batampos – Penanganan perkara pembunuhan terhadap pegawai Imigrasi Tarempa, Harsyad, resmi memasuki tahap dua. Penyidik Polres Kepulauan Anambas telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kepulauan Anambas, Erwin Napitupulu, membenarkan penerimaan tahap dua tersebut pada Rabu (28/1).

“Kemarin kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Anambas untuk perkara pembunuhan. Saat ini terdakwa dititipkan di Rumah Tahanan Polres Kepulauan Anambas,” ujar Erwin, Kamis (29/1).

Dalam perkara ini, jaksa menetapkan satu orang terdakwa, yakni Andi Syahputra Marpaung (ASM), berusia 21 tahun. Ia diduga sebagai pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan tersebut.

Selain tersangka, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana. Barang bukti tersebut meliputi dua unit kendaraan yang digunakan pelaku, serta pakaian milik korban dan tersangka saat kejadian.

Erwin menjelaskan, selama proses penelitian berkas perkara, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah serta keterangan para saksi.

Menurut Erwin, motif pembunuhan dipicu persoalan ekonomi dan rasa kesal pelaku terhadap korban. Tersangka diketahui bekerja sebagai pencukur rambut dan memiliki hubungan personal dengan korban.

“Berdasarkan pengakuan tersangka, telah terjadi pertemuan beberapa kali yang disertai pemberian imbalan. Namun pada pertemuan berikutnya, korban tidak memberikan bayaran, sehingga memicu emosi tersangka,” jelas Erwin.

Selain pengakuan tersangka, jaksa juga mengantongi keterangan saksi yang melihat korban dan pelaku bersama-sama menuju lokasi kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Keterangan tersebut menjadi penguat pembuktian, selain hasil visum dan barang bukti lainnya.

Saat ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyusun administrasi dan mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan.

“Kami memiliki waktu 20 hari untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Natuna,” kata Erwin.

Ia memastikan proses hukum akan berjalan maksimal agar perkara segera disidangkan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ini terjadi pada Jumat, 17 Oktober 2025, dini hari, di Jalan MH Thamrin, Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan.

Peristiwa tersebut sempat menggegerkan warga setempat setelah korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. (*)

Artikel Jaksa Terima Tahap Dua Kasus Pembunuhan Pegawai Imigrasi di Anambas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Terhentinya pasokan barang dari Kota Batam berdampak pada kenaikan harga barang elektronik di Dabo Singkep, Lingga. Sejumlah pedagang terpaksa mengambil suplai dari Provinsi Jambi dengan harga lebih mahal dan dikenakan pajak sebesar 12 persen.

Kondisi tersebut membuat harga jual berbagai produk elektronik, seperti kulkas dan televisi pintar, mengalami lonjakan signifikan. Padahal sebelumnya, pedagang di Dabo Singkep mengandalkan pasokan dari Batam yang masih satu provinsi dan memiliki harga relatif lebih terjangkau.

Kini, terhentinya arus barang dari Batam memaksa pedagang mencari alternatif pasokan dari luar daerah. Namun, biaya pembelian yang lebih tinggi ditambah pajak membuat harga jual ke konsumen ikut naik.

Hari, salah satu pedagang elektronik di Dabo Singkep, mengaku kesulitan mendapatkan barang dengan harga murah sejak pasokan dari Batam belum kembali normal.

“Saat ini barang semuanya masuk dari Jambi dengan pajak 12 persen dari harga beli di sana. Untuk barang elektronik dengan harga beli Rp3 juta ke atas, kenaikannya cukup terasa,” ujar Hari, Kamis (29/1).

Ia menyebutkan, beberapa jenis barang mengalami kenaikan harga cukup tinggi, terutama kulkas dan smart TV.

“Smart TV ukuran 43 inci yang biasanya kami jual sekitar Rp3,3 juta, sekarang hampir tembus Rp4 juta. Kulkas yang sebelumnya Rp3,5 juta, kini bisa mencapai lebih dari Rp5 juta,” jelasnya.

Tak hanya harga yang meningkat, Hari juga mengaku tidak berani memesan barang dalam jumlah besar. Menurunnya daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama para pedagang.

“Daya beli sedang turun. Ditambah lagi kondisi cuaca laut kurang baik. Beberapa waktu lalu kapal yang membawa barang dari Jambi bahkan mengalami kecelakaan dan tenggelam,” katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan, dampak terhentinya pasokan ini mulai terasa pada ketersediaan barang. Sejumlah toko elektronik di Dabo Singkep dilaporkan kehabisan stok.

“Saat ini stok lama saja belum habis, sementara barang baru belum masuk. Perkiraan satu minggu lagi baru sampai, itu pun kalau cuaca mendukung,” ujar pedagang lainnya.

Para pedagang berharap pasokan barang dari Batam dapat kembali berjalan normal agar harga barang elektronik di Kabupaten Lingga kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

“Kondisi ekonomi sedang sulit dan lapangan kerja terbatas. Mudah-mudahan ke depan barang dari Batam bisa masuk lagi ke Lingga,” tutup Hari. (*)

Artikel Pasokan Batam Mandek, Harga TV dan Kulkas di Lingga Kian Mahal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Kekurangan nakes diperkirakan akan semakin terasa saat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa tipe C yang baru selesai dibangun mulai beroperasi.

Rumah sakit rujukan tersebut membutuhkan tenaga medis dalam jumlah besar, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga pendukung lainnya.

Sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, RSUD Tarempa nantinya akan melayani pasien dari berbagai kecamatan di Anambas. Dengan kapasitas dan jenis layanan yang lebih lengkap, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Di tengah kondisi kekurangan nakes tersebut, sejumlah tenaga kesehatan justru dilantik menduduki jabatan struktural di luar Dinas Kesehatan pada pelantikan pejabat yang digelar pekan lalu. Penempatan ini memicu perhatian karena dinilai tidak sejalan dengan latar belakang profesi mereka.

Beberapa tenaga kesehatan diketahui ditempatkan di kecamatan dan kelurahan, padahal sebelumnya berprofesi sebagai perawat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Adapun tenaga kesehatan yang kini menduduki jabatan struktural tersebut antara lain Feni Yurlina yang dimutasi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kute Siantan, Soni Ari Candra sebagai Sekretaris Kelurahan Tarempa, serta Agus Supriyadi sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Usman, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan.

“Akan dievaluasi kembali terhadap kinerjanya. Kita masih melihat kinerjanya, apalagi tidak sesuai dengan bidangnya. Sementara penyegaran dulu,” ujar Usman saat ditemui, Kamis (29/1).

Menurut Usman, evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas penempatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Ia juga membuka peluang bagi para tenaga kesehatan tersebut untuk dikembalikan ke instansi kesehatan sesuai profesinya.

“Bisa dibalikkan lagi jika memang dibutuhkan tenaga kesehatan. Apalagi RSUD yang baru akan beroperasi. Nanti akan kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Usman mengakui, ketersediaan tenaga kesehatan di Anambas hingga kini masih sangat terbatas, terutama untuk tenaga dokter. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Ia menambahkan, dalam beberapa kali pembukaan seleksi CPNS maupun PPPK, formasi tenaga kesehatan, khususnya dokter, kerap sepi peminat bahkan tidak ada pendaftar.

“Kalau pembukaan lowongan, kita tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat,” pungkas Usman. (*)

Artikel Anambas Kekurangan Nakes, Penempatan Perawat ke Jabatan Struktural Dievaluasi pertama kali tampil pada Kepri.