibeduk.
Ini juga diperburuk dengan perbaikan jalan sistem tambal sulam yang menyebabkan jalan jadi tidak rata.
Menurut warga, kerusakan jalan dan kondisi yang bergelombang karena padatnya aktifitas kendaraan berat yang melintas setiap saat.
“Penyebabnya lihat sendiri padatnya truk pengangkut tanah ini. Jalan semua rusak dibuat truk-truk ini. Setiap saat mereka melintas dengan muatan berat jadi hancur jalan ini,” ujar Teguh, warga Tanjung piayu.
Camat Seibeduk Dwiki Septiawan tak menampik keluhan masyarakat atas jalan rusak tersebut. Perbaikan Jalan S Parman baru sebatas tambal sulam pada jalan yang berlubang dan belum belum ada rencana perbaikan secara menyeluruh(*)
Ilustrasi, buku LKS. F Rengga Yuliandra/ Batam Pos.
batampos – Seorang guru di SDN 013 Sekupang di Marina mengaku jadi korban diskriminasi karena menentang proyek pengadaan buku lembar kerja siswa (LKS) untuk siswa di sekolah. Hanum guru wanita tersebut, mengaku tidak saja jadi korban bullyan dari guru lain dan kepala sekolah tapi juga dipindahkan dari wali kelas jadi guru piket.
Kepada Batam Pos, Hanum mengaku sangat kecewa dengan keputusan Musaman, sang kepala SDN 013 yang secara sepihak memindahkan dia menjadi guru piket. Padahal dia sudah 16 tahun mengabdi sebagai guru dan disertifikasi sebagai guru PNS.
“Mereka menuduh saya yang membocorkan ke media soal pengadaan buku LKS. Saya dikucilkan dan dijadikan guru piket. Kecewa saja pak, 16 tahun mengabdi tapi dijadikan guru piket,” katanya.
Dijelaskan Hanum, sekolah memang mewacanakan pengadaan buku LKS dan dia satu-satunya guru yang menentang rencana tersebut sehingga saat pemberitaan heboh di media, dia yang dituduh membocorkan informasi itu ke publik.
“Saya memang menentang itu (pengadaan LKS) makanya saya dikambinghitamkan dengan menyebarnya informasi pengadaan LKS itu,” katanya.
Atas ketidakadilan yang dialaminya itu, Hanum menyurati berbagai pihak terkait untuk mendapatkan keadilan. Dia ingin posisinya sebagai guru dikembalikan dan namanya dibersihkan dari tuduhan membocorkan informasi pengadaan LKS ke publik.
Musaman saat dikonfirmasi mengelak semua informasi tersebut. Dia mengaku memindahkan Hanum sebagai guru piket karena kurang koordinasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas.
“Orangnya susah diatur makanya kita kasih dia sebagai koordinator piket dulu. Harapannya dia berubah agar bisa kembali ke kelas,” ujarnya.
Terkait pengadaan LKS yang jadi pokok perseteruan ini Musaman juga membantah. Dia tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk pengadaan LKS di SDN 013 Sekupang.
“Tak ada itu. Kita tak ada mengadakan LKS. Seragam sekolah (seragam Melayu, Batik dan Olahraga) itu dikelola oleh koperasi sekolah. Bukan dari kepala sekolah dan guru,” ujar Musaman. (*)
Artis, Oki Setiana Dewi disaksikan Direktur RSJKO EHD Kepri, dr Asep Guntur Sapari, MARS saat menandatangani komitmen bersama dalam upaya penaggulangan ODGJ saat peresmian Sahabat EHD di lobi gedung manajemen RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban, Selasa (5/8/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Artis, Oki Setiana Dewi ikut menandatangani komitmen bersama dalam upaya penaggulangan orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) dan peyalahgunaan Napza saat peresmian Sahabat EHD.
Kegiatan ini berlangsung di lobi gedung manajemen Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud (EHD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjunguban, Selasa (5/9/2023).
Sebelumnya, artis yang juga dikenal sebagai ustazah ini memberikan tausiah singkat kepada tamu yang hadir.
Direktur RSJKO EHD Provinsi Kepri di Tanjunguban, dr Asep Guntur Sapari, MARS menyampaikan, diresmikannya Sahabat EHD sebagai upaya dalam menanggulangi ODGJ dan menghapus stigma ODGJ di Kepri sehingga pelayanan ODGJ menjadi lebih baik.
Dia mengatakan, rumah sakit butuh dukungan berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan jiwa yang menyeluruh dengan melibatkan masyarakat.
Rumah sakit, menurut dia, tidak dapat bekerja sendiri karena itu diperlukan peran serta masyarakat dan berbagai komunitas yang ada.
“Semoga adanya Sahabat EHD, berbagai masukan, koreksi dan dukungan terhadap pelayanan ODGJ menjadi lebih terarah,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan layanan asesmen dan mental yang tangguh bagi anak hingga remaja.
Layanan ini bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki mental yang tangguh sang pemenang.
“Nanti konsultan anak dan remaja dari Jawa Barat akan datang seminggu sekali,” kata dia.
Selain penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri berbagai dinas, pihak kecamatan, pihak puskesmas, pihak sekolah, komunitas, perbankan dan perusahaan di Lobam dan Lagoi, juga dilakukan pemotongan tumpeng. (*)
Wakil Ketua DPRD Batam Ahmad Surya memimpin rapat dengar pendapat yang membahas perihal nasib guru honorer di Batam terkait kendala mendaftar sebagai tenaga PPPK, Selasa (5/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Isu penghapusan guru honorer di pengujung 2023 ini membuat tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemko Batam khawatir.
Hal ini disampaikan ketika bertemu Wakil Ketua II DPRD Batam Ahmad Surya, dan anggota komisi IV Aman, Selasa (5/9) siang.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ahmad Surya mengatakan selain persoalan jurusan mereka yang tidak linear, mereka juga dihantui penghapusan status honorer. Hal ini karena mereka belum berhasil lolos menjadi tenaga PPPK.
“Ini kan masalah teknis ya. Satu hal mereka mau daftar tapi tak bisa memilih formasi, padahal mereka mengantongi semua syarat untuk menjadi ASN. Namun karena dalam sistem mereka tidak linear, jadi mimpi mereka jadi tenaga PPPK harus terhenti,” kata Surya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan BPKSDM untuk memperjuangkan hal ini ke pusat.
“Mereka mengadu ke sini untuk solusi. Jadi saya harap ada jawaban dari dua hal ini,” ujarnya.
Sementara soal penghapusan honorer, Surya menjelaskan sesuai dengan penjelasan BKPSDM masih menunggu informasi lanjut dari pusat. Sejauh ini, Batam selalu mendapat formasi ASN untuk mengakomodir tenaga honorer, agar bisa meningkatkan status mereka jadi PPPK.
“Mereka takut karena kontrak sudah mau habis beberapa bulan ke depan. Sedangkan ujian formasi tak ada. Jadi harapan saya mereka jangan sampai kehilangan pekerjaan sebagai guru,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman mengatakan permasalahan utamanya adalah formasi yang belum bisa mengakomodir guru-guru honorer.
“Harusnya mereka yang keguruan ini yang linear, sehingga peluang jadi ASN itu ada. Tapi malah jurusan non keguruan linear ketika melawan di keguruan PPPK. Ini menjadi masalah, kami akan coba bawa ke pusat untuk dicarikan solusi. Kan kasihan keguruan tapi tak bisa jadi ASN,” kata dia.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam bisa menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pendidikan dan mencari solusinya agar bisa linier. Kalau daerah tak menyampaikan maka akan terjadi permasalahan secara terus-menerus.
Fungsi pemerintah daerah, terutama Disdik adalah menjembatani masalah yang ditemukan di daerah ke pusat. Agar pusat bisa mencarikan solusi.
“Jadi jawabannya bukan ini memang keputusan pusat. Tapi apa yang bisa kita sampaikan ke sana. Itu lah gunanya pemerintah daerah. Kalau mereka kan tidak punya kewenangan ke sana. Jadi kita lah yang harus bantu,” bebernya.
Kesempatan menjadi tenaga PPPK menjadi harapan untuk tenaga honorer. Jika memang ada kebijakan penghapusan honorer, mereka tidak perlu khawatir, karena statusnya sudah ASN.
“Jadi kontrak mereka kan berakhir November mendatang. Pembukaan PPPK September ini. Jadi mari kita fasilitasi agar mereka bisa ikut ujian dengan baik, dan lolos. Jika perlu kita buatkan bimbel, agar mereka bisa lolos ujian,” terangnya.
Kesimpulannya, pertama mereka dibayangi penghapusan honorer. Kedua kesempatan menjadi ASN terkendala sistem jurusan mereka tidak linear. Hal ini adalah tugas pemerintah daerah untuk mencarikan solusi.
“Kita tidak boleh berpaku pada keputusan pusat. Kita juga harus jemput bola, karena yang terdampak honorer kita. Permasalahan di daerah, harus diketahui pusat biar bisa dievaluasi. Kan sayang ngajar sudah puluhan tahun, sertifikasi punya, terdaftar di Simpeg dan lainnya. Terkendala hanya karena tidak linear,” bebernya. (*)
Bupati Karimun Memimpin Rapat penyaluran gas elpiji 3 kg
batampos– Meningkatnya usaha mikro di Kabupaten Karimun dituding menjadi salah satu pemicu kelangkaan gas LPG 3 Kg. Ini karena permintaan akan gas elpiji 3 kg juga meningkat.
Kondisi itu diperparah dengan lamanya kapal pengangkutan dari Depo Tanjunguban ke Karimun yang memakan waktu hingga lima hari.
Hal ini dipaparkan Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam rapat bersama Disdagkop UKM ESDM, perusahaan penyalur gas LPG 3 kg, Selasa (5/9).
“Jumlah usaha mikro yang terus meningkat, turut memicu salah salah satu kelangkaan gas LPG 3 Kg di Karimun,” papar Aunur Rafiq.
Disisi lain, punic buying turut memperparah kelangkaan. Sebab, warga terpaksa menyediakan stok gas di rumah.
“Dikarenakan kepanikan, masyarakat pun membeli dalam jumlah banyak. Mungkin ada yang melebihi kebutuhannya, seperti membeli 4 sampai 5 tabung,” katanya.
Meski sering terjadi kelangkaan, Bupati Karimun menjelaskan, kebutuhan gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Karimun masih terpenuhi sampai dengan akhir tahun 2023. Mengingat kouta tersisa mencapai 827 metrik ton.
“Sampai Desember 2023, tidak akan terjadi kekurangan. Karena kouta gas LPG 3 kg untuk Kabupaten Karimun tahun 2023 sekitar 5.356 metrik ton (MT). Sampai dengan Agustus 2023, sudah terealisasi 1.509.800 tabung atau 4.529,400 MT. Artinya masih tersisa kuota 827 MT,” sebut Bupati.
Untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di Karimun, Bupati berharap SPBE secepatnya beroperasi. Selain bisa memenuhi permintaan, juga memangkas rentang kendali lamanya distribusi hingga berimbas pada penurunan harga jual. (*)
Pipa air di kawasan Bengkong Shoping Centre bocor, Selasa (5/9) pagi. F.YOFI YUHENDRI
batampos – Pipa air di kawasan Bengkong Shopping Centre mengalami kebocoran, Selasa (5/9) pagi. Akibatnya, suplai air bersih di sekitar lokasi sempat tersendat.
Informasi yang didapatkan, kebocoran terjadi pada pukul 10.00 WIB. Air terlihat menyembur dan menggenangi tepi jalan.
“Sepertinya itu terlindas atau kena pengerjaan perbaikan jalan. Tadi air sempat mengecil, gak mati total,” ujar Reza, salah seorang warga Bengkong.
Ia mengaku kesal dengan suplai air bersih ke kawasan Bengkong. Selain hanya mengalir pada malam hari, aliran air sempat mati total selama 3 hari.
“Terakhir itu mati total selama 3 hari. Setelah itu hanya menyala tengah malam, itupun kecil,” katanya.
Hal senada disampaikan Ade, pengusaha laundry dan depot air isi ulang di Bengkong Sadai. Ia mengaku kesal dengan tidak lancarnya suplai air bersih tersebut.
“Entah sampai kapan seperti ini. Usaha dan hidup tidak lancar jadinya,” katanya.
Sementara Corporate Communication (Corcom) SPAM Batam, Ginda Alamsyah membenarkan adanya kebocoran pipa ini di kawasan Bengkong Shopping Centre ini. “Benar terjadi pagi tadi. Dan sudah dilakukan perbaikan,” katanya.
Namun, ia memastikan kebocoran tersebut tidak menganggu penyeplaian air ke kawasan Bengkong.
“Sedapat mungkin kami melakukan penanggulangan maksimal sehingga suplai existing, Insya Allah tidak terganggu,” ungkapnya. (*)
Kanit Lantas Polsek Bintan Utara, Ipda Muslimin menyampaikan ke sopir dumptruck terkait membatasi jalan lewat pada jam masuk dan pulang sekolah di jalan Permaisuri Tanjunguban, Selasa (5/9/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Polisi membatasi jam lewat dumptruck bermuatan tanah pada jam masuk dan pulang sekolah tepatnya di jalan Permaisuri depan SDN 003 dan SDN 004, Tanjunguban.
Hal ini menyusul keluhan dari masyarakat yang meminta agar jam lewat dumptruck pada jam masuk dan pulang sekolah diatur.
Seorang warga mengakui arus lalu lintas kendaraan sangat padat pada jam masuk dan pulang sekolah, ditambah aktivitas dumptruck yang mengangkut tanah.
Karenanya dia meminta ke pihak polisi agar mengatur arus lalu lintas kendaraan pada jam masuk dan pulang sekolah.
Kanit Lantas Polsek Bintan Utara, Ipda Muslimin mengatakan, pembatasan jam lewat dumptruck pada saat jam masuk dan pulang sekolah setelah menerima keluhan dari masyarakat pengguna jalan yang merasa terganggu.
“Kita tidak melarang tapi membatasi jam lewat dumptruk pada jam masuk dan pulang sekolah karena menganggu pengguna jalan lain,” kata dia.
Pembatasan jam lewat dumptruck di jalan tersebut yakni pada jam masuk sekolah sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekira pukul 08.00 WIB dan jam pulang sekolah sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 12.00 WIB.
Dia menyarankan sopir dumptruck menggunakan akses jalan lain agar tidak menganggu arus lalu lintas pengguna jalan lain tepat pada jam masuk dan pulang sekolah.
Dia juga meminta agar sopir dumptruck memasang terpal atau penutup lainnya agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya.
“Sopir dan pemilik dumptruck juga harus memperhatikan tumpahan akibat muatan tidak ditutup pakai terpal akibatnya jalan kotor dan berdebu,” kata dia.
Tidak hanya itu, dia meminta kepada pemilik dumptruck juga memperhatikan kondisi kendaraannya.
“Kita akan minta ke Dishub untuk mengecek buku KIR dumptruck tersebut. Layak atau tidak beroperasi karena rata rata truk tersebut sudah tua,” kata dia. (*)
Pipa air di kawasan Bengkong Shoping Centre bocor, Selasa (5/9) pagi. F.Y
batampos– Pipa saluran air di kawasan Bengkong Shoping Centre mengalami kebocoran, Selasa (5/9) pagi. Akibatnya, suplai air bersih di sekitar lokasi sempat tersendat.
Informasi yang didapatkan, kebocaran terjadi pada pukul 10.00 WIB. Air terlihat menyembur dan menggenangi tepi jalan.
“Sepertinya itu terlindas atau kena pengerjaan perbaikan jalan. Tadi air sempat mengecil, gak mati total,” ujar Reza, salah seorang warga Bengkong.
Ia mengaku kesal dengan peyuplaian air bersih ke kawasan Bengkong. Selain hanya menyala pada malam hari, alran air sempat mati total selama 3 hari.
“Terakhir itu mati total selama 3 hari. Setelah itu hany menyala tengah malam, itupun kecil,” katanya.
Hal senada disampaikan Ade, pengusaha laundry dan depot air isi ulang di Bengkong Sadai. Ia mengaku kesal dengan tidak lancarnya suplai air bersih tersebut.
“Ntah sampai kapan seperti ini. Usaha dan hidup tidak lancar jadinya,” katanya.
Sementara Corporate Communication (Corcom) SPAM Batam, Ginda Alamsyah membenarkan adanya kebocoran pipa ini di kawasan Bengkong Shoping Centre ini. “Benar terjadi pagi tadi. Dan sudah dilakukan perbaikan,” katanya.
Namun, ia memastikan kebocoran tersebut tidak menganggu penyepluaian air ke kawasan Bengkong.
“Sedapat mungkin kami melakukan penanggulangan maksimal sehingga suplai existing, InsyaAllah tidak terganggu,” ungkapnya. (*)
batampos– Kebijakan BP Batam menaikkan tarif pass penumpang Pelabuhan Internasional dari Rp 65.000 menjadi Rp 100.000 per orang/sekali masuk yang berlaku mulai Senin (4/9/2023) menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Salah satunya dari pengamat kebijakan publik di Kota Batam, Rikson Tampubolon.
Menurut Rikson yang juga Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies, penyesuaian tarif ini merupakan langkah terburu-buru dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Ia menyayangkan bahwa banyak calon penumpang yang tidak mengetahui adanya kenaikan tarif penyeberangan kapal ferry Internasional di Batam. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Ini kata Rikson karena kebingungan masyarakat bertambah mulai dari tentang masalah kenaikan harga tiket perjalanan kapal ferry dari Batam ke Singapura dan Malaysia, eh sudah dihadapkan lagi dengan Kenaikan tarif pass penumpang Pelabuhan.
Harusnya, katanya, pemerintah peduli, khususnya pihak BP Batam untuk mencari jawaban yang jelas mengenai keluhan masyarakat yang masih belum menemukan kejelasan mengenai dugaan adanya kartel dalam kenaikan harga tiket tersebut.
“Kebijakan ini seharusnya disosialisasikan dengan lebih baik kepada masyarakat. Buktinya, banyak calon penumpang yang merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait kenaikan tarif, dan hal ini mengganggu perencanaan perjalanan mereka,” ujar Rikson Tampubolon yang juga berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi swasta ini.
Selain itu, Rikson juga mencatat bahwa kenaikan tarif penyeberangan ini telah menciptakan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pariwisata di Batam. Ia mengkhawatirkan bahwa wisatawan asing akan berkurang dan warga lokal akan mengurangi perjalanan ke luar Singapura maupun Malaysia.
”Kita mesti ingat juga akses perjalanan Batam Singapura-Malaysia banyak yang menggantungkan ekonominya di rute ini. Tentu berita kenaikan ini akan menyulitkan mereka yang mengandalkan mobilitasnya pada rute ini. Saat harga tiket naik secara signifikan, wisatawan mungkin akan memilih destinasi lain, dan ini dapat merugikan industri pariwisata di Batam,” tambah Rikson Tampubolon.
Meskipun Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan sosialisasi sejak Januari 2023, Rikson tetap berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya diterapkan dengan lebih bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan pariwisata Batam khususnya dan Kepri umumnya.
”Masyarakat harusnya dilibatkan, tanya donk masyarakat kita? Mereka setuju tidak dengan kebijakan ini? Saya kira pemerintah harusnya transparan dan akuntabel. Apa sih yang diharapkan dari kenaikan pass pelabuhan ini? Sebab masyarakat umum yang akan dirugikan oleh kebijakan ini,” bebernya dalam rilis yang diterima redaksi.
Sementara itu, ujar Rikson, BP Batam berargumen bahwa penyesuaian tarif pass penumpang ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana di Terminal Ferry Internasional.
”Harusnya pemerintah dan BP Batam lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan semacam ini,” seru Rikson. (*)
42 WN Tiongkok dan 5 WNI digiring dari Mapolsek Belakangpadang untuk dibawa ke Mapolresta Barelang, Selasa (5/9/2023) malam. F. istimewa untuk Batam Pos
BATAM (BP) – Selain mengamankan 42 WN Tiongkok di Pulau Kasus Belakangpadang, Selasa (5/9/2023) sore, tim gabungan Polsek Belakangpadang, Polresta Barelang, Krimsus Polda Kepri dan Interpol juga berhasil membekuk 5 WNI yang bertugas menampung dan membantu pelarian WN Tiongkok tersebut.
Kelima WNI itu ikut digiring ke Mapolresta Barelang tadi malam.
“Mereka diupah Rp 10 juta untuk 4 hari,” ujar sumber Batam Pos di kepolisian tadi malam.
Seperti diberitakan Batam Pos, setelah berhasil membekuk 88 WN Tiongkok yang terlibat Love Scamming di tiga lokasi di Kota Batam, jajaran Polda Kepri kembali
mengamankan 42 WN Tiongkok di Pulau Kasu Belakangpadang, Batam, Kepri, Selasa (5/9/2023) petang. Dari 42 orang tersebut, 8 perempuan, selebihnya laki-kali.
Informasi yang diperoleh Batam Pos, 42 WN Tiongkok ini diamankan di salah satu
rumah warga berinisial Me yang dijadikan sebagai tempat penampungan. Mereka
masih satu jaringan dengan 88 WN Tiongkok yang lebih dahulu ditangkap di tiga lokasi
Batam, yakni di Kawasan Industri Kara, Batam Kota; Hotel Musik; dan Salah satu
kantor properti di bilangan Batuampar, beberapa pekan lalu.
“Iya, mereka masih satu jaringan dengan kasus Love Scamming ini. Mereka hendak
kabur ke Malaysia lewat jalur tikus,” ujar sumber Batam Pos di Pulau Kasu, tadi malam.
Proses penangkapan puluhan WN Tiongkok ini pun tak mudah. Sebab, beberapa di
antaranya berupaya kabur dari kejaran polisi, namun berhasil digagalkan tim gabungan
dari Polresta Barelang, Polsek Belakangpadang, dan Krimsus Polda Kepri, serta Interpol
(Hubinter).
Puluhan WN Tiongkok ini kemudian digiring ke Mapolsek Belakangpadang pada malam
harinya, lalu dibawa ke Mapolresta Barelang.
“Iya, sudah di Mapolresta Barelang,” ujar sumber Batam Pos.
Pantauan Batam Pos di Mapolresta Barelang hingga dinihari, 42 WN Tiongkok langsung digiring ke lantai 2 Maporesta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Masih pantauan Batam Pos dinihari tadi, sejumlah aparat kepolisian dari Krimsus Polda
Kepri dan Interpol tampak sibuk. Namun, mereka memilih bungkam saat ditanya soal
penangkapan tersebut.
Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, juga memilih diam saat tiba di
Mapolresta. Dia langsung bergegas ke lantai 2 Mapolresta, tempat WN Tiongkok itu
diamankan.
“Kasusnya diambil alih Krimsus Polda Kepri,” ujar sumber Batam Pos tadi malam di
Mapolresta Barelang. (*)
