batampos  – Kementerian Agama (Kemenag) segera tancap gas membahas persiapan haji 2024. Diawali dengan pelaporan penyelenggaraan haji 2023 ke DPR. Kemudian langsung disusul pembahasan biaya haji tahun depan. Penetapan biaya haji 2024 bisa lebih cepat, karena Arab Saudi sudah menetapkan kuota haji Indonesia tahun depan.

Persiapan penyelenggaraan haji 2024 itu disinggung Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta kemarin (29/8). Dia mengatakan sebelum membahas haji 2024, mereka lebih dahulu melaporkan penyelenggaraan haji 2023 ke DPR. ’’Kita akan lapor ke DPR tanggal 31 Agustus besok lusa,’’ katanya usai membuka Jakarta Plurilateral Dialogue 2023.

Setelah laporan penyelenggaraan haji 2023 itu diterima oleh DPR, baru melangkah pada pembahasan penyelenggaraan haji 2024. Seperti yang sudah-sudah, pembahasan penyelenggaraan haji 2024 diawali dengan usulan biaya haji dari Kemenag.

Jika rencana tersebut berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembahasan haji 2024 lebih cepat dibandingkan dengan haji 2023. Pasalnya untuk penyelenggaraan haji 2023, Kemenag baru menyampaikan usulan biaya haji pada pertengahan Januari 2023.

Saat itu Kemenag mengusulkan total biaya haji sebesar Rp 98,8 jutaan per jemaah. Dari biaya itu, ongkos haji yang ditanggung jemaah diusulkan Rp 69 jutaan per jemaah. Tetapi akhirnya diputuskan jauh di bawah usulan tersebut.

Waktu itu Kemenag baru bisa mengusulkan biaya di bulan Januari, karena menunggu kepastian kuota haji dari Arab Saudi. Sementara untuk haji tahun depan, Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji 2024. Tahun depan kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah.

Soal biaya haji tahun depan, Yaqut belum menyampaikan komentarnya. Dia hanya menegaskan bahwa, dengan kuota yang sudah ditetapkan sejak awal itu, persiapan haji 2024 bisa dilakukan sejak dini. Termasuk juga dengan masa pelunasan ongkos haji 2024 nanti.

Pada kesempatan itu, Yaqut juga mengomentari wacana haji dibatasi cukup satu kali saja. Yaqut menuturkan di dalam Islam, haji memang diwajibkan satu kali seumur hidup. ’’Itupun jika mampu. Namun usulan (haji cukup satu kali) harus dikaji,’’ katanya.

Dia mengatakan kajian tersebut penting. Mengingat antrian haji saat ini memang sudah sangat panjang. Yaqut mengatakan jika menggunakan pertimbangan antrian haji yang panjang, aturan pembatasan haji cukup satu kali saja itu tepat.

Namun dia mengatakan di antrian yang panjang itu, juga ada yang sudah berhaji. Jadi orang yang sudah berhaji, juga ikut antri seperti orang yang belum pernah berhaji. Dia menegaskan soal haji cukup sekali, perlu dilakukan kajian secara terpisah.

Sementara itu, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary mengatakan, masih ada 26 jamaah haji Indonesia yang berada di Saudi. Mereka dirawat karena sakit dan berada di sejumlah rumah sakit (Rs) di sana.

”Sebanyak 12 orang di rumah sakit di Madinah, 11 orang di Mekkah, dan 3 di Jeddah,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (29/8).

Yusron memastikan, para jamaah tersebut terus didampingi oleh tim KJRI. Begitu pula nanti ketika proses pemulangan. Mereka akan diantarkan secara bertahap sesuai dengan izin dari rumah sakit. ”Untuk proses pemulangan mereka masih menunggu clearance dari rumah sakit,” sambungnya.

Setibanya di Tanah Air, mereka dijemput tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Namun sebelumnya, mereka akan diobservasi oleh Pihak kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta. Apabila dinyatakan sehat maka jemaah melanjutkan perjalanan pulang ke keluarganya. Jika tidak, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Haji Pondok Gede untuk pemulihan.

Operasional haji 1444 H dinyatakan berakhir oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Agustus 2023. Saat itu, tercatat masih ada 77 jemaah haji Indonesia yang dirawat di RSAS Arab Saudi. Sampai dengan hari ke 24 pasca penutupan operasional haji, ada 35 jemaah haji Indonesia yang wafat di Saudi.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily turut angat bicara mengenai wacana ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Dia mendukung wacana kebijakan tersebut sebagai upaya mengurangi antrean keberangkatan haji dan memberi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan haji.

”Sebetulnya, menurut ajaran agama Islam, kewajiban haji itu hanya satu kali seumur hidup. Saya setuju larangan naik haji bagi yang sudah berangkat Haji, kecuali bagi petugas yang memang melayani jemaah,” ujarnya.

Menurut dia, selain mengurangi antrean, wacana pembatasan naik haji ini juga akan mengurangi tekanan pada Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, pada penyelenggaraan Haji tahun 2023 banyak masalah yang dihadapi para jemaah Indonesia.

”Wacana ini tentu akan kami pertimbangkan dibahas dalam revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang saat ini sudah masuk Prolegnas,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia meminta, agar pemerintah melakukan perencanaan matang sebelum mengimplementasikan kebijakan berhaji sekali dalam seumur hidup tersebut. Harus ada kajian mendalam demi kebaikan masyarakat dan menjaga integritas pelaksanaan Ibadah Haji itu sendiri.

Hal-hal detail seperti pendataan calon jemaah haji pun harus dilakukan secara cermat. Sehingga dapat diketahui betul mana yang sudah berhaji dan belum. ”Bagaimana sistem pendaftaran dan seleksi akan diatur untuk memastikan bahwa mereka yang belum pernah berhaji mendapatkan prioritas, sambil tetap mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif bila hendak merealisasikan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, Ace juga meminta agar kebijakan ini linier dengan kemudahan lain bagi umat muslim yang hendak beribadah di Tanah Suci lebih dari satu kali. Misalnya dengan kemudahan akses umrah. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Formasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 bakal didominasi formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kendati demikian, belum ada kejelasan alokasi formasi PPPK khusus untuk penuntasan seleksi guru honorer sebelumnya.

Tahun ini, 80 persen formasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan diisi oleh PPPK. Dari 572.299 total formasi, setidaknya 543.396 formasi diperuntukkan bagi PPPK.

Menurut Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan, alokasi formasi PPPK 2023 akan diperuntukkan untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Hal ini sesuai dengan alokasi pengadaan CASN 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Namun, ia belum bisa memastikan ada tidaknya alokasi khusus dari jumlah formasi PPPK tersebut untuk mengakomodir honorer. Saat ini, pihaknya masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari KemenPANRB.

”Terkait dengan kebutuhan ASN PPPK, sampai saat ini belum ada SE atau ketentuan tertentu dari MenPANRB, yang mengatur lebih lanjut ada tidaknya alokasi dari formasi PPPK untuk mengakomodir penyelesaian guru honorer,” tuturnya, di Jakarta, kemarin (29/8).

Hasan mengatakan, rincian formasi baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK akan diumumkan oleh masing-masing instansi yang mendapat alokasi formasi dari pemerintah. Karenanya, dia meminta agar calon pendaftar menunggu pengumuman resmi penerimaan ASN yang akan diumumkan pada 16 September 2023 nanti.

Sebelumnya, MenPANRB Azwar Anas menyampaikan, bahwa seleksi CASN tahun ini akan lebih banyak diisi oleh formasi PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin memperkuat pelayanan dasar. ”Komposisinya 80 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sisanya, 20 persen untuk fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist,” tuturnya.

Kuota PPPK yang cukup besar disebut untuk menyelesaikan mandat yang belum rampung mengenai tenaga guru dan tenaga kesehatan. Diharapkan, target tersebut bisa segera rampung sehingga komposisi ini bisa berubah di tahun depan. Yakni, dengan perbandingan 70 persen PPPK dan 30 persen fresh graduate di bidang talenta digital.

Dalam seleksi kali ini, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta, agar pemerintah serius menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Apalagi, persoalan mengenai honorer K2 sudah ada sejak 2014. Saat itu, rekrutmen honorer K2 sudah tidak diperbolehkan namun di lapangan justru jumlahnya terus bertambah. ”Ternyata mereka belum mengerjakan PR-nya,” ungkapnya.

Belum lagi masalah guru prioritas kategori prioritas 1 (P1), yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi CASN 2021 namun tak mendapat formasi. Sehingga diminta menunggu di tahun depannya. Mirisnya, tahun lalu, sebagian dari mereka sempat dinyatakan mendapat penempatan tapi dibatalkan. Saat ini, tercatat 62.465 orang guru P1 yang masih belum mendapat formasi PPPK Guru.

”Antara formasi dan meluluskan ini tidak matching. Akhirnya, katanya sudah lolos passing grade bahkan diumumkan lulus, tapi nggak jadi karena gak ada formasinya,” keluhnya.

Menurutnya, belum terintegrasinya data pusat dan daerah membuat seleksi makin carut marut. Akhirnya, rekrutmen besar-besaran pun menjadi mubazir lantaran tak ada penempatan.

Oleh sebab itu, pemerintah diwanti-wanti untuk melakukan pembenahan dalam proses rekrutmen guru. Mengingat, banyak guru honorer yang menggantungkan nasibnya dari seleksi tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos  – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ikut merespon putusan MK yang membolehkan aktivitas kampanye di lembaga pendidikan. Yaqut mengaku sudah memerintahkan Ditjen Pendidikan Islam untuk membuat regulasi teknis mengawal keputusan MK tersebut.

Yaqut menuturkan, Kemenag mengelola lembaga pendidikan mulai dari jenjang usia dini sampai perguruan tinggi. Tetapi dia mengatakan regulasi terkait kampanye di lembaga pendidikan itu difokuskan di perguruan tinggi. Pasalnya anak didik yang sudah memiliki hak suara dalam pemilu, umumnya di usia kuliah. Ada juga sebagian kecil di jenjang Madrasah Aliyah, khususnya di kelas IX.

’’Kita sudah minta supaya dikaji untuk kita buat aturannya, did and don’t (boleh dan tidak boleh)-nya itu,’’ katanya usai pembukaan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Jakarta kemarin (29/8).

Dia menuturkan rambu-rambu kampanye di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kemenag itu ditargetkan bisa dikeluarkan pekan depan. Yaqut mengatakan ada beberapa kisi-kisi dalam aturan yang akan diterbitkan itu. Diantaranya adalah tidak boleh ada atribut-atribut partai atau sejenisnya. Jadi kegiatan kampanye di kampus itu lebih kepada dialog atau diskusi. Bukan seperti kampanye terbukan di lapangan seperti selama ini.

Yaqut mengatakan kegiatan dialog atau diskusi dengan menghadirkan tokoh politik atau bahkan calon presiden itu, bagian dari pendidikan politik untuk peserta didik.

Titik rawan lainnya di lingkungan Kemenag terkait kegiatan kampanye adalah tempat ibadah.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan sudah ada aturan larangan kampanye atau kegiatan politik praktis di masjid. ’’Termasuk di tempat atau rumah ibadah lainnya,’’ katanya.

Kamaruddin menuturkan nanti saat dimulainya kegiatan kampanye, aturan larangan itu akan kembali disosialisasikan kepada pengelola masjid atau takmir. Kemenag menegaskan masjid, musala, atau sejenisnya harus bersih dari kegiatan kampanye atau politik praktis. Sebab bisa malah memecah belah umat.

Di sisi lain, Polri tengah menyiapkan mekanisme baru dalam menerjunkan tim pengamanan. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Dedy Prasetyo menjelaskan, dalam pengamanan pemilu 2024, Polri membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya anggota yang kelelahan hingga menyulut kematian. Pada 2019 lalu, terdapat 30 anggota Polri yang meninggal saat mengamankan pemilu. ”Dari yang pangkat bintang dua sampai pangkat bintara,” tuturnya.

Kondisi itu terjadi karena kombinasi banyak hal. Dari anggota tidak menjaga kesehatannya secara baik. Sekaligus, juga dipastikan 30 anggota yang meninggal didominasi usia 50 tahun ke atas. Apalagi, ditambah karakter kerja pemilu yang bisa berhari-hari. ”Merasa masih fit, ternyata badan sudah gak kuat. Ada yang serangan jantung, ada kelelahan dan lainnya,” paparnya.

Karena itu, untuk pemilu 2024 ini, Korps Bhayangkara membatasi usia anggota yang mengamankan pemilu. Hanya anggota yang berusia di bawah 50 tahun yang boleh turut serta mengamankan pemilu. ”Yang sudah 50 tahun ke atas, memantau dari kantor saja,” terangnya.

Dia juga menuturkan, Polwan juga akan dikerahkan untuk mengamankan pemilu. Dengan kehadiran Polwan diharapkan memberikan nuansa tersendiri. ”Polwan harus turun ke lapangan, bukan sekedar hiasan di kantor,” ujarnya.

Sementara Perwira Koordinasi (Pakor) Polwan Brigjen Desy Andriani menuturkan bahwa Polwan berperan dalam pengamanan pemilu. Polwan sekarang ini banyak yang menjadi Bhabinkamtibmas, nantinya akan dikerahkan saat pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS). ”Untuk melakukan pengamanan,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, Polwan terus ditingkatkan kemampuannya. Ada banyak pelatihan dan pendidikan untuk menambah kualitas pelayanan Polwan saat pemilu. ”Kami harap Polwan mampu memberikan rasa aman saat pemilu,” tegasnya.

Terpisah, tiga bakal calon presiden (Bacapres) terus melancarkan berbagai kegiatan. Kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendatangi kampus Universitas Indonesia untuk berbagi gagasannya.

Setelah Anies, Ganjar dan Prabowo juga dijadwalkan hadir pada sesi selanjutnya. Di UI, Anies banyak membeberkan sejumlah permasalahan dasar yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah ke depan. Salah satunya yaitu menuntaskan persoalan korupsi.

Anies menyebutkan, jika pemerintahan harus dibangun dengan menyelesaikan permasalahan korupsi yang memerlukan komitmen tinggi untuk menuntaskannya.

“Membangun demokrasi yang sehat dan dalam demokrasi yg sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance, salah satu unsur penting adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan, ” papar Anies.

Persoalan korupsi biasanya kata Anies, terjadi karena tiga hal, yang pertama karena kebutuhan, keserakahan dan sistem. Namun, yang menjadi soal, ketika hukuman bagi pelaku korupsi tidak membuat mereka jera.

“Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed (keserakahan) dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalo hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya,”sebut Anies.

“Apa hukuman paling menjerakan dalam praktik korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya karena itu yg paling ditakuti oleh semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus dan inilah yg harus menjadi pegangan bagi kita semua, ” jelas dia.

Usai berdiskusi, Anies yang ditemui awak media mengatakan, jika kuliah kebangsaan merupakan proses penting dalam demokrasi. Dia juga memastikan kegiatan ini bukan merupakan kampanye.

“Yang dikerjakan di sini bukan kampanye, karena tidak ada alat peraga, tidak ada ajakan memilih,” terang dia.

Proses diskusi di kampus ini merupakan hal yang biasa. Namun, berubah ketika mereka yang diundang merupakan calon bupati, wali kota atau calon presiden.

“Kampus dari dulu mengundang para pembicara cuman ketika statusnya menjadi calon, calon legislatif, bupati, wali kota, presiden malah justru tidak bisa diundang, padahal kampus terbiasa mengundang orang untuk datang,” ucapnya.

Sementara itu, dua bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo tampil akrab di muka publik. Momen itu terjadi saat keduanya secara bersama-sama menghadiri Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah.

Dalam kegiatan yang disiarkan secara virtual oleh World Sufi Assembly, keduanya tampak berjalan bergandengan bersama saat mendampingi Presiden Jokowi. Sesekali, tampak juga momen Ganjar dan Prabowo tertawa bersama. Tak hanya itu, keduanya juga diajak Presiden Joko Widodo blusukan ke pasar Grogolan.

Ganjar mengapresiasi dipilihnya Jawa Tengah sebagai tempat pelaksanaan muktamar sufi internasional. Dia meyakini, akan memberikan keberkahan tersendiri.

Dia menambahkan, empat bidang yang akan dibahas dalam petemuan sangat baik dan relevan. Yakni pendidikan sufi, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, industri media dan opini publik, serta peran penting tasawuf dalam peradaban.

Tema tersebut, dinilai selaras dengan spirit yang trngah dibangun bangsa Indoensia. “Yakni ini optimalkan dunia pendidikan, perekonomian sebagai pertahanan untuk menangkal radikalisme,” jelasnya.

Ganjar menuturkan, spirit tersebut harus dipupuk dengan menauladani ajaran para nabi dan wali yang hidup dengan penuh rasa welas asih. Kemudian, menebarkannya di lingkungan sekitar.

Spirit keagamaan itu juga selaras dengan budaya ketimuran yang meyakini bahwa puncak tertinggi spiritualitas seseorang ketika mendapat ilmu pengetahuan. “Ilmu yang membuat orang selalu dipenuhi dengan cinta,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar berharap para ulama sufi menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sehingga semua warga yang hidup di Tanah Air bisa merasakan cinta tersebut.

Sementara itu, Prabowo selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah memberi citra positif. Sebagaimana pidato presiden, kepercayaan dari dunia internasional kepada Indonesia merupakan modal penting.

“Agar sejajar dengan negara-negara besar lain di dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Dalam konteks Indonesia, Prabowo bersyukur memiliki tokoh sufi sekelas Maulana Habib Luthfi Bin Yahya. Bersama Presiden Jokowi, habib lutfi masuk dalam daftar 500 muslim yang berpengaruh di dunia. “Kedua putra Indonesia merupakan tokoh yang dihormati di seluruh dunia,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group