batampos – Polisi Militer Kodam Jaya/Jakarta (Pomdam Jaya) memastikan telah menetapkan Praka Riswandi Manik (RM) sebagai tersangka atas dugaan penculikan dan pembunuhan Imam Masykur. Selain personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu, dua prajurit TNI lainya juga sudah menjadi tersangka. Keduanya merupakan personel Kodam I/Iskandar Muda dan Direktorat Topografi TNI AD.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Pomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar saat dihubungi oleh awak media pada Senin (28/8). ”Betul (tiga personel TNI sudah menjadi tersangka),” ungkap dia. Sampai kemarin, pihaknya masih terus mendalami kasus yang menyebabkan Masykur meninggal dunia.

Diantaranya terkait dengan rencana penculikan warga asal Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh tersebut. ”Itu belum kami dalami,” kata Irsyad. Sejauh ini, motif penculikan dan pembunuhan itu tidak jauh dari persoalan uang. Dia menyebut, Masykur merupakan pedagang obat ilegal. Dia kemudian diculik dan diperas oleh Praka RM dan dua personel TNI lainnya.

Dalam penculikan itulah terjadi penganiayaan. Irsyad menjelaskan bahwa aktivitas Masykur menjual obat ilegal dimanfaatkan oleh Praka RM untuk memeras pemuda berusia 25 tahun itu. ”Mereka minta Rp 50 juta,” imbuhnya. Lantaran permintaan tidak kunjung dipenuhi, Irsyad terus dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia. ”Mungkin penyiksaan itu berat, akhirnya (korban) meninggal,” tambah dia.

Sebagaimana keterangan pihak keluarga, jenazah Masykur ditemukan di salah satu sungai yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Saat ditemukan jenazah Masykur sudah dalam keadaan bengkak. Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Praka RM dan dua personel TNI lainnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengambil sikap tegas.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa panglima TNI sangat prihatin ketika mendapat kabar mengenai peristiwa tersebut. Orang nomor satu di tubuh TNI itu memastikan bakal mengawal proses hukum yang sedang berjalan. ”Agar pelaku dihukum berat,” kata Julius kepada awak media di Jakarta.

Secara tegas Julius menyampaikan bahwa perbuatan Praka RM sudah masuk kategori tindak pidana berat. Sebab, yang bersangkutan diduga telah merencanakan pembunuhan. ”Maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup. Dan pasti dipecat dari TNI,” terang perwira tinggi bintang dua yang pernah bertugas sebagai kepala Dinas Penerangan TNI AL itu.

Sejumlah kalangan ikut mengecam penganiayaan yang dilakukan oleh seorang personel Paspampres sampai berujung kematian korban. Diantaranya disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia mengecam keras penganiayaan itu. Bamsoet meminta Pomdam Jaya memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan perlu dilakukan investigasi secara mendalam guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Supaya kasus ini segera selesai dengan hasil pemeriksaan yang disampaikan secara transparan. ”Baik kepada pihak keluarga korban maupun kepada publik,” katanya.

Bamsoet meminta Pomdam Jaya menindak tegas dan memproses anggota Paspampres. Termasuk kepada prajurit TNI lainnya yang terbukti melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan.

Dia juga meminta TNI memperketat sistem seleksi rekrutmen Paspampres. ”Mengingat (Paspampres) adalah prajurit yang memiliki akses dekat dengan presiden harus merupakan pilihan terbaik,” katanya. Serta tidak memiliki catatan kriminal demi keamanan dan keselamatan.

Bamsoet juga berharap masyarakat turut mengawal kasus dugaan penganiayaan itu. Supaya kasus penganiayaan fatal itu dapat terungkap secara transparan dan tuntas. Kepada para oknum yang terlibat, harapannya benar-benar mendapatkan sanksi berat dan tegas yang setimpal dengan perbuatannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menuturkan bahwa tindakan anggota Paspampres itu merupakan tindakan pribadi dan indisipliner. Karena itu TNI harus didorong mengambil langkah tegas. ”Penetapan sebagai tersangka terhadap tiga pelaku bukti awal ketegasan,” ujarnya.

Namun semua itu tidaklah cukup. Bila kejadian semacam ini terjadi di banyak tempat, maka menunjukkan ada yang salah dalam pembangunan mental aparat. ”Sejak dimulai pendidikan, tata kelola SDM dan sistem pembinaan,” paparnya.

Menurutnya, salah satu pemicu kekerasan anggota adalah privilege anggota TNI yang tidak tunduk ke pidana umum. Dengan privilege itu membuat anggota pongah dan merasa berada di atas masyarakat umum. ”Seharusnya equality before the law menjadi kebijakan utama,” paparnya.

Terpisah, Aceh Al Chaidar Abdurrahman Puteh sebagai salah seorang tokoh asal Aceh menuturkan, peristiwa yang menimpa Masykur sangat mengenaskan. Semua orang Aceh membicarakannya. ”Semua orang Aceh marah, itu membuat ketidakpercayaan ke Pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Warga Aceh membicarakan kasus ini dengan nada kemarahan. Isu bahwa pemerintah menganggap orang Aceh tidak pancasilais, tidak NKRI dan nasionalis kembali mencuat. ”Sentimen anti pemerintah muncul dalam kasus ini,” urainya.

Relasi antara etnis Aceh dengan non Aceh memburuk. Harus dicegah potensi pembalasan terhadap etnis non Aceh. ”Salah satu yang perlu dilakukan, TNI minta maaf ke masyarakat Aceh. Terasa petinggi TNI ini jumawa untuk sekedar minta maaf,” terangnya.

Kendati TNI cukup terbuka dalam kasus ini, namun hukuman haruslah adil. Yakni, hukum mati bagi siapapun yang terlibat. ”Karena korbannya disiksa sampai mati,” tegasnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta penegakan hukum terhadap pelaku diusut melalui mekanisme peradilan umum. Bukan peradilan militer. Hal tersebut untuk memastikan agar proses hukum terhadap pelaku berlangsung transparan dan akuntabel. ”Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” kata Dimas Arya, anggota koalisi.

Aksi brutal oknum TNI tersebut, lanjut Dimas, tidak hanya telah mencoreng nama TNI dan Paspampres, tapi juga menjadi bukti bahwa tindakan kekerasan dengan aktor anggota TNI belum berhenti. ”Sebelumnya terdapat kasus-kasus kekerasan aparat TNI yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Papua,” imbuh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.

Di samping itu, koalisi meminta Presiden dan DPR harus segera melakukan reformasi peradilan militer dengan cara membuat Perppu tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap UU Peradilan Militer. ”Presiden dan DPR tidak boleh diam, apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tingginya kasus polusi berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah kasus penyakit pernapasan. Meski ada beberapa jenis penyakit lain yang juga bisa dipicu karena polusi. Anak, ibu hamil, lansia, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan lebih berisiko.

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara Kemenkes Prof dr Agus Dwi Susanto, Sp.P (K) menyatakan dampak dari polusi ini bisa memicu penyakit jantung, stroke, dan gangguan pertumbuhan. “Yang paling sering adalah gangguan pernapasan,” ujarnya.

Penyakit gangguan pernapasan ini merupakan termasuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia. “Penyakit pernapasan terbanyak adalah TBC, PPOK, penumonia, asma, dan kanker paru,” ungkapnya. Beban pembiayaan JKN untuk lima penyakit ini hampir Rp 10 triliun.

Agus juga menyebut bahwa polusi merupakan faktor penyebab kematian kelima tertinggi di Indonesia. Posisinya di bawah darah tingggi, gula darah tinggi, merokok, dan obesitas

“Ada perhatian khusus pada empat populasi, yakni anak-anak, ibu hamil, lansia, dan yang sudah punya penyakit sebelumnya,” ujarnya. Protokol kesehatan harus dilakukan pada kondisi udara berpolusi.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) resporasi IDAI dr Darmawan Budi Setyanto SpA(K) sebelumnya menyatakan anak-anak lebih rentan terpapar polusi udara daripada dewasa. Alsanya laju napas anak lebih banyak dan menyebabkan polutan lebih banyak terhirup. “Kulit yang paling mudah terkena polusi. Lalu organ pernapasan karena terhirup,” ujarnya.

Polusi ini menyebabkan tumbuh kembang anak terhambat. Darmawan meyebut sistem imun dan pernapasan buah hati juga terganggu. Hal ini bisa menjadi masalah juga ketika dia dewasa. “Kalau orang dewasa berdampak stroke, kalau pada anak yang masih tunbuh kembang bisa sebabkan gangguan mental dan tingkah laku,” katanya.

Untuk mencegah dampak dari polusi udara, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk menerapkan 6M dan 1S. Yakni emeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website, mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi tempat umum di saat polusi udara tinggi, serta menggunakan penjernih udara dalam ruangan. Selain itu juga menghindari sumber polusi dan asap rokok, menggunakan masker saat polusi udara tinggi, hingga melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara 1Snya adalah segera konsultasi dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, menyebutkan ada peningkatan kasus ISPA di Jakarta. Rata-rata perbulan 200.000 kasus. “Kami lakukan surveilan terur perminggunya terkait ISPA ini,” ujarnya.

Upaya mengurangi pekatnya polusi di Jakarta dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) membawa angin segar. Pada Minggu (27/8) malam, hujan mengguyur Kota Depok, Bogor, dan Jakarta bagian selatan. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan hujan tersebut merupakan hasil dari rekayasa cuaca. Karena saat ini masih musim kemarau.

Dalam beberapa hari terakhir, upaya TMC atau hujan buatan oleh BRIN dan instansi lainnya terus dikebut. Pasalnya ada lapisan awan cukup tebal di langit Jakarta dan sekitarnya. Keberadaan awan ini penting, karena menjadi sasaran penaburan garam untuk memicu jadi hujan.

“Hari ini (kemarin) dan Minggu kami lakukan dua sorti (penerbangan) TMC,” kata Koordinator Lapangan TMC Posko Halim Perdanakusuma Purwadi kemarin (28/8). Penaburan garam yang dilakukan di wilayah Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, sampai ke Karawang. Selain itu juga di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Depok.

Dia berharap dengan taburan garam tersebut, awan yang menggelayut bisa segera jadi hujan. Keberadaan hujan bisa menarik polutan turun ke tanah. Sehingga mengurangi polutan yang melayang-layang di udara. Sebelumnya Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan musim kemarau memicu polusi terlihat semakin tebal.

Kemarin rapat terbatas terkait penanganan polusi dilakukan di Istana Negara. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan rapat fokus pada penangan dan pengendalian polusi udara. Presiden Joko Widodo meminta menterinya untuk tegas dalam penangaan dan penindakan hukum. “Terutama industri dan pembangkit listrik serta uji emisi kendaraan,” katanya.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah. Siti membeberkan selain modifikasi cuaca, penanaman pohon besar akan digalakan. Ini harus dikakukan di setiap gedung. Jarak tanamnya 1×1.

Dia juga menyatakan Kementerian n LHK sudah lakukan tindakan tindakan hukum. 351 industri yang disinyalie menjadi penyumbangbpolusi telah diidentifikasi. 161 industri yang akan diperosa lenih lanjut karena dekat dengan alat pemeriksa udara milik pemerintah. “120 unit usaha di Sumur Batu dan Bantargebang, 10 unit usaha di Lubang Buaya, tujuh usaha di Tangerang, di Tangerang Selatan 15 entitas, dan di Bogor 10 entitas,” rinci Siti. Dari jumlah itu 24 unit usaha sudah dapat sanksi administrasi. (*)

Reporter: JP Group

batampos-Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyebutkan, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja  sebagai asisten rumah tangga (ART) asal Banjarnegara, Jawa Tengah, mengalami penyiksaan dan tidak digaji selama lima tahun oleh majikannya yang merupakan mantan politisi bergelar Dato.

Hermono di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan kasus kekerasan fisik dan tidak digaji kembali dialami ART Indonesia, yang kali ini dialami oleh Nunik (bukan nama sebenarnya) selama bekerja pada majikannya, yang setahu dia merupakan mantan politisi bergelar Dato’ dari salah satu partai politik berkuasa saat ini.

Nunik, kata dia, mengungkapkan padanya bahwa si majikan punya sembilan mobil dan rumah mewah tiga lantai. Meski demikian, selama lima tahun bekerja di sana, ART asal Jawa Tengah itu mengaku tidak menerima gaji.

Selain tidak digaji, Nunik kerap menerima siksaan fisik dari majikan hingga menyebabkan luka dan cacat di beberapa bagian tubuhnya, dan tidak pernah menerima perawatan medis yang semestinya, kata Hermono.

BACA JUGA: Anggaran BP2MI Ditambah Rp200 M, Benny Rhamdani: Pemberantasan dan Perlindungan PMI Akan Kita Tingkatkan

Ia mengatakan Nunik terlihat bergetar dan berlinang air mata ketika menerangkan sejumlah kejadian kekerasan fisik yang dialaminya selama lima tahun terakhir.

Termasuk di antaranya kejadian saat majikan mengguyur dengan air panas hingga meninggalkan bekas luka yang serius di beberapa bagian tubuhnya, pemukulan pada bagian jarinya, serta kekerasan fisik lainnya yang kerap tidak hanya dilakukan majikan, tetapi termasuk oleh supir majikan, kata Hermono.

Selain itu, menurut dia, Nunik mengaku kekerasan fisik yang diterima akibat kesalahan yang tidak jelas alasannya.

Karena tidak tahan, Nunik mengaku pernah mencoba kabur dari rumah majikannya di tahun kedua bekerja. Namun upaya itu gagal karena majikan berhasil menemukan ART asal Jawa Tengah itu.

Pada akhirnya, Nunik kembali didera hukuman fisik dan kembali dipaksa bekerja oleh majikan. Perempuan asal Banjarnegara itu hanya diizinkan berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia hanya di tahun pertama bekerja di Malaysia.

“Saya sudah tidak tahan lagi menerima siksaan-siksaan majikan, jadi berusaha kabur dan ingin kembali ke Indonesia,” kata Hermono, mengikuti ucapan Nunik.

Pada akhirnya Nunik berhasil melarikan dari rumah majikan dengan bantuan warga setempat yang tinggal tidak jauh dari rumah majikan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, menurut Hermono, menerima Nunik dengan kondisi wajah penuh dengan luka lebam akibat dipukul dan kepala berdarah akibat dipukul menggunakan telepon genggam oleh majikan.

Perlindungan KBRI

Hermono mengatakan KBRI Kuala Lumpur memberikan upaya pelindungan bagi asisten rumah tangga asal Banjarnegara itu, mulai dari proses penyembuhan luka-lukanya hingga tahapan proses tuntutan hukum pidana atas tindak kekerasan dan bekerja tanpa digaji.

KBRI, menurut dia, juga telah berhasil menghubungi pihak keluarga di Banjarnegara yang selama ini kehilangan kontak dengan Nunik.

“Berdasarkan fakta tersebut, ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus eksploitasi terhadap PMI (pekerja migran Indonesia) dilakukan oleh majikan yang mapan secara finansial, dan dengan faktor kesengajaan melakukan pelanggaran hak-hak serta dengan sengaja merendahkan martabat pekerja rumah tangga Indonesia,” ujar  Hermono.

Menurut keterangan Kepolisian setempat,  para tersangka akan dituntut dengan pasal pidana bagi penyiksaan berat.

Ia mengatakan telah menyampaikan kepada petugas penyidik kasus tersebut agar pelaku menerima hukuman yang adil sesuai UU Pidana Malaysia guna memberikan efek jera kepada majikan yang melakukan tindak kekerasan kepada ART asal Indonesia.

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pelindungan Pekerja Domestik pada 1 April 2022. Meski demikian, pelanggaran hak-hak PMI masih terus terjadi.

Ia mengatakan kasus terbanyak adalah gaji tidak dibayar, larangan berkomunikasi, penahanan paspor, termasuk kekerasan fisik seperti yang dialami oleh Nunik. Hampir semua kasus PMI yang bermasalah merupakan mereka yang bekerja di sektor rumah tangga dan tidak memiliki visa kerja. (*)

reporter: antara