batampos – Kemarin (29/8) diluncurkan inovasi pendanaan program tuberkulosis (TBC) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dalam hal penanganan TBC.

TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan kematian. Indonesia memiliki beban TBC terbesar kedua di dunia setelah India, yakni 969.000 kasus baru. Lalu hanya 75 persen kasus yang diobati.

Mereka yang belum diobati rawan untuk menularkan sakitnya. Pengobatan TBC cukup mudah bagi yang tidak ada komplikasi karena hanya datang ke FKTP.

“Transformasi sistem pembiyaan kesehata terus mengidentifikasi inovasi untuk mendukung layanan kesehatan yang menjadi prioritas,” ujar Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira.

Adanya inovasi pembiayaan ini diharapkan faskes dapat terdorong untuk menemukan dan mengobati pasien dengan tuntas. Dalam inovasi ini, EKTP dapat insentif non kapitasi yang pembayaran dibagi ke beberapa tahapan. Yakni diagnosis, pengobatan tahap satu, dan pengobatan tahap dua. “Ini diharapkan dapat mendorong FKTP sebagai gate kiper dalam pelayanan TBC,” benernya.

FKTP yang dapat insentif ini harus memenuhi beberapa syarat. Seperti mitra BPJS Kesehatan, memberikan pengobatan pada pasien TBC sensitif obat dengan usia lebih dari lima tahun, serta mengajukan klaim sesuai ketentuan. “Inovasi ini dilakukan di Medan, Jakarta Utara, Surabaya, Bogor, Semarang, dan Denpasar,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kemarin.

Ghufron menyebutkan masalah pasien TBC sangat kompleks. Misalnya seharusnya mereka dapat pengobatan enam bulan minum obat tanpa putus. “Tapi baru dua tiga kali (minum obat) berhenti karena sudah merasa enak. Lalu drop out,” keluhnya.

Berhentinya pasien TBC untuk berhenti berobat ini tidak ada pemantauan. Ini menjadi masalah karena dapat menjadi resisten obat. “Kita kembangkan sekarang ada AI yang bisa tahu pasien ini minum obat atau tidak,” ungkap Ghufron. Inovasi ini kerjasama Kemenkes dengan BPJS Kesehatan. Sebelumnya ada program pendamping minum obat (PMO).

“Dalam satu tahun BPJS Kesehatan mengeluarkan uang untuk pasien TBC sebesar Rp 2 triliun,” ucapnya. Dengan adanya inovasi model pembiayaan TBC ini maka diharapkan dapat mengekang pertumbuhan jumlah pasien baru. Pasien akan terpantau apakah dapat pengobatan hingga sembuh atau tidak. “Kalau sampai sembuh, kami bayar insentif untuk FKTP,” imbuh Ghufron.

Dia juga menegaskan ada perbedaan pembiayaan yang dilakukan Kemenkes dengan BPJS Kesehatan dalam penanganan TBC. Jika di Kemenkes membiayai dokter dan fasilitas kesehatan. Sementara BPJS Kesehatan membiayai dalam hal demand side dan personal health. “Maka sekarang kami kerjasama dan ini bagus sekali,” ujarnya. Ghufron mencontohkan dalam penanganan Covid-19 seluruh pihak mampu gotong royong. Dia pun ingin pada pendanaan TBC pun demikian.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa ada rumah sakit yang mengubah kode klaim pasien TBC menjadi pasien pneumonia. Tujuannya agar pembiayaan lebih mahal. “Mungkin Pak Ali Ghufron habis ini mencari-cari jangan-jangan dicurangi oleh rumah sakit,” kelakar Budi.

Budi juga melihat bahwa setiap daerah punya tata untuk penerimaan klaim yang berbeda. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan untuk menyamakan persepsi setiap cabang di daerah. (*)

Reporter: JP Group

batampos  – Kementerian Agama (Kemenag) segera tancap gas membahas persiapan haji 2024. Diawali dengan pelaporan penyelenggaraan haji 2023 ke DPR. Kemudian langsung disusul pembahasan biaya haji tahun depan. Penetapan biaya haji 2024 bisa lebih cepat, karena Arab Saudi sudah menetapkan kuota haji Indonesia tahun depan.

Persiapan penyelenggaraan haji 2024 itu disinggung Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (29/8). Dia mengatakan sebelum membahas haji 2024, mereka lebih dahulu melaporkan penyelenggaraan haji 2023 ke DPR. ’’Kita akan lapor ke DPR tanggal 31 Agustus besok lusa,’’ katanya usai membuka Jakarta Plurilateral Dialogue 2023.

Setelah laporan penyelenggaraan haji 2023 itu diterima oleh DPR, baru melangkah pada pembahasan penyelenggaraan haji 2024. Seperti yang sudah-sudah, pembahasan penyelenggaraan haji 2024 diawali dengan usulan biaya haji dari Kemenag.

Jika rencana tersebut berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembahasan haji 2024 lebih cepat dibandingkan dengan haji 2023. Pasalnya untuk penyelenggaraan haji 2023, Kemenag baru menyampaikan usulan biaya haji pada pertengahan Januari 2023.

Saat itu Kemenag mengusulkan total biaya haji sebesar Rp 98,8 jutaan per jemaah. Dari biaya itu, ongkos haji yang ditanggung jemaah diusulkan Rp 69 jutaan per jemaah. Tetapi akhirnya diputuskan jauh di bawah usulan tersebut.

Waktu itu Kemenag baru bisa mengusulkan biaya di bulan Januari, karena menunggu kepastian kuota haji dari Arab Saudi. Sementara untuk haji tahun depan, Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji 2024. Tahun depan kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah.

Soal biaya haji tahun depan, Yaqut belum menyampaikan komentarnya. Dia hanya menegaskan bahwa, dengan kuota yang sudah ditetapkan sejak awal itu, persiapan haji 2024 bisa dilakukan sejak dini. Termasuk juga dengan masa pelunasan ongkos haji 2024 nanti.

Pada kesempatan itu, Yaqut juga mengomentari wacana haji dibatasi cukup satu kali saja. Yaqut menuturkan di dalam Islam, haji memang diwajibkan satu kali seumur hidup. ’’Itupun jika mampu. Namun usulan (haji cukup satu kali) harus dikaji,’’ katanya.

Dia mengatakan kajian tersebut penting. Mengingat antrian haji saat ini memang sudah sangat panjang. Yaqut mengatakan jika menggunakan pertimbangan antrian haji yang panjang, aturan pembatasan haji cukup satu kali saja itu tepat.

Namun dia mengatakan di antrian yang panjang itu, juga ada yang sudah berhaji. Jadi orang yang sudah berhaji, juga ikut antri seperti orang yang belum pernah berhaji. Dia menegaskan soal haji cukup sekali, perlu dilakukan kajian secara terpisah.

Sementara itu, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary mengatakan, masih ada 26 jamaah haji Indonesia yang berada di Saudi. Mereka dirawat karena sakit dan berada di sejumlah rumah sakit (Rs) di sana.

”Sebanyak 12 orang di rumah sakit di Madinah, 11 orang di Mekkah, dan 3 di Jeddah,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (29/8).

Yusron memastikan, para jamaah tersebut terus didampingi oleh tim KJRI. Begitu pula nanti ketika proses pemulangan. Mereka akan diantarkan secara bertahap sesuai dengan izin dari rumah sakit. ”Untuk proses pemulangan mereka masih menunggu clearance dari rumah sakit,” sambungnya.

Setibanya di Tanah Air, mereka dijemput tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Namun sebelumnya, mereka akan diobservasi oleh Pihak kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta. Apabila dinyatakan sehat maka jemaah melanjutkan perjalanan pulang ke keluarganya. Jika tidak, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Haji Pondok Gede untuk pemulihan.

Operasional haji 1444 H dinyatakan berakhir oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Agustus 2023. Saat itu, tercatat masih ada 77 jemaah haji Indonesia yang dirawat di RSAS Arab Saudi. Sampai dengan hari ke 24 pasca penutupan operasional haji, ada 35 jemaah haji Indonesia yang wafat di Saudi.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily turut angat bicara mengenai wacana ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Dia mendukung wacana kebijakan tersebut sebagai upaya mengurangi antrean keberangkatan haji dan memberi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan haji.

”Sebetulnya, menurut ajaran agama Islam, kewajiban haji itu hanya satu kali seumur hidup. Saya setuju larangan naik haji bagi yang sudah berangkat Haji, kecuali bagi petugas yang memang melayani jemaah,” ujarnya.

Menurut dia, selain mengurangi antrean, wacana pembatasan naik haji ini juga akan mengurangi tekanan pada Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, pada penyelenggaraan Haji tahun 2023 banyak masalah yang dihadapi para jemaah Indonesia.

”Wacana ini tentu akan kami pertimbangkan dibahas dalam revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang saat ini sudah masuk Prolegnas,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia meminta, agar pemerintah melakukan perencanaan matang sebelum mengimplementasikan kebijakan berhaji sekali dalam seumur hidup tersebut. Harus ada kajian mendalam demi kebaikan masyarakat dan menjaga integritas pelaksanaan Ibadah Haji itu sendiri.

Hal-hal detail seperti pendataan calon jemaah haji pun harus dilakukan secara cermat. Sehingga dapat diketahui betul mana yang sudah berhaji dan belum. ”Bagaimana sistem pendaftaran dan seleksi akan diatur untuk memastikan bahwa mereka yang belum pernah berhaji mendapatkan prioritas, sambil tetap mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif bila hendak merealisasikan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, Ace juga meminta agar kebijakan ini linier dengan kemudahan lain bagi umat muslim yang hendak beribadah di Tanah Suci lebih dari satu kali. Misalnya dengan kemudahan akses umrah. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Formasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 bakal didominasi formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kendati demikian, belum ada kejelasan alokasi formasi PPPK khusus untuk penuntasan seleksi guru honorer sebelumnya.

Tahun ini, 80 persen formasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan diisi oleh PPPK. Dari 572.299 total formasi, setidaknya 543.396 formasi diperuntukkan bagi PPPK.

Menurut Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan, alokasi formasi PPPK 2023 akan diperuntukkan untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Hal ini sesuai dengan alokasi pengadaan CASN 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Namun, ia belum bisa memastikan ada tidaknya alokasi khusus dari jumlah formasi PPPK tersebut untuk mengakomodir honorer. Saat ini, pihaknya masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari KemenPANRB.

”Terkait dengan kebutuhan ASN PPPK, sampai saat ini belum ada SE atau ketentuan tertentu dari MenPANRB, yang mengatur lebih lanjut ada tidaknya alokasi dari formasi PPPK untuk mengakomodir penyelesaian guru honorer,” tuturnya, di Jakarta, kemarin (29/8).

Hasan mengatakan, rincian formasi baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK akan diumumkan oleh masing-masing instansi yang mendapat alokasi formasi dari pemerintah. Karenanya, dia meminta agar calon pendaftar menunggu pengumuman resmi penerimaan ASN yang akan diumumkan pada 16 September 2023 nanti.

Sebelumnya, MenPANRB Azwar Anas menyampaikan, bahwa seleksi CASN tahun ini akan lebih banyak diisi oleh formasi PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin memperkuat pelayanan dasar. ”Komposisinya 80 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sisanya, 20 persen untuk fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist,” tuturnya.

Kuota PPPK yang cukup besar disebut untuk menyelesaikan mandat yang belum rampung mengenai tenaga guru dan tenaga kesehatan. Diharapkan, target tersebut bisa segera rampung sehingga komposisi ini bisa berubah di tahun depan. Yakni, dengan perbandingan 70 persen PPPK dan 30 persen fresh graduate di bidang talenta digital.

Dalam seleksi kali ini, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta, agar pemerintah serius menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Apalagi, persoalan mengenai honorer K2 sudah ada sejak 2014. Saat itu, rekrutmen honorer K2 sudah tidak diperbolehkan namun di lapangan justru jumlahnya terus bertambah. ”Ternyata mereka belum mengerjakan PR-nya,” ungkapnya.

Belum lagi masalah guru prioritas kategori prioritas 1 (P1), yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi CASN 2021 namun tak mendapat formasi. Sehingga diminta menunggu di tahun depannya. Mirisnya, tahun lalu, sebagian dari mereka sempat dinyatakan mendapat penempatan tapi dibatalkan. Saat ini, tercatat 62.465 orang guru P1 yang masih belum mendapat formasi PPPK Guru.

”Antara formasi dan meluluskan ini tidak matching. Akhirnya, katanya sudah lolos passing grade bahkan diumumkan lulus, tapi nggak jadi karena gak ada formasinya,” keluhnya.

Menurutnya, belum terintegrasinya data pusat dan daerah membuat seleksi makin carut marut. Akhirnya, rekrutmen besar-besaran pun menjadi mubazir lantaran tak ada penempatan.

Oleh sebab itu, pemerintah diwanti-wanti untuk melakukan pembenahan dalam proses rekrutmen guru. Mengingat, banyak guru honorer yang menggantungkan nasibnya dari seleksi tersebut. (*)

Reporter: JP Group