batampos– Sebanyak 89 kantong darah berhasil terkumpul dari kegiatan donor darah yang dilaksanakan Relawan Darah Sejahtera Bintan (Redasin) bekerjasama dengan PT. BIIE di dekat pujasera kawasan BIE, Lobam, Rabu (2/8/2023).

“Alhamdulillah, antusias pekerja dan masyarakat dalam kegiatan ini cukup tinggi. Dari 148 orang pendaftar, berhasil terkumpul 89 kantong darah,” kata Ketua Redasin, Yanti Kurniasih saat ditemui di Tanjunguban, Kamis (3/8/2023).

Darah yang terkumpul sebagian besar darah golongan 0 sebanyak 35 kantong, kemudian darah golongan B dengan jumlah 31 kantong, 17 kantong darah golongan A dan darah golongan AB ada sekira 6 kantong.

BACA JUGA:BIE Komitmen Jadi Kawasan Industri Terdepan di Kawasan Regional

Dia mengatakan, sebanyak 89 kantong darah yang terkumpul diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) EHD Tanjunguban.

“Jadi stok darah dan akan digunakan kalau ada pasien yang membutuhkan, khususnya untuk pasien RSJKO, ” kata dia.

Dia mengharapkan, semakin banyak instansi atau perusahaan memanfatkan momen yang ada dengan menggelar kegiatan donor darah sehingga stok darah di Bintan aman. (*)

reporter: slamet

batampos – Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Pusat menyebutkan peranan penting Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi garda terdepan terhadapn penurunan kasus stunting.

Program Manager Sekretariat Satgas PPS Pusat, Ipin Z.A Husni, mengatakan alasan ia menyebut TPK jadi garda terdepan, karena mereka yang pertama kali berhadapan dengan sasaran keluarga berisiko stunting.

Menurutnya TPK bertugas melakukan pendampingan sasaran, mulai dari penyuluhan, rujukan layanan kesehatan, hingga layanan bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting.

“Tujuannya untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Kota Tanjungpinang menyasar keluarga berisiko stunting yang kurang mampu,” kata Ipin, di Tanjungpinang, Kamis (3/8).

Ipin meminta agar TPK lebih giat mendeteksi sasaran keluarga berisiko stunting, apakah bermasalah atau tidak.

Ia menyebut secara nasional, total jumlah TPK mencapai 200 ribu TPK atau mencapai 600 ribu orang. Khusus di Kota Tanjungpinang, terdapat sekitar 81 TPK atau mencapai 243 orang yang tersebar di semua kecamatan dan kelurahan.

“Kita menerima sejumlah keluhan dari TPK soal kendala biaya dan transportasi dalam melakukan upaya pendampingan sasaran stunting, terlebih di daerah kepulauan seperti Kepri,” ungkapnya.

Menurutnya yang menjadi persoalan sekarang belum ada kebijakan untuk menaikkan honor TPK. Sebab alokasi anggaran yang masih terbatas, sementara jumlah TPK di Indonesia mencapai 600 ribu orang.

“Fokus saja dulu ke sasaran yang paling dekat, kalau memang tak ada anggaran. Namun, bukan berarti tidak menjangkau yang jauh,” sebutnya.

Ipin berharap TPK yang sudah dikerahkan hingga ke tingkat kelurahan atau desa tetap maksimal mendampingi sasaran keeluarga berisiko stunting.

“Karena mereka menjadi ujung tombak menurunkan stunting, sesuai target Presiden Ri Jokowi prevalensi stunting 2024 turun menjadi 14 persen dari yang saat ini sebesar 21,6 persen,” terangnya.

Makan dari itu, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Satgas PPS Pusat di Kota Tanjunginang, diharapkan Tim PPS hingga PPK dapat meningkatkan konvergensi dan rapat koordinasi untuk mempercepat penurunan stunting dengan melakukan langkah intervensi dari hulu.

“Secara umum prevalensi stunting di Kepri sudah bagus. Saat ini di angka 15,7 persen, mendekati target 14 persen di 2024,” ujarnya. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos – Polisi mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tanjungpinang. Saat penangkapan, polisi menangkap 2 pelaku beserta 3 calon Pekerjaan Migran Indonesia (PMI).

Kapolresta Tanjungpinang Kombes Heribertus Ompusunggu, mengatakan dalam kasus trafiking tersebut, pihaknya menangkap 2 pelaku yaitu WT, 19 dan MG, 21 di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Selasa (2/8).

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi Tanjungpinang, polisi juga mengamankan 3 calon PMI ilegal yaitu AP, 18, AF, 21 dan EG, 19 di pelabuhan Sri Bintan Pura.

“Ketiga PMI warga Tanjungpinang,” ungkap Heribertus, Jumat (4/8).

Saat penyelidikan dan pemeriksaan, pihaknya menyita barang bukti 5 paspor, 10 ponsel, 3 ribu Ringgit Malaysia, 500 Dolar Amerika dan Rp 1,450 ribu serta sejumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kapolresta menjelaskan, tiga calon PMI ilegal tersebut, akan diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya ketiga PMI akan dipekerjakan sebagai admin judi daring (online) di negara Kamboja.

“Otak pelaku sebenarnya berada di Kamboja. Warga Negara Indonesia juga,” kata Heribertus.

Kepada polisi, tiga korban TPPO mengaku, akan digaji sebesar Rp 39 juta beserta bonus Rp 7 juta, selama enam bulan bekerja di perusahaan judi online di Kamboja.

“Dua pelaku akan mendapat upah dari gaji yang diterima oleh tiga pekerja,” terang Heribertus.

Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Pasal 81 dan 83 Jo Pasal 68 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

“Tiga korban TPPO akan dipulangkan ke keluarganya masing-masing,” terang Kapolresta. (*)

Reporter: Yusnadi Nazar