batampos – Dibolehkannya lembaga pendidikan menjadi lokasi kampanye mendapat atensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas itu berkomitmen untuk memastikan kegiatan yang bisa menjaga kondusifitas di kampus atau sekolah.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Puadi mengakui jika kampanye di sekolah memiliki tingkat kerawanan. Namun karena sudah menjadi putusan MK yang membolehkan dengan berbagai syarat, maka itu yang jadi pegangan.

Untuk itu, pihaknya menilai yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi dari sisi pelaksanaannya. Harus dipastikan, kegiatan memenuhi unsur yang disyaratkan oleh MK. Yakni adanya izin dari kepala sekolah atau rektor, serta tidak ada atribut.

Puadi mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan. “Bawaslu konsisten untuk melakulan pengawasan melekat di sekolah,” ujarnya di sela-sela kegiatan debat antar mahasiswa di Ancol, Jakarta kemarin.

Dalam pengawasan melekat, para pengawas akan terjun ke lapangan untuk memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar. “Jika ada dugaan pelanggaran, ya kita lakukan proses penindakan,” inbuhnya.

Dari sisi regulasi, dia juga akan ikut memastikan petunjuk teknis yang disusun KPU cermat. Misalnya terkait dengan karekteristik sekolah yang memenuhi dan relevan untuk dilakukan kegiatan politik. “Kita sedang menggodok juga. Nanti kita sampaikan ke KPU,” jelasnya. Hingga kemarin, KPU sendiri belum menuntaskan regulasi terbaru perihal kampanye.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengatakan, pihaknya masih mempelajari dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai keputusan MK tersebut. Kemendikbudristek juga tengah mencari cara ideal agar pendidikan tinggi tetap bisa menjaga integritas dan netralitas seperti yang diharapkan masyarakat.

Apalagi, saat ini di perguruan tinggi terdapat tenaga pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang tidak boleh terlibat politik praktis. ”Kita belum tahu pengaturannya nanti, karena kita masih mempelajari peraturan tersebut dan beberapa peraturan lain. Seperti ASN yang tidak boleh berkampanye. Padahal di kampus juga banyak ASN. Jadi itu yang mungkin perlu pendalaman,” paparnya.

Dia juga mewanti-wanti, kegiatan belajar mengajar di kampus tidak boleh terganggu dengan adanya aktivitas politik. Jadwal kampanye politik di kampus pun dilarang lebih dominan dibanding kegiatan perkuliahan. Sehingga, membuat warga kampus lebih sibuk menyiapkan kegiatan tersebut daripada berada di kelas.

Selain itu, Nizam pun meminta kampus tetap bisa mengambil posisi sebagai lingkungan yang netral. Mengingat, adanya dinamika yang sulit dihindari ketika kampanye politik merambah dunia kampus.

Karenanya, seluruh warga kampus dihimbau tidak berafiliasi atau berhubungan secara langsung dengan kegiatan politik. Langkah ini menjadi penting agar tujuan kampus sebagai sarana pendidikan dan pengembangan intelektual senantiasa tercapai.

”Kami berharap kampus bisa menjaga jarak dan netral. Tidak ikut-ikutan malah meramai-ramaikan yang tidak seharusnya. Kita ingin situasi politik aman, damai, dan tidak memecah belah bangsa,” tegasnya.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas menuturkan bahwa jangan legalisasi kampanye berujung pada intervensi ke kampus. Baginya, jika terjadi intervensi semacam ini mengerikan. ”Ini tidak bisa dilepaskan dari pemilu yang lalu,” terangnya.

Ada intervensi yang halus dan kasar ke kampus. Baik menggunakan uang atau fasilitas lainnya. Yang akhirnya, kampus memposisikan diri untuk diam. ”Kadar gangguan itu berbeda-beda, yang diganggu juga sikapnya berbeda-beda,” paparnya.

Bagian lain, dia menganalisa terkait jalannya politik di Indonesia. Ada banyak pasal yang menjamin kesempatan yang sama bernegara. Salah satunya, Pasal 28 D Undang –Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Busyro menuturkan, semua pasal tersebut dalam prakteknya bermasalah. Sering kali dalam pembentukan sebuah badan, seleksi anggota bermasalah. Termasuk, seleksi penyelenggara pemilu.”Itu semua adalah bentuk ketidaksenonohan moralitas pejabat kita,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Polisi Militer Kodam Jaya/Jakarta (Pomdam Jaya) memastikan telah menetapkan Praka Riswandi Manik (RM) sebagai tersangka atas dugaan penculikan dan pembunuhan Imam Masykur. Selain personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu, dua prajurit TNI lainya juga sudah menjadi tersangka. Keduanya merupakan personel Kodam I/Iskandar Muda dan Direktorat Topografi TNI AD.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Pomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar saat dihubungi oleh awak media pada Senin (28/8). ”Betul (tiga personel TNI sudah menjadi tersangka),” ungkap dia. Sampai kemarin, pihaknya masih terus mendalami kasus yang menyebabkan Masykur meninggal dunia.

Diantaranya terkait dengan rencana penculikan warga asal Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh tersebut. ”Itu belum kami dalami,” kata Irsyad. Sejauh ini, motif penculikan dan pembunuhan itu tidak jauh dari persoalan uang. Dia menyebut, Masykur merupakan pedagang obat ilegal. Dia kemudian diculik dan diperas oleh Praka RM dan dua personel TNI lainnya.

Dalam penculikan itulah terjadi penganiayaan. Irsyad menjelaskan bahwa aktivitas Masykur menjual obat ilegal dimanfaatkan oleh Praka RM untuk memeras pemuda berusia 25 tahun itu. ”Mereka minta Rp 50 juta,” imbuhnya. Lantaran permintaan tidak kunjung dipenuhi, Irsyad terus dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia. ”Mungkin penyiksaan itu berat, akhirnya (korban) meninggal,” tambah dia.

Sebagaimana keterangan pihak keluarga, jenazah Masykur ditemukan di salah satu sungai yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Saat ditemukan jenazah Masykur sudah dalam keadaan bengkak. Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Praka RM dan dua personel TNI lainnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengambil sikap tegas.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa panglima TNI sangat prihatin ketika mendapat kabar mengenai peristiwa tersebut. Orang nomor satu di tubuh TNI itu memastikan bakal mengawal proses hukum yang sedang berjalan. ”Agar pelaku dihukum berat,” kata Julius kepada awak media di Jakarta.

Secara tegas Julius menyampaikan bahwa perbuatan Praka RM sudah masuk kategori tindak pidana berat. Sebab, yang bersangkutan diduga telah merencanakan pembunuhan. ”Maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup. Dan pasti dipecat dari TNI,” terang perwira tinggi bintang dua yang pernah bertugas sebagai kepala Dinas Penerangan TNI AL itu.

Sejumlah kalangan ikut mengecam penganiayaan yang dilakukan oleh seorang personel Paspampres sampai berujung kematian korban. Diantaranya disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia mengecam keras penganiayaan itu. Bamsoet meminta Pomdam Jaya memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan perlu dilakukan investigasi secara mendalam guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Supaya kasus ini segera selesai dengan hasil pemeriksaan yang disampaikan secara transparan. ”Baik kepada pihak keluarga korban maupun kepada publik,” katanya.

Bamsoet meminta Pomdam Jaya menindak tegas dan memproses anggota Paspampres. Termasuk kepada prajurit TNI lainnya yang terbukti melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan.

Dia juga meminta TNI memperketat sistem seleksi rekrutmen Paspampres. ”Mengingat (Paspampres) adalah prajurit yang memiliki akses dekat dengan presiden harus merupakan pilihan terbaik,” katanya. Serta tidak memiliki catatan kriminal demi keamanan dan keselamatan.

Bamsoet juga berharap masyarakat turut mengawal kasus dugaan penganiayaan itu. Supaya kasus penganiayaan fatal itu dapat terungkap secara transparan dan tuntas. Kepada para oknum yang terlibat, harapannya benar-benar mendapatkan sanksi berat dan tegas yang setimpal dengan perbuatannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menuturkan bahwa tindakan anggota Paspampres itu merupakan tindakan pribadi dan indisipliner. Karena itu TNI harus didorong mengambil langkah tegas. ”Penetapan sebagai tersangka terhadap tiga pelaku bukti awal ketegasan,” ujarnya.

Namun semua itu tidaklah cukup. Bila kejadian semacam ini terjadi di banyak tempat, maka menunjukkan ada yang salah dalam pembangunan mental aparat. ”Sejak dimulai pendidikan, tata kelola SDM dan sistem pembinaan,” paparnya.

Menurutnya, salah satu pemicu kekerasan anggota adalah privilege anggota TNI yang tidak tunduk ke pidana umum. Dengan privilege itu membuat anggota pongah dan merasa berada di atas masyarakat umum. ”Seharusnya equality before the law menjadi kebijakan utama,” paparnya.

Terpisah, Aceh Al Chaidar Abdurrahman Puteh sebagai salah seorang tokoh asal Aceh menuturkan, peristiwa yang menimpa Masykur sangat mengenaskan. Semua orang Aceh membicarakannya. ”Semua orang Aceh marah, itu membuat ketidakpercayaan ke Pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Warga Aceh membicarakan kasus ini dengan nada kemarahan. Isu bahwa pemerintah menganggap orang Aceh tidak pancasilais, tidak NKRI dan nasionalis kembali mencuat. ”Sentimen anti pemerintah muncul dalam kasus ini,” urainya.

Relasi antara etnis Aceh dengan non Aceh memburuk. Harus dicegah potensi pembalasan terhadap etnis non Aceh. ”Salah satu yang perlu dilakukan, TNI minta maaf ke masyarakat Aceh. Terasa petinggi TNI ini jumawa untuk sekedar minta maaf,” terangnya.

Kendati TNI cukup terbuka dalam kasus ini, namun hukuman haruslah adil. Yakni, hukum mati bagi siapapun yang terlibat. ”Karena korbannya disiksa sampai mati,” tegasnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta penegakan hukum terhadap pelaku diusut melalui mekanisme peradilan umum. Bukan peradilan militer. Hal tersebut untuk memastikan agar proses hukum terhadap pelaku berlangsung transparan dan akuntabel. ”Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” kata Dimas Arya, anggota koalisi.

Aksi brutal oknum TNI tersebut, lanjut Dimas, tidak hanya telah mencoreng nama TNI dan Paspampres, tapi juga menjadi bukti bahwa tindakan kekerasan dengan aktor anggota TNI belum berhenti. ”Sebelumnya terdapat kasus-kasus kekerasan aparat TNI yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Papua,” imbuh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.

Di samping itu, koalisi meminta Presiden dan DPR harus segera melakukan reformasi peradilan militer dengan cara membuat Perppu tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap UU Peradilan Militer. ”Presiden dan DPR tidak boleh diam, apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group