batampos – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdana, kemarin (30/8). Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut didakwa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dua perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan istri Rafael, Ernie Meike Torondek.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Rafael dan istrinya didakwa bersama-sama menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar. Gratifikasi yang berasal dari puluhan wajib pajak itu diterima Rafael melalui tiga perusahaan jasa milik istrinya. Yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri.

Selain itu, gratifikasi diterima Rafael dari dua perusahaan lain. Yakni PT Cahaya Kalbar dan PT Khrisna Bali International Cargo. Jaksa menyebut, Rafael sejatinya menerima uang dari puluhan wajib pajak tersebut sebesar Rp 27,8 miliar. Namun, yang khusus diterima oleh Rafael dan istrinya adalah sebesar Rp 16,6 miliar.

”(Penerimaan gratifikasi, Red) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Rafael, Red),” kata jaksa KPK dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Gratifikasi yang dianggap suap itu lantaran Rafael tidak melaporkan pendapatan dari usahanya dalam tenggang waktu 30 hari.

Selain gratifikasi, Rafael juga didakwa melakukan TPPU dengan total Rp 100 miliar. TPPU itu diantaranya dilakukan dengan menempatkan harta hasil tindak pidana sebagai modal PT Statika Kensa Prima Citra. Nilainya sebesar Rp 315 juta, Rp 5,1 miliar, dan Rp 1,1 miliar.

Rafael juga mengunakan harta hasil tindak pidana untuk membeli sejumlah aset berupa ruko di Jalan Meruya Utara Nomor 5 Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat; sebidang tanah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1, Kav. 112 Srengseng; rumah di Jalan Mendawai I Nomor 92, Kebayoran Baru; sebidang tanah dan bangunan di Simprug Golf XV No. 29, Kebayoran Baru.

Juga, sebidang tanah di Jalan Bukit Zaitun Nomor 117, Kelurahan Kleak, Malalayang, Manado; sebidang tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV No. 11 A, Kebayoran Baru; sebidang tanah di Jalan IPDA Tut Harsono, Yogyakarta; sebidang tanah di Jalan Zaitun Nomor 116, Kelurahan Kleak, Malalayang, Manado; satu unit mobil Toyota New Camry 2.4 V A/T.

Rafael juga membelanjakan hartanya untuk membeli sebidang tanah dan bangunan di Jalan Santan 1 Maguwoharjo, Depok, Sleman; dan dua bidang tanah di Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

”Terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan diatasnamakan pihak lain,” ungkap jaksa.

Selain istri, pihak lain yang digunakan untuk menyamarkan transaksi pembelian aset itu juga diatasnamakan Mario Dandy Satriyo, anak Rafael. Salah satu aset yang diatasnamakan Mario adalah pembelian Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4×4 A/T tahun 2019 dengan nomor polisi B 10 VVW senilai Rp 2,1 miliar. Kendaraan itu dibeli dari Donny Tagor pada 2020.

Tak hanya itu, Rafael juga menggunakan uang ‘haramnya’ untuk membeli 70 tas dan satu dompet mewah untuk istrinya. Totalnya senilai Rp 1,5 miliar. Dari hasil verifikasi keaslian barang, tidak semua asli atau bermerek. Tas paling mahal ditaksir senilai Rp 300 juta dengan merek Hermes.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menambahkan pihaknya akan membuktikan semua penerimaan gratifikasi dan TPPU yang didakwakan. Termasuk dakwaan yang menyebut keterlibatan istri Rafael dalam penerimaan gratifikasi. ”Jaksa KPK akan buktikan dakwaannya di persidangan,” ujar Ali saat dikonfirmasi.

Terkait dakwaan tersebut, penasihat hukum Rafael menyebut bahwa kliennya akan mengajukan eksepsi. ”Hasil diskusi kami, kami akan mengajukan eksepsi,” kata penasihat hukum Rafael kepada majelis hakim. Pihak Rafael meminta waktu dua pekan untuk menyusun naskah eksepsi tersebut. (tyo)

batampos – Ekosistem di perguruan tinggi betul-betul direformasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Tak hanya mengubah standar kompetensi kelulusan, ia juga mengganti standar proses pembelajaran dan penilaian mata kuliah.

Dalam standar proses pembelajaran, Nadiem mengubah aturan mengenai Satuan Kredit Semester (SKS). Jika sebelumnya, beban belajar bagi mahasiswa per satu SKS sama dengan 50 jam pembelajaran per minggu, ditambah pula penugasan terstruktur 60 menit per minggu hingga kegiatan mandiri selama 60 menit per minggu. Maka, kini semua dipangkas.

Nadiem menilai, pengaturan SKS ini sudah sudah tidak relevan lagi di era saat ini. ”Kita harus mengatur berapa lama di ruang kelas, berapa lama jam waktu PR, kegiatan mandiri berapa. Ini sudah tidak relevan lagi,” ujarnya.

Karenanya, dia mengubah aturan 1 SKS menjadi 45 jam per semester. Itu pun, pendistribusian pemenuhan SKS ini ditentukan sepenuhnya oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik tiap mata kuliah. Sehingga, diharapkan pemenuhan SKS tidak sebatas pada kegiatan belajar di kelas.

”Setiap mata kuliah, setiap prodi akan punya standarnya sendiri. Kalau mayoritas atau 70 persen dari waktunya adalah project-based, tentu ini tidak bisa dilakukan kalau standarnya sangat kaku dan prescriptive,” ungkapnya.

Kemudian, untuk penilaian mata kuliah, Mantan Bos Gojek ini tak ingin hanya mengandalkan huruf dan angka. Mulai saat ini, dia turut menerapkan agar Indeks Prestasi (IP) bisa juga dalam bentuk lulus atau tidak lulus (pass-fail).

Aturan ini nantinya dikhususkan untuk mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas. Seperti, kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang bermitra dengan industri dengan bentuk pelatihan tertentu dalam satu semester. Menurutnya, akan sangat merepotkan bila prodi dan industri harus menentukan grade scale sesuai dengan aturan penilaian sebelumnya.

”Industrinya nggak peduli itu grade scale. Industrinya cuma ingin tahu pass atau tidak. Ini anak kompetensinya sudah cukup atau tidak,” jelasnya. Menariknya lagi, pass-fail ini tidak dihitung dalam indeks prestasi kumulatif (IPK).

”Jadi pass-fail itu dapat SKS-nya, tapi tidak berdampak pada IPK,” sambungnya.

Kalangan akademisi menyambut baik aturan baru sistem penjaminan mutu yang diumumkan Nadiem. Termasuk soal kewajiban membuat skripsi yang tidak diwajibkan lagi. Dukungan itu disampaikan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie. Dia menyambut baik terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tholabi mengatakan, peraturan itu menjadi titik pijak bagi pendidikan tinggi di Indonesia untuk melompat lebih baik ke depan. Menurutnya, simplifikasi standar nasional pendidikan harus dibaca sebagai upaya negara untuk mendesain pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan tidak berjarak dengan realitas sosial.

“Desain pendidikan tinggi di Indonesia harus mengikuti perkembangan tuntutan zaman,” katanya. Aturan baru itu bagian dari upaya mendekatkan sistem pendidikan dengan realitas di lapangan.

Tholabi menyebutkan pekerjaan rumah yang harus dilakukan saat ini adalah segera merumuskan standar pendidikan di level perguruan tinggi serta pedoman teknis lainnya. Seperti soal lulus sarjana tidak harus menulis skripsi. Kemudian tidak ada kewajiban publikasi tugas akhir bagi program doktor dan magister. “Ketentuan itu harus dirumuskan lebih detail dan implementatif di lapangan dengan tanpa mengurangi mutu yang dihasilkan,” jelasnya.

Dia mengatakan kebijakan baru itu harus dimaknai sebagai upaya pemerintah memberikan kemudahan melalui penyederhanaan lingkup standar, standar kompetensi lulusan, dan standar proses pembelajaran dan penilaian. Kemudian juga dalam rangka memperluas ruang gerak perguruan tinggi untuk melahirkan inovasi. Karena baginya, inovasi hanya bisa dilakukan dengan ruang gerak yang luas.

Tholabi juga menyinggung keberadaan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi poin penting atas aturan baru itu. Menurut dia, kecerdasan buatan telah mendisrupsi aktivitas ilmiah di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi.

Dia mengatakan kecerdasan buatan semakin menguatkan tradisi bertanya dan langsung menemukan jawabannya dari robot. Kebiasaan baru ini menggusur tradisi berpikir. “Padahal, pengetahuan itu basisnya adalah cogito ergo sum, pikiran,” tandasnya.

Sementara Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto menuturkan, skripsi memang momok menakutkan untuk mahasiswa. Namun, kebijakan mengganti skripsi menjadi tugas akhir perlu untuk dikaji. “Tepat atau tidaknya bergantung kriteria dan kompetensi sarjana yang dihasilkan tiap universitas,” jelasnya.

Yang pasti, perguruan tinggi harus berupaya menjaga mutu lulusannya. Salah satunya, lewat tugas akhir. Tahap ini penting untuk memastikan lulusannya dapat mengambil peran di masyarakat. “Baik menjadi pegawai atau pun pengusaha,” terangnya.

Menurutnya, skripsi biasanya menjadi ganjalan karena beberapa hal. Diantaranya, mahasiswa tidak serius mengerjakan atau malah perguruan tinggi kurang proaktif membantu mahasiswa di tahun- tahun akhir. “Kegagalan skripsi itu karena banyak faktor,” jelasnya.

Bahkan, faktor ekonomi mahasiswa juga sangat mempengaruhi. Seharusnya, universitas juga jangan abai dalam permasalahan mahasiswa di semester-semester akhir ini. “Mahasiswa mau tidak mau harus siap menghadapi skripsi atau tugas akhir,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group