batampos – Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) keluhkan selama 4 bulan belum menerima gaji. Salah satu karyawan BUMB PT. TMB yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya, sebab sejak Mei hingga Agustus 2023 belum menerima gaji.
“Kacau kantor kami. 4 bulan dari Mei gak gajian,” katanya kepada Batam Pos, Senin (21/8) malam.
Ia mengatakan, sekarang ini semua karyawan badan usaha milik daerah itu, baik yang bertugas di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang maupun petugas pungut kios serta petugas kebersihan di pasar juga belum menerima upahnya.
“Jumlah karyawanya kami lupa, pokoknya seluruh karyawan belum dibayar,” katanya.
Kondisi gaji yang tidak lancar itu, menurut pengakuannya sudah berlangsung sejak 1 tahun belakang. Awalnya gaji para karyawan itu dicicil dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 25 persen hingga 75 persen.
“Kemarin itu gaji kami dicicil. Coba aja bayangin 50 persen, 75 persen, 25 persen,” kata dia lagi.
Tidak hanya gaji, karyawan itu juga menceritakan bahwa iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mereka juga tidak dibayarkan dan sudah menunggak sejak Juni 2021 hingga sekarang.
“Sekitar 2 tahun lebih gak dibayar BPJS kami, ini nggak bohong, boleh cek di BPJS kesehatan untuk karyawan PT TMB terakhir pembayaran kapan,” ungkapnya.
Dengan kondisi itu, katanya banyak karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri, sebab sudah tidak sanggup bertahan bekerja tanpa digaji. “Yang resign pun dijanjikan dibayar kalau ada uang,” tuturnya.
Para karyawan mengaku bingung harus melaporkan kondisi itu kepada siapa, sebab mereka khawatir jika ketahuan oleh pimpinan BUMD, maka gajinya dipersulit.
“Takut ketahuan bising, nanti gaji kami dipersulit. Gak dibayar mereka pula,” ugkap karyawan itu.
Diakuinya juga, bahwa untuk memenuhi kebutuhan harian juga sulit, apalagi karyawan yang sudah berkelurga tentu sangat menderita dengan kondisi tersebut.
“Ada juga teman yang berantem sama istrinya karena gajinya gak jelas. Sampai ke masalah keluarga gak tuh,” ucapnya.
Ia berharap wali kota atau DPRD Tanjungpinang bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu agar para karyawan kembali menerima haknya yang selama ini belum dibayar oleh BUMD.
“Semoga wali kota mendengar keluhan kami ini, “harapnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma sekaligus pemegang saham di BUMD PT. TMB tersebut mengatakan sekarang perusahaan daerah itu sedang dalam pemulihan dan berangsur membaik.
“Saya juga punya target, karyawan BUMD ini cukup 20 orang saja. Karena sempat mencapai jumlah 80 orang dan yang dikelola juga tidak besar wilayahnya,” kata Rahma di Terminal Sei Carang.
Saat ditanya mengenai target pelunasan gaji para karyawan itu, Rahma menyebut itu menjadi tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh Dirut PT. TMB yang baru dilantik beberapa bulan lalu.
“Hari ini saya beri kepercayaan penuh kepada Pak Guntoro untuk menyelesaikan hal itu, secara keseluruhan maju mundurnya perusahaan itu ada di tangan direktur,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke Dirut BUMD PT. TMB, yang sekarang dijabat oleh
Windrasto Dwi Guntoro, redaksi Batam Pos belum mendapat jawaban dari yang bersangkutan. (*)
Hal ini tentu sangat disayangkan. Mengingat, sekelompok masyarakat meminta agar Kepala BP Batam dapat menemui warga untuk menjelaskan langsung rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City.
