batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Persetujuan ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (27/1).

“Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat laporan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Bank Indonesia dapat disetujui?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam rapat tersebut.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Lantas, siapa Thomas Djiwandono yang telah terpilih menjadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031?

Thomas Djiwandono, yang biasa dipanggil Tommy, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini mengajar di Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra.

Tommy juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Thomas sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Dalam pendidikan, Thomas Djiwandono pernah bersekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta.

Kemudian, ia menyelesaikan kuliahnya di bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Dalam kariernya, Tommy bergelut di bidang ekonomi dan politik. Bahkan keduanya, tak pernah jauh dari perusahaan dan partai yang didirikan oleh keluarganya.

Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, kariernya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, ia merupakan Anggota Partai Gerindra dan pernah menjadi caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Sempat menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra selama 17 tahun yang merupakan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Lantas, per 31 Desember 2025 ia telah berhenti menjadi kader partai politik. Bahkan, per awal tahun 2025 ia telah menanggalkan posisi Bendahara Umum Partai Gerindra karena menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan akan berkarier di BI.

Adapun jabatan Wamenkeu ia peroleh pada Juli 2024 pada era Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Wakil Menteri Keuangan I, yang dijabat oleh Suahasil Nazara. (*)

Artikel Keponakan Prabowo Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Profil Thomas Djiwandono pertama kali tampil pada News.

batampos – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Juknis ini merupakan revisi dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025 atau yang sebelumnya dikenal sebagai Banper 2025.

“Petunjuk Teknis 2026 ini merupakan revisi dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Ermia Sofiyessi, di Bondowoso, Senin (26/1/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan Yessy saat mendampingi kunjungan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, ke Bondowoso. Kunjungan itu dirangkai dengan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel), yayasan, mitra, koordinator wilayah, serta seluruh kepala SPPG di Bondowoso dan Situbondo.

Dalam Juknis 2026, frasa Bantuan Pemerintah tidak lagi dicantumkan dalam judul, berbeda dengan Banper 2025. Menurut Yessy, hal ini dilakukan untuk membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber.

“Juknis 2026 disusun untuk mengakomodasi kemungkinan sumber dana lain selain Bantuan Pemerintah dalam pelaksanaan program MBG,” jelas doktor Teknik Industri lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.

Sejumlah perubahan signifikan juga tercantum dalam Juknis 2026, salah satunya terkait nomenklatur personel SPPG. Jika sebelumnya menggunakan istilah Ahli Gizi, kini berubah menjadi Pengawas Gizi. Sementara itu, istilah Akuntan diganti menjadi Pengawas Keuangan, dan Ahli Sanitarian menjadi Pengawas Sanitasi.

“Penekanan pada kata ‘pengawas’ ini bukan tanpa alasan. Tugas mereka memang mengawasi. Menjadi pengawas itu tidak mudah. Kalau pengawasan berjalan baik, seharusnya tidak ada lagi kasus keracunan. Jika masih terjadi, berarti pengawasannya belum optimal,” tegas Yessy.

Perubahan juga dilakukan pada istilah penanganan insiden keamanan pangan. Istilah Kejadian Luar Biasa (KLB) kini diganti menjadi Kejadian Menonjol (KM) gangguan pencernaan pada penerima manfaat akibat konsumsi MBG.

Selain itu, Juknis 2026 memuat ketentuan teknis yang lebih detail dalam pengelolaan SPPG. Oleh karena itu, Yessy menekankan pentingnya seluruh kepala SPPG untuk membaca, memahami, dan melaksanakan Juknis tersebut secara menyeluruh.

“Dengan memahami juknis secara baik, SPPG dapat dikelola secara optimal dan terhindar dari berbagai kesalahan teknis,” pungkasnya. (*)

Artikel Skema Pendanaan Dirombak, Istilah SPPG hingga Penanganan Insiden Pangan Berubah pertama kali tampil pada News.

batampos – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah menangani kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara Singapura berinisial TCL. Yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan langsung setelah sebelumnya hanya diwakili oleh tim kuasa hukum.

Menanggapi kasus tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Shadiq Pasadigoe menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Shadiq menyebut, beban kerja Kementerian Imipas memang sangat kompleks sehingga potensi kelalaian bisa saja terjadi.

“Kalau ada satu kecolongan itu sebetulnya biasa-biasa saja,” ujar Shadiq di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Meski demikian, ia menekankan bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan warga asing harus tetap diperketat, serta disertai sikap tegas jika ditemukan pelanggaran.

“Pengawasan dari Imipas terhadap TKA-TKA ini harus betul-betul diterapkan dengan tegas dan dipantau,” imbuhnya.

Menurut Shadiq, aturan mengenai pelanggaran izin tinggal sudah diatur jelas dalam undang-undang. Sanksinya pun tegas, mulai dari tindakan administratif hingga deportasi.

“Kalau dia kedapatan, ya dideportasi saja,” tegasnya.

Ia memastikan DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kementerian Imipas sebagai bagian dari tugas konstitusional lembaga legislatif.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memeriksa seorang warga negara Singapura berinisial TCL yang diduga melakukan pelanggaran izin tinggal di Indonesia.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menyebut, penanganan kasus TCL sebenarnya telah berjalan sejak Juli 2025.

“Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,” ujar Gusti kepada wartawan, Jumat (23/1).

Proses penyelidikan terbaru dilakukan melalui pemanggilan TCL setelah yang bersangkutan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi kemudian digelar di kantor Imigrasi.

Gusti mengungkapkan, TCL diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122. (*)

Artikel DPR Minta Imigrasi Tegas Usut WN Singapura Diduga Langgar Izin Tinggal pertama kali tampil pada News.