batampos – Pengadilan Agama (PA) Kota Batam mencatat, ada seribuan ibu rumah tangga yang menggugat cerai suaminya selama Januari hingga Agustus tahun 2023.

Berdasarkan data dari PA Batam, angka perceraian gugat atau gugatan dari pihak istri mencapai 1.060 kasus. Penyebabnya didominasi oleh pertengkaran terus menerus dalam keluarga.

Humas PA Batam, Azizon mengatakan, selain pertengkaran, ada faktor lain yang menyebabkan berakhirnya hubungan rumah tangga. Seperti meninggalkan salah satu pihak, murtad, masalah ekonomi, poligami, dihukum penjara, mabuk dan lain-lainnya.

Baca Juga: 6 Perusahaan Pemilik Lahan Besar di Rempang

“Paling banyak itu karena pertengkaran yang terus menerus. Angkanya mencapai 880 kasus, ” kata Azizon, Selasa (29/8).

Menurutnya, banyak suami yang tidak menafkahi istrinya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berujung istri menggugat cerai ke pengadilan agama.

Bila dirincikan, penyebab lainnya perceraian ini adalah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 73 kasus, murtad 10 kasus, masalah ekonomi 6 kasus, poligami 4 kasus, dihukum karena penjara 3 kasus, mabuk dan judi masing-masing sebanyak satu kasus.

“Untuk kasus perceraian tertinggi terjadi di bulan Juni yakni sebanyak 205 kasus, ” tambahnya.

Baca Juga: Perusahaan Wajib Menjamin Hak Pekerja Yang Terkena TB

Azizon menambahkan, usulan cerai baik yang didaftarkan istri maupun suami maupun di pengadilan agama tidak selamanya dikabulkan hakim. Namun, terlebih dulu dilakukan mediasi antara kedua belahpihak dan bermusyawarah hingga mufakat.

“Tetapi jika pihak penggugat tetap mempertahankan tujuannya dan hubungan rumah tangga sulit dipertahankan, maka pengadilan agama akan mengabulkan gugatan itu,” ujarnya.

Sementara kelompok usia yang paling banyak melakukan perceraian di Kota Batam adalah usia muda yakni berusia 25 tahun hingga 40 tahun. Rata-rata mereka yang mengajukan perceraian ini memiliki usia pernikahan 5 sampai 15 tahun.

Sementara itu bila dibandingkan sepanjang tahun 2022 lalu, tercatat ada 2.046 kasus perceraian yang diputus oleh PA Batam. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kasus tahun 2021 yakni berjumlah 2.015 kasus. Bila melihat dari jenisnya, cerai gugat masih mendominasi yaitu 1.505 kasus. Sementara dari pihak suami atau cerai talak yakni 541 kasus. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam gencar sosialisasikan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan tuberculosis (TB) di tempat kerja. Dinkes Kota Batam berharap perusahaan di kota Batam benar-benar menerapkan peraturan tersebut untuk menekan angka penyebaran penyakit TB.

Ini disampaikan Penanggungjawab program TBC Dinkes Batam, Leni Susanti saat melakukan sosialisasi Peraturan Kemenaker yang digelar Sahabat Tuberkulosis Resistan Obat (TB RO) Kota Batam di Puskesmas Seilangkai, Sagulung, Selasa (29/8).

“Dalam Permen itu sudah diatur semua tentang tata cara mendeteksi, menangani pasien TB, serta menjamin hak-hak yang harus diterima pasien TB. Ini yang mau kita sampaikan dan penerapan Permen ini akan diawasi oleh tim pengawasan dari Disnaker nantinya,” ujar Leni.

Baca Juga: Dewasa Berpolitik Ala Amsakar Achmad: Tak Perlu Mengusik Tepi Kain Orang

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau lingkungan tempat kerja untuk melindungi pekerjaan dari penyakit diantaranya; menyusun kebijakan penanggulangan TB di tempat kerja, penyeberangan informasi dan edukasi TB, penemuan atau deteksi kasus jika ada serta penanggulangannya.

“Tidak di situ saja, kalau ada pasien TB terdeteksi hak-hak pasien sebagai pekerjaan tetap terjamin termasuk masa istirahat untuk pengobatan. Jangan sampai di-PHK karena masa istrahat panjang,” ujar Lenny.

Jika ada pekerjaan yang terdeteksi TB, perusahan wajib memastikan penanganan pengobatan yang sesuai kepada pasien pekerjaan. Dan untuk mencegah penyebaran ke pekerja lain, perusahan juga wajib memberikan waktu istrahat yang sesuai kepada pasien tadi.

“Hal-hal dasar yang memang harus dilakukan pasien harus dipenuhi perusahaan, ” katanya.

Penerapan permenaker terbaru ini sangat diperlukan untuk menekan angka penyebaran pasien TB di tanah air. Secara umum penyebaran TB masih sangat tinggi sehingga perlu peran aktif semua pihak untuk menekannya. “Risiko kematian juga tinggi kalau ada komplikasi dengan penyakit lain. Ini harus benar-benar diperhatikan,” ujar Leni.

Baca Juga: Car Free Day Batam Digelar 2 Kali Sebulan, Lokasinya di Engku Putri

Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Sahabat TB RO Batam ini juga ada materi dari legalitas hukum terhadap hak pasien TB yang dibawakan oleh Direktur LBH Mawar Saron Batam, Mangara Sijabat.

Ketua Sahabat TB RO Batam Maria Henukh menyampaikan, sosialiasi ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang penyakit TB. Dimana peserta yang hadir adalah pasien TB yang sedang dalam pengobatan ataupun yang sudah sembuh. Cara mendeteksi, mengobati dan mencegah serta hak-hak yang didapat pasien selama masa pemulihan perlu diketahui semua pihak agar tidak menutup diri untuk berobat jika terkena TB nantinya.

“Dalam program TB, komunitas memiliki peran strategis dalam mengupayakan terwujudnya pencegahan dan pengobatan berkualitas yang berpusat pada pasien. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong adanya mekanisme bagi komunitas untuk melakukan pemantauan yang menghasilkan respon atau feedback dari penyedia layanan maupun pemangku kepentingan sehingga kebutuhan pasien dan atau komunitas bisa dipenuhi. Inilah yang kita lakukan hari ini agar saling berbagi informasi,” ujar Maria. (*)

Reporter: EUSEBIUS SARA