Fenomena langka Super Blue Moon bakal hadir 30 dan 31 Agustus 2023 di langit di Indonesia. (Space)
batampos – Fenomena langka Super Blue Moon bakal muncul 30 dan 31 Agustus 2023 di langit di Indonesia. Super Blue Moon bisa disaksikan secara langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu apapun.
Ada tiga fenoma langka Supermoon yang terjadi pada tahun ini. Pertama 3 Juli, lalu Sturgeon Moon di 1 Agustus dan terakhir pada akhir bulan Agustus 2023. Super Blue Moon kali ini akan menjadi Supermoon paling terang sepanjang 2023 dikutip dari Space.
Hal ini karena fenomena Blue Moon akan berjarak 222.043 mil atau setara 357.344 km dari bumi. Jarak ini lebih dekat ketimbang fenomena sebelumnya Sturgeon Moon yang terjadi di awal bulan Agustus kemarin.
Super Blue Moon juga menghasilkan astrobiografi yang indah dari seluruh dunia. Ditambah lagi Super Blue Moon bertepatan dengan perigee atau titik orbit saat bulan paling dekat jaraknya dengan Bumi.
Menariknya dikutip dari 9news, Rabu (30/8), Super Blue Moon yang hadir akhir Agustus 2023 ini akan bersamaan dengan tamu spesial di langit yakni Planet Saturnus. Planet gas bercincin ini dalam beberapa hari mendatang akan melewati oposisi yakni titik dimana ia terletak tepat di seberang matahari jika dilihat dari Bumi.
Lantas, kapan waktu terbaik dalam menyaksikan Super Blue Moon di Indonesia?
Dikutip dari keterangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bersama BRIN, Super Blue Moon pada 30 dan 31 Agustus 2023 dapat disaksikan di Indonesia pada waktu :
batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Syahid Ridho menyerahkan bantuan alat tangkap untuk nelayan di Belakang Padang, Selasa 29 Agustus 2023. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para nelayan dalam menangkap ikan yang menjadi mata pencarian sehari-hari.
Syahid Ridho mengatakan terus berkomitmen dalam mendukung dan membantu para nelayan melalui fasilitas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri.
Menurut Ridho, penyerahan alat tangkap ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya sebagai wujud kontribusi bagi warga dan khususnya nelayan di Belakang Padang.
“Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir untuk menerima penyerahan bantuan Nelayan ini, saya ingin menyampaikan sebagai tanggungjawab saya selaku anggota Dewan untuk berkontribusi terhadap daerah Saya di Belakang Padang ini,” kata Ridho.
Ridho menegaskan bantuan-bantuan bagi warga di Belakang Padang akan terus diberikan selama dirinya masih menjadi Anggota DPRD Provinsi Kepri.
“Walaupun tidak banyak konstituen saya di sini, tetapi ketika saya menjabat saya langsung mengganggarkan dana untuk pembangunan jalan di kampung saya ini. Kurang lebih tiap tahun ada anggaran yang saya alokasikan untuk pembangunan di Belakang Padang,” jelas politisi PKS itu.
Sementara itu Rusni, salah satu penerima bantuan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Syahid Ridho.
Ia berharap bantuan mesin ketinting ini dapat bermanfaat bagi nelayan dalam mengais rezeki bagi keluarga. “Alhamdulillah Bapak Ridho telah berbuat baik kepada masyarakat Belakang Padang ini dengan memberikan bantuan berupa mesin ketinting dan semoga apa yang telah Pak Ridho berikan bisa sangat bermanfaat bagi kita,” katanya.
Rusni juga mengajak para nelayan yang hadir agar mendukung Syahid Ridho dalam Pemilu 2024 nanti agar selalu dapat berkontribusi bagi warga di Belakang Padang. “Dan karena kita sudah mau mendekati pesta demokrasi, saya berharap kita semua mendukung putra daerah untuk duduk di legislatif agar suara dan aspirasi kita tersampaikan. Saya perwakilan kelompok nelayan ini mengucapkan terima kasih pak,” katanya. (*)
Bangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Batam di Kabil, Nongsa. F.Azis Maulana
batampos – Progres pembangunan fisik gedung terbaru Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Batam oleh Kementerian Ketenagakerjaan sudah memasuki tahap akhir. Lokasinya berada tidak jauh dari Stadion Citramas, Kabil, Nongsa.
Proyek tersebut menunjuk PT Bangun Nusa Raya sebagai kontraktor tengah mempersiapkan satu gedung lagi yaitu workshop BLK. Anggaran pembangunan gedung ini mencapai Rp 44,5 miliar.
Pantauan di lokasi, pengerjaan tengah digesa untuk target rampung pada akhir tahun 2023.
“Pengerjaan sudah mulai masuk tahap penyelesaian untuk gedung utama yang menjadi kantor BLK. Saat ini telah tahap kedua termasuk pembangunan gedung workshop berlantai 4,” ujar Koordinator Lapangan Proyek Gedung BLK, Tra, saat dijumpai, Selasa (29/8).
BLK tersebut dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare. “Informasinya akan diresmikan pada awal tahun 2024, usai selesai pengerjaan di akhir tahun ini,” sebutnya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, pembangunan tahap pertama sudah selesai dikerjakan. Saat ini pembangunan tahap kedua yang diperuntukkan untuk gedung pelatihan (workshop).
“Pembangunan tahap pertama untuk kantor sudah selesai dan saat ini sudah masuk tahap kedua,” ujarnya.
Ia mengatakan gedung BLK Batam ini diharapkan dapat menjadi jawaban bagi para pencari kerja ataupun para pekerja untuk meningkatkan atau belajar suatu bidang keahlian sesuai kebutuhan dunia industri.
“Direncanakan akhir tahun ini selesai sehingga bisa digunakan di awal tahun 2024,” tutupnya. (*)
Supervisi ASDP Tanjunguban, Sukma Nugraha mengatakan, belum dapat memastikan adanya kabar kru kapal RoRo BN 01 yang ditangkap di Natuna atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
“Belum ada jawaban yang jelas, tapi ada yang ditinggalkan (di Natuna), namun pelayaran kapal normal,” kata dia menjawab terkait adanya kabar kru kapal RoRo BN 01 diamankan di Natuna atas kepemilikan narkoba.
Dia mengatakan, belum mendapat klarifikasi yang jelas dari pihak kapal. Dia masih menunggu kapal tersebut kembali sandar di Tanjunguban, Bintan.
“Besok (Rabu) kapalnya tiba,” kata dia.
Sementara GM PT. ASDP Batam, Nana Sutisna menjawab masih rapat saat dikonfirmasi adanya kabar kru kapal RoRo BN 01 diamankan di Natuna atas kepemilikan narkoba. (*)
Tersangka kasus gratifikasi di Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )
batampos – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi Rp 16.644.806.137 atau Rp 16,6 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 100.823.448.118 atau Rp 100 miliar. Rafael didakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama sang istri, Ernie Meike Torondek.
Selain Ernie, Rafael Alun juga mengajak ketiga anaknya, yakni Mario Dandy Satriyo, Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Dharma untuk menyamarkan uang hasil korupsi. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8).
Jaksa menyebut, pada 2020 Rafael Alun membeli Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4×4 A/T Tahun 2019 dengan nomor polisi B 10 VVW seharga Rp 2.170.000.000,00 atau Rp 2,17 miliar dari Donny Tagor.
“Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Mario Dandy Satriyo,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan.
Selain itu, pada pada 28 November 2020 hingga 2 Desember 2020, Rafael Alun bersama-sama Mario Dandy Satriyo membayarkan kendaraan tersebut dengan cara sebagian dikirim ke rekening BCA atas nama Donny Tagor.
“Sebagian lagi diserahkan tunai dalam bentuk valuta asing,” ucap Jaksa Wawan.
Selanjutnya, pada 2014 bertempat di Showroom Volkswagen Jakarta, Rafael membeli satu unit mobil VW Beatle 4 A/T Tahun 2014 warna merah nomor polisi AB 1708 SY seharga Rp 400 juta untuk digunakan Angelina Embun Prasasya.
“Kemudian pada tahun 2022, surat-surat kendaraan dibaliknama atas nama Angelina Embun Prasasya dengan nomor polisi baru yakni B 2817 AP,” ujar Jaksa Wawan.
Rafael bersama Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.
Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.
Rafael bersama Ernie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.
Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.
Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Rafael juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)
batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang bisa diplot sebagai destinasi wisata city tour. Menurutnya, tujuan-tujuan wisata yang ada di wilayah ini, harus terus dibranding secara kontinyu.
“Pentingnya membranding setiap destinasi di Tanjungpinang untuk menjadikan kota ini sebagai objek wisata city tour,” ujar Gubernur Ansar, Selasa (29/8) di Tanjungpinang.
Ditegaskannya, sayang apabila wisatawan ke kawasan Bintan Resort tidak ke Tanjungpinang untuk melakukan city tour. Karena wisatan, baik domestik maupun mancanegara yang datang ke kawasan Bintan Resort rata-rata mencapai 1.500 hingga 2.000 orang setiap harinya.
“Paling tidak 10-20 persen dari jumlah wisatawan yang datang tersebut bisa diundang ke Tanjungpinang untuk melakukan city tour,” jelasnya.
Menyikapi ini, penting membranding semua destinasi yang ada di Kota Tanjungpinang agar menarik sehingga memudahkan menjualnya kepada wisatawan. Destinasi wisata di Kota Tanjungpinang disebut Ansar harus dibuat dengan judul berbeda sesuai karakteristiknya masing-masing.
“Kalau perlu telling story, telling story-nya kita buat. Demikian juga ikonnya. Kalau perlu kita buat juga supaya menarik,” tegas Mantan Bupati Bintan ini.
Gubernur menjelaskan, Pemprov Kepri saat ini terus melakukan berbagai upaya dalam rangka membranding kawasan destinasi pariwisata yang di Kota Tanjungpinang. Upaya dimaksud adakan dengan mengenas sejumlah destinasi yang mendukung Tanjungpinang sebagai objek wisata city tour.
Di antaranya merampungkan revitalisasi Pulau Penyengat yang merupakan destinasi wisata heritage dan religi. Kemudian mengemas sepanjang Jalan Gurindam 12 dan Kota Lama. Lalu, Pemprov Kepri juga tengah mengemas Akau Potong Lembu. Bersama Pemko Tanjungpinang, kawasan ini akan dibranding sebagai heritage food center.
“Untuk Akau Potong Lembu, Pemprov Kepri telah membelanjakan anggaran Rp60 miliar lebih, dan Pemko Tanjungpinang hampir Rp3 miliar,” jelasnya lagi.
Akau Potong Lembu ditargetkan menjadi ikon baru yang dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, Pemprov Kepri akan mengupayakan konektivitas Pelantar 1 dan 2. Kawasan Pelantar 2 disebut Ansar sangat benrpotensi untuk dijadikan sebagai pusat perbelanjaan hasil laut.
Tanjungpinang sebagai kota historis menurut Ansat tidak perlu bangunan megah bertingkat tinggi, tetapi menjadikannya Kota historical city yang menarik. Namun Ansar mengakui masih banyak yang harus dibenahi di Kota Tanjungpinang, khususnya soal kebersihan dan keindahannya.
“Dengan usaha kuat, kami yakin Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri ini, mampu menjadi objek wisata city tour,” tutup Gubernur. (*)
batampos – Kemarin (29/8) diluncurkan inovasi pendanaan program tuberkulosis (TBC) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dalam hal penanganan TBC.
TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan kematian. Indonesia memiliki beban TBC terbesar kedua di dunia setelah India, yakni 969.000 kasus baru. Lalu hanya 75 persen kasus yang diobati.
Mereka yang belum diobati rawan untuk menularkan sakitnya. Pengobatan TBC cukup mudah bagi yang tidak ada komplikasi karena hanya datang ke FKTP.
“Transformasi sistem pembiyaan kesehata terus mengidentifikasi inovasi untuk mendukung layanan kesehatan yang menjadi prioritas,” ujar Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira.
Adanya inovasi pembiayaan ini diharapkan faskes dapat terdorong untuk menemukan dan mengobati pasien dengan tuntas. Dalam inovasi ini, EKTP dapat insentif non kapitasi yang pembayaran dibagi ke beberapa tahapan. Yakni diagnosis, pengobatan tahap satu, dan pengobatan tahap dua. “Ini diharapkan dapat mendorong FKTP sebagai gate kiper dalam pelayanan TBC,” benernya.
FKTP yang dapat insentif ini harus memenuhi beberapa syarat. Seperti mitra BPJS Kesehatan, memberikan pengobatan pada pasien TBC sensitif obat dengan usia lebih dari lima tahun, serta mengajukan klaim sesuai ketentuan. “Inovasi ini dilakukan di Medan, Jakarta Utara, Surabaya, Bogor, Semarang, dan Denpasar,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kemarin.
Ghufron menyebutkan masalah pasien TBC sangat kompleks. Misalnya seharusnya mereka dapat pengobatan enam bulan minum obat tanpa putus. “Tapi baru dua tiga kali (minum obat) berhenti karena sudah merasa enak. Lalu drop out,” keluhnya.
Berhentinya pasien TBC untuk berhenti berobat ini tidak ada pemantauan. Ini menjadi masalah karena dapat menjadi resisten obat. “Kita kembangkan sekarang ada AI yang bisa tahu pasien ini minum obat atau tidak,” ungkap Ghufron. Inovasi ini kerjasama Kemenkes dengan BPJS Kesehatan. Sebelumnya ada program pendamping minum obat (PMO).
“Dalam satu tahun BPJS Kesehatan mengeluarkan uang untuk pasien TBC sebesar Rp 2 triliun,” ucapnya. Dengan adanya inovasi model pembiayaan TBC ini maka diharapkan dapat mengekang pertumbuhan jumlah pasien baru. Pasien akan terpantau apakah dapat pengobatan hingga sembuh atau tidak. “Kalau sampai sembuh, kami bayar insentif untuk FKTP,” imbuh Ghufron.
Dia juga menegaskan ada perbedaan pembiayaan yang dilakukan Kemenkes dengan BPJS Kesehatan dalam penanganan TBC. Jika di Kemenkes membiayai dokter dan fasilitas kesehatan. Sementara BPJS Kesehatan membiayai dalam hal demand side dan personal health. “Maka sekarang kami kerjasama dan ini bagus sekali,” ujarnya. Ghufron mencontohkan dalam penanganan Covid-19 seluruh pihak mampu gotong royong. Dia pun ingin pada pendanaan TBC pun demikian.
Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa ada rumah sakit yang mengubah kode klaim pasien TBC menjadi pasien pneumonia. Tujuannya agar pembiayaan lebih mahal. “Mungkin Pak Ali Ghufron habis ini mencari-cari jangan-jangan dicurangi oleh rumah sakit,” kelakar Budi.
Budi juga melihat bahwa setiap daerah punya tata untuk penerimaan klaim yang berbeda. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan untuk menyamakan persepsi setiap cabang di daerah. (*)
Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim ketika menerima benih ikan kakap putih dari Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Vitor Gustaf Manoppo untuk ditabur ke laut bebas.
batampos– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam Provinsi Kepri bersama Pemerintah Daerah Karimun, melakukan restocking benih ikan kakap putih sebanyak 70 ribu ekor dan 300 ekor benih ikan nemo di jembatan Sanur Coastal Area, Selasa (29/8) salah satu agenda GTRA Summit 2023.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Viktor Gustaf Manoppo mengatakan, restocking benih ikan merupakan salah satu program Menteri KKP untuk menyediakan ikan di laut untuk tumbuh besar dengan harapkan dapat bermanfaat bagi nelayan di Indonesia.
” Kita mendengar keluhan nelayan bahwa stok ikan makin berkurang. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stok ikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemilihan benih ikan kakap putih karena cocok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ikan kakap putih memiliki protein sangat tinggi dibandingkan ikan lainnya. Sehingga, dari sisi nilai ekonomis sangat bagus sekali.
” Kedepan tidak hanya benih ikan kakap putih. Tapi juga ada yang lainnya tergantung dimana karakteristik ikan itu bisa tumbuh,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Karimun Aunur Rafiq mengucapkan, terimakasih atas kepada Menteri KKP atas bantuan benih ikan kakap putih yang totalnya ada 70 ribu ekor benih ikan kakap putih yang telah ditebar baru 47 ribu ekor benih ikan kakap putih.
” Besok (Rabu) juga ditempat yang sama akan ditabur 23 ribu ekor benih ikan kakap putih dan ikan memo atau ikan hias ada 300 ekor. Mudah-mudahan lima atau tujuh bulan kedepan ikan ini bisa berkembang, dapat diperoleh para masyarakat nelayan,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karimun Amirullah ketika dimintai tanggapan tentang penaburan benih ikan ke laut cukup disayangkan. Mengingat, 50 ribu ekor itu sangat banyak yang tidak bisa menjamin ikan-ikan tersebut berada diwilayah perairan Karimun.
” Kayak, menabur garam dilautlah. Ikan-ikan itu bisa berlayar kemana saja, bisa ke Meranti dan daerah lainnya. Kalau kita nelayan, tidak menjamin ada ikan disekitar itu. Ini laut, bisa kemana-mana,” jawabnya.
a mengungkapkan, alangkah baiknya benih ikan tersebut dibagikan kepada kelompok nelayan yang membudidayakan ikan dikeramba-keramba apung. Sehingga, bisa dipastikan ikan-ikan tersebut bisa dipanen beberapa bulan kedepan.
” Saya ngak yakin ikan-ikan dilaut bekuranglah. Anda bisa lihat sendiri, ikan-ikan cukup banyak diwilayah Kepri ini. Nah, siapa yang mengambil ikan-ikan segar itu kemarin,” tanyanya.
Dengan demikian, lanjut Amirullah lagi dirinya berharap program dari KKP harus benar-benar menyentuh masyarakat yang berada dipesisir pantai. Mengingat, Provinsi Kepri khususnya kabupaten Karimun hampir rata-rata masyarakatnya nelayan.
” Berikan, program-program yang mendongkrak ekonomi nelayan. Maupun, para pelaku usaha keramba ikan apung. Di Karimun bisa dimanfaatkan, seperti di Moro, Durai maupun sekitar pulau Kundur sangat bisa dikembangkan,” harapnya.(*)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) segera tancap gas membahas persiapan haji 2024. Diawali dengan pelaporan penyelenggaraan haji 2023 ke DPR. Kemudian langsung disusul pembahasan biaya haji tahun depan. Penetapan biaya haji 2024 bisa lebih cepat, karena Arab Saudi sudah menetapkan kuota haji Indonesia tahun depan.
Persiapan penyelenggaraan haji 2024 itu disinggung Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (29/8). Dia mengatakan sebelum membahas haji 2024, mereka lebih dahulu melaporkan penyelenggaraan haji 2023 ke DPR. ’’Kita akan lapor ke DPR tanggal 31 Agustus besok lusa,’’ katanya usai membuka Jakarta Plurilateral Dialogue 2023.
Setelah laporan penyelenggaraan haji 2023 itu diterima oleh DPR, baru melangkah pada pembahasan penyelenggaraan haji 2024. Seperti yang sudah-sudah, pembahasan penyelenggaraan haji 2024 diawali dengan usulan biaya haji dari Kemenag.
Jika rencana tersebut berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembahasan haji 2024 lebih cepat dibandingkan dengan haji 2023. Pasalnya untuk penyelenggaraan haji 2023, Kemenag baru menyampaikan usulan biaya haji pada pertengahan Januari 2023.
Saat itu Kemenag mengusulkan total biaya haji sebesar Rp 98,8 jutaan per jemaah. Dari biaya itu, ongkos haji yang ditanggung jemaah diusulkan Rp 69 jutaan per jemaah. Tetapi akhirnya diputuskan jauh di bawah usulan tersebut.
Waktu itu Kemenag baru bisa mengusulkan biaya di bulan Januari, karena menunggu kepastian kuota haji dari Arab Saudi. Sementara untuk haji tahun depan, Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji 2024. Tahun depan kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah.
Soal biaya haji tahun depan, Yaqut belum menyampaikan komentarnya. Dia hanya menegaskan bahwa, dengan kuota yang sudah ditetapkan sejak awal itu, persiapan haji 2024 bisa dilakukan sejak dini. Termasuk juga dengan masa pelunasan ongkos haji 2024 nanti.
Pada kesempatan itu, Yaqut juga mengomentari wacana haji dibatasi cukup satu kali saja. Yaqut menuturkan di dalam Islam, haji memang diwajibkan satu kali seumur hidup. ’’Itupun jika mampu. Namun usulan (haji cukup satu kali) harus dikaji,’’ katanya.
Dia mengatakan kajian tersebut penting. Mengingat antrian haji saat ini memang sudah sangat panjang. Yaqut mengatakan jika menggunakan pertimbangan antrian haji yang panjang, aturan pembatasan haji cukup satu kali saja itu tepat.
Namun dia mengatakan di antrian yang panjang itu, juga ada yang sudah berhaji. Jadi orang yang sudah berhaji, juga ikut antri seperti orang yang belum pernah berhaji. Dia menegaskan soal haji cukup sekali, perlu dilakukan kajian secara terpisah.
Sementara itu, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary mengatakan, masih ada 26 jamaah haji Indonesia yang berada di Saudi. Mereka dirawat karena sakit dan berada di sejumlah rumah sakit (Rs) di sana.
”Sebanyak 12 orang di rumah sakit di Madinah, 11 orang di Mekkah, dan 3 di Jeddah,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (29/8).
Yusron memastikan, para jamaah tersebut terus didampingi oleh tim KJRI. Begitu pula nanti ketika proses pemulangan. Mereka akan diantarkan secara bertahap sesuai dengan izin dari rumah sakit. ”Untuk proses pemulangan mereka masih menunggu clearance dari rumah sakit,” sambungnya.
Setibanya di Tanah Air, mereka dijemput tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Namun sebelumnya, mereka akan diobservasi oleh Pihak kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta. Apabila dinyatakan sehat maka jemaah melanjutkan perjalanan pulang ke keluarganya. Jika tidak, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Haji Pondok Gede untuk pemulihan.
Operasional haji 1444 H dinyatakan berakhir oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Agustus 2023. Saat itu, tercatat masih ada 77 jemaah haji Indonesia yang dirawat di RSAS Arab Saudi. Sampai dengan hari ke 24 pasca penutupan operasional haji, ada 35 jemaah haji Indonesia yang wafat di Saudi.
Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily turut angat bicara mengenai wacana ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Dia mendukung wacana kebijakan tersebut sebagai upaya mengurangi antrean keberangkatan haji dan memberi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan haji.
”Sebetulnya, menurut ajaran agama Islam, kewajiban haji itu hanya satu kali seumur hidup. Saya setuju larangan naik haji bagi yang sudah berangkat Haji, kecuali bagi petugas yang memang melayani jemaah,” ujarnya.
Menurut dia, selain mengurangi antrean, wacana pembatasan naik haji ini juga akan mengurangi tekanan pada Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, pada penyelenggaraan Haji tahun 2023 banyak masalah yang dihadapi para jemaah Indonesia.
”Wacana ini tentu akan kami pertimbangkan dibahas dalam revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang saat ini sudah masuk Prolegnas,” ungkapnya.
Kendati demikian, dia meminta, agar pemerintah melakukan perencanaan matang sebelum mengimplementasikan kebijakan berhaji sekali dalam seumur hidup tersebut. Harus ada kajian mendalam demi kebaikan masyarakat dan menjaga integritas pelaksanaan Ibadah Haji itu sendiri.
Hal-hal detail seperti pendataan calon jemaah haji pun harus dilakukan secara cermat. Sehingga dapat diketahui betul mana yang sudah berhaji dan belum. ”Bagaimana sistem pendaftaran dan seleksi akan diatur untuk memastikan bahwa mereka yang belum pernah berhaji mendapatkan prioritas, sambil tetap mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif bila hendak merealisasikan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
Selain itu, Ace juga meminta agar kebijakan ini linier dengan kemudahan lain bagi umat muslim yang hendak beribadah di Tanah Suci lebih dari satu kali. Misalnya dengan kemudahan akses umrah. (*)
Hotel aston lokasi acara GTRA Summit 2023, Rabu (30/8) yang akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. f,TRI HARYONO/BATAMPOS
batampos– Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karimun Agustyawarman mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan penginapan bagi tamu undangan dalam rangka Gugur Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tahun 2023.
Untuk tamu VVIP, ada dua hotel berbintang, yaitu hotel Aston Karimun untuk orang pusat kalangan menteri, eselon 1 dan jajarannya dengan jumlah kamar mencapai 140 kamar yang telah memesan. Kemudian, hotel Maximillian untuk eselon 3 dan jajarannya yang telah memesan sebanyak 91 kamar.
” Untuk gubernur banyak yang diwakilkan, jadi Gubernurnya tidak hadir. Karena Presiden RI Joko Widodo, batal tidak hadir dalam acara tersebut. Tapi, untuk kamar hotel VVIP tetap dipesan,” terang Awan nama panggilannya, Selasa (29/8).
Sedangkan, untuk pemesanan restoran maupun rumah makan hingga kemarin (Selasa) tidak ada pemesanan atau booking dari para tamu undangan. Sehingga, hanya terkonfirmasi kamar hotel VVIP maupun hotel-hotel biasa.
” Belum ada yang boking untuk restoran dan rumah makan. Sudah kita tawarkan, cuman belum ada respon dari pihak tamu undangan. Hanya, di hotel Aston saja yang sudah disediakan makanan maupun snack untuk acara tersebut,” ungkapnya.
Sementara pantauan dilapangan, dibeberapa tempat restoran maupun rumah makan terlihat sepi hanya terbentang spanduk dan umbul-umbul GTRA Summit 2023. Sedangkan, lokasi rumah dinas bupati karimun dijadikan welcoming dinner kepada tamu undangan GTRA Summit 2023 yang sebelumnya akan dilaksanakan di Food Court F1 Coastal Area. Dikarenakan, Presiden RI batal hadir maka pelaksanaan welcoming dinner kembali ke lokasi awal Rumah Dinas Bupati Karimun.
” Sudah pasti dirumah dinas, acaranya welcoming dinner dengan tema sambung rasa gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat dan daerah untuk kesejahteraan rakyat,” kata salah seorang protokol Bupati Karimun.(*)
Syahid Ridho mengatakan terus berkomitmen dalam mendukung dan membantu para nelayan melalui fasilitas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri.
batampos– Kru kapal RoRo Bahtera Nusantara (BN) 01 berinisial MB, 23, dengan lintasan Tanjunguban, Matak, Sintete hingga Serasan dikabarkan ditangkap polisi atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu.
