batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan tersebut ditandai dengan apel khusus serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejari Bintan di halaman kantor Kejari Bintan, Bintan Buyu, Selasa (27/1).

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, menegaskan pencanangan Zona Integritas menjadi komitmen resmi institusinya dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Ini merupakan wujud komitmen Kejari Bintan untuk memperkuat integritas aparatur, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Rusmin, Rabu (28/1).

Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai Kejari Bintan berkomitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pegawai juga menyatakan kesiapan melaporkan setiap indikasi KKN serta menolak pemberian maupun penerimaan suap dan gratifikasi.

Rusmin menambahkan, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem kerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

“Kami akan terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Sebagai simbol komitmen bersama, Kejari Bintan turut melepas burung merpati dan memasang selempang Duta Layanan. Duta Layanan diharapkan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, dan bebas dari praktik KKN. (*)

Artikel Kejari Bintan Perkuat Pelayanan Bersih lewat Zona Integritas WBK-WBBM pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjunguban menggelar latihan boarding officer di Perairan Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Rabu (28/1).

Latihan ini digelar untuk menguji kesiapan armada dan personel dalam mengamankan kapal yang diduga melanggar aturan pelayaran.

Dalam skenario latihan, Pangkalan PLP Tanjunguban menerima informasi adanya kapal tanker yang terindikasi tidak membawa dokumen barang serta tidak mengibarkan bendera kebangsaan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) langsung bergerak menuju lokasi menggunakan rescue boat.

Petugas bersenjata laras panjang kemudian melakukan proses boarding ke atas kapal setelah kondisi dinyatakan aman. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen kapal, muatan, serta identitas kru kapal.

Selain itu, petugas juga mengecek palka kapal dan melakukan penggeledahan terhadap seluruh kru. Dalam proses tersebut, salah satu kru sempat melakukan perlawanan dan langsung diamankan oleh petugas dengan tindakan pengamanan berupa pemborgolan.

Usai pemeriksaan, kapal tanker tersebut dinyatakan diamankan sebagai bagian dari skenario latihan.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Zulkarnaen, mengatakan latihan boarding officer bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personel dan armada Pangkalan PLP Tanjunguban dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.

“Latihan ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mempersiapkan personel sebagai pengawas di wilayah perairan,” ujar Zulkarnaen.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pangkalan PLP Tanjunguban, Alfaizul, menyebut latihan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi KPLP dan Pangkalan PLP Tanjunguban.

“Sebelumnya kami juga telah melaksanakan simulasi penanggulangan tumpahan minyak dan kebakaran kapal,” kata Alfaizul.

Ia berharap melalui latihan ini, kesiapan personel dan armada Pangkalan PLP Tanjunguban dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan dapat terus meningkat. (*)

Artikel Latihan Boarding Officer, PLP Tanjunguban Simulasikan Pengamanan Kapal Bermasalah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kekosongan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai menemui titik terang.

Tiga pejabat yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD disebut berpeluang ditetapkan sebagai pejabat definitif.

Hingga akhir Januari 2026, masih terdapat tiga OPD strategis di lingkungan Pemkab Anambas yang belum memiliki kepala dinas definitif. Kekosongan jabatan tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas kinerja pemerintahan jika berlangsung terlalu lama.

Untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan, Bupati Kepulauan Anambas Aneng menunjuk tiga pejabat eselon III sebagai Plt Kepala OPD pada Desember 2025 lalu.

Ketiganya yakni Nurullah sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Arcan Iskandar sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP), serta Feri Oktavia sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Anambas Sahtiar mengatakan, masa jabatan Plt diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan durasi yang sama.

“Penunjukan sebagai Plt kepala dinas itu tiga bulan dan bisa diperpanjang satu kali. Total maksimal enam bulan,” ujar Sahtiar, Rabu (28/1).

Ia menyebutkan, selama menjalankan tugas sebagai Plt, ketiga pejabat tersebut akan dievaluasi kinerjanya. Hasil penilaian itu nantinya menjadi dasar penentuan apakah mereka akan diangkat sebagai kepala dinas definitif.

“Ketiganya berpeluang didefinitifkan apabila kinerjanya dinilai baik dan maksimal. Semua tergantung hasil evaluasi,” kata Sahtiar.

Menurutnya, penilaian dilakukan terhadap kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program dan pelayanan di masing-masing OPD.

Selain itu, Pemkab Anambas juga membuka peluang tidak melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding dalam pengisian jabatan kepala OPD. Pemerintah daerah mempertimbangkan penerapan sistem manajemen talenta sebagai alternatif.

Manajemen talenta merupakan sistem pengelolaan aparatur yang menitikberatkan pada pemetaan kompetensi, potensi, kinerja, dan rekam jejak ASN secara objektif dan berkelanjutan.

Sahtiar menilai, sistem tersebut lebih efektif dan efisien, terutama karena pejabat yang saat ini menjabat sebagai Plt telah memahami kondisi internal organisasi.

“Kalau dianggap mampu, bisa langsung didefinitifkan. Mereka sudah tahu kondisi di dalam, jadi tidak perlu adaptasi dari awal,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan manajemen talenta diyakini dapat mempercepat proses pengisian jabatan sekaligus menjaga stabilitas organisasi pemerintahan.

Sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Anambas, Sahtiar menegaskan bahwa seluruh proses penilaian akan dilakukan secara objektif dan profesional.

Pemkab Anambas berharap, pengisian jabatan kepala OPD ke depan dapat menghasilkan pimpinan yang kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan tersebut. (*)

Artikel Tiga Plt Kepala OPD Anambas Berpeluang Jadi Pejabat Definitif pertama kali tampil pada Kepri.