batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai membenahi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tarempa. Langkah ini diambil untuk mengakhiri kondisi parkir semrawut yang selama ini kerap terjadi, terutama saat kapal penumpang sandar.

Selama ini, kawasan pelabuhan sering dipadati kendaraan, khususnya sepeda motor yang parkir sembarangan. Tak sedikit pengendara memaksakan masuk hingga ke area dermaga meski kapasitas parkir terbatas.

Kondisi tersebut kerap mengganggu arus keluar-masuk penumpang. Penumpang yang baru turun dari kapal harus berdesakan dengan kendaraan, bahkan berjalan di sela-sela motor yang terparkir tidak beraturan.

Situasi ini dinilai mengurangi kenyamanan, terutama bagi penumpang lanjut usia, anak-anak, serta wisatawan yang baru pertama kali tiba di Anambas. Selain itu, kondisi pelabuhan yang semrawut juga dinilai mencoreng citra daerah.

Pasalnya, Pelabuhan Tarempa merupakan pintu masuk utama Kabupaten Kepulauan Anambas. Jika dibiarkan tidak tertata, wajah pertama daerah yang dilihat pendatang justru terlihat amburadul.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Anambas, Nurullah, mengatakan pembenahan dilakukan segera setelah kondisi parkir di pelabuhan menjadi sorotan publik.

“Kita langsung benahi sistem arus lalu lintas. Pasca berita di Batam Pos terkait parkir semrawut naik minggu lalu,” ujar Nurullah, Rabu (28/1).

Menurutnya, pembenahan dilakukan dengan pengaturan ketat setiap kali kapal sandar. Dishub melibatkan petugas gabungan dari Satpol PP dan Satlantas untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan proses naik-turun penumpang berjalan lancar.

Setiap kendaraan yang hendak masuk ke area pelabuhan akan diarahkan petugas. Apabila kapasitas parkir telah penuh, kendaraan tidak diperkenankan masuk dan langsung diarahkan ke luar kawasan pelabuhan.

“Kendaraan tidak boleh masuk kalau sudah penuh. Parkir di luar, baik motor maupun mobil. Kita utamakan kenyamanan penumpang,” jelas Nurullah.

Dengan pengaturan ini, area dermaga diharapkan steril dari parkir liar sehingga penumpang dapat berjalan dengan aman dan nyaman saat turun dari kapal.

Terkait rencana penerapan retribusi parkir di kawasan pelabuhan, Nurullah menyebut kebijakan tersebut belum diberlakukan karena masih dalam tahap kajian.

“Sementara ini fokus kita menata parkir dan lalu lintas agar tidak semrawut dan lebih manusiawi bagi penumpang,” tegasnya. (*)

Artikel Sempat Semrawut, Dishub Anambas Tertibkan Parkir dan Lalu Lintas di Pelabuhan Tarempa pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan menggelar pertemuan bersama Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Batam Center, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi dan sharing terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Melinda, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.

“Kami ingin mendapatkan gambaran langsung bagaimana Kepri mengelola sistem informasi pemerintahan, layanan publik berbasis digital, serta penguatan e-government yang telah berjalan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk pengembangan kebijakan di Sumatera Selatan,” ujar Melinda.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syahid Ridho, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Pemanfaatan TIK bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, dan efektivitas kerja pemerintah daerah,” kata Syahid Ridho.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, memaparkan capaian kinerja Diskominfo Kepri sepanjang tahun 2025 serta program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

“Diskominfo Kepri terus mendorong penguatan layanan informasi publik, pengembangan e-government, serta integrasi data statistik dan persandian untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berbasis data,” jelas Hendri.

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Ketua Komisi I Melinda, bersama anggota Hendra Gunawan dan Chairul S. Matdiah.

Sedangkan dari Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Muhammad Syahid Ridho, di dampingi Wakil Ketua Suigwan, Sekretaris Zaizulfikar, serta anggota Agustian, Taba Iskandar, Tumpal Pasaribu, dan Ariyanto Lu.

Turut hadir mendampingi Kepala Diskominfo Kepri, Sekretaris James Simon Pattikawa, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Didi Madjdi, Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Trio Andana, Kepala Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Deri Noverlian, serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dwi Anggraini.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam pemanfaatan TIK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan digital. (*)

Artikel Komisi I DPRD Sumsel Pelajari Pemanfaatan TIK di Kepulauan Riau pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mempertegas komitmennya dalam memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau dengan menandatangani  Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Penandatanganan tersebut dilakukan Gubernur Ansar bersama Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin di Ruang rapat Balairung Raja Ali Kelana Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (28/01).

Selain menandatangani nota kesepakatan, Gubernur Ansar juga mengukuhkan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembentukan tim ini mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 400.4/7446/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah, serta Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Hafidz Muksin yang dalam kesempatan tersebut hadir bersama Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Imam Budi Utomo mengapresiasi langkah Pemprov Kepri yang begitu proaktif dan cepat dalam mewujudkan upaya memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di Provinsi Kepualuan Riau.

Menurutnya, tujuan dan isi nota kesepakatan tersebut adalah komitmen dalam rangka pembinaan bahasa Indonesia khususnya untuk memartabatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan NKRI.

Selain itu, menurutnya pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia juga harus berfokus dalam mengawasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

“Momentum hari ini harus digunakan untuk semakin memantapkan penggunaan bahasa Indonesia di Kepri, karena Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga maka ini membutuhkan kerja sama yang baik antara semua pihak,” ujar Hafidz Muksin.

Untuk mendukung upaya Pemprov Kepri dalam pemantapan penggunaan bahasa Indonesia, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 akan mengirimkan buku-buku bacaan bermutu ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepri.

Buku-buku bacaan tersebut disebarkan dengan tujuan siswa siswi sekolah di Kepri semakin akrab dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tidak hanya soal nota kesepakatan dan pembentukan tim, Hafidz Muksin juga mengapresiasi langkah Pemprov Kepri yang telah mengibahkan lahan untuk pembangunan Kantor Bahasa Provinsi Kepuulauan Riau di Tanjungpinang.

Ia menyebutkan hibah lahan ini sangat membantu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengajukan penggunaan APBN dalam membangun Kantor Bahasa Provinsi Kepuluan Riau.

“Kami sangat berterima kasih kepada bapak Gubernur Kepri yang telah membantu kami dengan mengibahkan lahan untuk kantor bahasa, ini adalah langkah konkret untuk menguatkan literasi di Kepri,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ansar mengatakan sebagai Provinsi dengan tatangan geografis yang berbentuk ekpulauan dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, Provinsi Kepri menghadapi tantangan yang berat untuk membumikan bahasa Indonesia.

Ia yakin dengan penandatangan nota kesepakatan dan pembentukan tim pelaksana ini akan membuat penggunaan bahasa Indonesia di Kepri semakin membaik.

Terlebih menurutnya sebagai tempat kelahiran bahasa Indonesia, masyarakat Kepri harus mampu menggunakan bahasa Indonesia dnegan baik dan benar.

“Sebagai daerah yang masyarakatnya sangat heterogen dan beragam latar belakang, saya yakin bahasa Indonesia adalah perekat utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita wajib mensosialisasikan dan menggalakkan penggunan bahasa Indonesia di masyarakat,” kata Gubernur Ansar.

Ia juga berinisiatif mengundang Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau berpartisipasi dalam program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Nantinya Kantor Bahasa Provinsi Kepuluan Riau dapat langsung mengajarkan dan mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia ke anak-anak sekolah di Provinsi Kepri. (*)

Artikel Gubernur Ansar Teken Nota Kesepakatan Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Nasib revitalisasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kian tak menentu. Proyek yang direncanakan dibangun menggunakan dana APBN 2025 dengan nilai anggaran Rp27,5 miliar itu dipastikan gagal terealisasi.

Gagalnya pembangunan pasar tersebut menjadi sorotan serius, mengingat Pasar Loka selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Anambas. Pasar ini menampung pedagang kecil hingga menengah yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas jual beli harian.

Selain berfungsi sebagai sentra perdagangan, Pasar Loka juga memiliki posisi strategis. Letaknya berada di kawasan muka pintu kedatangan Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga menjadi wajah awal yang dilihat pengunjung maupun pendatang.

Dengan posisi tersebut, revitalisasi Pasar Loka sejatinya diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, mempercantik tata kota, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara lebih optimal.

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan pemerintah daerah masih berupaya agar proyek revitalisasi tersebut dapat kembali dilanjutkan. Untuk itu, Pemkab Anambas telah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kita tetap usahakan supaya revitalisasi Pasar Loka bisa dilanjutkan. Kemarin saya sudah ke Kementerian Perdagangan,” ujar Aneng, Rabu (28/1).

Meski demikian, Aneng mengaku kecewa atas gagalnya pembangunan pasar yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut. Ia menyebut kondisi ini mencoreng wajah daerah, terlebih proyek tersebut menjadi harapan besar para pedagang.

Menurut Aneng, kegagalan revitalisasi Pasar Loka disebabkan oleh ketidakseriusan pihak kontraktor, PT Triderrick Sumber Makmur (TSM). Sejak awal, pemerintah daerah telah mengingatkan kontraktor agar bekerja sesuai rencana, namun tidak direspons dengan progres yang signifikan.

“Dari awal sudah kita ingatkan, tapi tidak ada perkembangan berarti. Akhirnya proyek ini gagal dibangun,” tegasnya.

Selain minimnya progres pekerjaan, Aneng juga menyoroti adanya ketidaksesuaian teknis di lapangan. Ia menyebut pondasi bangunan yang seharusnya menggunakan sistem pailing justru dikerjakan dengan sistem cincin sumur, yang dinilai tidak sesuai perencanaan awal.

“Kalau soal gagal dibangun, jelas karena kontraktor. Kita serahkan saja ke aparat penegak hukum,” katanya.

Kegagalan proyek tersebut turut dirasakan para pedagang Pasar Loka. Didi, salah seorang pedagang, mengaku kecewa karena hingga kini harus menyewa tempat lain untuk berjualan.

Menurut Didi, sejak proyek revitalisasi dimulai hampir setahun lalu, ia terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa lapak sementara yang lokasinya kurang strategis.

“Sudah hampir setahun kami sewa di tempat lain. Biayanya lumayan, tapi pembelinya sepi karena lokasinya tidak strategis,” ujar Didi yang membuka usaha kedai kopi.

Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera menemukan solusi agar revitalisasi Pasar Loka dapat kembali dilanjutkan. Pasar yang direncanakan dibangun tiga lantai itu dinilai sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, pasar ini bisa selesai dan kami bisa kembali berjualan dengan tenang di tempat sendiri,” tutupnya. (*)

Artikel Proyek Revitalisasi Pasar Loka Anambas Mandek, Ini Kata Bupati Aneng pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan tersebut ditandai dengan apel khusus serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejari Bintan di halaman kantor Kejari Bintan, Bintan Buyu, Selasa (27/1).

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, menegaskan pencanangan Zona Integritas menjadi komitmen resmi institusinya dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Ini merupakan wujud komitmen Kejari Bintan untuk memperkuat integritas aparatur, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Rusmin, Rabu (28/1).

Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai Kejari Bintan berkomitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pegawai juga menyatakan kesiapan melaporkan setiap indikasi KKN serta menolak pemberian maupun penerimaan suap dan gratifikasi.

Rusmin menambahkan, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem kerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

“Kami akan terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Sebagai simbol komitmen bersama, Kejari Bintan turut melepas burung merpati dan memasang selempang Duta Layanan. Duta Layanan diharapkan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, dan bebas dari praktik KKN. (*)

Artikel Kejari Bintan Perkuat Pelayanan Bersih lewat Zona Integritas WBK-WBBM pertama kali tampil pada Kepri.