batampos – Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto, meminta jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi impor Liquefied Natural Gas (LNG).

Hari menilai kehadiran Ahok penting untuk membuka secara terang kebijakan impor dan penjualan LNG di lingkungan Pertamina. Ia menegaskan, transaksi pembelian dan penjualan LNG yang dipersoalkan dalam perkara ini tidak terjadi pada masa dirinya menjabat, melainkan pada periode 2019–2024.

“Yang membeli LNG dan yang menjual LNG juga bukan saya. Itu adalah direksi pada tahun 2019 sampai dengan 2024,” ujar Hari saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Karena itu, Hari mengaku tidak ragu meminta agar Ahok serta Direktur Utama Pertamina saat itu, Nicke Widyawati, dihadirkan dalam persidangan. Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki peran strategis dan perlu memberikan keterangan secara terbuka di hadapan majelis hakim.

“Makanya saya tidak ragu-ragu meminta Pak Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Nicke Widyawati untuk hadir di sidang, karena mereka juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Hari turut menyinggung keputusan penentuan pembeli LNG yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Ia menyebut, situasi global saat itu membuat hampir seluruh transaksi energi berisiko mengalami kerugian.

“Merekalah yang menentukan pembeli LNG berikutnya pada saat pandemi. Kita tahu pasti rugi, walaupun di luar pandemi bisa untung,” ujarnya.

Ia mengaku kecewa lantaran hingga kini Ahok dan Nicke belum hadir memberikan keterangan di persidangan. Meski demikian, Hari menegaskan bahwa permintaannya bukan bertujuan untuk menyalahkan pihak tertentu.

“Sampai hari ini mereka berdua tidak mau muncul di pengadilan. Itu yang membuat saya kecewa. Padahal saya bukan mau menyalahkan mereka. Mereka juga telah berbuat baik,” katanya.

Menurut Hari, kerugian pada masa pandemi merupakan kondisi yang hampir tidak terhindarkan. “Siapa sih di dalam masa Covid-19 itu yang bisa untung? Tidak ada,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, menyinggung kehadiran Ahok sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Dalam persidangan tersebut, Ahok sempat menyebut kasus LNG sebagai salah satu perkara besar.

“Saya mengapresiasi kemarin Bapak Ahok datang di persidangan yang lain,” ucap Wa Ode.

Ia berharap Ahok dan Nicke juga bersedia hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi LNG yang menjerat kliennya. Menurutnya, keterangan keduanya krusial untuk mengungkap fakta pengadaan LNG.

“Kami berharap beliau hadir dengan gentleman dan mengakui bahwa kerugian terjadi di zaman kami, meskipun itu bukan korupsi, tetapi karena pandemi,” tegasnya.

Ia menilai kliennya telah dikriminalisasi atas kebijakan dan transaksi yang dilakukan pihak lain. “Pembelian dan penjualan LNG yang merugi dilakukan oleh orang lain, perjanjian sudah diganti, lalu klien kami dikriminalisasi. Ini jelas bentuk kriminalisasi yang nyata,” pungkas Wa Ode.

Dalam perkara ini, Hari Karyuliarto bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan LNG.

Dalam surat dakwaan, Hari disebut tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Ia juga didakwa menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang memuat formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar calon pembeli domestik.

Selain itu, Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan untuk menandatangani surat kuasa kepadanya guna menandatangani LNG SPA Train 2, tanpa persetujuan direksi, tanpa tanggapan tertulis dewan komisaris, serta tanpa persetujuan RUPS.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga USD 113.839.186 atau sekitar USD 113,8 juta.

Atas perbuatannya, Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*)

Artikel Sidang Korupsi LNG, Terdakwa Minta Ahok Buka Kebijakan Impor Pertamina pertama kali tampil pada News.

batampos – Di tengah ketatnya proses persiapan petugas haji 2026, keputusan pembatalan terhadap sejumlah calon petugas haji menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah batalnya Chiki Fawzi, yang memicu perhatian luas di media sosial.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 13 calon petugas haji telah dipulangkan dengan berbagai pertimbangan.

Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Kamis (29/1), Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah hanya membutuhkan petugas yang benar-benar berdedikasi, disiplin, serta siap bekerja di bawah satu komando demi melayani jamaah haji Indonesia.

“Kami butuh petugas haji yang berdedikasi, disiplin, siap bekerja di bawah komando untuk menjaga sepenuh hati jamaah haji, menjadi keluarga yang bekerja saling bantu dan saling hormat dalam satu tim, bukan orang yang nebeng naik haji,” tulis Dahnil.

Menurutnya, para calon petugas haji yang masih mengikuti proses pelatihan kini mulai menunjukkan kekompakan dan rasa kebersamaan. Hal itu tidak terlepas dari pelatihan intensif selama 20 hari yang dijalani dalam sistem “barak”.

Dahnil menegaskan, pelatihan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran bahwa tugas petugas haji merupakan amanah besar.

“Amanah dari Allah SWT, dari jamaah haji, dan dari negara,” tegasnya.

Dalam unggahan yang sama, Dahnil juga menyampaikan laporan dari Tim Kerja Diklat PPIH 2026. Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 13 calon petugas haji yang diputuskan batal dan dipulangkan karena berbagai alasan, mulai dari pelanggaran disiplin hingga masalah kesehatan.

“Sampai hari ini, laporan terakhir dari tim kerja Diklat ‘barak’ PPIH 2026 menyebutkan telah dicopot 13 orang calon petugas haji karena tidak disiplin, tidak taat aturan, berbohong, serta memiliki penyakit kronis. Tidak boleh ada satu pun yang minta diistimewakan. Semua diperlakukan sama,” ujarnya.

Sebelumnya, Chiki Fawzi sempat mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (27/1). Ia mengaku mendapat kabar bahwa dirinya dibatalkan sebagai petugas haji, keputusan yang membuatnya terpukul karena melayani jamaah haji merupakan salah satu impiannya.

Sehari kemudian, Rabu (28/1), Chiki kembali mendapat informasi bahwa dirinya diminta melanjutkan rangkaian persiapan calon petugas haji. Namun, pada Kamis (29/1), ia kembali mengabarkan bahwa pembatalan tersebut bersifat final dan dirinya tidak perlu lagi mengikuti tahapan persiapan.

“Nggak jadi lagi. Padahal udah packing balik. Yaudah ya. Udah. Saya juga bingung,” tulis Chiki dalam unggahannya. (*)

Artikel Disiplin Jadi Harga Mati, Kemenhaj Batalkan 13 Calon Petugas Haji pertama kali tampil pada News.

batampos – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta masih menangani kasus dugaan pelanggaran izin tinggal yang melibatkan warga negara Singapura berinisial TCL. Yang bersangkutan diduga bekerja di Indonesia selama sekitar 10 tahun tanpa dokumen keimigrasian yang sah.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta, Pamuji Raharjo, belum memberikan keterangan rinci terkait perkembangan kasus tersebut. Ia menyatakan perkara masih dalam penanganan petugas.

“Silakan hubungi Pak Gusti yang kemarin melakukan pemeriksaan terhadap TCL,” kata Pamuji saat dihubungi, Kamis (29/1).

Sebelumnya, Kabid Pengawas dan Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pihaknya belum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada TCL. Saat ini, Imigrasi masih fokus pada pendalaman perkara sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122.

“Pemeriksaan sudah dilaksanakan, tetapi belum ada keputusan deportasi. Fokus kami masih pada dugaan pelanggaran keimigrasian,” ujar Gusti.

Terpisah, Pembina Federasi Pelita Mandiri Achmad Ismail menegaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Ia menyebut TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan Menteri Ketenagakerjaan, izin mempekerjakan TKA, serta izin tinggal terbatas.

“Jika semua itu tidak dimiliki, maka terjadi pelanggaran ketenagakerjaan dan pengawas wajib mengambil tindakan,” kata Ismail.

Ia menambahkan, penggunaan TKA harus dilakukan secara bijak karena berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja nasional. Padahal, pemerintah tengah berupaya memperluas lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran terbuka.

“Pelanggaran TKA seperti ini memang kerap terjadi. Karena itu, perlu upaya maksimal agar kasus serupa tidak terus berulang. Ini seperti drama klasik yang terjadi sejak satu dekade lalu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta membenarkan telah memeriksa TCL terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Gusti, penanganan kasus ini sudah berjalan sejak Juli 2025.

“Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (23/1).

Pemeriksaan terbaru dilakukan setelah TCL tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi kemudian digelar di kantor Imigrasi.

Gusti menegaskan, TCL diduga melanggar ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. (*)

Artikel Diduga Bekerja Ilegal 10 Tahun, WN Singapura Diperiksa Imigrasi DKI Jakarta pertama kali tampil pada News.