batampos – Aliansi Pemuda Melayu membatalkan rencana unjuk rasa di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam yang akan dilaksanakan hari ini, Senin (11/9). Hal ini dsampaikan Kooridinator Umum Aliansi Pemuda Melayu, Dian Arniand, Minggu (10/9).

“Kami sebelumnya melayangkan surat pemberitahuan demo, dan hari ini saya mewakili dari semua aliansi yang tergabung, menyatakan bahwa kami membatalkan aksi unjuk rasa,” ujarnya di Mapolresta Barelang yang didampingi Kepala BP Batam, M. Rudi dan Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto.

Ia menjelaskan pembatalan aksi unjuk rasa tersebut karena mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya, tidak ingin terjadi bentrokan dan mereka ingin tetap menciptakan situasi Batam yang kondusif.

“Yang akan mengadakan aksi bukan hanya Aliansi Pemuda Melayu saja, tapi melainkan dari LSM-LSM yang lain. Kita tidak mau terjadi benturan nanti di lapangan yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan,” kata pria yang akrab disapa Pian ini.

Baca Juga: Tim Gabungan Mulai Ukur dan Pasang Patok Batas di Rempang

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Melayu di Kepri dan dari luar Kepri yang sudah datang ke Batam untuk melakukan aksi unjuk rasa.

“Saya ingin menyampaikan, bahwa pergerakan kita tidak pernah ditunggangi sama sekali. Ini perlu saya tegaskan, kami berangkat dari keresahan masyarakat Rempang Galang. Kami berharap solusi terbaik dari pemerintah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pian mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan 7 warga Pulau Rempang ke Polresta Barelang. Sebelumnya, mereka ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Barelang dalam bentrokan bersama Tim Terpadu saat pemasangan patok atau pengukuran lahan hutan terkait proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang.

“Kami ingin menyampaikan permintaan maaf, karena sebelumnya ada pelemparan batu,” katanya

Sementara Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan pihaknya, khususnya penyidik Polresta Barelang nanti akan mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan tersebut.

“Ini diatur dalam pasal 31 KUHP, nanti akan kita pertimbangkan, dan dengar saran penyidik seperti apa. Nanti akan kita proses demi kepentingan umum, insya allah akan kita kabulkan,” katanya.

Baca Juga: Daftar Lebih Awal, Warga Rempang Dapat Prioritas Pilih Rumah Ganti

Nugroho mengaku hingga saat ini Tim Terpadu masih melakukan penjagaan di pos Rempang-Galang. Tujuannya memberikan rasa nyaman dan aman kepada warga.

Selain itu, pihaknya pada Selasa (12/9) nant akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan trauma healing.

“Kita akan turun langsung. Agar anak-anak tidak trauma, dan mulai besok aktivitas sekolah akan normal lagi,” katanya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara langsung menyampaikan terima kasih kepada Kapolresta yang sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan tersangka tersebut.

“Saya yang menjadi jaminan semoga besok bisa kembali ke rumah masing-masing,” katanya.

Rudi mengaku akan memanggil seluruh pihaj untuk duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan Pulau Remoang ini. Tujuannya, untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Rempang.

“Kita ingin masalah rempang selesai dan didudukkan bersama. Harapan kita Remoang akan maju dan masyarakatnya sejahtera semua,” tutupnya.

Baca Juga: Pantai Mutiara Kepri di Galang Baru Tawarkan Keindahan Menikmati Sunset

Sebelumnya, Aliansi Pemuda Melayu rencananya menggelar unjuk rasa jilid II ke kantor Badan Pengusaha (BP) Batam, Senin (11/9). Membawa tuntutan yang sama yakni menolak relokasi kampung tua, mereka akan turun dengan massa yang lebih banyak lagi dari Aliansi Pemuda Melayu.

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – BP Batam telah mengeluarkan desain Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City, yang akan menjadi tempat relokasi warga Rempang.

Kampung itu berada di tanah seluas 471 hektar, berada di tepi perairan Galang, akan jadi pemukiman baru yang khusus dibangun bagi masyarakat Rempang terdampak Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.

Pemukiman tahap 1 diperkirakan rampung akhir 2024. Sehingga, masyarakat dapat menghuni kawasan perumahan tersebut. Total 3.000 kavling akan dibangun berlokasi tepatnya di Dapur 3, Sijantung, Galang, yang masih berada di satu garis pantai dengan lokasi warga sebelumnya di Rempang.

“Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan rakyatnya. Percaya Bapak Ibu, kami tak mungkin merelokasi Bapak Ibu begitu saja.” Kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat sosialisasi bersama warga beberapa waktu silam.

Tidak hanya perumahan saja. BP Batam akan membangun dermaga untuk melabuhkan kapal, termasuk menyiapkan pemakaman yang rapi untuk menghormati para leluhur.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir. Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan hak masyarakat sesuai aturan yang ada.

Baca Juga: Daftar Lebih Awal, Warga Rempang Dapat Prioritas Pilih Rumah Ganti

Satu rumah akan diganti dengan satu rumah tipe 45 bernilai 120 juta, tanah pun diberikan seluas maksimal 500 m2. Pemerintah pun janji akan menanggung biaya hidup masyarakat sampai rumah tetap mereka jadi.

Masyarakat, kata Tuty dapat memilih lokasi rumah gantinya sendiri yang strategis sesuai kebutuhan.

“Warga yang mendaftar di awal, diberikan privilege (hak istimewa) untuk bebas memilih posisi rumah yang dianggap strategis untuk usaha, berkebun, berlayar, maupun tempat tinggal,” ujarnya.

Pembangunan rumah ini, tidak hanya janji-janji semata. Namun, ada payung hukum yang mengatur yakni Peraturan Presiden yang sedang digesa oleh Pusat.

Pemerintah juga akan menanggung biaya hidup masyarakat selama pembangunan rumah nantinya.
“BP Batam adalah perpanjangan tangan pusat ya. Kami akan komit. Saat ini prosedur pembangunan rumah untuk ganti rugi, menanti Peraturan Presiden yang sedang digodok di Ibu Kota,” tutur Tuty.

Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu takut, jika ada alat berat yang lewat. “Kami perlu melakukan cut and fill untuk memulai pematangan Rumah Tetap Bapak Ibu di area Dapur 3 Sijantung yang kondisinya berbukit,” ungkap Tuty.

Bagi warga yang secara sukarela ingin menyerahkan lahannya kembali pada pemerintah bisa mengunjungi 3 posko, RSKI Galang, Kantor Camat Galang dan PTSP Batam Center.

“Ayo ajak masyarakat daftar, maksimal 20 September. Ini perlu segera masyarakat tahu. Mereka secara pribadi bisa hubungi kontak atau datang langsung. Kami melindungi privasi Bapak Ibu sekalian,”ucap Tuty. (*)