batampos – Kasus kelaparan imbas kekeringan dan gagal panen di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah jadi perhatian khusus pemerintah. Sejumlah intervensi disiapkan untuk mengantisipasi kejadian kembali terulang.

Bantuan logistik sudah dikirim secara periodik. Setelah bantuan 25 ton dari Kementerian Sosial (Kemensos), TNI, dan PT Freeport Indonesia yang rampung disalurkan pada Senin (31/7), pemerintah kembali mengirim bantuan ke Distrik Agandugume dan Lambewi, dan Oneri, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kemarin (3/8). Sama seperti sebelumnya, penyaluran hanya bisa sampai ke Sinak.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku, proses penyaluran memang tidak mudah. Karena, pengiriman bantuan logistik pertama dilakukan pada Minggu (25/7). Saat itu pihaknya kesulitan mencari pesawat karena di hari Minggu di Papua biasanya tak boleh ada aktivitas masyarakat. Selain itu, pesawat milik gereja pun tengah digunakan untuk kebutuhan ibadah.

Akhirnya ia pun minta tolong ke Panglima TNI Yudo Margono untuk bisa membantu penyaluran ke distrik-distrik terdampak. Karena, tak mudah membawa bantuan lebih dari 10 ton ke Timika untuk kemudian disalurkan ke distrik-distrik terdampak.

Namun, situasi tidak memungkinkan sehingga bantuan hanya bisa dibawa hingga Sinak. Apalagi, kondisi cuaca cepat sekali berubah. Sehingga, penyaluran ke Sinak pun tidak bisa dilakukan berulang kali. Walhasil, bantuan dikirim dalam beberapa tahap.

Risma sempat ragu lantaran warga harus berjalan dua hari satu malam dari ketiga distrik tersebut ke Sinak. Tapi, pihak setempat memastikan jika warga sudah berangkat dari kediaman masing-masing.

”Alhamdulillah hari Rabu (28/7) bisa terbang dengan lima pesawat. Dilanjutkan Kamis, Jumat, Sabtu dan baru selesai Senin (31/7),” paparnya dalam temu media update bantuan kekeringan Papua Tengah , di Jakarta, kemarin (3/8).

Risma mengaku, bantuan tersebut paling hanya bisa mengcover untuk satu bulan ke depan. Karenanya, dia khawatir, Agustus ini masih fenomena embun beku masih akan terjadi. Sementara, tanaman tidak akan bisa tumbuh ketika cuaca ekstrem yang mencapai minus. ”Satu bulan lagi kita harus stok lagi. Tapi memang permasalahannya terkait anggaran,” jelasnya.

Dia pun sudah melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo, yang direspon dengan menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberi perhatian mengenai hal ini. Risma berharap, anggaran Kemensos bisa kembali lagi seperti dua tahun lalu mengingat masih ada akhir tahun yang biasanya kerap terjadi bencana.

Apalagi, pihaknya pun sudah mendeteksi adanya risiko cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan di wilayah lain. Salah satunya, wilayah Kabupaten Lani Jaya. Saat ini, pihaknya sudah menghubungi pemuka agama di sana untuk bisa dicarikan contact person di setiap distrik di Lani Jaya yang terancam mengalami kekeringan ini. ”Ini sedang saya diskusikan, mudah-mudahan ada bantuan yang bisa kita prepare untuk dikirim ke sana,” paparnya.

Langkah ini, kata dia, harus dilakukan agar warga di sana tidak mengalami hal sama seperti warga di tiga distrik Kabupaten Puncak. Menurutnya, para warga di Kabupaten Puncak ini sudah pergi kemana-mana untuk meminta bantuan. Seperti saudara-saudara jauhnya namun tak dapat.

Tangis Risma pun sempat pecah saat menceritakan penderitaan dan perjuangan warga dalam menghadapi bencana kelaparan yang menimpa mereka. Sesaat, dia terdiam lama sambil menundukkan kepalanya.

Karenanya, dia berjanji, akan membantu warga untuk tidak mengalami hal yang sama tahun depan. Dan memastikan, mereka bisa mendapat permakanan selama sisa musim dingin.

Salah satu solusi yang jadi pertimbangan adalah pembangunan lumbung pangan. Namun, kata dia, yang jadi persoalan adalah kondisi cuaca di sana yang memang berbeda. Sehingga, ada kekhawatiran, ketika menyimpan beras terlalu lama justru akan rusak. ”Ini yang kita pakai nyimpan buffer stock itu gudang gereja, itu nanti akan kita lihat dulu rusak atau tidak sampai musim dingin selesai,” tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap mencoba dengan bantuan penanaman umbi-umbian di musim panas yang dimulai November 2023 nanti. Diharapkan, umbi bisa lebih tahan lama untuk disimpan di sana. ”Jadi mereka menanam, nanti panen kita beli dan simpan di lumbung kita,” katanya.

Selain itu, Kemensos akan memberikan babi untuk bisa diternak oleh para warga. Babi bisa diternak hingga musim dingin tiba dan dimanfaatkan untuk tambahan pangan nantinya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla menceritakan proses penyaluran yang dilakukan langsung olehnya. Dia meyakinkan, bahwa kondisi di sana sangat aman. Semua pihak bahu membahu untuk membantu masyarakat yang tengah kelaparan.

”Mereka tertib, meski mereka lapar kondisinya. Tapi tidak ada rebutan. Beda dengan daerah lain,” ungkapnya.

Menurut Adri, ribuan warga Agandugume dan Lambewi menempuh perjalanan dua hari satu malam menuju Sinak. Mereka sempat transit di Distrik Oneri. Di sana, mereka dibantu masyarakat setempat untuk bisa bermalam dan makan. ”Jadi itu yang saya bilang, kesetiakawanan sosial tinggi di sana. Kalau dapat bantuan pun tidak rebutan yang seolah seperti untuk dirinya sendiri. Saya sampai nangis,” ungkapnya.

Sementara itu, usai gagal terbang ke Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Rabu (2/8), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akhirnya berhasil mendarat di sana, kemarin (3/8). Bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Muhadjir langsung menyerahkan bantuan pada 200 orang warga dari tiga distrik terdampak yakni Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri yang terdampak bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Sisanya, akan disalurkan oleh bupati melalui kepala suku masing-masing.

Dia memastikan, bantuan akan terus disuplai sampai bencana kekeringan hingga menyebabkan gagal panen dan kelaparan usai. Bantuan disalurkan secara periodik mengikuti musim kekeringan dan embun beku yang melanda Kabupaten Puncak.

”Bantuan terus disuplai sampai mereka betul-betul lepas dari kondisi yang tidak baik ini. Dan tahun depan mudah-mudahan bisa kita tangani lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kerja sama semua pihak untuk untuk menjaga keamanan wilayah. Termasuk, dalam rencana dibangunnya lumbung pangan di wilayah Distrik Agandugume. Sebab, menurutnya, keamanan menjadi faktor penentu kelancaran penyaluran bantuan logistik yang akan disalurkan pemerintah.

Muhadjir menjelaskan, musim kemarau dan kekeringan di Kabupaten Puncak Papua Tengah selalu terjadi periodik di pertengahan tahun mulai dari Mei, Juni, dan Juli. Setiap datang musim kering dan fenomena embun beku ini maka akan berdampak pada gagal panen tanaman pangan, kekurangan bahan makanan, dan air bersih.

Oleh karenanya, hasil diskusi dengan Kepala BNPB, Bupati Kabupaten Puncak, dan Pangdam Cenderawasih maka solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah pembangunan lumbung pangan. Lumbung pangan ini untuk menyimpan persediaan makanan penduduk selama musim kemarau terjadi. Langkah ini, kata dia, akan disampaikan pada Presiden Joko Widodo dalam upaya mengatasi risiko dampak kekeringan di Kabupaten Puncak.

”Gambaran sementara kita akan membangun semacam lumbung pangan di Distrik Agandugume di dekat bandara,” ungkapnya. Dengan begitu, bisa dilakukan langkah antisipasi pada bulan-bulan sebelum Mei dengan menyimpan bahan pangan yang disupply BNPB dan Kemensos. ”Sehingga pada saat terjadi bencana yang periodik ini otomatis bisa teratasi,” sambungnya.

Muhadjir berharap, semua pihak bisa saling melengkapi guna membantu masyarakat yang tengah mengalami kelaparan ini. Termasuk pihak-pihak swasta seperti yang telah dilakukan PT Freeport. ”Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara kita yang ada di tiga distrik agar terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Selain soal kekeringan, Muhadjir juga mendapat curhatan dari masyarakat mengenai infrastruktur. Mereka meminta agar lebih banyak infrastruktur yang dibangun di wilayah Kabupaten Puncak. Termasuk perbaikan salah satu jembatan yang longsor di Distrik Sinak yang merupakan penghubung ke tiap distrik. Sehingga, akses ke tiap daerah bisa terjangkau.

Muhadjir berjanji akan membawa masalah itu ke pusat dan berjanji akan memberikan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman Papua Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memastikan bahwa negara hadir di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. ”Pemerintah menyiapkan seluruh bantuan yang diperlukan,” kata dia tegas. Tidak hanya Kementerian Sosial (Kemensos), Mabes TNI, Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, sampai Pemerintah Daerah Papua berbondong-bondong mengirimkan bantuan.

Apalagi sampai Senin pekan depan (7/8), status kebencanaan di sana masih tanggap darurat. Namun demikian, Mahfud tidak menampik ada kendala. ”Masalahnya sekarang itu transportasi. Transportasi itu kalau dari Jakarta ke Papua mungkin mudah. Tapi, ketika sudah masuk ke distrik tempat kejadian itu, memang tergantung pada cuaca,” bebernya. Dia menyebut, cuaca di sana mudah berubah. Sementara angkutan yang bisa diandalkan hanya pesawat berukuran kecil.

Karena itu, pengiriman dan distribusi bantuan untuk masyarakat di Puncak Jaya sangat bergantung pada cuaca. ”Kadangkala meskipun (bantuan) menumpuk, menunggu perubahan cuaca,” ujarnya. Setelah didaratkan di Puncak Jaya, distribusi bantuan ke daerah-daerah terdampak juga tidak mudah. ”Karena diantar lewat darat ke kampung-kampung yang (medannya) terjal,” tambah mantan menteri pertahanan (menhan) tersebut.

Distribusinya juga tidak menggunakan kendaraan. Melainkan mengandalkan tenaga. Karena tidak sedikit masyarakat terdampak kondisi sulit itu tinggal di daerah terpencil. ”Harus diantar, dipikul, digendong, dan sebagainya,” ucap Mahfud. Beruntung tidak ada gangguan Kelompok Separatis Teroris (KST). Dia memastikan TNI sudah memiliki markas di sana. Kemudian Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sudah sepakat menjamin keamanan.

Sehingga bantuan yang dikirim dan mendarat di Puncak Jaya terjamin. Mahfud menegaskan kembali, pemerintah berkomitmen terus mengirim bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. ”Presiden sudah memberikan arahan agar segera ditangani, jangan sampai berkepanjangan penderitaan rakyat, dan Pak Muhadjir sekarang sudah di sana. Sedang turun ke lapangan, meninjau langsung dan memberi arahan-arahan langsung,” bebernya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut merespon krisis pangan atau kelaparan di Papua Tengah. Dia mengatakan sebanyak 7.500-an orang terdampak bencana yang dipicu kekeringan itu. Dia mengatakan pemerintah harus terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan. Termasuk distribusi air bersih.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah memikirkan solusi yang sifatnya jangka panjang dalam mengatasi persoalan pangan di pulau Papua. “Salah satunya dengan melakukan riset dan perkembangan inovasi di bidang pertanian agar petani di daerah Papua lebih diberdayakan,” katanya. Selain itu, melakukan riset terkait tanaman yang cocok untuk iklim di wilayah Papua.

Pasalnya, menurut Bamsoet, penyebab berulangnya bencana kekeringan hingga krisis kelaparan ini akibat cuaca dingin saat memasuki musim kemarau,” jelasnya. Dia mengatakan aspek rantai pasok dan akses bantuan harus dikawal. Karena kedua faktor ini penting dalam penanganan bencana pangan yang terus berulang di bumi Papua.

Kembali munculnya bencana pangan, juga mengingatkan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Papua. Khususnya pengentasan angka kemiskinan di sana. Khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem yang saat ini masih cukup tinggi. (*)

Reporter: PARNA

batampos – Beberapa persoalan menjadi pemicu kelangkaan elpiji 3 kg belakangan ini. Salah satu pemicunya yakni adanya lonjakan jumlah pengguna elpiji dari tabung non subsidi ke tabung subsidi atau elpiji 3 kg.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, ada kenaikan jumlah pengguna elpiji subsidi hingga 5 persen. Pada saat yang sama, pengguna tabung non subsidi justru turun.

‘’Untuk yang PSO (public service obligation/subsidi) kebutuhan selalu naik, 4-5 persen. Non PSO turun 10 persen tahun kemarin. Ini jadi perhatian kami, apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, kenapa non PSO turun, apakah terjadi switch,’’ ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin (3/8).

Dari fakta di lapangan, Tutuka juga menyebut adanya praktik pengoplosan tabung. Pihaknya tengah mengawasi hal tersebut dan mencari solusi dari persoalan yang terjadi.

Tutuka menyebut, pihaknya akan tetap memperketat pengawasan. Apalagi, harga elpiji melon saat ini masih jauh lebih murah dibandingkan harga elpiji non subsidi. Penjualan elpiji subsidi pun dilakukan secara terbuka, sehingga memungkinkan siapapun untuk membelinya. Padahal, hal itu bertujuan agar warga miskin mudah untuk membeli elpiji tersebut. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.

Pemerintah pun mendorong PT Pertamina untuk dapat merampungkan registrasi pengguna elpiji melon di seluruh pangkalan. ‘’Kami akan dorong terus Pertamina selesaikan registrasi di tahun ini (2023). Kami pemerintah bersungguh-sungguh agar yang sudah diregistrasi ini akan dilaksanakan kebijakan tahun depan, di mana yang registrasi ini yang akan dilayani oleh Pertamina. Kami mendorong Pertamina agar bisa menyelesaikan tepat waktu,’’ jelas Tutuka.

Pemerintah saat ini melakukan transformasi subsidi dari komoditas ke orang. Dengan begitu, data registrasi dibutuhkan untuk memetakan seberapa banyak masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi elpiji 3 kg.

Tutuka juga menyinggung kenaikan alokasi penjualan gas melon oleh Pertamina di pangkalan resmi dari 70 persen ke 80 persen. Hal itu dipicu karena pendataan warga miskin dilakukan di pangkalan resmi, bukan pengecer.

‘’Sehingga datanya bisa representatif bahwa data masyarakat miskin yang berhak itu, karena itu jumlah meningkat dari 70 persen ke 80 persen. Supaya data lebih tepat untuk masyarakat miskin,’’ jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, ada dua daerah yang mengalami lonjakan penjualan elpiji 3 kg, yakni Jawa Bagian Barat (JBB) dan Jawa Bagian Tengah (JBT). Hal itu terjadi hingga 31 Juli 2023. Pemicunya yakni adanya momentum hari libur nasional.

‘’Di Jawa Barat terdapat 36.000 pangkalan dan Jawa Bagian Tengah (JBT) 45.000 pangkalan. Kedua wilayah tersebut tidak terjadi kelangkaan,’’ jelasnya.

Riva memastikan bahwa tidak ada pengurangan pasokan elpiji meski di beberapa daerah mengeluhkan adanya kelangkaan. Pertamina juga bekerjasama dengan pemda untuk melakukan sidak ke lapangan. Sidak tidak hanya dilakukan di pangkalan, tapi juga lokasi yang memungkinkan penambahan jaringan distribusi.

‘’Komunikasi terus kami lakukan dengan masyarakat untuk tetap memberikan ketenangan dan informasi yang 100 persen benar bahwa LPG ini tidak akan pernah kita kurangi dan terus akan kita upayakan selalu tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,’’ tuturnya.

Pendataan juga terus dilakukan oleh Pertamina. Hingga 31 Juli 2023, Pertamina mencatat sudah ada 6,7 juta konsumen pengguna LPG yang datanya tercatat di sistem.

Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution membenarkan adanya kenaikan penjualan elpiji 3 kg pada Juli 2023. Yakni mencapai 690 metrik ton. Jumlah itu memang tercatat naik 5 persen jika dibanding Juni 2023.

Meski begitu, Alfian memastikan ketersediaan elpiji di lapangan masih cukup hingga 15 hari ke depan. ‘’Kami sampaikan bahwasannya pada dasarnya stok LPG ini berkisar 14 hari dan ini cukup aman. Dan prognosa kami sampai akhir tahun nanti kami akan menjaga stok di kisaran 14 sampai 15 hari,’’ jelasnya. (*)

Reporter: JP Group